Kamus Sejarah Indonesia Jilid II Nation Building (1951-1998) by Budi Harjo Sayoga, Dirga Fawakih, Isak Purba, Martina Safitry, Raisye Soleh Haghia

KAMUS SEJARAH INDONESIA NATION FORMATION JILID I

KAMUS SEJARAH INDONOESIA NATION FORMATION JILID I

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA 2017

KAMUS SEJARAH INDONOESIA JILID II NATION BUILDING PENGARAH Hilmar Farid (Direktur Jenderal Kebudayaan) Triana Wulandari (Direktur Sejarah) NARASUMBER Suharja, Amurwani Dwi Lestariningsih, Abdurahman, Didik Pradjoko EDITOR Susanto Zuhdi, Nursam PEMBACA UTAMA Taufik Abdullah PENULIS Budi Harjo Sayoga, Dirga Fawakih Isak Purba, Martina Safitry Raisye Soleh Haghia TATA LETAK DAN GRAFIS M. Abduh, Kurniawan SEKRETARIAT DAN PRODUKSI Tirmizi, Isak Purba, Bariyo, Haryanto, Maemunah, Dwi Artiningsih Budi Harjo Sayoga, Esti Warastika, Martina Safitry, Dirga Fawakih PENERBIT Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270 Tlp/Fax: 021-5725042017 ISBN 978-602-1289-77-8

KATA PENGANTAR DIREKTUR SEJARAH

Kesulitan yang seringkali ditemukan guru sejarah dalam proses pembelajaran adalah munculnya

istilah-istilah kesejarahan

yang sulit dan tidak ditemukan penjelasannya dalam buku teks pelajaran sejarah. Ketiadaan penjelasan atau penjelasan yang tidak komprehensif dalam buku teks menjadi salah satu penghambat bagi guru dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, diperlukan buku kamus yang memuat daftar informasi

kesejarahan

yang

dapat

memudahkan

guru

khususnya dan umumnya masyarakat luas dalam mencari istilah-istilah sulit yang kerap ditemukan dalam pembelajaran sejarah. Berangkat dari permasalahan tersebut, Direktorat Sejarah,

Direktorat

Jenderal

Kebudayaan,

Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan menggagas penyusunan kamus sejarah Indonesia. Penyusunan kamus ini bertujuan untuk memudahkan akses informasi kesejarahan sulit yang kerap muncul dalam teks-teks buku pelajaran sejarah, sehingga dapat menunjang kegiatan pembelajaran di dalam kelas khususnya.

Kamus sejarah ini terdiri dari dua jilid buku, masingmasing jilid memuat informasi kesejarahan yang meliputi nama tokoh, peristiwa dan istilah yang disusun secara alfabetis, ringkas dan padat. Jilid I memuat daftar informasi kesejarahan pada kurun waktu 1900 – 1950, yakni pada masa pembentukan negara (nation formation). Jilid II memuat daftar informasi kesejarahan pada kurun waktu 1951 – 1998, yakni pada masa pembangunan negara (nation building). Dengan buku ini guru sejarah khususnya, dan masyarakat luas pada umumnya diharapkan dapat mengakses berbagai informasi kesejarahan dengan mudah, cepat dan tepat. Selain itu, buku ini berperan sebagai pintu gerbang penyaji informasi awal dalam memahami sejarah Indonesia. Penyusunan buku ini tidak lepas dari berbagai kesilapan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari para pembaca sangat membantu dalam proses penulisan yang lebih baik kedepannya. Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen yang terlibat dalam penyusunan kamus sejarah Indonesia Jilid I dan II ini. Kepada tim penulis, tim editor dan tim sekretariat yang tidak lelah dalam menyajikan penulisan sejarah yang baik. Kami berharap buku ini dapat memudahkan para guru sejarah dalam peroses pembelajaran di sekolah. Dan lebih luas lagi, kami berharap buku ini

bermanfaat bagi masyarakat luas sebagai bahan acuan awal dalam mempelajari sejarah Indonesia.

Direktur Sejarah

Triana Wulandari

KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN

Pada 17 September 1901, Ratu Wilhelmina yang baru saja naik tahta menegaskan dalam pidato pembukaan parlemen Belanda bahwa pemerintah kolonial Belanda mempunyai panggilan moral dan hutang budi terhadap bangsa bumiputera di Hindia Belanda. Ratu Wilhelmina mengejawantahkan panggilan moral tersebut ke dalam kebijakan politik etis yang kemudian diwujudkan dalam program Trias van Deventer yang meliputi irigasi, imigrasi dan edukasi. Selama masa pembentukan dan pembangunan bangsa, muncul banyak tokoh bangsa yang berjasa besar dalam mewujudkan cita-cita Indonesia merdeka. Berbagai peristiwa besar

dilewati

oleh

bangsa

yang

sedang

menjajaki

kemapanannya. Hal inilah yang bukan saja penting untuk diingat, tapi juga penting untuk dicatat dalam historiografi nasional, agar kemudian generasi masa kini dan akan datang memahami bahwa bangsa ini dibentuk dan dibangun tidak

secara serta merta, namun dengan pengorbanan panjang yang menguras tenaga, pikiran dan materi. Oleh karena itu, pemahaman terhadap sejarah bangsa berperan penting sebagai pemantik tumbuhnya kesadaran nasional yang akan terwujud dalam sikap cinta tanah air. Penyusunan dua jilid kamus ini bukan saja sebagai upaya pengarsipan sejarah nasional, namun lebih dari itu, dengan kamus ini diharapkan guru, siswa dan masayarakat luas dapat memetik pelajaran dari sejarah perjalanan bangsa yang pada akhirnya berimplikasi pada terbentuknya generasi yang tidak hanya cerdas tapi juga berkarakter.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR DIREKTUR SEJARAH .............................. i KATA PENGANTAR DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN .... iv DAFTAR ISI .......................................................................... vii A .......................................................................................... B .......................................................................................... C .......................................................................................... D .......................................................................................... E .......................................................................................... F .......................................................................................... G .......................................................................................... H .......................................................................................... I ........................................................................................... J ........................................................................................... K .......................................................................................... L .......................................................................................... M ......................................................................................... N.......................................................................................... O.......................................................................................... P,Q ...................................................................................... R .......................................................................................... S .......................................................................................... T .......................................................................................... U.......................................................................................... V .......................................................................................... W......................................................................................... X .......................................................................................... Y .......................................................................................... Z ..........................................................................................

1 39 49 53 62 65 69 75 85 100 106 140 151 187 193 200 250 260 298 309 314 315 323 324 326

DAFTAR PUSTAKA ............................................................... 327

NATION BUILDING (1951-1998)

-AAbdoel Gaffar Pringgodigdo. Menteri Kehakiman Indonesia dari 21 Januari-6 September 1950, lahir di Bojonegoro, 21 Agustus 1904 dan wafat 1988. Pendidikannya dilalui di Europeech Lagere School (1911-1918), Hogere Burger Shool (selesai 1923), dan melanjutkan ke Leiden. Abdoel Gaffar lulus pada 1927 sebagai sarjana hukum dengan gelar Meester in de Rechten (Mr.). Ketika kembali dari sekolah di negeri Belanda, ia bekerja di tanah air sebagai juru tulis, menjadi wedana Karang Kober di bagian timur Kabupaten Purbalinga. Menjelang akhir masa pendudukan Belanda di Indonesia, Pringgodingdo menjadi sekretaris Badan Penyelidik Badan Usaha

Persiapan

Kemerdekaan

Indonesia

(Rajiman

Wedyonigrat, Ketua BPUPKI). A.G Pringgodingdo menjadi anggota panitia lima, yang bertanggung jawab atas perumusan Pancasila. Setelah kemerdekaan, Pringgodingdo bertugas sebagai sekretaris negara di bawah Presiden Sukarno sampai Januari 1950. Ketika Agresi Militer Belanda II, Pringodingdo juga ditanggap dan dibuang bersama pemimpin Indonesia lainnya. Menjadi menteri kehakiman dari (21 Januari-6 September 1960) mewakili Masyumi. Setelah pensiun dari politik, Pringgodigdo menjadi pengajar. Dia mulai sebagai dosen besar luar biasa di Universitas Gadjah Mada, mengajar ilmu hukum. Lalu pindah ke Surabaya dan mengajar di Universitas Airlangga, dan akhirnya menjadi

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dekan pertama dari Fakultas Hukum Universitas Airlangga, (1953-1954). Dia lalu menjabat sebagai Presiden Universitas Airlangga (November 1954-September 1961). Ia bertugas sebagai Rektor Universitas Airlangga dalam waktu yang tak lama karena pindah ke Universitas Hasanuddin Makassar. Di kampus baru ini, ia pun menjabat sebagai Rektor Universitas Hasanuddin. Selesai menjalankan tugas selama satu periode sebagai Presiden Universitas Hasanuddin, Pringgodigdo kembali ke Surabaya dan mengajar di IKIP Surabaya. Pringgodigdo juga merupakan pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Hukum bersama Kho Siok Hie dan Oey Pek Hong. Pringgodigdo meninggal pada 1988 dalam usia antara 83-84 tahun. Karya Pringodingdo yang dipakai mahasiswa sejarah adalah, Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia.

Abdul Ghafur. Lahir di Halmahera, Maluku Utara. Ia seorang dokter lulusan Universitas Indonesia. Karier pekerjaannya pernah bekerja di rumah sakit Angkatan Malang, dokter AURI, pernah bekerja sebagai dokter di RSAU Surabaya, kemudian menjadi anggota DPR RI dari fraksi TNI, juga anggota MPR (1972-2004). Juga menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga (1983-1988), anggota DPA RI (1988-1997). Setelah lulus SMA, ia kemudian kuliah di Fakultas kedokteran Universitas Indonesia (selesai 1966). Abdul Ghafur juga menulis buku, Soeharto, Pandangan dan Harapannya (1988). Empat tahun kemudian, ia menerbitkan Siti Hartina, Ibu Utama Indonesia

NATION BUILDING (1951-1998)

(1992). Abdul Ghafur juga pernah menjadi Pemimpin Umum Harian Pelita yang terbit di Jakarta pada Mei 1988. Karier profesional Abdul Ghafur sebagai pengelola lembaga sosial dimulai dari Program MT Dompet Dhuafa Republika tahun 2005. Ghafur menjadi peserta MT yang dinamai Zakat Eksekutif Development Program. Kemudian Ghafur ditunjuk sebagai Kepala Fundraising Komunitas, Kepala Fundraising Corporate, Kepala Fundraising Retail dan Banking Channel, Pimpinan Cabang Hong Kong yang bertugas membentuk aliansi strategis, kelembagaan, fundraising serta program ekonomi, sosial pemberdayaan dan kesehatan. Sejak sekolah di Halmahera, Maluku Utara, Abdul Ghafur senang bersosialisasi. Dia aktifis IPPI di Ternate dan ketua umum pelajar SMA 3B. Ketika kuliah, ia menjadi anggota HMI, wakil Ketua Dewan Mahasiswa UI, Ketua Presidium KMI UI, wakil kordinator pemuda Golkar, wakil Presiden Majelis Pemuda se-Dunia/ wakil Presiden Dewan pemuda Asia. Pernah menjadi Ketua KNPI, Ketua DPP partai Golkar, Ketua umum Jamiyatul muslimin Indonesia, dan lain-lain.

Abdul Ghofur, K.H. Masa kecil K.H. Abdul Ghofur dilalui dengan perjuangan. Beliau bukanlah termasuk dari keturunan keluarga kaya, tetapi kemauan dan kerja keras beliau untuk mendalami ilmu keagamaan. Pendidikan tingkat kanak-kanak (TK) di TK Tarbiyatut Tholabah Kranji selama 2 tahun, dilanjutkan Sekolah Dasar (SD) di Kranji pada waktu pagi hari,

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dan sorenya Di MI Kranji. Setelah tamat SD dan MI beliau melanjutkan ke jenjang Madrasah Tsanawiyah Di pondok Tarbiyatut Tholabah yang diasuh oleh K.H. Baqir Adlan. Setelah lulus, melanjutkan ke Madrasah Aliyah Denayar Jombang. Setelah lulus SMA, beliau nyantri di

pondok

Keramat dan Sidogiri pada (1965-1969). Kemudian beliau mendalami Ilmu Alat (ilmu Nahwu Shorof) dan kajian fiqih di Pondok Sarang Jawa Tengah yang diasuh oleh K.H. Zuber selama satu tahun. Beliau juga pernah nyantri (mondok) di Pesantren Lirboyo Kediri, Pondok Tretek (K.H. Ma’ruf Zuwaeni) dan Pesantren Roudlotul Qur’an (K.H. Asy’ari) Kediri (1970-1975). Di beberapa Pesantren yang berada di Kediri inilah beliau mempelajari ilmu pengobatan dan ilmu bela diri.Setelah dari nyantri (mondok) di berbagai pesantren, beliau pulang dan mulai mengajar di Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Tarbiyatut Tholabah Kranji. Selain menjadi pengajar ilmu agama, aktif dalam kegiatan kemasyarakatan dan keagamaan. Beliau juga menekuni dunia politik, budaya, program perbaikan lingkungan baik darat dan laut, dan juga ikut andil dalam pemberdayaan perekonomian kerakyatan terutama pada peningkatan hidup kaum petani, buruh dan nelayan.

Cita-cita

beliau

yang

paling

berat

adalah

“mendirikan kembali pondok pesantren Sunan Drajat yang sudah lama terkubur.” Dengan berbagai halangan, hinaan, serta

rintangan

dari

masyarakat,

mendirikan Pesantren Sunan

tetap bertekad

Drajat. Dengan

melalui

NATION BUILDING (1951-1998)

pendekatan seni, putra H. Marthokan ini mengajak masyarakat agar mau kembali menegakkan syari’at Islam. Lebih-lebih dari kalangan pemuda, beliau mendirikan club sepak bola, group musik, serta perguruan ilmu bela diri yang dibeli nama GASPI (Gabungan Silat Pemuda Islam). Disinilah beliau mulai menanamkan kembali ajaran-ajaran Islam pada kaum muda. Di sela-sela mengajar ilmu bela diri beliau memberikan pengajian dan pengarahan pada muridmuridnya. Setiap selesai latihan bela diri, para murid diajak untuk mengambil pasir dari laut untuk membangun kembali Pondok Pesantren Sunan Drajat. Pondok Pesantren Sunan Drajat Berdiri kembali pada 1977. Untuk menopang perekonomian pondok pesantren, ia mendirikan berbagai usaha di lingkungan pesantren. Antara lain: juice “Mengkudu Sunan”, perkebunan mengkudu, industri pupuk, pembuatan air

minum

mineral

“Aidrat”,

perternakan

sapi,

pembudidayaan ikan lele, usaha pengrajin kayu, pembutan madu asma “Tawon Bunga”, pembuatan minyak kayu putih, usaha bordir dan konveksi kain dan masih banyak usahausaha lainnya. Beliau juga mendirikan Radio Persada FM 97,20 MHz yang diresmikan oleh Presiden Hj. Megawati pada 2002. Pada 12 Juni 2006, K.H. Abdul Ghofur menjadi tamu kehormatan di Istana Negara untuk menerima “Piala Kalpataru” sebagai pembina lingkungan terbaik, yang langsung diberi perhagaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Berkat jasa beliau melopori dalam penghutanan

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

lahan kritis dengan tanaman mengkudu. Dalam pidato penyambutan “Bpk. Presiden terkesan dengan usaha K.H. Abdul Ghofur yang notabennya sebagai kiai adalah mengurusi pondok pesantren tetapi berbeda dengan kiai yang satu ini bisa memelopori melestarikan lingkungan. Buktinya, di empat kecamatan di Lamongan, hijau dengan tanaman mengkudu, yaitu di Kecamatan Mantup, Paciran, Ngimbang, dan Sugio. Di sela-sela kesibukannya, menyempatkan mengajar para santrinya untuk melestarikan tradisi pesantren dan ajaran Wali

Songo.

Setiap

pagi

hari

beliau

mengajar Kitab

Ihya’ulumuddin karangan Imam Ghozali dan Kitab Syamsul Ma’arif, yang dikhususkan untuk santri yang sudah tamat tingkatan

MA/SMA.

Pengajian

setiap

pagi

ini

bisa

didengarkan langsung di Radio Persada, atau lewat streeming. Sedangkan untuk pengajian santri yang bersifat umum dilaksanakan pada setiap jum’at pagi.

Abdul Kahar Muzakkar. Pendiri Tentara Islam Indonesia (TII) di Sulawesi. Lahir di Lanipa, Kabupaten Luwu, Sulawesi 24 Maret 1921 dan meninggal di Sulawesi Selatan, 3 Februari 1965.

Abdul Moeis. Sastrawan sekaligus juga pejuang dan wartawan yang lahir pada 3 Juni 1883 di Bukittinggi, Sumatra Barat dan meninggal dunia di Bandung pada 17 Juni 1959. Jenazahnya dimakamkan di Taman Pahlawan Cikutra, Bandung. Ia adalah

NATION BUILDING (1951-1998)

putra Datuk Tumenggung Lareh, Sungai Puar. Abdul Muis pernah bersekolah di Eur. Lagere School (ELS), dan Stovia (1900-1902). Namun, karena sakit, ia keluar dan sekolah kedokteran tersebut. Meskipun hanya berijazah ujian ambtenar kecil (klein ambtenaars examen) dan ELS, Abdul Muis memiliki kemampuan berbahasa Belanda yang baik. Bahkan, menurut orang Belanda, kemampuan Abdul Muis dalam berbahasa Belanda dianggap melebihi rata-rata orang Belanda. Setelah keluar dari Stovia, ia diangkat menjadi kierk pribumi pertama oleh Mr. Abendanon, Directeur Onderwzjs (Direktur Pendidikan) di Departement van Onderwijs en Eredienst yang membawahi Stovia. pada tahun 1905 ia keluar dari departemen itu setelah bekerja selama dua setengah tahun (1903-1905). Pada 1905 ia diterima sebagai anggota dewan redaksi majalah Bintang Hindia, sebuah majalah yang banyak memuat berita politik di Bandung. Karena pada 1907 Bintang Hindia dilarang terbit, Abdul Muis pindah kerja ke Bandungsche Afdeelingsbank sebagai mantri lumbung. Pekerjaan itu ditekuninya selama lima tahun, sebelum ia diberhentikan dengan hormat (karena cekcok dengan controleur) pada 1912. Ia kemudian bekerja di De Prianger Bode sebagai korektor. Dalam tempo tiga bulan, ia diangkat menjadi hoofdcorrector (korektor kepala) karena mempunyai kemampuan bahasa Belanda yang baik namun keluar pada 1913.

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Pada tahun yang sama ia mulai tertarik pada dunia politik dan masuk ke Serikat Islam (SI). Bersama dengan A. H. Wignyadisastra, Ia dipercaya memimpin Kaum Muda, salah satu surat kabar milik SI yang terbit di Bandung. Pada tahun itu, atas inisiatif dr. Cipto Mangunkusumo, Abdul Muis bersama dengan Wignyadisastra dan Suwardi Suryaningrat membentuk

Komite

Bumi

Putra

untuk

mengadakan

perlawanan terhadap perayaan besar-besaran seratus tahun kemerdekaan Belanda, serta mendesak Ratu Belanda agar memberikan kebebasan bagi bangsa Indonesia dalam berpolitik dan bernegara. Pada masa pergerakan, bersama dengan H.O.S. Cokroaminoto, Abdul Muis memimpin Serikat Islam. Pada 1917 ia dipercaya sebagai utusan SI pergi ke Belanda untuk mempropagandakan Comite Indie Weerbaar. Pada 1918, sekembalinya

dari

Belanda,

Abdul

Muis

bekerja

harian Neraca karena Kaum Muda telah diambil alih oleh Politiek Economische Bond, sebuah gerakan politik Belanda di bawah pimpinan Residen Engelenberg. Pada 1918 Abdul Muis menjadi anggota Volksraad. Pada 1922, ia memimpin anak buahnya yang tergabung dalain PPPB (Perkumpulan Pegawal Pegadaian Bumiputra) mengadakan pemogokan di Yogyakarta. Setahun kemudian, ia

memimpin sebuah

gerakan memprotes aturan landrentestelsel (Undang-Undang Pengawasan Tanah) yang akan diberlakukan oleh Belanda di Sumatra

Barat.

Protes

tersebut

berhasil dan

NATION BUILDING (1951-1998)

Landrentestelsel tidak diberlakukan. Di samping itu, ia masih memimpin

harian Utusan

mendirikan

harian Kaum

Melayu dan Perobahan. Kita di

Bandung

dan Mimbar

Rakyat di Garut. Namun, kedua surat kabar tersebut tidak lama

hidupnya.

Pada

1926

Serikat

Islam

mencalonkannya menjadi anggota Regentschapsraad Garut. Enam

tahun

kemudian

(1932)

diangkat

menjadi

Regentschapsraad Gontroleur. Jabatan itu diembannya hingga 1942. Di masa pendudukan Jepang, Abdul Muis masih bekerja meski penyakit darah tinggi mulai meñggerogotinya. Jepang mengangkatnya sebagai pegawai sociale zaken. Pada 1944 Abdul Muis berhenti bekerja. Pascaproklamasi, ia aktif kembali dan ikut bergabung dalam Majelis Persatuan Perjuangan Priangan. Dengan menggunakan inisial nama A.M., ia sempat menulis, salah satunya, Surapati. Sebelum diterbitkan sebagai buku, roman tersebut dimuat sebagai cerita bersambung di harian Kaum Muda. Selain itu, ia menghasilkan empat novel/roman dan beberapa karya terjemahan. Karya besarnya, Salah Asuhan, dianggap sebagal corak baru penulisan prosa pada saat itu.

Abdul Rauf Soehoed. Tokoh yang berperan penting dalam membangun industri dasar alumunium di Indonesia. Ia lahir di Batavia, 2 Maret 1920 dan meninggal dunia pada 7 Juni 2014 di usia 94 tahun. Soehoed mengawali karier pendidikannya di Technische Hoogeschool (TH) Bandung

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

pada 1939 dan memperoleh gelar insinyur pada 1951. Kiprahnya diawali ketika ia dipercaya sebagai ketua Tim Negosisasi Proyek Asahan. Berkat kecemerlangannya, ia berhasil menangani negosisasi yang cukup rumit. Keberhasilannya itulah yang kemudian mengantarkannya menjadi ketua Otorita Asahan sejak 1976 sampai 1999. Kemudian jabatannya sebagai Menteri Perindustrian dalam Kabinet Pembangunan III berlangsung selama 1978-1983. Ia juga pernah menjabat sebagai Direksi/Komisaris di beberapa perusahan besar seperti PT Aneka Tambang, Pertamina, Indonesia Finance Cooperation dan pernah menjadi konsultan teknik PT Freeport. Kariernya kembali gemilang saat bertugas sebagai anggota Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dengan pangkat terakhir Mayor Udara. Selain sebagai seorang tehnokrat, Soehoed juga aktif menulis, beberapa karya yang dihasilkan diantaranya, Asahan: Peluang yang Bisa Terbuang: Refleksi untuk Negosiasi 2010, Banjir Ibukota: Tinjauan Historis dan Pandangan Ke Depan: Serangkaian Pemikiran Strategi Terpadu Jangka Panjang, Asahan: Jalan Panjang Membangun

Industri

Dasar

Aluminium,

Sejarah

Pengembangan Pertambangan PT Freeport Indonesia Di Provinsi Papua, dan Industrial Development During Pelita III.

NATION BUILDING (1951-1998)

Abdul Wahid Hasjim, K. H. Pahlawan Nasional, Menteri Agama (Kabinet Hatta, Natsir, dan Sukiman). Lahir di Jombang, Jawa Timur, 1 Juni 1914 dan meninggal di Cimahi, Jawa Barat, 19 April 1953. Ayah dari presiden keempat Indonesia, Abdurrahman Wahid dan anak dari Hasyim Asy'arie, salah satu pahlawan nasional Indonesia. Pada 24 Oktober 1943 ia ditunjuk menjadi Ketua Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) menggantikan MIAI. Selaku pemimpin Masyumi ia merintis pembentukan Barisan Hizbullah. Pada 1944 ia mendirikan

Sekolah

Tinggi

Islam

Jakarta

yang

pengasuhannya ditangani oleh KH. A. Kahar Muzakkir. Menjelang kemerdekaan tahun 1945 ia menjadi anggota BPUPKI dan PPKI.

Abu Bakar Ba’asyir. Seorang ulama dan salah satu tokoh pendiri Pondok Pesantren Al Mu’min Ngruki, Sukoharjo, Jawa Tengah kelahiran Jombang, 17 Agustus 1938. Semasa mudanya, Abu Bakar Ba’asyir aktif dalam Himpunan Mahasiswa Islam, Pemuda Al Irsyad, Gerakan Pemuda Islam Indonesia, dan Lembaga Dakwah Mahasiswa Islam. Pada 1972 ia memimpin Pondok Pesantren Al Mu’min. Pada 1983, Abu Bakar Ba’asyir ditangkap karena dituduh melakukan penghasutan dan menolak Pancasila sebagai asas tunggal. Pada 1985, Abu Bakar Ba’asyir yang dikenai tahanan rumah melarikan diri ke Malaysia. Ia kembali pada 1999, kemudian pada 2002 menjadi Ketua Organisasi Majelis Mujahidin Indonesia (MMI).

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Abu Bakar Ba’asyir dituduh menjadi salah satu pemimpin gerakan Jamaah Islamiyah yang dianggap memiliki hubungan dengan Al Qaeda. Ia dijatuhi hukuman penjara pada 2005 dan 2011 atas tuduhan terlibat dalam kegiatan teror.

Achmad Soebardjo. Tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia, diplomat, dan menteri luar negeri Indonesia yang pertama. Achmad Soebardjo memiliki gelar Meester in de Rechten (Mr.) yang diperoleh dari Universitas Leiden, Belanda pada 1933.

Achmad

Soebardjo

dilahirkan

Teluk

Jambe, Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1896. Ayahnya bernama Teuku Muhammad Yusuf, masih keturunan bangsawan Aceh dan Pidie. Beliau bekerja sebagai mantri polisi. Ibu Ahmad Soebardjo bernama Wardinah yang memiliki darah Jawa-Bugis. Dalam perkawinannya Teuku Karim mempunyai 5 (lima) orang anak yaitu: Teuku Jusuf anak sulung ayah, Ahmad Subarjo adik-adiknya adalah Ismail, Mujenal, Muchsan dan Sidua. Ahmad Soebardjo menamatkan pendidikan HBS Koning Willem III (KW III) pada 1917. Pada tahun itu juga Soebardjo bergabung dengan Tri Koro Darmo organsiasi pemuda di bawah naungan Boedi Utomo. Semasa menjadi mahasiswa,

Soebardjo

aktif memperjuangkan

kemerdekaan Indonesia melalui beberapa organisasi, seperti Jong Jawa dan Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda. Pada Februari 1927, ia menjadi wakil Hindia Belanda bersama Mohammad Hatta dan Semaun (PKI) dalam persidangan

NATION BUILDING (1951-1998)

antar bangsa “Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah” yang pertama di Brussels, Belgia. Kongres ini membahas bagaimana cara melawan kekuatan imperial dan kolonialisme. Pada bulan itu telah tiba di Brussel utusan dari 21 negara dari Asia, Afrika, Eropa dan Amerika. Para utusan mewakili pelbagai organisasi politik, ekonomi, buruh. Kongres ini berlangsung selama lima hari dari 5-10 Februari 1927. Dari daerah jajahan Inggris hadir Jawaharlal Nehru (India), Nafez Ramadan Bey (Mesir), Mashur Baqaf Sakri (Syria) dari jajahan Perancis hadir Chodli Ben Mustafa. Hasil pokok dari kongres ini terbentuknya League Againts Imperialism and For National Independence (Liga Anti Imperialisme untuk Kemerdekaan

Nasional).

Kongres

juga

membentuk

sekretariat tetap di Berlin. Setelah menyelesaikan kuliah dan kembali ke Indonesia, ia aktif menjadi anggota Badan Penyelidik

Usaha

Persiapan

Kemerdekaan

Indonesia

(BPUPKI). Saat terjadi Peristiwa Rengasdenklok, Achmad Soebardjo yang mewakili golongan tua berhasil meyakinkan golongan

muda

yang

diwakili

Wikana

untuk

menjemput kembali Sukarno-Hatta ke Jakarta dan tidak tergesa-gesa

memproklamirkan kemerdekan.

Setelah

Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, Achmad Soebardjo dilantik sebagai menteri luar negeri pada Kabinet Presidensial, kabinet Indonesia yang pertama, dan kembali menjabat posisi yang sama pada 1951–1952. Selain itu, ia juga menjadi Duta Besar Republik Indonesia di Swiss selama

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

1957–1961. Di bidang pendidikan, beliau merupakan professor dalam bidang Sejarah Perlembagaan dan Diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Sastra (saat itu), Universitas Indonesia.

Adam Malik. Pernah menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Anak dari pasangan Haji Abdul Malik Batubara dan Salamah Lubis. Adam malik sempat bersekolah di Hollandsch-Inlandsche School Pematangsiantar, dan Sekolah Agama namun tidak selesai. Ketika usianya masih belasan tahun, ia pernah ditahan polisi Dinas Intel Politik di Sipirok 1934 dan dihukum dua bulan penjara karena melanggar larangan berkumpul. Adam Malik pada usia 17 tahun telah menjadi ketua Partindo di Pematang Siantar (1934- 1935) Pada 1937, ia bersama dengan Soemanang, Sipahutar, Armijn Pane, Abdul Hakim, dan Pandu Kartawiguna mendirikan Kantor Berita Antara di JI. Pinangsia 38 Jakarta Kota. Dengan modal satu meja tulis, satu mesin tulis, dan satu mesin roneo, mereka menyuplai berita ke berbagai surat kabar. Di zaman Jepang, Adam Malik aktif dalam gerakan pemuda. Menjelang 17 Agustus 1945, bersama Sukarni, Chaerul Saleh, dan Wikana, Adam Malik melarikan Bung Karno dan Bung Hatta ke Rengasdengklok untuk memaksa mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ia adalah salah satu penggerak rakyat untuk berkumpul di lapangan Ikada, Jakarta. Mewakili kelompok pemuda, Adam Malik sebagai pimpinan Komite Van Aksi,

NATION BUILDING (1951-1998)

terpilih sebagai Ketua III Komite Nasional Indonesia Pusat (1945-1947). Selain itu, Adam Malik adalah pendiri dan anggota Partai Rakyat, pendiri Partai Murba, dan anggota parlemen. Akhir tahun lima puluhan, atas penunjukan Sukarno, Adam Malik masuk ke pemerintahan menjadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh untuk Uni Soviet dan Polandia. Karena kemampuan diplomasinya, Adam Malik kemudian menjadi ketua Delegasi RI dalam perundingan Indonesia-Belanda, untuk penyerahan Irian Barat di tahun 1962. Selesai perjuangan Irian Barat, Adam Malik memegang jabatan Menko Pelaksana Ekonomi Terpimpin. Pada 1966 sampai 1977 ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri II / Menlu ad Interim dan Menlu RI. Adam Malik juga pernah ditunjuk untuk memulihkan keanggotaan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 1967. Selain itu, ia juga tercatat sebagai salah seorang pemrakarsa berdirinya ASEAN (Association of South East Asia Nations) pada 9 Agustus 1967. Pada 1974 ia terpilih sebagai Ketua Majelis Umum PBB ke-26. Pada 1977, ia terpilih menjadi Ketua DPR/MPR. Kemudian tiga bulan berikutnya, dalam Sidang Umum MPR Maret 1978 terpilih menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia yang ke-3 menggantikan Sri Sultan Hamengku Buwono IX. Adam Malik meninggal di Bandung pada 5 September 1984 karena kanker lever. Jenazahnya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pemerintah Indonesia menganugerahi gelar kehormatan

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Pahlawan Nasional kepada Adam Malik pada 1990. Departemen Luar Negeri memberikan "Penghargaan Adam Malik" kepada media massa yang dinilai terbaik dalam menyajikan masalah-masalah luar negeri. Nama "Adam Malik" sengaja dipilih sebagai penghargaan dan kenangan atas jasa-jasa tokoh media massa nasional yang juga sekaligus tokoh diplomasi.

Adnan Buyung Nasution. Adalah pendiri Lembaga Bantuan Hukum Jakarta (YLBHI). Seorang pengacara kelahiran Jakarta, 20 Juli 1934 dengan nama asli Adnan Bahrum Nasution. Mengawali karier sebagai pengacara setelah menyelesaikan kuliahnya dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Indonesia. Sejak mahasiswa ia mengikuti organisasi kemahasiswaan seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI). Selesai kuliah, bekerja sebagai jaksa di Kejaksaan Negeri Istimewa Jakarta dan membuka kantor pengacara (advokat) pada 28 Oktober 1970 setelah mendapat persetujuan dan dukungan dari pemerintah. Lembaga tersebut menjadi kantor pengacara terbaik di Indonesia yang dikenal dengan YLBHI. Pernah memasuki dunia politik dengan menjadi anggota DPR/MPR. Ia meninggal dunia pada 23 September 2015 saat berusia 81 tahun.

NATION BUILDING (1951-1998)

Ahmad Kemal Idris. Duta Besar dan Pangkostrd (1967), lahir di Singaraja, Bali 10 Februari 1923 dan meninggal di Jakarta, 28 Juli 2010. Karier militernya dimulai dengan menjadi Seinendan. Kemudian, ia bergabung dalam satuan militer Jawa Barat, Divisi Siliwangi. Kemal Idris juga mengajak bergabung Poncke Princen, opsir Belanda untuk bergabung dengan Indonesia. Puncak karier militernya dicapai dengan menjadi Pangkostrad pada tahun 1967, selama menjadi Pangkostrad ia berperan besar dalam mendukung gerakan mahasiswa yang menentang Orde Lama. Kemudian ia menjabat panglima Komando Antar daerah untuk Kawasan Indonesia Timur. Karier terakhir Kemal di militer adalah panglima Komando Wilayah Pertahanan (Pangkowilhan) dengan pangkat letnan jenderal. Setelah pensiun dari karier militer, pada September 1972 ia ditugaskan untuk menjadi duta besar Indonesia untuk Yugoslavia merangkap untuk Yunani. Ia menjadi pengusaha dan dijuluki "Jenderal Sampah", karena mengelola usaha penanggulangan sampah. Kemal Idris juga aktif di Barisan Nasional (Barnas). ‘Bertarung dalam Revolusi’ merupakan judul buku memoar Kemal Idris.

Ahmad Yani. Pahlawan Revolusi dan Jenderal TNI kelahiran Purworejo, 19 Juni 1922 dan wafat di Lubang Buaya, 1 Oktober 1965. Pendidikan formal diawalinya di HIS Bogor dan selsai pada 1935. Kemudian ia melanjutkan sekolah ke MULO kelas B Afd. Bogor tamat pada 1938, selanjutnya ia

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

masuk ke AMS bagian B Afd. Jakarta. Sekolah ini dijalaninya hanya sampai kelas dua, sehubungan dengan adanya milisi yang diumumkan oleh Pemerintah Hindia Belanda. Achmad Yani kemudian mengikuti pendidikan militer Dinas Topografi Militer di Malang dan secara lebih intensif di Bogor. Mengawali karier militernya dengan pangkat Sersan. Pada 1942 ia mengikuti pendidikan Heiho di Magelang dan selanjutnya masuk tentara PETA di Bogor. Achmad Yani berhasil menyita senjata Jepang di Magelang. Setelah Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, ia diangkat menjadi Komandan TKR Purwokerto. Ketika Agresi Militer Pertama Belanda terjadi, pasukan Ahmad Yani yang beroperasi di daerah Pingit berhasil menahan serangan Belanda. Maka saat Agresi Militer Kedua Belanda terjadi, ia dipercayakan memegang jabatan sebagai Komandan Wehrkreise II yang meliputi daerah pertahanan Kedu. Setelah Indonesia mendapat pengakuan kedaulatan, ia diserahi tugas untuk melawan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di daerah Jawa Tengah. Seusai penumpasan DI/TII, ia kembali ke Staf Angkatan Darat. Pada 1955 Ahmad Yani diberangkatkan ke Amerika untuk menempuh pendidikan di Command and General Staff College di Fort Leaven Worth, Kansas selama sembilan bulan. Setahun kemudian ia melanjutkan sekolah militer selama dua bulan di Inggris dengan spesialisasi Spesial Warfre Course. Ketika terjadi pemberontakan PRRI di Sumatra Barat 1958, Ahmad Yani yang saat itu berpangkat

NATION BUILDING (1951-1998)

Kolonel didaulat menjadi Komandan Komando Operasi 17 Agustus. Karena jasa dan prestasinya, pada 1962 Ahmad Yani diangkat oleh Presiden Sukarno menjadi Menteri/Panglima Angkatan Darat. Ahmad Yani menolak keinginan PKI untuk membentuk Angkatan Kelima. Ia menjadi salah satu target penculikan tujuh petinggi Angkatan Darat saat peristiwa G30S.

Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Akabri). Pada 16 Desember 1965 seluruh Akademi Angkatan (AMN, AAL, AAU dan

AAK)

diintegrasikan

menjadi

Akademi

Angkatan

Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI). Pada 29 Januari 1967 AKABRI Bagian Umum diresmikan. Peresmian AKABRI bagian umum tersebut merupakan permulaan tahun akademi dan sekaligus merupakan integrasi tahap pertama di antara akademi-akademi ABRI yang sebelumnya berdiri sendirisendiri.

AKABRI

bagian

umum

merupakan

lembaga

pendidikan awal bagi taruna-taruna AKABRI bagian-bagian Darat, Laut, Udara dan Kepolisian pada tahun pertama akademi. Pada tahun kedua hingga keempat, para taruna kemudian belajar di akademi masing-masing. Menjelang masa pelantikan, para taruna yang lulus disatukan kembali dalam satu program Integrasi Taruna Wreda atau Sitarda, yaitu suatu program pengabdian kepada masyarakat. AKABRI Umum dan Akabri Bagian Darat berpusat di Magelang,

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

AKABRI Bagian Laut di Surabaya, AKABRI Bagian Udara di Yogyakarta dan AKABRI Bagian Kepolisian di Sukabumi.

Alamsyah Ratu Perwira Negara. Adalah Menteri Agama (1978-1983) pada masa Kabinet Pembangunan III. Letnan Jendral TNI yang lahir di Kota Bumi, 25 Desember 1925nii menjalani pendidikan Perwira Gyugun di Pagar Alam Sumateri 1943. Setelah mengikuti pendidikan perwira, diangkat menjadi Letda (Gyu-gun) pada masa pendudukan Jepang. Dalam Karier militer terakhir adalah Letnan Jenderal sebagai Duta Besar Kerajaan Belanda tahun 1972-1974. Sejak saat itu, karier politiknya dimulai dengan diangkat menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Pada saat menjadi wakil Ketua SPA, ia ikut memantau menghadapi ketegangan Sidang MPR 1978 mengenai kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Pada saat Kabinet Pembangunan III, Alamsjah diangkat

sebagai

Menteri

Agama

(1978-1983)

dan

mengeluarkan SK 70 dan SK77 tahun 1978 mengenai Tata Cara Penyebaran Agama. Dalam Kabinet Pembangun IV (1983-1988)

menjadi

Menteri

Koordinator

bidang

Kesejahteraan. Alamsjah meninggal di usia 72 tahun, pada 8 Januari 1998.

Alex Evert Kawilarang. Wakil Gubernur Militer PDRI, lahir di Jakarta 23 Februari 1920 dan meninggal di Jakarta 6 Juni 2000. Sepupu

dari

Pahlawan

Nasional

Daan

Mogot.

Alex

NATION BUILDING (1951-1998)

menempuh pendidikan dasarnya di sebuah Europeesche Lagere School (ELS), mula-mula di Candi, Semarang dan kemudian di Cimahi, Jawa Barat. Kemudian ia melanjutkan ke Hoogere Burgerschool te Bandoeng selama 5 tahun. Kemudian Alex mengikuti pendidikan militer, mula-mula di Corps Opleiding Reserve Officeren (CORO/Korps Pendidikan Perwira Cadangan KNIL, 1940), lalu dilanjutkannya ke Koninklijk

Militaire

Academie

(Akademi

Militer

Kerajaan/KMA, 1940-1942) darurat di Bandung dan Garut Jawa Barat. Ia juga sempat mengikuti pendidikan di Sekolah Staf dan Komando AD (SSKAD) di Jakarta. Kawilarang mengawali kariernya sebagai Komandan Pleton Kadet KNIL di Magelang (1941-1942). Pada 11 Desember 1945 ia menjadi perwira penghubung dengan pasukan Inggris di Jakarta dengan pangkat Mayor. Pada Januari 1946 ia menjabat sebagai Kepala Staf Resimen Infanteri Bogor Divisi II Jawa Barat, dengan pangkat Letnan Kolonel. Tiga bulan setelah itu, pada April-Mei 1946, ia diangkat menjadi Komandan Resimen Infanteri Bogor, dan Agustus 1946-1947 ia diberi kepercayaan sebagai Komandan Brigade II/Suryakencana - Divisi Siliwangi di Sukabumi, Bogor dan Cianjur. Pada 1948-1949, Kawilarang menjabat sebagai Komandan Brigade I Divisi Siliwangi di Yogyakarta, dan pada 28 November 1948 ia juga menjabat sebagai Komandan Sub Teritorium VII/Tapanuli, Sumatera Timur bagian selatan, lalu pada 1 Januari 1949 pada masa PDRI ia dipercaya sebagai

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Wakil Gubernur Militer PDRI untuk wilayah Tapanuli dan Sumatera Timur bagian selatan. Pada 28 Desember 1949 ia menjabat sebagai Gubernur Militer wilayah Aceh dan Sumatera Utara merangkap Wakil Koordinator Keamanan dengan pangkat Kolonel. Pada 21 Februari 1950, ia mendapatkan kepercayaan tambahan sebagai Panglima Tentara dan Territorium I/Bukit Barisan di Medan. Pada 19511956, Kawilarang diangkat sebagai Panglima Komando Tentara dan Territorium VII/Indonesia Timur (TTIT) di Makassar dan pada November tahun yang sama menjadi Panglima TT III/Siliwangi. Sebelumnya 15 April 1950 ia telah diangkat sebagai Panglima Operasi Pasukan Ekspedisi. Dalam kedudukannya itu, Kawilarang memimpin Pasukan Ekspedisi dalam Operasi Penumpasan Pemberontakan

Andi Azis di Makassar,

pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, dan Pemberontakan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan. Pada April 1951, ia merintis pembentukan komando pasukan khusus TNI dengan nama Kesatuan Komando Territorium III (Kesko TT-III/cikal bakal Kopassus) Siliwang di Batujajar, Jawa Barat. Pada 10 November 1951 hingga 14 Agustus 1956, Kawilarang diangkat menjadi Panglima Komando Tentara dan Territorium III/Siliwangi yang berkedudukan di Bandung. Pada 17 Oktober 1952, Kawilarang bersama-sama dengan sejumlah tokoh militer lainnya terlibat dalam Peristiwa 17 Oktober. Pada 6 Juni 2000, Kawilarang meninggal dunia

NATION BUILDING (1951-1998)

akibat komplikasi beberapa penyakit di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan dimakamkan dua hari kemudian di Taman Makam Pahlawan Cikutra, Bandung.

Ali Moertopo. Menteri Penerangan pada masa Pemerintahan Orde Baru (1978-1984). Lahir di Blora, 23 September 1924, karier beliau bermula sebagai Asisten Kepala Staf CADUAD (Cadangan Umum Angkatan Darat). Sebelum menjabat Menteri Penerangan, Ali Moertopo berkarier di Badan Koordinasi Intelijen Negara (Bakin) yang merupakan cikal bakal Badan Intelijen Negara (BIN) 1969-1978. Pada 1973, Ali Moertopo melalui operasi intelijennya menyederhanakan 10 partai politik yang ikut pemilu 1971 menjadi hanya 3 partai: PPP, Golkar, dan PDI. Ali Moertopo merupakan bagian dari salah satu anggota 12 Asisten Pribadi Presiden (Aspri). Ali pernah membangun hubungan diplomatik diam-diam dengan Malaysia. Ali

Moertopo juga membina kelompok Islam

radikal. Ia mengajukan BM Diah sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia dengan menyingkirkan Rosihan Anwar.

Ali Sastroamidjojo. Perdana Menteri Indonesia yang menjabat pada tahun 1953-1955 dan 1956-1957. Lahir di Grabag, Jawa Tengah, 21 Mei 1903, wafat di Jakarta, 13 Maret 1976. Ali juga menjabat sebagai Wakil Menteri Penerangan pada Kabinet Presidensial, Menteri Pengajaran pada Kabinet Amir Sjarifuddin I, Kabinet Amir Sjarifuddin II, serta Kabinet Hatta I,

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dan Wakil Ketua MPRS pada Kabinet Kerja III, Kabinet Kerja IV, Kabinet Dwikora I, dan Kabinet Dwikora II. Ali Sastroamidjojo

aktif

Jong

Java

(1918-1922)

dan

Perhimpunan Indonesia di Negeri Belanda (1923-1928). Ia pernah ditahan oleh Belanda pada tahun 1927. Pada 1928, ia membuka kantor pengacara, dan menerbitkan majalah Djanget di Solo. Ali pernah bergabung dengan Partai Nasionalis Indonesia (PNI), lalu aktif di Gerindo saat PNI dibubarkan. Setelah Perang Dunia II, ia tergabung dalam delegasi Indonesia yang dikirim untuk mengikuti Konferensi AntarHubungan Asia di New Delhi pada 1947. Ali juga menjabat sebagai wakil ketua delegasi Republik Indonesia dalam perundingan dengan Belanda (Februari 1948) dan menjadi anggota delegasi Republik Indonesia dalam perundingan Konferensi Meja Bundar. Setelah pengakuan kedaulatan Republik Indonesia, Ali diangkat menjadi Duta Besar Indonesia di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko (19501955). Ali juga menjabat ketua umum Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955, wakil tetap Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) periode 1957-1960, dan menjadi ketua umum PNI (1960-1966).

Ali Alatas. Menteri Luar Negeri Indonesia yang menjabat pada tahun 1988 - 1999. Ali Alatas dilahirkan di Jakarta pada 4 November 1932 dan meninggal di Singapura pada 11 Desember 2008.

NATION BUILDING (1951-1998)

Selama masa tugasnya, Ali Alatas pernah menjadi salah satu ketua dalam Konferensi Paris untuk menyelesaikan konflik Kamboja. Setelah Suharto mundur, Ali Alatas tetap menduduki

posisi

Menteri

Luar

Negeri

pada

masa

kepresidenan Habibie. Pada periode ini Ali Alatas terlibat aktif dalam negosiasi dalam penyelenggaran Referendum Timor Timur. Setelah pemerintahan Habibie berakhir, Ali Alatas ditunjuk sebagai Penasehat Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Gus Dur dan Penasehat Presiden untuk urusan Luar negeri pada masa pemerintahan Megawati. Pada masa pemerintahan SBY ia ditunjuk sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Presiden.

Ali Wardhana. Adalah tokoh perekonomian yang lahir di Solo pada 6 Mei 1928. Ia adalah Menteri Keuangan Indonesia yang menjabat selama 15 tahun sejak 1968 hingga 1983. Karier di dunia ekonomi dimulainya dengan menyeleseikan pendidikan S1 di Fakultas Ekonomi UI pada 1958. Kemudian melanjutkan studi ke Universitas of California pada 1962 dan setahun kemudian

menyelesaikan

pendidikan

doktralnya

universitas yang sama. Setelah menyelesaikan pendidikannya Ali

Wardhanan

menjadi Menteri

Koordinator Bidang

Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan pada 1983 hingga 1968. Dedikasinya tidak hanya pada bidang politik dan pemerintahan, namun juga dalam dunia pendidikan. Ali Wardana selama 10 tahun menjadi Dekan

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

FEUI sejak 1967-1978. Ali Wardhana kemudian meninggal pada 14 September 2015.

Alimin Prawirodirdjo. Tokoh pergerakan kemerdekaan serta tokoh komunis Indonesia. Lahir di Solo, 1889, wafat di Jakarta, 24 Juni 1964. Berdasarkan SK Presiden No. 163 26 Juni 1964, Alimin tercatat sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia. Ia pernah menjadi anggota Budi Utomo, Sarekat Islam, Insulinde, sebelum bergabung dengan PKI dan akhirnya menjadi pimpinan organisasi tersebut. Ia juga adalah salah seorang pendiri Sarekat Buruh Pelabuhan (Sarekat Pegawai Pelabuhan

dan

Lautan).

Sempat

menjadi

anggota

konstituante di era pemerintahan Soekarno.

Amien Rais. Tokoh reformasi yang pernah menjabat sebagai ketua Majlis Permusyawaratan Rakyat pada tahun 1999. Amien Rais merupakan politisi dan pendiri Partai Amanat Nasional. Lahir di Surakarta pada 26 April 1944. Ia mengawali karier sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Poltik, Universitas Gadjah Mada. Di samping kesibukannya di dunia akademik, Amin Rais juga aktif dalam organisasi Muhammadiyah. Ia terpilih menjadi Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada 1995. Amien Rais dikenal sebagai salah satu tokoh penggerak reformasi. Setelah Suharto mundur, Amien Rais melepaskan jabatan sebagai Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan membentuk Partai Amanat Nasional. Pada 1999, Amien Rais

NATION BUILDING (1951-1998)

diangkat menjadi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Pada pemilihan presiden 2004 Amien Rais ikut mencalonkan diri sebagai presiden meski tidak berhasil memenangkan suara terbanyak.

Amir Machmud. Menteri Dalam Negeri pada masa Orde Baru. Lahir pada tanggal 21 Februari 1923 di Cimahi, Jawa Barat. Anak kedua dari lima bersaudara. Ia seorang Jenderal Militer Indonesia yang merupakan saksi mata penandatanganan Supersemar. Amir machmud menikah dengan Siti Hadidjah dan memiliki dua anak, Anon Badariah dan Bambang Permadi Amir machmud. Ketika Siti meninggal, dia menikah lagi dengan Sri Hardhani Sadat Siswojo. Amir machmud bergabung dengan PETA dan menjadi komandan peleton. Amir machmud memimpin BKR di Lembang, Jawa Barat (diintegrasikan ke Kodam VI/Siliwangi). Amir machmud kemudian dipindahkan ke Bandung Utara, pasukannya turut dalam pertempuran melawan sekutu dan Belanda. Pada 1950, Amir machmud juga terlibat dalam penumpasan terhadap Angkatan Perang Ratu Adil (APRA). Amir machmud sempat menjabat sebagai Panglima Batalyon di Tasikmalaya dan Garut sebelum diangkat menjadi Kepala Staf Resimen di Bogor. Setelah mengabdi di Bogor, Amirmachmud menjabat sebagai Kepala Staf Panglima KODAM VI/Siliwangi. Pada 1958, Amir machmud dipindahkan ke Jakarta sebagai anggota staf di markas besar Angkatan Darat selama dua tahun. Pada

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

1960, Amir machmud dikirim ke Bandung untuk menghadiri Seskoad. Setelah menyelesaikan kursus Seskoad-nya, Amir machmud diangkat menjadi Wakil Kepala Staf CADUAD. Ketika Soeharto diangkat menjadi komandan lapangan pada operasi pembebasan Irian Barat 1962, ia menunjuk Amir machmud sebagai Kepala Staf Operasional. Pada 1962, ia diangkat sebagai Panglima KODAM X/Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan. Pada Desember 1965, Amir machmud diangkat menjadi Panglima KODAM V/Jaya.

Amir Sjarifoeddin. Perdana Menteri serta Menteri Penerangan dan Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Soekarno. Lahir di Medan 27 April 1907. Amir Syarifuddin menikmati pendidikan di ELS, atau sekolah dasar Belanda, di Medan pada 1914 hingga 1921. Ia dididik di Haarlem dan Leiden Belanda sebelum memperoleh gelar sarjana hukum di Batavia. Ayahnya, Djamin gelar Baginda Soripada (18851949), seorang jaksa di Medan. Ibunya, Basunu Siregar (18901931), dari keluarga Batak yang telah membaur dengan masyarakat Melayu-Islam di Deli. Ayahnya keturunan keluarga kepala adat dari Pasar Matanggor di Padang Lawas, Tapanuli. Amir menikmati pendidikan di ELS atau sekolah dasar Belanda di Medan pada tahun 1914 hingga selesai Agustus 1921. Seorang politikus sosialis dan salah satu pemimpin awal Republik Indonesia. Pada Kongres Pemuda II 1928, Amir mewakili Jong Bataks Bond dan menjabat

NATION BUILDING (1951-1998)

bendahara panitia. Ia pernah aktif sebagai editor dalam buletin Indonesia Raja milik Perhimpunan Pelajar Indonesia di negeri Belanda. Ia juga pernah menjadi editor pada buletin Banteng milik Partai Indonesia cabang Batavia. Karena memimpin gerakan bawah tanah yang dibiayai Van der Plass, ia ditangkap Jepang pada Januari 1943 dan dijatuhi hukuman mati. Namun, berkat campur tangan Sukarno dan Hatta, hukuman itu tidak pernah dilaksanakan. Sebagai Perdana Menteri, Amir menandatangani Perjanjian Renville, 17 Januari 1948. Akibat perjanjian itu, Amir ditinggalkan oleh partai-partai pendukungnya, Masyumi dan Partai Nasional Indonesia. Amir memutuskan keluar dari jabatan Perdana Menteri. Sejak itu Amir, melalui partainya, Partai Sosialis, menjadi oposan. Pada 1948, ia dieksekusi mati oleh pemerintah karena terlibat dalam pemberontakan komunis.

Anak Agung Gde Agung. Ia pernah menjabat Menteri Urusan Sosial pada masa Presiden Abdurrahman Wahid dan menjadi Anggota MPR. Anak Agung Gde Agung Putra sulung dari Dr.Ida Anak Agung Gde Agung, seorang Menteri Dalam Negeri dan Menteri Luar Negeri pada masa pemerintahan Presiden pertama RI Ir.Sukarno. Anak Agung Gde Agung merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari Dr. Ida Anak Agung Gde Agung, tokoh yang pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dan Luar Negeri pada masa pemerintahan presiden pertama Indonesia, Ir. Sukarno.

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Secara hirarki, dirinya merupakan pewaris langsung tahta Kerajaan Gianyar meskipun dirinya lebih senang disebut sebagai ‘kepala keluarga’ ketimbang raja. Selain mendapat gelar Doktor dari Universitas Leiden, Anak Agung juga pernah mengenyam pendidikan di Universitas Harvard (USA) dan The Fletcher School of Law and Diplomacy (USA). Di samping itu, dirinya juga pernah menjadi Menteri Urusan Sosial semasa era Presiden Abdurrahman Wahid dan anggota MPR-RI periode 1999-2004. Di

Universitas

Leiden,

Anak

Agung

berhasil

mendapatkan gelar doktoral di bidang konservasi biokultural dan pengembangan masyarakat dengan disertasi doktoralnya yang berjudul “Bali Paradise Lost: Tri Hita Karana and the Conservation of the Islands Biocultural Diversity” propranolol generic online. Tidak hanya itu, disertasi tersebut bahkan dinobatkan sebagai pelopor dalam dunia akademik karena metode baru yang berhasil diterapkan di dalam risetnya. Ida Anak Agung Gde Agung adalah ahli sejarah dan tokoh politik Indonesia. Di Bali, beliau menjabat sebagai Raja Gianyar, menggantikan ayahnya, Anak Agung Ngurah Agung.

Andi Abdul Aziz. Lahir di Simpangbinangal, kabupaten Barru, Sulawesi Selatan 19 September 1924. Pada 1935 ia memasuki Leger School dan tamat 1938 lalu meneruskan ke Lyceum sampai 1944. Kemudian Andi Azis memasuki Koninklijk Leger dan bertugas sebagai tim pertempuran bawah tanah

NATION BUILDING (1951-1998)

melawan Nazi. Di Inggris, ia mengikuti latihan pasukan komando di sebuah Kamp sekitar 70 kilometer di luar London. Andi Azis lulus dengan pujian sebagai prajurit komando. Selanjutnya pada 1945 ia mengikuti pendidikan Sekolah calon Bintara di Inggris dan menjadi sersan kadet. Pada Agustus 1945, karena SEAC sedang dalam usaha mengalahkan Jepang di front timur, mereka memerlukan anggota tentara yang dapat berbahasa Indonesia, maka Andi Abdul Azis kemudian ditempatkan di komando Perang Sekutu di India, berpindah-pindah ke Colombo dan akhirnya ke Calcutta dengan pangkat Sersan. Pada pertengahan 1947 ia dipanggil kembali untuk masuk KNIL dan diberi pangkat Letnan Dua. Selanjutnya ia menjadi Ajudan Senior Sukowati (Presiden NIT). Jabatan ini dijalaninya hampir satu setengah tahun, kemudian ia ditugaskan sebagai salah seorang instruktur di Bandung-Cimahi pada pasukan SSOP-sekolah pasukan payung milik KNIL bernama School tot Opleiding voor Parachusten-(Baret Merah KNIL) 1948. Pada 1948 Andi Azis dikirim kembali ke Makasar dan diangkat sebagai Komandan kompi berpangkat Letnan Satu dengan 125 orang anak buah (KNIL) yang berpengalaman dan kemudian masuk TNI kemudian mendalangi peristiwa pemberontakan Andi Aziz. Dari hasil pemeriksaan Aziz dalam sidang militer yang digelar tiga tahun kemudian (1953), saksi mantan Presiden NIT Sukawati dan Let.Kol Mokoginta tidak banyak meringankan terdakwa yang pada ahirnya dihukum penjara selama 14

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

tahun. Dalam persidangan tersebut terdakwa mengaku bersalah.

Andi Mattalata. Tokoh pejuang kemerdekaan asal Bugis, tokoh olahraga Indonesia terutama dalam olahraga renang, ski air dan tinju. Ia satu-satunya pribumi yang direstui bergabung menjadi anggota Sport Stait Spieren (SSS) yang didirikan untuk anak-anak Belanda. Lahir di Barru, Sulawesi Selatan, 1 September 1920, meninggal di Makassar, 16 Oktober 2004. Pada 1932 ia menyisihkan atlet-atlet keturunan Belanda dalam renang gaya dada memperebutkan piala Ratu Wilhelmina der Nederlanden van Oranje Nassau di Makassar. Pada 1952, Andi Mattalatta memprakarsai pembangunan Stadion Mattoanging yang dilengkapi gedung olahraga, kolam renang, serta fasilitas olahraga lainnya di Makassar. Ia juga menjadi tokoh penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON) IV pada 1957 di Kota Makassar. Pada 1954, ia mendirikan Persatuan Olahraga Perahu Motor dan Ski Air (POPSA) di Makassar dan membangun rumah klub di depan Fort Rotterdam. Ia juga merupakan ayah dari penyanyi Indonesia, Andi

Meriem

Mattalata.

Atas

jasa-jasanya

namanya

diabadikan sebagai nama stadion di Makassar. Panglima pertama Komando Daerah Militer Raja Gowa ke-16, dilantik 1 Juni 1957 oleh Kasad Mayjen TNI AH Nasution. Sebelum meninggal dunia, Andi Mattalatta telah membukukan kisah

NATION BUILDING (1951-1998)

perjuangannya yang ditulis sendiri setebal 644 halaman berjudul Meniti Siri dan Harga Diri.

Angkatan 45. Adalah istilah yang diperkenalkan oleh Chairil Anwar pada 1948 untuk menamakan generasi sastrawan pasca kemerdekaan. Angkatan ini sebelumnya dikenal dengan nama “Angkatan Sesudah Perang”, “Angkatan Chairil Anwar” dan “Angkatan Kemerdekaan”. Konsep “angkatan” dalam sejarah sastra Indonesia dilakukan tanpa konsep dan arti yang jelas. Angkatan dalam hal ini lebih dikenal dengan “generasi”.

Angkatan 66. Adalah istilah atau penamaan generasi sastrawan Indonesia. Istilah penamaan Angkatan 66 muncul pertama kali

dalam

Simposium

“Kebangkitan

Semangat

66:

Mendjelajah Teracee Baru” yang berlangsung di Unversitas Indonesia pada 6-9 Mei 1966. Nama “Angkatan 66” pertama kali diangkat oleh H.B. Jassin dalam artikelnya “Angkatan 66: Bangkitnya Satu Generasi” yang dimuat dalam Majalah Horison, No. 2 Tahun I Agustus 1966. Menurut H.B. Jassin, pengarang-pengarang Angkatan 66 adalah para sastrawan yang pada tahun 1945 berusia 6 tahun. Dengan dasar pemikiran tersebut, H.B. Jassin memasukan nama Motinggo Boesje, Sapardi Djoko Damono, Taufik Ismail, Umar Kayam, Arifin C. Noer, Ramadhan KH, Rendra, Ajip Risidi dan

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

beberapa nama-nama lainnya dalam kategori sastrawan Angkatan 66.

Arnaldo Dos Reis Araujo. Gubernur Timor Timur Pertama (19761978), lahir di Ainaro, Timor Portugis, 14 Mei 1913 dan meninggal di Dili, Timor Timur, 24 Januari 1988. Pendiri dan Ketua Umum Partai Apodeti.

ASEAN Regional Forum (ARF). Forum yang dibentuk oleh negaranegara ASEAN pada 1994 sebagai sebuah wadah dialog dan konsultasi dalam berbagai aspek, seperti politik, keamanan dan sebagai sarana untuk membangun hubungan kerjasama dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik. ARF pertama kali diselenggarakan di Bangkok, 25 Juli 1994. ARF adalah satu-satunya forum di level pemerintahan yang dihadiri oleh seluruh negara-negara kuat di kawasan Asia Pasifik dan kawasan lain seperti Amerika Serikat, RRC, Jepang, Rusia DAN Uni Eropa. ARF menyepakati bahwa konsep keamanan menyeluruh (comprehensive security) tidak hanya mencakup aspek-aspek militer dan isu keamanan tradisional namun juga terkait dengan aspek politik, ekonomi, sosial, dan isu lainnya seperti isu keamanan non-tradisional.

Asian

Pasific

Economic

Coorporation

kerjasama ekonomi regional

(APEC). kawasan

Organisasi Asia

Pasifik. APEC pertama kali dibentuk pada tahun 1989, saat

NATION BUILDING (1951-1998)

pertemuan tingkat menteri negara-negara Asia Pasifik diadakan di Canberra, Australia. Tujuan didirikannya APEC untuk mengukuhkan pertumbuhan ekonomi dan mempererat komunitas negara-negara di Asia Pasifik. Pada masa awal berdirinya, organisasi ini terdiri atas 12 negara dan hingga tahun 2013 APEC memiliki 21 anggota. Kerjasama APEC meliputi perdagangan investasi dan bidang ekonomi lainnya secara menyeluruh. Kerja sama di APEC merupakan kerja sama yang bersifat non-politis, ditandai dengan ikut bergabungnya Hong Kong dan Taiwan yang memiliki masalah politik dan Tiongkok. Oleh karena itu, APEC menggunakan istilah ekonomi anggota, bukan negara anggota.

Asmara Hadi. Adalah nama pena dari Abdul Hadi. Asmara Hadi adalah jurnalis dan sastrawan angkatan Pujangga Baru. Ia lahir di Bengkulu, di sebuah desa kecil bernama Ulu Talo pada 8 September 1914. Ia menyelesaikan pendidikan di MULO Taman Siswa Bandung. Selain Asmara Hadi, ada pula nama pena lain seperti ipih atau H.R singkatan Hadi dan Ratna. Nama Asmara Hadi hingga kini masih tercatat dalam sejarah di Gedoeng Juang 45, dan merupakan penyair pada 1930-an. Pengalamanya di bidang jurnalistik diawali dari menjadi kader partai politik yang digembleng Sukarno. Ketika Sukarno pada 1932 menerbitkan Pikiran Rakjat, Asmara Hadi menjadi tangan kanannya. Pernah menjadi pemimpin redaksi Pikiran Rakjat tahun 1938-1940, pemimpin majalah Pelopor Gerindo

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

(1937-1938), pemimpin redaksi majalah Toedjoean Rakjat (1938-1941), dan pengelola tetap majalah Pudjangga Baru. Asmara Hadi sempat menjadi anggota konstituante dan anggota MPRS pada 1966. Pada usia 62 tahun, Asmara Hadi meninggal dunia di rumahnya, Jalan Cilantah No. 24 Bandung, hari Jumat, 3 September 1976. Jenazahnya kemudian dimakamkan di Pemakaman Muslimin Sirnaraga, Jawa Barat.

Asnawi Said, Kiai. Nasionalis dan Anti Penjajah, keturunan ke-14 Sunan Kudus (Syekh Jafar Shodiq). Beliau juga pernah menggunakan nama Ilyas untuk berangkat haji dan belajar di Makkah. Lahir di Damaran, Kudus pada 1281 H/1861 M. Putra dari pasangan H. Abdullah Husnin dan R Sarbinah, keduanya adalah pedagang konveksi yang cukup besar di kota Kudus. Beliau terkenal sebagai ahli ilmu agama. Pernah belajar mengaji kepada KH. Irsyad Naib, di Mayong. Pada 1916, Kiai Asnawi mendirikan Madrasah Qudsiyyah di kawasan Menara Kudus. Beliau bersama teman-temannya membangun masjid Menara. Asnawi Said pernah bergabung dengan pergerakan Sarekat Islam (SI), sebagai komisaris di Makkah. Sepulang dari Makkah, Kiai Asnawi dipercaya sebagai penasihat SI Kudus pada 1918. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Asnawi pernah dituduh menyimpan senjata api, sehingga rumah dan pondok dikepung oleh tentara Jepang, beliau juga dibawa ke markas Kempeitai di Pati. Kiai Asnawi juga menjadi sosok kiai yang turut

NATION BUILDING (1951-1998)

mendirikan Nahdlatul Ulama bersama Kiai Hasyim Asy’arie, Kiai Wahab Chasbullah, Kiai Bisri Syansurie dan beberapa kiai lain pada 1926. Beliau mempopulerkan shalawat, yang kemudian dikenal sebagai “Shalawat Asnawiyyah”.

Assaat, Datuk Mudo. Pejabat Presiden Republik Indonesia pada pemerintahan Republik di Yogyakarta. Lahir di Dusun Pincuran Landai, Kubang Putiah, Banuhampu, Agam, Sumatera Barat, 18 September 1904, meninggal di Jakarta, 16 Juni 1976. Ia juga pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri Indonesia. Assaat menikah dengan Roesiah dari Sungai Puar, Agam di Rumah Gadang Kapalo Koto pada 12 Juni 1949. Assaat pernah belajar di Perguruan Adabiah dan MULO Padang, selanjutnya ke School tot Opleiding van Inlandsche Artsen (STOVIA) Jakarta. Merasa tidak cocok menjadi seorang dokter, dia keluar dari STOVIA dan melanjutkan ke AMS (SMU sekarang). Dari AMS, Assaat melanjutkan studinya ke Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum) di Jakarta. Ketika menjadi mahasiswa RHS ia giat dalam organisasi pemuda Jong Sumatranen Bond. Karier politiknya makin menanjak dan berhasil menjadi Pengurus Besar Perhimpunan

Pemuda

Indonesia.

Ketika

Perhimpunan

Pemuda Indonesia mempersatukan diri dalam Indonesia Muda ia terpilih menjadi Bendahara Komisaris Besar Indonesia Muda. Dia memperoleh gelar Meester in de Rechten (Mr) atau Sarjana Hukum di Belanda. Pada tahun

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

1939 Assaat berpraktik sebagai advokat hingga tahun 1942. Di zaman Jepang ia diangkat sebagai Camat Gambir, kemudian Wedana Mangga Besar di Jakarta. Pada tahun 1948-1949 (Desember) ia menjadi Ketua BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat). Ia terpilih menjadi Ketua KNIP terakhir hingga KNIP dibubarkan, kemudian ia ditugasi sebagai Penjabat Presiden RI di kota perjuangan di Yogyakarta. Assaat ditangkap Belanda bersama Bung Karno dan Bung Hatta serta pemimpin Republik lainnya, kemudian di asingkan di Manumbing, Pulau Bangka. Setelah perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB) 27 Desember 1949, Assaat diamanatkan menjadi Acting (Pelaksana Tugas) Presiden Republik Indonesia di Yogyakarta hingga 15 Agustus 1950. Ketika menjadi Penjabat Presiden, ia tidak mau dipanggil Paduka Yang Mulia, lebih memilih panggilan Saudara Acting Presiden. Dengan terbentuknya RIS (Republik Indonesia Serikat), jabatannya sebagai Penjabat Presiden RI pada Agustus 1950 selesai. Assaat menjadi anggota parlemen hingga duduk dalam Kabinet Natsir menjadi Menteri Dalam Negeri September 1950 sampai Maret 1951. Ia ditangkap, karena dianggap terlibat dengan gerakan PRRI, dalam pelarian ke Sumatra. Ia dipenjara selama 4 tahun (19621966). Ia baru keluar dari tahanan di Jakarta, setelah Orde Baru. Pada 16 Juni 1976, Assaat meninggal di rumahnya di Warung Jati Jakarta Selatan.

NATION BUILDING (1951-1998)

Azis Saleh. Ia adalah Menteri Kesehatan Indonesia ke-9, Menteri Pertanian Indonesia ke-12, Menteri Perindustrian Kerajinan Indonesia periode 1964-1966, hingga menjadi Menteri Koordinator Kompartemen Perindustrian Indonesia. Lahir di Boyolali pada tahun 1914. Ia menjadi menteri sejak Kabinet Juanda hingga Kabinet Dwikora II. Sebenarnya ia adalah seorang dokter yang lulus dari Geneeskunde Hogeschool (GHS) pada 1942. Selain bergerak di dunia politik, ia aktif di gerakan Praja Muda Karana (Pramuka). Dalam Pramuka, ia adalah wakil ketua Kwartir Nasional sekaligus Ketua Harian pertama serta merupakan Panitia Inti untuk membentuk gerakan Pramuka di Indonesia pada 1960 dan 1970 menjadi Sekretaris Jendral Gerakan Pramuka. Ia bergabung dalam Petisi 50 tahun 1974, dengan bergabungnya ia ke dalam Petisi 50, reduplah karier politiknya. Pada masa Reformasi, barulah ia

mendapatkan

penghargaan

Tunas

Kencana

yang

merupakan penghargaan tertinggi Gerakan Pramuka. Ia meninggal pada 2001.

-BBacharuddin Jusuf Habibie. Tekhnokrat bidang kedirgantaraan, tokoh cendikiawan muslim dan Presiden ketiga Republik Indonesia kelahiran di Parepare pada 25 Juni 1936. Ia adalah putra keempat dari delapan bersaudara dari pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspowardojo. Habibie

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

menempuh pendidikan tinggi di Universitas Indonesia Bandung (sekarang Institut Teknologi Bandung). Ia kemudian melanjutkan studi pada bidang teknik penerbangan di Rheinisch-Westfalische

Technische

Hochschule

Aachen,

Jerman dan mendapat gelar Doktor Ingeniur. Habibie bekerja di sebuah perusahaan penerbangan di Jerman bernama Messerschmitt-Bolkow-Blohm,

setelah

menyelesaikan

studinya. Pada 1973, atas permintaan Presiden Soeharto, Habibie kembali ke Indonesia kemudian diangkat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi dalam beberapa periode kabinet, antara tahun 1978 hingga 1998. Habibie dipilih menjadi ketua Ikatan Cendikiawan Muslim se-Indonesia pertama, setelah Organisasi ini dibentuk pada 7 Desember 1990. Habibie menjadi Wakil Presiden Indonesia pada 1998. Setelah Soeharto lengser dari kursi kepresidenan, Habibie menjadi Presiden. Kepemimpinan Habibie sempat mendapat penolakan dari rakyat karena dianggap akan menghambat jalannya reformasi penegakan hukum terhadap Soeharto. Penolakan ini muncul meski Habibie mampu membentuk kabinet baru dalam waktu yang terhitung cepat. Penolakan ini muncul karena dalam membentuk kabinet yang baru Habibie tidak melibatkan kelompok reformis. Turunnya Presiden Soeharto dianggap tidak cukup oleh kelompok reformis selama pemerintahan masih diisi oleh wajah-wajah lama. Pemerintahan Habibie yang banyak mendapatkan

NATION BUILDING (1951-1998)

tentangan pada kenyataannya dapat membawa berbagai perubahan. Salah satu perubahan besar yang berhasil diciptakan oleh kepemimpinan Habibie adalah terbukanya pintu

kebebasan

dalam

berbagai

bidang

terutama

menyangkut kebebasan berpendapat dan berserikat. Habibie juga membebaskan beberapa narapidana politik yang sempat ditangkap pada masa pemerintahan Presiden Soeharto karena kritik terhadap pemerintah dan tuduhan memicu keresahan. Pemerintah Habibie juga membuat perubahan undang-undang mengenai pemilu. Perubahan ini membuka kesempatan bagi partai-partai politik yang baru terbentuk untuk mengikuti pemilu. Tap MPR No. II /MPR/ 1978 tentang Pancasila sebagai asas tunggal dihapuskan melalui Tap MPR No XVIII/MPR/1998. Perubahan ini mendorong munculnya berbagai Organisasi yang secara terbuka menunjukkan ideologinya. Berbagai perubahan lain dalam pemerintahan juga dilakukan terutama untuk mengembalikan stabilitas nasional. Wujud lain demokrasi yang dilakukan oleh Habibie pada

masa

pemerintahannya

adalah

pelaksanaan

referendum di Provinsi Timor Timur. Keputusan ini pada kenyataanya dianggap sebagai sebuah kesalahan besar. Melalui referendum ini Provinsi Timor Timur lepas dari wilayah Indonesia. Sidang Umum MPR Oktober 1999 menjadi akhir bagi masa pemerintahan Habibie. Pada tanggal 14 Oktober

1999

Habibie

menyampaikan

pidato

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

pertanggungjawabannya. Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudoyono Habibie ditunjuk sebagai Penasehat Kepresidenan.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program pengendalian jumlah penduduk yang digagas pada masa Presiden Soeharto. Program pengendalian jumlah penduduk ini

diawali

dengan

ditandatanganinya

Deklarasi

Kependudukan PBB pada 1967. Program ini sebagai langkah konkret dalam upaya mengendalikan jumlah penduduk, pada masa Pelita I (1969-1974) dibentuklah Badan Koordinasi Keluarga Berencana berdasarkan Keppres No. 8 tahun 1970. Kemudian pada 1972 status BKKBN ditetapkan sebagai Lembaga Pemerintahan Non-Departmen yang berkedudukan langsung di bawah presiden. Melalui BKKBN inilah Presiden Soeharto berhasil mengendalikan jumlah penduduk yang tumbuh kian pesat.

Balai Kesejahteraan Ibu Dan Anak (BKIA). Lembaga yang digagas pemerintah

yang

bertujuan

untuk

meingkatkan

kesejahteraan masyarakat umum, serta kesejahteraan ibu dan anak khususnya. Lembaga ini didirikan pada 1950 dilatarbelakangi meningkatnya angka kematian ibu bersalin dan angka kematian anak. Untuk mewujudkan tujuan tersebut BKIA menempuh beberapa cara di antaranya, memberikan pendidikan kepada masyarakat, memberikan

NATION BUILDING (1951-1998)

pertolongan dalam melahirkan anak, serta mengawasi kesehatan ibu dan anak.

Balai Pemberantasan Penyakit Paru-Paru (BP4). Memiliki tugas mengadakan penyuluhan, menemukan penderita baru, dan isolasi terhadap penderita baru penyakit paru-paru. Balai ini didirikan pada 1951 di Yogyakarta, kemudian menyebar di Jakarta, Bandung, Surabaya dan beberapa kota-kota lain.

Bambang Sugeng. Kepala Staf TNI AD 22 Desember 1952 hingga 8 Mei 1955, inisiator Serangan Umum 1 Maret bersama Hamengkubuwono IX dan Letkol Soeharto. Lahir di Tegalrejo, Magelang, 31 Oktober 1913, meninggal di Jakarta 22 Juni 1977. Ia berhasil melucuti 533 tentara Jepang yang dipimpin Mayor Migaki Simatoyo tanpa perlawanan. Mendapat julukan “Shogun”, yang berarti “Sang Jenderal Perang”. Ia pernah menjabat sebagai duta besar Indonesia di Vatikan, Jepang, dan Brazil. Ia mendapat anugerah “Bintang Vatikan” oleh Sri Paus. Ia melakukan musyawarah dengan para perwira TNI yang terbelah akibat peristiwa 17 Oktober 1952 dan menghasilkan Piagam Djogja 1955. Dengan piagam tersebut A.H Nasution diangkat kembali sebagai pimpinan KSAD.

Bambang Supeno. Lahir pada 23 Juli 1924, sebagai anak kedua dari Wedana Kepanjen, di Kabupaten Malang. Pada usia 13 tahun

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

ayah Bambang Soepeno wafat, sehingga hanya diasuh oleh ibunya. Pada masa remajanya telah mengikuti berbagai aktivitas, seperti keolahragaan, seni bela diri, dan Kepanduan Kebangsaan Indonesia (KBI). Dalam setiap kegiatan tersebut, beliau selalu dipercaya dan dipilih menjadi ketua. Pada masa sekolah rendah hingga MULO zaman kolonial Belanda, jiwa kebangsaannya terlihat mencolok. Pada masa pendudukan Jepang, sebagai murid SMP (Chugakko) di Malang, Bambang Soepeno dipilih sebagai pimpinan murid sekolah. Pada masa dibentuknya Tentara Sukarela Pembela Tanah Air (PETA) Bambang Soepeno ikut mendaftar. Bambang Soepeno merupakan salah satu pelatih calon Ippang taiing Yugekitai di Malang awal Januari 1945. Atas inisiatif Bambang Soepeno, beberapa mantan anggota Seinendojo diminta berkumpul di rumah Purbo Suwondo (Let.Jen TNI Purn) di Jalan Arjuno 20 Malang. Mereka berkumpul untuk menentukan sikap dan upaya awal konsolidasi. Kemudian diadakan hubungan dengan anggota Seinendojo dari daerah Probolinggo, Lumajang, Jember, dan Bondowoso. Pada 23 Agustus 1945 diadakan rapat pembentukan BKR di Malang yang dipimpin Imam Soedja’i dan dihadiri Bambang Soepeno. Ia pernah menjabat sebagai komandan Resimen Polisi Tentara III Jawa Timur dan pernah merangkap jabatan tersebut dengan jabatan

Cop

Panglima Komando

Divisi Pertempuran.

Bambang Soepeno juga memberikan konsep pembentukan PTP (Polisi Tentara Pertempuran) yang dipimpin oleh Kapten

NATION BUILDING (1951-1998)

Moh. Drajad dan bermarkas di Sidoarjo. Kolonel Bambang Soepeno selanjutnya menggantikan Jenderal Mayor Imam Soedja’i sebagai Panglima Divisi VII/Untung Suropati. Kemudian, Kolonel Bambang Soegeng diangkat sebagai Kepala Staf Umum Angkatan Darat. Pada 13 Juli 1952, Kolonel Bambang Supeno mengirim surat ke Perdana Menteri Wilopo, Presiden dan DPRS, menyatakan tidak mempercayai lagi pimpinan Angkatan Perang, khususnya Angkatan Darat yang dipimpin Nasution. Akibatnya, Kolonel Bambang Supeno diskors oleh KSAD. Setelah peristiwa 17 Oktober 1952 Bambang Soepeno dipulihkan dinas militernya. Ia pernah dipenjara selama 5 tahun hingga 1971. Pada 1974 Bambang Soepeno wafat karena sakit.

Bandung Plan. Sebuah pilot project dalam bidang kesehatan. Istilah Bandung Plan diperkenalkan oleh dr. Johanes Leimena dan dr. Patah pada 1951, yang selanjutnya disebut “Ide PatahLeimnea”. Lahirnya healty center atau Pusat Kesehatan Masyarakat di Indonesia merupakan penjelmaan dari Bandung

Plan

yang

waktu

itu

bertepatan

dengan

pelaksanaan Konferensi Asia Afrika. Untuk memenuhi kebutuhan

rakyat

pedesaan,

pemerintah dibangun

setiap

kewedanaan

rumah sakit pembantu dengan

kapasitas 40-70 tempat tidur. Pada setiap kecamatan dibangun balai pengobatan yang ditangani oleh seorang juru rawat dari rumah sakit pembantu. Bandung Plan juga

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

mencakup usaha-usaha preventif (pencegahan) yang bepusat di daerah pedesaan. Bandung Plan mulai dicoba di Kabupaten Bandung dan di desa-desa di Kecamatan Rancaekek dan Majalaya. Pada 1954 rencana serupa Bandung Plan juga diterapkan di Yogyakarta.

Basuki Rachmat, Jendral. Menteri Urusan Veteran yang lahir di Tuban, Jawa Timur, 4 November 1921 dan meninggal di Jakarta, 8 Januari 1969. Saksi penandatanganan Supersemar oleh Presiden Sukarno kepada Jenderal Soeharto. Pada tahun 1943, Selama pendudukan Jepang di Indonesia, Basuki bergabung dengan PETA. Pada 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) terbentuk, Basuki mendaftar TKR pada bulan yang sama di kota Ngawi Jawa Timur. Di sana ia ditempatkan di KODAM VII/Brawijaya. Basuki menjabat sebagai

Komandan

Batalyon

Ngawi

(1945-1946),

Komandan Batalyon di Ronggolawe (1946-1950), Komandan Resimen di Bojonegoro (1950-1953), Kepala Staf Panglima Tentara dan Teritorium V / Brawijaya (1953-1956) dan Penjabat Panglima Daerah Militer V / Brawijaya (1956). Pada September 1956, Basuki dipindahkan ke Melbourne, Australia sebagai atase militer kedutaan. Basuki kembali ke Indonesia pada November tahun 1959 dan menjabat sebagai Asisten IV / Logistik Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution. Basuki kembali ke KODAM VII/Brawijaya pada 1960, menjabat sebagai Kepala Staf sebelum akhirnya menjadi

NATION BUILDING (1951-1998)

Panglima tahun 1962. Pada September tahun 1965, Basuki mewaspadai kegiatan komunis di Jawa Timur dan pergi ke Jakarta untuk melaporkan pengamatannya kepada Panglima Angkatan Darat, Ahmad Yani. Pada November 1965, Basuki dipindahkan ke Jakarta dan menjadi anggota staf Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat, dengan posisi Deputi Bidang Keuangan dan Hubungan Sipil. Basuki juga aktif sebagai anggota Komite Sosial-Politik. Pada Februari 1966, dalam Reshuffle Kabinet, Basuki diangkat menjadi Menteri Urusan Veteran. 11 Maret 1966, Basuki menghadiri rapat kabinet di Istana Presiden, yang pertama sejak Sukarno reshuffle kabinet pada akhir Februari.

Basuki Resebowo. Pelukis Indonesia kelahiran 1916 di Palembang, Sumatra Selatan dan wafat pada 5 Januari 1999 di Amsterdam Purworejo,

Belanda. hidup

Ayahnya,

sebagai

mantri

Prawiroatmojo ukur

asal

kawasan

transmigrasi dan perkebunan di Palembang dan Lampung. Ia kemudian hijrah ke Jakarta, Ia menempuh pendidian di ELS (Europesche Largere School). Tercatat sejak 1987 hingga akhir 1989, sudah berjilid-jilid buku ditulisnya dan diterbitkannya sendiri. Judul bukunya tersebut antara lain Bercermin Di Muka Kaca, Riwayat Hidupku, Karmiatun (jilid 1 Januari 1988, jilid ke-6 Januari 1989) dan cerita bergambar Cut Nyak Din (jilid ke-1 dan ke-2). Selain itu ia juga menerbitkan tulisantulisan berbentuk jurnal dan karikatur. Ia juga ikut

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

menyumbangkan esai tentang seni rupa ke beberapa majalah dan kemudian dibukukan dengan judul Seniman, Seni, dan Masyarakat (1994).

Beasiswa Supersemar. Salah satu program yang dicanangkan oleh Pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan. Program ini mulai

dijalankan

sejak

1984

sampai

1998.

Yayasan

Supersemar telah memberikan beasiswa kepada mahasiswa program sarjana tidak kurang dari 154.889 orang dan sebanyak 581.839 siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

Benedict Anderson. Lahir Kunming, Tiongkok ( China ) sebuah keluarga Anglo-Irlandia 26 Agustus 1936 dan meninggal di Batu, Malang Jawa Timur 12 Desember 2015. Ia dibesarkan sebagian besar di California, dan belajar di Universitas Cambridge. Ia adalah profesor emeritus dalam bidang Studi Internasional di Universitas Cornell. Ia terkenal karena bukunya yang berjudul Imagined Communities. Ia juga diakui secara luas sebagai pakar sejarah dan politik Indonesia pada abad ke-20. Karya-karya Anderson lainnya termasuk Java in a Time of Revolution, Debating World Literature, dan Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia, The Spectre of Comparisons, dan Revoloesi Pemuda, buku pertamanya yang terbit pada tahun 1972 (terjemahan Indonesia terbit 1988). Ia pernah dicekal pada masa Orde Baru karna tulisannya yang dimuat di dalam Cornell Paper,

NATION BUILDING (1951-1998)

dan dia baru boleh kembali ke mengunjungi Indonesia pada 1999. Ia memenangkan Hadiah Budaya Asia Fukuoka XI 2000.

Budaja Djaja, Majalah. Majalah kebudayaan umum yang terbit sejak 1968. Majalah ini diterbitkan oleh Dewan Kesenian Jakarta dengan anggota redaksi Ilan Surianegara, Ajip Rosidi, Harjadi S, Hartowardojo, dan Ramadhan K.H.

Burhanuddin Harahap. Perdana Menteri ke 9 untuk kabinet Burhanudin Harahap (12 Agustus 1955-24 Maret 1956) pada masa Pemerintahan Soekarno. Lahir di Medan, Sumatera Utara 1917 dan meninggal di Jakarta, 14 Juni 1987. Ayahnya seorang Jaksa di Medan Sumatra Utara, bernama Junus Harahap. Pada masa jabatannya sebagai Perdana Menteri tahun 1955 dilaksanakan Pemilu pertama di Indonesia sejak masa kemerdekaan. Burhanuddin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Dia bergabung dengan Partai Masyumi pada 1946 kemudian diangkat menjadi Ketua Fraksi Masyumi di DPRS RI. Ia meninggal di RS Jantung Harapan Kita dan dimakamkan di TPU Tanah Kusir, Jakarta.

-C-

Ch.R.S Soumokil. Perdana Menteri, Menteri Kehakiman dan Jaksa Agung, terlibat dalam pembentukan Negara Indonesia Timur,

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dan pendiri Republik Maluku Selatan. Ia adalah Jaksa yang menuntut vonis mati atas Wolter Mongisidi, Pahlawan Nasional Indonesia, yang semasa revolusi bergerilya di sekitar Makassar. Ayahnya adalah pejabat Kantor Pos di Semarang. Soumokil

sekolah di HBS (sekolah menengah) Kristen.

Setelah tamat

HBS, Soumokil bersekolah hukum

Universitas Leiden Belanda dan lulus tahun 1934. Dia adalah ahli Yurisprudensi. April 1964 ia diadili dan mendapat pembelaan dari pengacara Mr. Pierre-William Blogg, teman lamanya di Leiden. Ia dihukum mati dan dieksekusi pada 12 April 1966 di Pulau Obi.

Chairul Saleh. Wakil Perdana Menteri, Menteri dan Ketua MPRS 1957-1966. Lahir di Sawahlunto, Sumatera Barat 13 September 1916. Chaerul Saleh menempuh pendidikan SR (Sekolah Rakyat) di Medan dan diselesaikannya di Bukittinggi (1924-1931). Setelah tamat ia melanjutkan ke HBS (Hogere Burger School) bagian B di Medan dan diselesaikannya di Jakarta (1931-1937). Melanjutkan lagi ke Fakultas Hukum di Jakarta (1937-1942). Menjabat Ketua Persatuan Pemuda Pelajar Indonesia (1940-1942), dan setelah Jepang masuk, ia menjadi anggota dari panitia Seinendan, membentuk Barisan Banteng, dan anggota PUTERA serta Barisan Pelopor yang dipimpin oleh Ir. Sukarno. Selanjutnya ia menjadi wakil ketua pada Gerakan Angkatan Baru dan Pemuda. Ketua Kongres Pemuda di Yogyakarta dan selanjutnya menjadi Ketua Dewan

NATION BUILDING (1951-1998)

Politik Lasykar Rakyat Jawa Barat. Ketika ia menjadi ketua Biro Politik Perjuangan yang diprakarsai oleh Tan Malaka, ia ditahan oleh pemerintah RI, setahun. Akhirnya setelah dibebaskan ia bersama Dr. Muwardi membentuk Gerakan Revolusi Rakyat. Ketika terjadi Agresi Militer II Chairul Saleh bersama Divisi Siliwangi melakukan Long March dari Yogyakarta ke Karawang dan Sanggabuana. Akhirnya ia bergabung dengan Divisi Tentara Nasional 17 Agustus di bawah pimpinan Letnan Kolonel Wahidin Nasution, setelah di bawah pimpinan Mayor Sambas Atmadinata. Chairul Saleh melarikan diri dari Jakarta ke Banten bersama anggota kesatuan lainnya, karena tidak setuju dengan hasil KMB, yang menyebabkan terjadinya Peristiwa Banten Selatan. Februari 1950-1952 ia dipenjara karena dianggap sebagai pelanggar hukum Pemerintah RI, setelah bebas melanjutkan sekolah di Fakultas Hukum Universitas Bonn di Jerman Barat (19521955). Setelah kembali pada Desember 1956 ia diangkat menjadi wakil ketua umum Legiun Veteran RI. 9 April 1957, ia diangkat menjadi Menteri Veteran dalam Kabinet Karya. Pada 10 Juli 1959 ia diangkat menjadi anggota pada kementerian Perindustrian Dasar dan Pertambangan dan Migas. Pada 13 November 1963 diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri III. 8 Februari 1967 ia meninggal dunia dengan status tahanan. Atas jasanya di bidang kemiliteran, dia mendapat pangkat Jenderal Kehormatan TNI AD. Dia menerima sejumlah bintang jasa, antara lain Bintang Gerilya, Satyalencana

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Peristiwa Aksi Militer II, Satyalencana Peringatan Perjuangan Kemerdekaan, Bintang Mahaputra Tingkat III, Satyalencana Satya Dharma, Lencana Kapal Selam RI, dan Doktor Honoris Causa

dalam

Ilmu

Kemasyarakatan

dari

Universitas

Hasanuddin.

Conference Of The New Emerging Forces (CONEFO). Konferensi yang bersidat tidak permanen yang digagas oleh Presiden Sukarno untuk membentuk kekuatan blok baru di luar kekuatan blok yang telah ada sebelumnya, yakni Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). CONEFO didirikan pada 7 Januari 1965 dengan anggota-anggotanya antara lain, Indonesia, Republik Rakyta Tiongkok, Korea Utara dan Vietnam Utara. CONEFO dibubarkan oleh Presiden Suharto pada 11 Agustus 1966.

Cosmas Batubara. Menteri Perumahan Rakyat dan Menteri Tenaga Kerja pada masa Orde Baru. Pelopor dan Aktivis Mahasiswa Angkatan ‘66 kelahiran Purbasaribu, Simalungun, Sumatera Utara, 19 September 1938. Pada masa Mahasiswanya ia adalah Ketua Presidium Pengurus Pusat Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) dan Ketua Presidium KAMI Pusat. Sejak 1966 ia diangkat menjadi anggota DPR-GR sebagai wakil mahasiswa. Ia menikah dengan R.A. Cypriana Hadiwijono dengan 2 putra dan 2 putri. Ia memiliki sebuah otobiografi politik berjudul Cosmas

NATION BUILDING (1951-1998)

Batubara: Sebuah Otobiografi Politik yang diterbitkan Penerbit Buku Kompas di Jakarta, Maret 2007.

-DDaryatmo. Adalah tokoh militer Indonesia dan Ketua DPR/MPR periode 1978-1982 tersebut lahir di Solo, 18 Juni 1925 yang mengalawi karier di dunia militer. Pendidikan kemiliterannya di SSKAD dan melanjutkan pendidikan militer lanjutan di luar negeri pada US Command and General Staff College, Fort Leavenwort, Amerika Serikat dan pedidikan Seskoad di Bandung. Berbagai jabatan militer pernah dipegangnya termasuk Komandan Kompi hingga menjadi Asisten VI Menpangan dan Deputi Khusus Menpangad pada 1965-1968 dan Kaskar Hankam pada 1969. Karinya beralih pada karier politik dengan menjadi Ketua DPR/MPR menggantikan Adam Malik yang menjadi Wakil Presiden pada 1978. Dengan diangkatnya menjadi Ketua DPR, ia merupakan ABRI pertama yang menjadi ketua DPR/MPR. Masa jabatannya berakti pada Oktober 1982, digantikan oleh Amir Muchtar. Pada 1980 ia juga pensiun dari ABRI dengan pangkat Jenderal Penuh.

Daud Beureueh. Gubernur Militer Aceh kelahiran Beureu'eh, kabupaten Pidie, Aceh, 17 September 1899 dan meninggal di Aceh, 10 Juni 1987. Dalam kurun waktu 1926-1942 Muhammad Daud mulai membangun madrasah-madrasah

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dan mendidik kader Islam diseluruh Aceh. Pada 05 mei 1939 bersama dengan ulama-ulama pembaharu Aceh Muhammad Daud mendirikan Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PUSA) di kompleks pendidikan Al-muslim Matang Geulumpong Dua. Teungku Muhammad Daud Bureueh terpilih menjadi ketua PUSA. Sekitar 1942 hingga 1950 Daud Beureuh diangkat menjadi gubernur militer Aceh, Langkah dan Tanah Karo dan mulai melakukan pemberontakan kepada pemerintah dengan mendirikan NII karena tidak puas dengan pemerintahan Sukarno.

Daud Beureuh. Adalah tokoh Aceh yang memproklamirkan bahwa Aceh adalah bagian dari Negara Islam Indonesia dan pernah menjadi Gubernur Aceh. Ketika pernyataan Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949, dua minggu berikutnya Daud Beureuh memberi pernyataan untuk mengajak seluruh rakyat Aceh, bangsa asing, pemeluk agama lain, pegawai negeri dan para saudagar untuk mengakui proklamasi Negara Islam Indonesia di Aceh dan sekitarnya. Selain itu juga mengajak untuk menyelapkan kekuasaan Pancasila dan menggantinya dengan bentuk Negara dan hukum Islam. Daud Beureuh berhasil meyakinkan pejabat-pejabat pemerintah Aceh untuk mengikutinya khususnya di daerah Pidie. Hal ini berujung pada aksi-aksi perlawanan yang terjadi antara pendukung Negara Islam Indonesia

di Aceh dengan pemerintah

Indonesia. Perlawanan tersebut diakhiri dengan Musyawarah

NATION BUILDING (1951-1998)

Kerukunan Rakyat Aceh pada Desember 1962 atas Prakarsa Panglima Kodam I/Iskandar Muda, Kolonel M. Jasin. Daud Beureuh lahir di Beureu'eh, kabupaten Pidie, Aceh pada 17 September 1899 dan meninggal di Aceh, 10 Juni 1987.

Deklarasi Bangkok. Adalah persetujuan kebulatan tekad kelima negara di kawasan Asia Tenggara untuk membentuk sebuah organisasi kerjasama regional yang disebut Association of Southeaat Asia Nations (ASEAN). Deklarasi Bangkok tercetus di dalam pertemuan antara menteri luar negeri dari lima negara yakni, Adam Malik (Indonesia), Tun Abdul Razak (Malaysia), S. Rajaratman (Singapura), Narciso Ramos (Filipina) dan Thanat Khoman (Muangthai/Thailand) pada 5-8 Agustus 1967 di Bangkok. Hasil pertemuan pada 8 Agustus ialah penandatanganan sebuah

deklarasi yang kemudian

dikenal dengan Bangkok Declaration atau Deklarasi Bangkok.

Dewan Kesenian Jakarta (DKJ). Lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat Seniman Indonesia sebagai wadah dari seniman kreatif dari berbagai cabang kesenian. Lembaga ini didirikan pada 7 Juni 1968 dan disahkan oleh Ali Sadikin, Gubernur Jakarta kala itu. Proses pembentukan DKJ diawali dari pertemuan para seniman dan budayawan Ibu Kota dengan Gubernur Ali Sadikin pada 9 Mei 1968. DKJ memiliki tugas sebagai mitra kerja Gubernur DKI Jakarta dalam merumuskan kebijakan guna mendukung kegiatan dan pengembangan

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

kehidupan kesenian di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Anggota DKJ diangkat oleh Akademi Jakarta dan dikukuhkan oleh Gubernur Jakarta.

Dewan Stabilitas Ekonomi Nasional (DSEN). Badan yang bertugas merumuskan kebijakan-kebijakan di dalam bidang ekonomi, menyusun program dan mengendalikan pelaksanaannya dengan tujuan mewujudkan stabilitas ekonomi nasional. Majelis atau badan ini terdiri atas beberapa orang anggota yang

bertanggung

jawab

langsung

kepada

presiden.

Pendirian lembaga ini didasari pertimbangan perlunya penyelenggaraan kesatuan kebijaksanaan, sinkronisasi, serta koordinasi penyusunan program dan pelaksanaannya dalam rangka pemenuhan tugas stabilitas ekonomi yang dipikul Kabinet Ampera, pada 11 Agustus 1966.

Dharma Wanita. Organisasi istri pegawai negeri sipil yang didirikan pada 5 Agutus 1974. Pendirian Dharma Wanita tidak dapat dipisahkan dari organisasi Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI). Pembentukan Dharma Wanita Sejalan dengan tujuan pembentukan KORPRI, yakni agar para istri pegawai negeri dapat mendukung para suami dalam melaksanakan tugas mereka sebagai aparatur negara. Dharma Wanita juga kerap melaksanakan kegiatan-kegiatan bersifat sosial.

NATION BUILDING (1951-1998)

Dipa Nusantara Aidit. Pemimpin Partai Komunis Indonesia (19481965)

kelahiran

Juli

1923

Belantu, Pangkal

Alang, Tanjung Pandan Pulau Belitung, Sumatera Selatan. Ayahnya,

Abdullah Aidit, adalah

seorang

mantan

mantri kehutanan dan tokoh pendidikan Islam dengan mendirikan

Nurul

Islam

yang

berorientasi

kepada

Muhammadiyah. Ibunya, Mailan, lahir dari keluarga ningrat. Aidit bersekolah di Hollandsch Inlandsche School (HIS) yang merupakan

sekolah

paling

tinggi

Belitung.

Aidit bergaul dengan buruh-buruh, dan semua kalangan, pertambangan timah Gemeenschapelijke Mijnbouw Billiton milik

Belanda. Awal tahun

1936, Setelah

menyelesaikan

sekolah di HIS, Aidit melanjutkan sekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) Batavia. Namun karena pendaftaran MULO sudah ditutup ketika Aidi tiba akhirnya ia bersekolah di Middestand Handel School (MHS) di Jalan Sabang Jakarta Pusat. Aidit lalu membuat biro pemasaran iklan dan langganan surat kabar bernama Antara di daerah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Lama-kelamaan, selain biro iklan, Antara juga berjualan buku dan majalah. Aidit kemudian berkongsi dengan teman satu kosnya, Mochtar, penjahit yang punya toko cukup besar di Pasar Baru. Pada tahun yang sama, Aidit bergabung dengan Persatuan Timur Muda (PERTIMU). Pekumpulan ini dimotori oleh Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo) pimpinan Amir Syariffudin. Hanya dalam waktu singkat, Aidit diangkat

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

menjadi Ketua Umum. Aidit lalu bergabung ke dalam kelompok Pemuda Menteng 31. Aidit banyak belajar dan terpilih untuk ikut kursus-kursus yang diadakan para pemuda Angkatan Indonesia Baru. Beragam diploma, piagam kursus bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Jerman, Ilmu Hitung Dagang, Mengetik Cepat hingga Stenografi, diperoleh Aidit dari kursus-kursus yang ditempuhnya.Pada 1944, Aidit terpilih masuk Barisan Pelopor Indonesia, sayap pemuda bentukan Jepang, yang bertugas menjaga keselamatan Sukarno dan Hatta. Pasca proklamasi, organisasi ini dikenal dengan nama Barisan Benteng.

Djuanda Kartawijaya. Pernah menjadi Perdana Menteri Indonesia, Menteri Keuangan pada Kabinet Kerja I. Juanda Kartawijaya, lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, 14 Januari 1911 meninggal di Jakarta, 7 November 1963. Jabatan Perdana Menteri dijabat Djuanda dari 9 April 1957 hingga 9 Juli 1959. Setelah itu ia menjabat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja I. Ia adalah anak pertama pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada Hollandsch Inlansdsch School (HIS). Ia pernah bersekolah di HIS, kemudian Eropa Europesche Lagere School (ELS/tamat 1924), selanjutnya ke sekolah menengah khusus orang Eropa (HBS Bandung/lulus 1929). Pada 1929 dia masuk ke Technische Hoogeschool te Bandoeng (THS) mengambil jurusan teknik sipil dan lulus 1933. Sejak lulus dari TH

NATION BUILDING (1951-1998)

Bandung (1933) dia memilih mengabdi di tengah masyarakat. Ia mengajar di SMA Muhammadiyah di Jakarta dengan gaji seadanya meski pernah ditawari menjadi asisten dosen di TH Bandung dengan gaji lebih besar. Setelah empat tahun mengajar di SMA Muhammadiyah Jakarta, pada 1937, Djuanda mengabdi pada dinas pemerintah di Jawaatan Irigasi Jawa Barat. Selain itu, dia juga aktif sebagai anggota Dewan Daerah Jakarta. Setelah Kabnet Ali II jatuh. Presiden Sukarno menunjuk Ir. Djuanda untuk membentuk kabinet baru yang resmi dibentuk 9 April 1957. Kabinet Juanda merupakan Zaken Kabinet, dengan komposisi Perdana Menteri Ir. Juanda dan tiga orang wakil, yaitu Mr. Hardi, Idham Chalid, dan Dr. Leimena. Kabinet ini dikenal dengan sebunat Kabinet karya dengan

program

utama

bernama

Pancakarya

yaitu;

Membentuk Dewan Nasional; Normalisasi keadaan republik.; Melancarkan pelaksanaan pembatalan KMB; Perjuangan Irian Barat; dan Mempergiat pembangunan. Kabinet Juanda berakhir setelah Presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Semasa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota Muhamadiyah, dan pernah juga menjadi pimpinan sekolah Muhamadiyah. Karier selanjutnya dijalaninya sebagai pegawai Departemen Pekerjaan Umum provinsi Jawa Barat, Hindia Belanda sejak 1939. Sumbangannya terbesar dalam masa jabatannya adalah Deklarasi Djuanda 1957 yang menyatakan bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI atau dikenal dengan sebutan negara kepulauan dalam konvensi hukum laut United Nations Convention on Law of the Sea (UNCLOS) Namanya diabadikan sebagai nama lapangan terbang di Surabaya, namanya juga dijadikan nama hutan raya di Bandung yaitu Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda, dalam taman ini terdapat Museum dan Monumen Ir. H. Djuanda. Berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI No.244/1963 Ir. H. Djuanda Kartawidjaja diangkat sebagai tokoh nasional/pahlawan kemerdekaan nasional. Pada 19 Desember 2016, atas jasa jasanya, Pemerintah Republik Indonesia, mengabadikan beliau di pecahan uang kertas rupiah baru NKRI, pecahan Rp 50.000.

Donald Isaac Panjaitan. Pahlawan Revolusi kelahiran Balige, Sumatera Utara, 19 Juni 1925 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta. Pendidikan formalnya diawali dari Sekolah Dasar, kemudian masuk Sekolah Menengah Pertama, dan terakhir di Sekolah Menengah Atas. Ketika ia tamat Sekolah Menengah Atas, ia harus mengikuti latihan Gyugun. Selesai Gyugun, ia ditugaskan sebagai anggota Gyugun di Pekanbaru, Riau hingga Indonesia memproklamasikan kemerdekaan. Ia bersama para pemuda lainnya membentuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Di TKR, ia pertama kali ditugaskan menjadi komandan batalyon,

NATION BUILDING (1951-1998)

kemudian menjadi Komandan Pendidikan Divisi IX/Banteng di Bukittinggi pada 1948. Ia menjadi Kepala Staf Umum IV (Supplay) Komandemen Tentara Sumatera. Ketika Agresi Militern Belanda II, ia diangkat menjadi Pimpinan Perbekalan Perjuangan Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI). Panjaitan kemudian diangkat menjadi Kepala Staf Operasi Tentara dan Teritorium (T&T) I Bukit Barisan di Medan. Selanjutnya ia dipindahkan ke Palembang menjadi Kepala Staf T&T II/Sriwijaya. Setelah mengikuti kursus Militer Atase (Milat) 1956, ia ditugaskan sebagai Atase Militer RI di Bonn, Jerman Barat. Pada tahun 1962, perwira yang pernah menimba ilmu pada Associated Command and General Staff College, Amerika Serikat ini, ditunjuk menjadi Asisten IV Menteri/Panglima Angkatan Darat (Men/Pangad). Ketika menjabat Asisten IV Men/Pangad, ia mampu membongkar rahasia pengiriman senjata dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT) untuk PKI. Setelah peristiwa G30S mayatnya ditemukan pada 4 Oktober, dan diberi pemakaman kenegaraan pada hari berikutnya. Panjaitan mendapat promosi anumerta sebagai Mayor Jenderal dan diberi gelar Pahlawan Revolusi.

Dunia Madrasah, Majalah. Adalah majalah yang terbit bulanan di Jakarta pada 1954. Majalan ini memberikan fokus perhatian pada perkembangan pesantren, surau, dan madrasah di seluruh Indonesia. Selain itu, dalam majalah ini juga kerap

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

memuat sejarah lembaga-lembaga agama yang didirikan di Indonesia.

-EEdi Sudrajat. Lahir di Jambi pada 22 April 1983. Ia menjalani karier militer setelah menyelesaikan pendidikan Akademi Militer Nasional pada 1960 dan menjadi lulusan terbaik sehingga ditugaskan sebagai Komandan Peleton di Batalyon Infanteri 515/Tanggul

Jember

dalam

periode

1961-1962

dan

berpartisipasi dalam Operasi Trikora. Hingga 1980, ia ditugaskan untuk mempertahankan Republik Indonesia dan pada 1980 ia menjadi Brigadir Jenderal dengan jabatan Panglima Komando Tempur Lintas Udara Kostrad. Pada 1985 ia menjadi Letnan Jenderal untuk jabatan Wakil Kepala Staf TNI AD dari 1986-1988, dan setelah itu menjadi Kepala Staf TNI-AD jingga tahun 1993. Pada tahun itu ia menjadi Panglima ABRI dan menjadi perwira tinggi pertama yang menjadi Panglima ABRI, serta diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan dalam Kabinet Pembangungan VI. Ia pernah masuk ke dunia politik dengan menjadi Ketua Umum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia sejak 1999200. Ia meninggal pada 1 Desember 2006.

Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Pembakuan bahasa Indonesia yang meliputi bidang-bidang ejaan, tata istilah, dan

NATION BUILDING (1951-1998)

tata bahasa. Upaya merumuskan Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan mulai digagas pada 1972 dalam Komite Bersama

yang

terdiri

atas

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Indonesia, Mashuri dan Menteri Pelajaran Malaysia, Hussein Onn. Pada tahun yang sama rancangan tersebut selesai dan dijadikan bahan dalam usaha bersama untuk mengembangkan bahasa nasional kedua negara. Setelah rancangan itu selesai, akhirnya dilengkapi di dalam Seminar Bahasa Indonesia di Puncak pada 1972, dan diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia antar departemen (Ida Bagus Mantra, Ketua dan Lukman Ali, Ketua Kelompok Teknis Bahasa) yang ditetapkan dengan surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 20 Mei 1972, No. 03/A.I/72. Selanjutnya saat hari Proklamasi Kemerdekaan tahun itu juga diresmikanlah aturan ejaan baru berdasarkan keputusan Presiden No. 57, tahun 1972, dengan nama Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

Eksekusi Mati Usman-Harun. Pada 17 Oktober 1968 Kopral Komando Usman Ali dan Prajurit Komando Harun Said menjalani hukuman mati di Singapura. Komando Angkatan Laut ini dijatuhkan hukuman mati pada tanggal 20 Oktober 1965 oleh Pengadilan Singapura atas tuduhan mereka telah memasuki wilayah yang diawasi (controlled area) dan diatur dalam Undang-undang Keamanan Dalam Negeri Singapura (Internal Scurity Act) serta melakukan sabotase militer. Kedua prajurit

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Korp Komando Oprasi (KKO) tersebut memasuki wilayah Singapura dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Dwikora pada 1964. Sebelum melaksanakan hukuman mati, Presiden Soeharto serta Menteri Luar Negeri Indonesia telah mengusahakan agar pemerintah Singapura meringankan hukuman atas kedua prajurit TNI-AL tersebut. Usaha ini tidak berhasil karena hukuman tersebut tidak dapat diubah menurut hukum yang berlaku di Singapura.

Ellsworth Bunker. Diplomat AS yang membantu Indonesia dalam pembebasan Irian Barat. Lahir 1 Mei 1894 dan wafat 27 September 1984. Ia berpendidikan sebagai pengacara, dan bekerja pertama kali di sektor swasta sebelum menjadi akademisi. Ia lalu pindah ke pemerintahan selama kekuasaan Eisenhower. Pada 1956 ia ditunjuk menjadi duta besar untuk India dan Nepal. Membuat usulan penyelesaian Irian Barat yang dikenal dengan sebutan Usul-usul Bunker. Isi pokok usul-usul

Bunker

adalah

penyerahan

administrasi

pemerintahan Irian Barat kepada Indonesia melalui badan pemerintahan PBB dan menjamin hak menentukan pendapat bagi rakyat di Irian Barat.

Emil Salim.

Adalah tokoh yang terakhir menduduki posisi Ketua

Dewan Pertimbangan Presiden pada 2010 - 2014. Ia lahir di Sumatera Selatan, 8 Juni 1930. Kariernya dimulai sejak ia menduduki jabatan sebagai Menteri Negara Penyempuraan

NATION BUILDING (1951-1998)

dan Pembersihan Aparatur Negara merangkap menjadi Wakil Kepala Bappenas periode 1971-1973, kemudian menjadi Menteri Perhubunganan periode 1973-1978 setelah itu menjadi Menteri

Negara

Urusan

Kependudukan

dan

Lingkungan Hidup periode 1978-1983 dan Menteri Negara Pengawasan Pembangunan dan Lingkungan Hidup periode 1983-1993. Setelah ini menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Presiden. Selain berkecimpung dalam dunia pemerintahan, Emil juga mendirikan Yayasan Keanegaragan Hayati (Yayasan KEHATI), sebuah organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang pelestarian lingkungan dan menjadi tokoh lingkungan hidup internasional dengan menerima penghargaan dari World Wild Fund serta anugerah dari Blue Planet Prize pada 2006 dari The Asasi Glass. Penghargaan tersebut menjadikan Emil bukan hanya ahli ekonomi dan politisi Indonesia, tapi juga menjaadi tokoh lingkungan hidup.

-FFaisal Tanjung. Mantan Panglima TNI dan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Ia memulai karier militernya sebagai Dan Ton Kie 2 Kodam XV/Pattimura. Pada 1993, ia diangkat sebagai Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Faisal Tanjung memberikan perhatian khusus terhadap hubungan antara ABRI dan umat Islam yang mengalami ketegangan karena berbagai macam peristiwa

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

perlawanan di masa Revolusi pada 1950an. Pada 1997 Faisal Tanjung menerbitkan sebuah buku berjudul ABRI-Islam Mitra Sejati. Buku ini merupakan salah satu upaya untuk membangun hubungan yang baik antara ABRI dan kelompok Islam. Setahun kemudian Faisal Tanjung menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan dua masa pemerintahan Soeharto. Jabatan ini kembali dipegangnya setelah Suharto mundur dan BJ Habibie diangkat sebagai pengganti.

Forcas Armandas De Libertacao Nacional De Timor Leste, Angkatan Bersenjata Pembebasan Negara Timor Timor (Falintil). Adalah organisasi yang didirikan pada 20 Agustus 1975 oleh Frentilin (Frente Revolucionaria Timor Leste Indenpendente) sebagai sayap militer dalam rangka menanggapi konflik politik dengan Unit Demokrasi Timor (UDT). Setelah UDT menyetujui penandatangan integrasi Timor Timur dengan Indonesia,

Falintil

menjadi

tentara

yang

melakukan

pembebasan terhadap kependudukan Indonesia. Komanda pertama Falintil adalah Nicaolau dis Reis Lobato tewas pada pertempuran denagan pasukan Indonesia pada 1878. Komandan selanjutnya adalah Xanana Gusmou. Pada 1984 Falintil mulai menjauhkan diri dari Frentili dan mulai menyatakan perlawanan terhadap Indonesia. Komandan terkahir Falintil adalah Taur Matan Ruak. Falintin adalah pasukan yang hingga terjadinya referendum pelepasan

NATION BUILDING (1951-1998)

Timor-Timur dari Indonesia menjadi pasukan terdepan. Pada 1 Februari 2001, Falintil secara resmi dibubarkan.

Frans Kaisiepo. Pahlawan Nasional dari Papua kelahiran Wardo, Biak, Papua, 10 Oktober 1921 dan meninggal di Jayapura, 10 April 1979. Ketika pemerintah Belanda menangkap Silas Papare, pendiri Partai Kemerdekaan Irian Indonesia (PKII), bersama beberapa aktivis pro-Republik setelah mengibarkan bendera Merah-Putih pada 17 Agustus 1947, Kaisiepo dan Johan Ariks memutuskan untuk meneruskan perjuangan rekan mereka menyatukan wilayah Irian dengan Indonesia. Kaisiepo pernah meminta anaknya, Markus Kaisiepo, untuk mengganti papan nama sekolah yang saat itu bertuliskan Papua Bestuurschool menjadi Irian Bestuurschool. Ia pernah menjadi anggota Hakim Tertinggi DPA. 14 Agustus 1945 Kaisiepo dan beberapa rekan memperdengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya di Kampung Harapan Jayapura. 31 Agustus 1945, Kaisiepo dan rekan-rekan melakukan upacara pengibaran bendera Merah Putih dan nyanyian lagu kebangsaan. Pada 10 Juli 1946, Frans mendirikan Partai Indonesia Merdeka yang diketuai Lukas Rumkofen. Frans terlibat dalam Konferensi Malino tahun 1946 yang membicarakan mengenai pembentukan Republik Indonesia Serikat sebagai wakil dari Papua. Ia mengusulkan nama Irian, kata dalam bahasa Biak yang berarti tempat yang panas, sekaligus menyatakan penolakan atas skenario usulan pembentukan Negara Indonesia Timur. Pada 1949, ia

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

menolak penunjukan dirinya sebagai wakil Belanda untuk wilayah Nugini dalam Konferensi Meja Bundar dengan alasan tidak mau didikte oleh Belanda. Atas penolakan ini, Kaisiepo menjadi tahanan politik 1954-1961. Pasca masa penahanan, Kaisiepo mendirikan Partai Politik Irian pada 1961 yang bertujuan menggabungkan wilayah Nugini sebagai bagian NKRI. Pada 1972, Kaisiepo dilantik sebagai salah satu anggota MPR RI sebelum akhirnya menjabat anggota Hakim Tertinggi Dewan Pertimbangan Agung 1973-1979. Ia pernah menjabat sebagai

Gubernur

Papua

antara

tahun

1964-1973.

Berdasarkan Keputusan Presiden nomor 077/TK/1993, Frans Kaisiepo dikenang Pahlawan Nasional Indonesia disertai penganugrahan Bintang Maha Putera Adi Pradana Kelas Dua. Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Cendrawasih, Jayapura. Untuk mengenang jasanya, namanya diabadikan sebagai nama Bandar Udara Frans Kaisiepo di Biak Selain itu namanya juga di abadikan di salah satu KRI yaitu KRI Frans Kaisiepo. Pada tanggal 19 Desember 2016, ia diabadikan dalam uang kertas Rupiah baru pecahan Rp 10.000.

Frans Seda. Menteri keuangan pada masa awal pemerintahan Soeharto. Ia juga adalah seorang politikus, menteri, tokoh gereja, pengamat politik, dan pengusaha Indonesia. Lahir di Flores, Nusa Tenggara Timur pada 4 Oktober 1926. Menjalani masa pendidikan di Kolese Xaverius Muntilan dan HBS (Hollandsche Burgerschool) di Surabaya dan mendapatkan

NATION BUILDING (1951-1998)

gelar sarjana ekonomi di Katolieke Economische Hogeschool, Tilburg, Belanda pada 1956. Frans Seda merupakan anggota Laskar KRIS (Kebangkitan Rakyat Indonesia Sulawesi) dan anggota

Batalyon

Paraja/laskar

Rakyat

GRISK/TNI

Masyarakat. Jabatannya dalam pemerintahan Indonesia dimulai pada 1964-1966 menjadi Menteri Perkebunan RI dan pernah juga menjadi Menteri Pertanian. Berbekal lulusan di bidang Ekonomi Frans Seda menjadi Menteri Keuangan pada masa

Presiden

Soeharto

dan

mampu

membuat

perekonomian Indonesia menjadi lebih stabil yang kala itu sedang mengalami inflasi hingga 650%. Frans Seda pun dipercayai menjadi Menteri Perhubungan pada 1968. Frans Seda meninggal dunia di Jakarta pada 31 Desember 2009 saat berusia 83 tahun.

-GGatot Subroto. Pahlawan Nasional kelahiran Sumpiuh, Banyumas, Jawa Tengah 10 Oktober 1907 dan meninggal di Jakarta, 11 Juni 1962. Pendidikan dasar dimulai di sekolah HollandschInlandsche School (HIS), Gatot Subroto tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, namun memilih menjadi pegawai. Pada

1923

ia memasuki

sekolah militer

Koninklijke

Nederlandsch Indische Leger (KNIL) di Magelang. Sempat menjadi sersan kelas II saat dikirim ke Padang Panjang selama lima tahun, Gatot Subroto kemudian dikirim ke Sukabumi

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

untuk mengikuti pendidikan lanjutan marsose. Setelah Jepang menduduki Indonesia, Gatot Subroto mengikuti pendidikan PETA di Bogor. Selepas lulus dari pendidikan PETA, ia diangkat menjadi komandan kompi di Banyumas sebelum akhirnya ditunjuk menjadi komandan batalyon. Setelah kemerdekaan, Gatot Subroto memilih masuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan kariernya berlanjut hingga dipercaya menjadi Panglima Divisi II, Panglima Corps Polisi Militer, dan Gubernur Militer Daerah Surakarta dan sekitarnya. Ia adalah penggagas akan perlunya sebuah akademi militer gabungan (Angkatan Darat, Angkatan Udara, Angkatan Laut) untuk membina para perwira muda. Gelar Pahlawan

Kemerdekaan

Nasional

berdasar

Keputusan

Presiden Republik Indonesia No.283 tanggal 18 Juni 1962 disematkan kepadanya.

Gerakan 30 September 1965.

Gerakan

kudeta

yang

ditengarai

dilakukan oleh simpatisan dan anggota PKI di penghujung masa Demokrasi Terpimpin. Gerakan ini berlatar belakang salah satunya tuntutan kepada pemerintah agar kaum buruh dan tani dipersenjatai dari kubu PKI. Namun angkatan darat menolak pembentukan angkatan kelima ini. PKI sempat melakukan serangkaian kegiatan seperti membentuk biro khusus di bawah pimpinan Syam Kamaruzaman. Tugas Biro Khusus adalah merancang dan mempersiapkan perebutan kekuasaan. Di samping itu juga melakukan infiltrasi ke dalam

NATION BUILDING (1951-1998)

tubuh ABRI, organisasi politik, dan organisasi massa. Gerakan ini diawali dengan latihan kemiliteran di Lubang Buaya, Pondok Gede, Jakarta. Latihan kemiliteran yang dianggap sebagai salah satu persiapan untuk melakukan kudeta. Secara fisik gerakan ini dipimpin oleh Letkol Untung, Komandan Batalyon/Resimen Cakrabirawa. Gerakan ini dimulai 1 Oktober dini hari dengan menculik dan membunuh enam perwira tinggi dan seorang perwira muda Angkatan Darat. Ketujuh perwira yang dibunuh antara lain Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal R. Suprapto, Mayor Jenderal M.T. Haryono, Mayor Jenderal S. Parman, Brigadir Jenderal D. I. Panjaitan, Brigadir Jendral Soetoyo Siswomiharo dan Letnan Satu Pierre Andreas Tendean. Dalam peristiwa itu Jendral Abdul

Haris

Nasution,

Menteri

Pertahanan

dan

Keamanan/Kepala Staf TNI Angkatan bersenjata (Menko Hankam/Kasab)

yang

juga

menjadi

sasaran,

berhasil

meloloskan diri dari usaha penculikan, akan tetapi putri beliau Ade Irma Suryani Nasution tewas akibat tembakan para penculik. Ajudannya perwira pertama Letnan Satu Pierre Andreas Tendean juga turut terbunuh. Turut tewas dalam peristiwa adalah Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun, pengawal rumah wakil perdana menteri II Dr. J, Leimena, yang rumahnya berdampingan dengan rumah Jenderal A. H. Nasution.

Sementara

itu

Gerakan 30

September

Yogyakarta juga mengadakan penculikan dan pembunuhan terhadap Komandan Korem 072 Kolonel katanso dan Kepala

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Staf Korem 072, Letkol. Sugiyono di Kentungan, Yogyakarta. Pada pagi hari 1 Oktober 1965, gerakan ini berhasil menguasai Studio RRI dan Kantor PN Telekomunikasi. Melalui RRI pada pukul 08.15 WIB Letkol Untung menyiarkan pengumuman bahwa Gerakan 30 September ditujukan kepada jendral-jendral yang akan mengadakan kudeta. Imbas dari gerakan ini adalah pembunuhan masal terhadap pemimpin, anggota, simpatisan hingga masyarakat yang dianggap berafiliasi dengan PKI. Pembasmian tersebut dilakukan oleh TNI bekerjasama dengan masyarakat di berbagai daerah.

Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Adalah gerakan separatis kesukuan dan keagamaan di Aceh. Gerakan ini bertujuan untuk melepaskan Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan ini berawal dari proklamasi kemerdekaan yang dilakukan oleh masyarakat Aceh pada 4 Desember 1976. Dipimpin oleh Hasan di Tiro yang berlangsung di daerah Pidie, Aceh utara dan Aceh Timur. Pada 1980, gerakan ini melakukan perlawanan senjata terhadap tentara milliter, sehingga pemerintah mengambil sikap terhadap perlawanan tersebut. Sikap yang dilakukan pemerintah sejak akhir 80-an hingga penghujung tahun 90-an adalah mengirimkan pasukan Kostrad ke Aceh di bawah pimpinan Prabowo. Sejak saat itu, Aceh dianggap sebagai Daerah Operasi Militer (DOM) serta berstatus Darurat Militer hingga diberlakukannya hukum

NATION BUILDING (1951-1998)

darurat perang. GAM berhasil mencapai kesepakatan damai dengan Republik Indonesia pada 2005 setelah perundingan dan penandatangan nota kesepakatan pada 15 Agustus 2005.

Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI). Organisasi gerakan mahasiswa yang memiliki cita-cita terwujudnya sosialisme Indonesia. GMNI lahir dari proses peleburan tiga organisasi ke mahasiwaan yang memiliki kesamaan azaz yakni marhainisme ajaraan bung karno yaitu gerakan mahasiswa marhainis (GMM) ,gerakan mahasiswa demokrat Indonesia (GMDI), dan Gerakan Mahasiswa Merdeka (GMM). Dengan dukungan bung Karno pada 23 maret 1954, dilangsungkan kongres pertama GMNI di Surabaya dan momen ini menjadi hari jadi GMNI. Dalam perkembangannya organisasi GMNI telah berkongres sebanyak 13 kali sejak pertama 23 maret 1954 di Surabaya hingga ke 13 di kota Blitar Jawa Timur.

Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA). Adalah organisasi nirlaba

yang

bersifat

sosial.

Lahirnya

gerakan

ini

dilatarbelakangi oleh kesulitan biaya siswa dalam menempuh kebijakan wajib belajar sembilan tahun. Hal ini disebabkan kebijakan wajib belajar sembilan tahun tidak diikuti oleh kebijakan pembebasan biaya sekolah. Untuk menanggulangi hal ini pemerintah menyiasatinya dengan program beasiswa, namun tidak dapat menutupi semuanya. Oleh karena itu digagaslah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh (GN-OTA).

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Program ini menawarkan konsep dukungan dan peran serta masyarakat untuk penuntasan Wajib Belajar Sembilan Tahun.

Gunting Syafrudin. Pada Maret 1950 Syafruddin Prawiranegara, selaku Menteri Keuangan dalam Kabinet Hatta, menggulirkan program pengguntingan uang dari nilai Rp 5 ke atas, sehingga nilainya jadi separuh. Uang yang kena kebijakan ini adalah “uang merah” (uang NICA) dan uang De Javache Bank. Guntingan kiri dari uang tersbut masih berlaku dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan nilai setengah dari nilai semula sampai l9 Agustus 1950 pukul 18.00.

Bagian kiri dari potongan uang tersebut harus

ditukarkan dengan uang kertas baru di Bank atau tempattempat yang telah diunjuk selama periode 22 Maret sampai 16 April 1950. Apabila melebihi tenggat waktu yang ditentukan maka bagian kiri tersebut sudah tidak berlaku lagi. Adapun guntingan uang sisi kanan dinyatakan tidak berlaku, tetapi dapat ditukarkan dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula, dan akan dibayarkan empat tahun kebudian dengan bunga 3% pertahun. Kebijakan Gunting Sjafruddin ini berlaku juga bagi uang simpanan yang ada di Bank. Pecahan Rp 2,50 ke bawah tidak mengalami pengguntingan, begitupun dengan uang Oeang Republik Indonesia (ORI).

NATION BUILDING (1951-1998)

-HHans Bague Jasin. Kritikus Sastra dan Pengarang sering disingkat H.B. Jassin kelahiran Gorontalo 13 Juli 1917 dan meninggal di Jakarta, 11 Maret 2000. H.B. Jassin menyelesaikan pendidikan dasarnya di HIS Balikpapan, lalu ikut ayahnya pindah ke Pangkalan Brandan, Sumatera Utara, dan menyelesaikan pendidikan menengah (HBS) di sana. Ia sempat bekerja sukarela di kantor Asisten Residen Gorontalo selama beberapa waktu kemudian ia menerima tawaran Sutan Takdir Alisjahbana untuk bekerja di badan penerbitan Balai Pustaka tahun 1940. H.B. Jassin menjadi redaktur dan kritikus sastra untuk majalah Pandji Poestaka, Mimbar Indonesia, Zenith, Sastra, Bahasa dan Budaya, Horison, dan lain-lain. Ia dijuluki Paus Sastra Indonesia oleh sastrawan Gajus Siagian. Ia pernah membela Chairil Anwar (1956) yang dituduh sebagai plagiat. Ia juga turut menandatangani Manifesto Kebudayaan pada 1963 yang membuatnya dipecat dari Lembaga Bahasa Departemen P&K dan staf pengajar UI. Ketika ia memuat cerpen Langit Makin Mendung karya Ki Panji Kusmin di majalah Sastra tahun 1971. Jassin dijatuhi hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan dua tahun karena menolak mengungkapkan nama asli pengarang cerpen yang isinya dianggap 'menghina Tuhan'. Kurang dari 30 ribu buku dan majalah sastra, guntingan surat kabar dan catatan-catatan pribadi pengarang

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

yang dihimpun H.B Jassin tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra HB Jassin, Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Ia pernah menjadi anggota dewan pertimbangan pembukuan Perum Balai Pustaka (1987-1994), anggota Panitia Pertimbangan Pemberian Anugerah Seni Bidang Sastra, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (1975), anggota juri Sayembara Kincir Emas oleh radio Wereld Omroep Nederland (1975), anggota Panitia Pelaksana Ujian Calon Penerjemah yang disumpah (1979-1980), Extrernal assessor Pengajian Melayu, Universiti Malaya (1980-1992), anggota Komisi Ujian TokVertlader Leiden (1972), peserta 29 tahun International Congress of Orientalist Paris (16-22 Juli 1973), penasehat Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa (1973-1982), anggota dewan juri Sayembara Mengarang Novel KompasGramedia (1978), ketua dewan juri Sayembara Novel Sarinah (1983), anggota dewan juri Pegasus Oil Indonesia (1984) dan ketua dewan juri Sayembara Cerpen Suara Pembaruan (1991). Sebagai penghormatan, ia dimakamkan dalam upacara kehormatan militer 'Apel Persada' di Taman Makam Pahlawan Nasional Kalibata, Jakarta.

Hari Tjan Silalahi (Tjan Tjoen Hok). Tokoh politik dan tokoh Katholik kelahiran Yogyakarta, 11 Februari 1934. Semasa SMA ia menjadi anggota organisasi peranakan Tionghoa, Chung Lien Hui. Di bawah kepemimpinannya organisasi ini kemudian berganti nama menjadi Persatuan Pelajar Sekolah Menengah

NATION BUILDING (1951-1998)

Indonesia (PPSMI). Harry juga aktif dalam Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia. Setelah tamat SMA, Harry pindah ke Jakarta dan masuk ke Fakultas Hukum, Universitas Indonesia dan lulus 1962. Semasa kuliah di Jakarta, ia aktif di perkumpulan Sin Ming Hui, dan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Ia kemudian terpilih menjadi ketua organisasi itu, dan menjadi Sekjen Partai Katolik. Harry kemudian menjadi anggota anggota DPRGR dan ketua Komisi I. Ia memilih kegiatan di Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dan Yayasan Pendidikan Trisakti. Di yayasan Trisakti, awalnya Harry mengetuai bidang kemasyarakatan sebelum menjadi ketua yayasan Trisakti. Belakangan ia terpilih menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan menjabat direktur CSIS. Di CSIS, Harry bersama kawan-kawannya mempengaruhi hampir semua kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Orde Baru. Harry Tjan

mendapatkan

marga

Batak

Silalahi

melalui

persahabatannya dengan Albertus Bolas Silalahi, yang juga pernah memimpin Partai Katolik. Harry menikah dengan Theresia Marina Gani, dosen sastra Inggris Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI, dan dianugerahi dua orang anak.

Harmoko. Mantan ketua DPR/MPR dan Menteri Penerangan. Ia lahir di Nganjuk, 7 Februari 1939. Harmoko mengawali kariernya sebagai wartawan dan kartunis di Harian Merdeka dan Majalah Merdeka pada 1960. Setahun kemudian Harmoko

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

bersama beberapa orang rekannya mendirikan Harian Pos Kota. Harmoko lalu ditunjuk sebagai ketua Persatuan Wartawan Indonesia. Di dunia politik, Harmoko aktif dalam Partai Golongan Karya. Ia menjabat sebagai ketua partai dalam

kurun

waktu

1993-1998.

Presiden

Suharto

mengangkat Harmoko sebagai Menteri Penerangan dalam dua periode kabinet, yakni Kabinet Pembangunan V dan Kabinet Pembangunan VI. Setelah tidak lagi menjabat sebagai menteri penerangan, Harmoko diangkat sebagai menteri urusan khusus yang bertugas memberi penerangan kepada calon anggota DPR. Ia kemudian diangkat menjadi Ketua DPR/MPR pada 1997-1998.

Harsono

Tjokroaminoto.

Adalah

putera

ke-2

dari

HOS.

Tjokroaminoto. Ia menjadi Menteri Pertahanan pada Kabinet Syahrir. Pria yang lahir di Madiun, 24 April 1913 ini ikut membangun Partai Masyumi pada 1945 dan menjadi pendiri GPII. Selain itu ia menjadi penasehat politik Panglima Besar Jenderal

Sudirman

dan

ikut

bergerilya

selama

berlangsungnya perang kemerdekaan ke-2 (1948-19549). Setelah 1950, Harsono Tjokroaminoto menjadi Menteri Negara dalam Kabinet Natsir (1950). Dalam bidang pendidikan, ia menjadi Rektor Universitas Tjokroaminoto di Solo pada 1955. Menjadi menteri Pertama Kementerian Negara Bidang Penyempurnaan dan Pembersiahan Aparatur

NATION BUILDING (1951-1998)

Negara pada saat Orde Baru. Akhir kariernya adalah sebagai Duta Besar Indonesia untuk Swiss pada 1972-1975.

Harsudiono Hartas. Lahir di Jepara, 4 Juni 1935. Mengawali karier militer setelah lulus dari Akademi Militer Nasional (AMN) di Magelang pada 1960 dan mulai bettugas di Medan, Sumatera Utara sebagai Perwira Kavaleri d Kodam Bukit Barisan sampai 1962. Kemudian menjadi Wakil Komandan Batalyon Kavaleri Kostrad sampai 1971. Dua tahun kemudian, ia mengikuti pendidikan di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) dan kembali ke Magelang. Saat kembali, ia diserahi jabatan Walik Gubernur Akabri Darat 1982-1983. Selanjutnya selama 1985-1987 ia menjadi Pangdam IV/ Dipenogoro dan pada 1988, ia menjadi kepala staf sosial politik ABRI. Setelah pensiun dari dunia kemiliteran, ia sempat menjadi anggota Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Dalam bidang militer, Harsudiono mendapatkan Bintang Dharma dan Bintang Yudha Dharma Pratama. Ia kemudian meninggal pada 26 Januari 2017.

Hartono. Adalah Komandan Korps Komando Operasi Angkatan Laut yang sangat loyal kepada Sukarno. Mantan Korp Komando Operasi Angkatan Laut tahun 1961-1968 ini lahir di Solo, 1 Oktober 1927, berhasil masuk ke TKR Angkatan Laut tahun 1945, kemudian masuk dalam Angkatan Laut Republik Indonesia. Kariernya memuncak setelah menjadi Komandan

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

KKO yang sangat loyal kepada Presiden Sukarno, dengan perkataannya pada saat HUT KKO 15 November 1965 yang berisi, “Putih kata Presiden Sukarno, putih pula kata KKO. Hitam kata Presiden Sukarno, hitam pulakata KKO”. Setelah 1968, Hartono dipindahtugaskan menjadi Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk Korea Utara di Pyongyang menggantikan Ahem Erningpraja. Hartono meninggal pada 6 Januari 1971 di Jakarta dan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata pada 7 Januari 1971.

Heboh Sastra. Peristiwa dalam dunia sastra Indonesia yang merupakan reaksi atas cerpen berjudul “Langit Makin Mendung” karya Ki Panji Kusmin yang dimuat dalam Majalah Sastra No. 8, Agustus 1968. Cerpen tersebut mendapatkan reaksi sangat keras dari kalangan umat Islam. Gelombang protes mula-mula datang dari Medan. Mahasiswa-mahasiswa Islam di Medan pada 12 Oktober 1968 memperotes dan mendesak agar Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara untuk melarang peredaran dan menyita majalah tersebut. Sejumlah organisasi Islam di berbagai daerah menilai bahwa cerpen tersebut telah menghina Tuhan dan Nabi Muhammad SAW. Mereka mendesak agar cerpen tersebut dicabut dari peredaran dan pengarangnya meminta maaf kepada Umat Islam. Pada 22 Oktober 1968 Ki Panji Kusmin secara terbuka menyatakan mencabut cerpen “Langit Makin Mendung” dan menganggapnya tidak ada.

NATION BUILDING (1951-1998)

Henk Ngantunk. Gubernur DKI Jakarta dan Sastrawan kelahiran Medan 26 November 1918, Berpendidikan HBS Jakarta, Fakultas Hukum UI, dan Rechthogeschool di Jakarta (19391942), dan Jurisdische Fakulteit Universiteit van Amsterdam 1950-1953; dengan titel Drs, Pernah mengajar UI Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran (1959-1962) dan Fakultas Sastra Universitas Indonesia (1969-1973), Pernah menjadi pembantu Instituut voor Taal en Cultuur, redaktur Penerbit Djambatan di Amsterdam, redaktur majalah Konfrontasi (1954-1962), Direktur Penerbit Pembangunan (1960-1968), Ketua

Ikatan

Penerbit

Indonesia/IKAPI

(1959-1963);

kemudian Wakil Ketua II IKAPI (1968-1973), Direktur Pusat Kesenian Jakata Taman Ismail Marzuki (1973-1982), dan Sekretaris Himpunan Penerjemah Indonesia (1974). Ia banyak menerjemahkan seperti: Kisah Jerman Sepanjang Masa I & II(1973), Kisah Belanda Sepanjang Zaman (1979), Humor Sekolom Senyum Dikulum (karya Simon Carmiggelt, 1980), Saat Bicara: Anekdot-Anekdot Syaikh Sa'di Sirazi (1985), dan Pedoman Pengendalian Mutu (karya Kaoru Ishikawa, 1986) Sebelum menjadi Gubernur Jakarta, Henk dikenal sebagai pelukis tanpa pendidikan formal. Bersama Chairil Anwar dan Asrul Sani, ia ikut medirikan "Gelanggang". Henk juga pernah menjadi

pengurus

Lembaga

Persahabatan

Indonesia-

Tiongkok 1955-1958. Sebelum diangkat menjadi gubernur, ia ditunjuk oleh Presiden Sukarno sebagai deputi gubernur di bawah Soemarno. Henk Ngantung dicap sebagai pengikut

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Partai Komunis Indonesia hingga akhir hayatnya bulan Desember 1991. Henk Ngantung hingga meninggal tinggal di gang sempit namun lahan rumahnya cukup luas di jalan Waru, Cawang, Jakarta Timur. Karya Henk Ngantunk yaitu sketsa Tugu Selamat Datang yang menggambarkan sepasang pria dan wanita sedang melambaikan tangan dan berada di bundaran Hotel Indonesia. Desain awal patung tersebut dikerjakan oleh Henk Ngantung yang pada saat itu menjabat sebagai wakil Gubernur DKI Jakarta. Henk juga membuat sketsa lambang DKI Jakarta dan lambang Kostrad namun belum diakui oleh pemerintah. Lukisan hasil karya Henk adalah Ibu dan Anak yang merupakan karya terakhirnya.

Herling Laoh. Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Perhubungan kelahiran Tompaso, Sulawesi Utara 6 Maret 1905 dan meninggal 15 Maret 1970. Ia meraih gelar insinyur sipil pada Mei 1928 dari Technische Hoogeschool te Bandoeng dan merupakan sahabat Bung Karno sejak mahasiswa. Ia adalah perintis profesi kontraktor sarana dan prasarana di kalangan pribumi

Indonesia

dan

pernah

menjadi

kontraktor

pembangunan Pelabuhan Samudera Bitung. Selain itu dia adalah salah satu penggagas POR Maesa. Ia adalah mantan menteri RI dari Partai Nasional Indonesia tahun 1946-1950. Kemudian ia bergabung dengan PRRI/Permesta sebagai anggota pemerintahan PRRI/Permesta di Sulawesi dengan jabatan Menteri Negara. Ia juga merupakan salah seorang

NATION BUILDING (1951-1998)

tokoh olahraga tenis di Indonesia dan salah seorang penerima tanda kehormatan Bintang Mahaputra Utama. Ir. Herling Laoh menjadi Menteri Pekerjaan Umum enam kali sejak 1946-1950. Bahkan pada Kabinet Hatta II ia menjabat dua jabatan menteri sekaligus.

Herman Nicolas Ventje Sumual. Tokoh Permesta yang lahir di Remboken, Minahasa, Sulawesi Utara 11 Juni 1923 dan meninggal di Jakarta, 28 Maret 2010. Ventje pernah belajar di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (1946-1948), Yogyakarta. Sembari kuliah, ia aktif sebagai perwira penghubung Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi (KRIS) dan diangkat menjadi Kepala Staf Brigade XVI dengan pangkat mayor. Pada 2 Maret 1957 di Makassar, Letkol Ventje Sumual mengumumkan SOB (staat van oorlog en beleg/negara dalam keadaan

bahaya)

Indonesia

Timur,

sekaligus

memproklamirkan berdirinya Piagam Perjuangan Semesta (Permesta). Ventje Sumual melanjutkan hidupnya sebagai pengusaha dan ‘partner’ Orde Baru. Meninggal dunia pada tanggal

Maret

2010

Rumah

Sakit

Cipto

Mangunkusumo, Jakarta, akibat menderita kanker.

Hikmah, Majalah. Adalah Majalah mingguan yang diterbitkan di Jakarta oleh para simpatisan Masyumi. Dewan penasihat dari majalah ini adalah Mohammad Natsir dan beberapa petinggi Masyumi lainnya.

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Hoegeng Imam Santoso. Adalah Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) ke-5 yang lahir pada 14 Oktober 1921 di Pekalongan. Ia memulai karier di kepolisian dengan memilih kuliah di Recht Hoge School (RHS) pada 1940, kemudian mengikuti latihan kemiliteran Jepang tahun 1942, dan diangkat menjadi wakil kepala polisi seksi II Jomblang Semarang pada 1944. Setahun kemudian menjadi Kepala Polisi Jomblang. Pada 1950, ia melanjutkan pendidikan dengan mengikuti kursus orientasi di Provost Marshal General School, Military Police School Port Gordon, Amerika Serikat. Selesai pendidikan tersebut, ia menjabat sebagai kepala DPKN Kantor Polisi Jawa Timur di Surabaya pada 1952. Hoegeng dipindahtugaskan di Medan menjadi Kepala Bagian Reserse Kriminil Kantor Polisi Sumatera Utara pada 1956. Pendidikannya berlanjut di Pendidikan Brimob dan menjadi Staf Direktorat II Mabes Kepolisisan Negara pada 1960. Karier kepolisiannya terus meningkat setelah masuk dalam Kepolisian Negara, hingga pada 1968 Hoegeng diangkat menjadi Kepala Kepolisian Negara. Selama menjabat menjadi Kepala Kepolisian, beberapa hal dilakukan olehnya dalam membenahi beberapa bidang yang menyangkut Struktur Organisasi di tingkat Mabes Polri agar lebih dinamis dan komunikatif. Perubahan kedua adalah perubahan nama pimpinan polisi dan markas besar. Akhirnya dikeluarkan Kepres No. 52 Tahun 1969 yang mengubah sebutan Panglima Angkatan Kepolisian RI (Pangak) menjadi Kepala Kepolisian RI (Kapolri), dengan begitu nama

NATION BUILDING (1951-1998)

Markas Besar Angkatan Kepolisian pun berubah menjadi Markas Besar Kepolisan (Mabak). Ada beberapa kasus besar yang ditangani semasa kepemimpinannya, yaitu Kasus Sum Kuning, yaitu kasus pelecehan seksual terhadap penjual telur yang diduga pelakunya adalah anak-anak petinggi. Kemudian kasus penyelundupan mobil-mobil mewah bernilai miliaran rupiah. Setelah kedua kasus itu mencuat di masyarakat, pada 1971 Hoegeng pensiun dari jabatan Kapolri. Di usia 82 Hoegeng meninggal dunia.

-II Gusti Ketut Pudja. Adalah tokoh Bali yang pertama menjabat sebagai Gubernur Sunda Kecil (Bali, NTT dan NTB) pasca kemerdekaan. Sebelum proklamasi kemerdekaan, I Gusti Ketut Pudja pernah menjabat sebagai anggota PPKI. Ia turut berkontribusi pemikiran, terutama mengenai Pembukaan UUD 1945. Pria kelahiran Singaraja, 19 Mei 1908 ini saat usianya 26 tahun, ia berhasil menyelesaikan kuliah di bidang hukum dengan meraih gelar Meester in de Rechten dari Recht Hoge School. I Gusti Ketut Pudja juga pernah menduduki beberapa jabatan penting, di antaranya, Menteri Kehakiman, Wakil Ketua Dewan Pengawas Keuangan, Dewan Perancangan Nasional, Panitia Undang-undang Pokok Agraria dan terakhir sebagai ketua Badan Pemeriksa Keuangan. I Gusti Ketut Pudja wafat pada 4 Mei 1977 di usia ke-68 tahun.

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Atas jasa dan pengabdiannya pada bangsa dianugerahi gelar Pahlawan Nasional pada 2011.

Ibnu Sutowo. Menteri ESDM. Lahir di Yogyakarta, 23 September 1914 dan meninggal di Jakarta, 12 Januari 2001. Selepas pendidikan kedokteran di Surabaya, pada 1940 Ibnu Sutowo bekerja sebagai dokter di Palembang dan Martapura. Setelah masa kemerdekaan, ia sempat bertugas sebagai Kepala Jawatan Kesehatan Tentara se-Sumatera Selatan (19461947). Pada 1955, Sutowo ditunjuk sebagai Panglima TT-II Sriwijaya. Pada 1957, A.H. Nasution (saat itu KSAD) menunjuk Sutowo untuk mengelola PT Tambang Minyak Sumatera Utara (PT Permina). Pada 1968, perusahaan ini digabung dengan perusahaan minyak milik negara lainnya menjadi PT Pertamina. Pada 1976, Ibnu mengundurkan diri sebagai Dirut Pertamina, dan meninggalkan Pertamina dalam kondisi utang sebesar US$ 10,5 miliar. Ibnu lalu masuk ke PT Golden Mississippi.

Ibnu

lalu

mulai

mengelola

Petronas,

pertambangan minyak Malaysia pada 1976. Ibnu mendirikan Bank Aqua pada 1988, meski bisnis perbankan ini akhirnya gagal.

Idham Khalid. Ketua PBNU (1955-1984), Wakil Perdana Menteri (Kabinet Ali Sastroamidjojo II dan Kabinet Djuanda), Menteri Kesejahteraan Rakyat (Kabinet Ampera I, Kabinet Ampera II dan Kabinet Pembangunan I), Menteri Sosial (1970-1973),

NATION BUILDING (1951-1998)

Ketua MPRS dan Ketua MPR-DPR (1971-1977), ketua DPA (1983), dan Ketua Tanfidziyah Nahdlatul Ulama (1956-1984) kelahiran Satui, Kalimantan Selatan, 27 Agustus 1921 dan meninggal di Jakarta, 11 Juli 2010. Ia merupakan anak sulung dari lima bersaudara. Ayahnya H Muhammad Chalid, penghulu asal Amuntai yang sekitar 200 kilometer dari Kota Banjarmasin. Saat masuk SR ia langsung duduk di kelas dua. Selepas SR, Idham melanjutkan pendidikannya ke Madrasah Ar-Rasyidiyyah pada 1922. Kemudian Idham melanjutkan pendidikannya ke Pesantren Gontor, Ponorogo Jawa Timur. Tamat dari Gontor, 1943, Idham melanjutkan pendidikan di Jakarta. Di ibukota, kefasihan Idham dalam berbahasa Jepang membuat penjajah Dai-Nipon memintanya pertemuan

sangat

kagum.

menjadi dengan

Pihak

penerjemah alim

ulama.

Jepang dalam Dalam

juga

sering

beberapa pertemuan-

pertemuan itulah Idham mulai akrab dengan tokoh-tokoh utama NU. Ketika Jepang kalah perang dan Sekutu masuk Indonesia, Idham Chalid bergabung ke dalam badan-badan perjuangan. Menjelang kemerdekaan, ia aktif dalam Panitia Kemerdekaan Indonesia Daerah di kota Amuntai. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, ia bergabung dengan Persatuan Rakyat Indonesia, partai lokal, kemudian pindah ke Serikat Muslim Indonesia. Pada 1947 ia bergabung dengan Sentral Organisasi

Pemberontak

Indonesia

Kalimantan,

yang

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dipimpin Hasan Basry. Usai revolusi, Idham diangkat menjadi anggota Parlemen Sementara RI mewakili Kalimantan. Pada 1950 ia terpilih menjadi anggota DPRS mewakili Masyumi. Ketika NU memisahkan diri dari Masyumi, tahun 1952, Idham memilih bergabung dengan Partai Nahdlatul Ulama dan terlibat aktif dalam konsolidasi internal ke daerah-daerah. Pada 1952 ia diangkat sebagai ketua PB Ma’arif, organisasi sayap NU yang bergerak di bidang pendidikan. Pada tahun yang sama ia juga diangkat menjadi sekretaris jenderal partai, dan dua tahun kemudian menjadi wakil ketua. Selama masa kampanye Pemilu 1955 Idham menjadi ketua Lajnah Pemilihan Umum NU. Idham Chalid menjabat presiden PPP hingga 1989.

Ignatius Joseph Kasimo Hendrowahyono. Pendiri Partai Katholik Indonesia, Menteri Muda Kemakmuran (Kabinet Amir Sjarifudin1947-1949), Menteri Persediaan Makanan Rakyat (Kabinet Hatta I dan Hatta II), Menteri dalam kabinet Soesanto Tirtodiprojo dan Menteri Perdagangan (Kabinet Burhanuddin Harahap). Lahir di Yogyakarta 10 April 1900 dan meninggal di Jakarta, 1 Agustus 1986. Ia adalah anak kedua dari sebelas bersaudara. Orangtuanya adalah Dalikem dan Ronosentika, seorang prajurit Keraton Yogyakarta, dan seorang tokoh yang memperjuangkan hak-hak anak jajahan. Setelah lulus dari Bumi Putra Gading, Kasimo masuk sekolah di Muntilan yang didirikan oleh Romo van Lith. Kasimo saat

NATION BUILDING (1951-1998)

itu tinggal di asrama kemudian tertarik untuk belajar agama Katolik. Pada hari raya Paskah April 1913 Kasimo dibaptis secara Katolik dan mendapat nama Ignatius Joseph. Setelah dewasa, ia menjadi guru pertanian sekaligus mengajarkan agama di Tegal dan Surakarta. Ketika di Bogor, Kasimo bergabung dengan Tri Koro Darmo yang kemudian berganti menjadi Jong Java. Selain itu, Kasimo pernah menjadi ketua perkumpulan siswa MLS, Ceres. Pada masa pergerakan nasional, Kasimo juga aktif berpolitik. Kasimo menjadi anggota Volksraad. Selain itu, Kasimo juga pernah menjadi anggota Komisi Sentral Petisi Soetarjo. Setelah Indonesia meraih kemerdekaan, Kasimo diangkat menjadi anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat).

Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Organisasi yang menghimpun para cendekiawan muslim di Indonesia yang dibentuk pada 7 Desember 1990 di sebuah pertemuan kaum cendekiawan muslim di Kota Malang pada tanggal 6 - 8 Desember 1990. Berawal dari pertemuan cendekiawan muslim pertama pada 1984 yang diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, Universitas Islam, empat lembaga swadaya masyarakat, dan dimotori oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Dilanjutkan oleh pertemuan kedua cendekiawan muslim di kampus Universitas Djuanda, Bogor pada 1987 yang mencetuskan gagasan pembentukan ikatan cendewiawan muslim. Kedua gagasan tersebut kemudian

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

menjadi cikal bakal adanya pertemuan di Malang pada 1990 yang menjadikan B. J. Habibie sebagai ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia serta mengawali berdirinya organisasi

tersebut.

Tujuan

pendirian

ICMI

yaitu

meningkatkan kemampuan umat Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tujuan ini didasari oleh perkembangan iptek yang juga menjadi penentu suksesnya pembangunan Indonesia di abad ke-21. ICMI terdiri atas organisasi satuan dengan lingkup kecamatan, organisasi daerah untuk lingkup kapubaten/kota, Organisai Wilayah (Orwil) untuk tingkat provinsi dan organisasi pusat yang berskala nasional. ICMI menghimpun cendekiawan muslin dari berbagai kalangan masyarakat untuk memelihara dan melestarikan persatuan dan kesatuan bangsa dengan melakukan kerja sama dengan pemerintah, organisasi cendekiawan lain, ormas-ormas dan berbagai unsur kalangan masyarakat.

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM). Adalah organisasi mahasiswa muslim yang berafiliasi dengan oraganisasi Islam Muhammadiyah. IMM didirikan di Yogyakarta pada 14 Maret 1964. Pendirian IMM diinisiasi karena kekecewaan generasi muda Muhammadiyah terhadap HMI yang kurang konsisten terhadap ideologi modernisnya. Faktor sosiologis lain yang mendorong melengkapi

pendirian

IMM

keberadaan

adalah

organisasi

kinginnan

untuk

generasi

muda

NATION BUILDING (1951-1998)

Muhammadiyah yang sebelumnya sudah berdiri, seperti, Nasyi’atul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah,

dan

Ikatan

Remaja

Muhammadiyah.

Beberapa tokoh di balik pendirian HMI adalah Mohammad Djazman, M. Amien Rais dan A. Rosyad Soleh.

Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI). Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia, lebih dikenal dengan nama IPKI merupakan partai politik di Indonesia yang didirikan di Bogor, 12 September 1954. Tokoh pendiri IPKI yaitu Kolonel AH. Nasution, Kolonel Gatot Subroto, dan Kolonel Aziz Saleh.

Indonesia Raya, Surat Kabar. Adalah surat kabar terkenal dengan berita yang langsung tepat sasaran dan berisi kritik-kritik tajam terhadap keadaan atau kondisi yang ada saat itu. Surat kabar ini dikenal juga dengan sebutan “personal journalism”, karena surat kabar ini sangat identik dengan pemimpin redaksinya, yaitu Mochtar Lubis. Indonesia Raya untuk pertama kalinya diterbitkan pada 29 Desember 1949. Surat kabar ini pernah mengalami vakum pada 2 Januari 1959. Pada awal terbitnya Indonesia Raya tidak dapat dilepaskan dari pengaruh tentara. Pada awal nya pemimpin redaksinya dipegang oleh Hilmawan Darmaputra dan Mochtar Lubis. Tujuan awal penerbitannya adalah untuk menyebarkan semangat perlawanan terhadap Belanda yang saat itu masih

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

ada di Indonesia. Dengan demikian surat kabar ini sering diidentikan dengan surat kabar tentara karena adanya timbal balik dari tentara yang melindungi surat kabar tersebut. Oplah maksimal yang pernah dicapai terjadi pada 1957 sampai pertengahan 1958, yaitu mencapai rata-rata 47.500 eksemplar. Setelah itu turun drastis karena ada 6 kali pembredelan sehingga berdampak pada kesulitan finansial. Menurut David Hill, ada lima isu pokok dalam surat kabar Indonesia Raya pada periode pertama yaitu: peristiwa 17 Oktober 1952, penahanan Ruslan Abdul Ghani, Pergerakan di Luar Jawa, Pernikahan Sukarno dengan Hartini dan Ekses dari penyelenggaraan KAA. Periode kedua Indonesia Raya diterbitkan pada 30 Oktober 1968 sampai akhirnya berhenti pada 21 Januari 1974. PAda periode kedua, Indonesia Raya mendapatkan bantuan dari pihak swasta, sehingga secara finansial mereka lebih terjamain.ISu yang dibahas pada periode kedua ini antara lain: Pemberitaan seputar proyek TMII,

Pemberitaan

seputar

korupsi

dan

manipulasi,

pemberitaan tentang pemuda dan mahasiswa, pemberitaan tentang keadaan politik nasional, pemberitaan tentang pemodal Jepang di Indonesia.

Institut Agama Islam Negeri (IAIN). Adalah bentuk perguruan tinggi Islam negeri di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan

akademik

dalam

keaagaman Islam. IAIN merupakan

salah

disiplin

ilmu

satu

bentuk

NATION BUILDING (1951-1998)

perguruan

tinggi Islam

negeri

selain

universitas Islam

negeri (UIN) dan sekolah tinggi agama Islam negeri (STAIN). Rintisan berdirinya IAIN ialah menjadikan Fakultas Agama Universitas Islam Indonesia (UII) sebagai Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) yang diresmikan pada 26 September 1951. Hampir sepuluh tahun sejak peresmian tersebut, pada 1960, pemerintah menetapkan PTAIN melalui Peraturan Presiden Nomor 11 tanggal 9 Mei 1960 dengan nama Al-Jami’ah al-islamiyah yang bertempat di Yogyakarta. Kemudian pada 1963 IAIN membuka cabang yang bertempat di Jakarta. Sejak saat itu, IAIN Yogyakarta berganti nama menjadi IAIN Sunan Kalijaga sementara cabang Jakarta berganti dengan nama IAIN Syarif Hidayatullah. Pendirian IAIN sebagai lembaga pendidikan yang berada di bawah Departemen Agama bertujuan menghasilkan intelektual muslim yang terdidik dan berkomitmen dengan berlandaskan Islam. Oleh karena itu pembentukan IAIN adalah memberikan pengajaran yang menjadi pusat untuk mengembangkan dan memperdalam ilmu pengetahuan tentang agama Islam. Selama 40 tahun, Indonesia telah memiliki lebih dari sepuluh IAIN yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia. Pada 2002, terjadi perubahan kelembagaan pendidikan tinggi Islam yaitu adanya perubahan bentuk dari Institur Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri (UIN. Saat ini terdapat 11 IAIN yang berubah menjadi UIN.

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Integrasi Timor Timur 1976. Adalah proses penyatuan wilayah TimorTimur ke dalam bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Integrasi wilayah Timor Timur ke dalam bagian NKRI ditetapkan setelah ditandatanganinya UU No. 7 Tahun 1976 yang mensahkan penyatuan Timor Timur ke dalam NKRI dan Pembentukan Provinsi/Daerah Tingkat I Timor Timur pada 12 Juli 1976. Dengan demikian Timor Timur secara resmi telah menjadi salah satu daerah Indonesia, yaitu menjadi daerah Provinsi Daerah Tingkat I yang ke-27. Integrasi wilayah Timor Timur ke dalam bagian NKRI melalui proses yang cukup panjang. Pada 31 Mei 1977, DPRD Timor Timur melangsungkan sidang paripurna terbuka yang menghasilkan

beberapa

poin

kesepakatan,

yakni,

mempercepat proses integrasi Timor Timur dengan Republik Indonesia, usaha membuat rancangan naskah petisi integrasi dan mempercayakan kepada ketua sidang untuk menentukan calon delegasi yang akan menemi pemerintah Indonesia. Petisi disampaikan pada 7 Juli 1976 dan diterima oleh Presiden Soeharto. Pada 23 Juni 1976, Presiden Soeharto telah mengutus delegasi ke Timor Timur yang dipimpin oleh Menteri Dalam Negeri Amir Machmud untuk meninjau secara langsung kondisi Timor Timur. Pada 29 Juni 1976 setelah mendengarkan dilangsungkanlah

laporan

dari

sidang

Menteri

paripurna

Dalam

yang

Negeri

menyatakan

keputusan Pemerintah Indonesia untuk menerima keputusan rakyat Timor Timur berintegrasi dengan Republik Indonesia.

NATION BUILDING (1951-1998)

Pada 3 Agustus 1976 Menteri Dalam Negeri melantik Gubernur Timor Timur beserta wakil di Dili serta melantik 36 DPRD Tingkat I beserta 36 anggotanya.

Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI). Adalah suatu kelompok yang dibentuk oleh Belanda pada 1967 dengan tujuan untuk mengkoordinasikan dana bantuan multilateral kepada Indonesia. Hal yang menjadi konsen utama dari IGGI adalah memberikan bantuan dalam hal perekonomian. Anggota IGGI selaain Belanda yaitu Bank Pembangunan Asia, UNDP, Dana Moneter Internasional, Bank Dunia, Australia, Belgia, Kanada, Britania Raya, Perancis, Italia, Jepang, Jerman, Selandia BAru, Amerika Serikat dan Swiss. Pertemuan pertama

Indonesia

dengan

IGGI

diselenggarakan

Amsterdam pada 20 Februari 1967. Pada saat itu Indonesia diwakili oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Pertemuan rutin IGGI dengan Indonesia selalau dilaksanakan dua kali dalam setahun mulai dari 1967 sampai 1974.

Namun

semenjak 1975 pertemuannya hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun karena keadaan perekonomian Indonesia sudah dianggap membaik. Penyerapan dana bantuan dari IGGI pada masa awalnya sebesar 60% diserap dalam penyusunan

Program

Repelita

1969-1973.

Dari

awal

pembentukan sampai tahun 1991 akhir IGGI masih dikuasai oleh Belanda, sehingga pada tahun 1992 Indonesia mengumumkan bahwa bantuan dari IGGI akan ditolak apabila

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Belanda masih menguasai IGGI tersebut. Dengan demikina IGGI berganti nama menjadi CGI (Consultative Group on Indonesia). Keputusan ini juga merupakan dampak dari ancaman Jan Pronnk (Ketua IGGI) yang menyatakan pengecamannya terhadap tindakan Indonesia yang akan membunuh

para

pengunjuk

rasa

Timor

Timur

(Pembantaian Santa Cruz atau Insiden Dili) pada 1991. CGI adalah kelanjutan dari IGGI yang berpusat di Den Haag. Anggota-anggota CGI yaitu negara-negara yang sebelumnya menjadi anggota IGGI kecuali Belanda dan lembaga Internasional, yaitu Australia, Belgia, Kanada, Perancis, Italia, Jepang, Jerman, Selandia Baru, Amerika Serikat, Swiss, Korea Selatan, Inggris, Denmark, Austria, Spanyol, Firlandia, Swedia, Norwegia, Word Bank, UNDP, ADB, FAO, WHO, UNFPA, WFP, UNHCR, UNESCO, UNIDO, ILO, IAEA, IFAD, NIB, UNICEF, IDB, Kuwaid Fund, dan Saudi Fund.

International Monetary Fund (IMF). Didirikan pada 27 September 1945 dengan tujuan untuk mengatur sistem keuangan internasional dan menyediakan pinjaman kepada Negaranegara yang membutuhkannya. Lembaga ini pada awalnya didirikan sebagai bagian dari usaha memperbaiki kerusakan perekonomian internasional akibat Perang Dunia II. Namun, seiring dengan peradaban manusia yang semakin maju dan semakin kompleks terutama permasalahan perekonomian dunia, maka tujuan utama organisasi ini pun bertambah yaitu

NATION BUILDING (1951-1998)

:(1)

Membantu

memperlancar

kerja

sama

melalui

perundingan-perundingan dalam bidang keuangan, (2) Membantu memperlancar perdagangan internasional, (3) Membantu

memecahkan

permasalahan

perekonomian

Negara anggota sehingga dapat memperluas kesempatan kerja, (4) Membantu Negara anggota untuk memperbaiki dan mengatasi kesulitan pembayaran luar negeri melalui pemberian

pinjaman,

(5)

Mengusahakan

tercapainya

stabilitas nilai uang (valuta) dan mewujudkan system pembayaran internasional sehingga dapat mengurangi hambatan

perdagangan

antarnegara,

(6)

Membantu

mengatasi ketidakseimbangan struktur neraca pembayaran negara-negara anggota.

Ismail Marzuki. Maestro Musik kelahiran Kwitang, Senen 11 Mei 1914. Darah seni Ismail mengalir dari ayahnya, Marzuki, yang saat itu merupakan pegawai di perusahaan Ford Reparatieer TIO. Ma'ing disekolahkan ayahnya ke sebuah sekolah Kristen HIS Idenburg, Menteng. Ma'ing lalu dipindahkan ke Madrasah Unwanul-Falah di Kwitang. Setiap naik kelas Ma'ing diberi hadiah harmonika, mandolin, dan gitar. Setelah lulus, Ma'ing masuk sekolah MULO dan membentuk grup musik sendiri. Ia memainkan alat musik banyo dan memainkan lagu-lagu gaya Dixieland serta lagu-lagu Barat yang digandrungi pada masa itu. Setelah tamat MULO, Ma'ing bekerja di Socony Service Station sebagai kasir. Ia pindah pekerjaan sebagai verkoper

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

(penjual) piringan hitam produksi Columbia dan Polydor yang berkantor di Jalan Noordwijk (sekarang Jalan Ir. H. Juanda) Jakarta. Selama bekerja sebagai penjual piringan hitam, Ma'ing banyak berkenalan dengan artis pentas, film, musik dan penyanyi, di antaranya Zahirdin, Yahya, Kartolo, dan Roekiah (orangtua Rachmat Kartolo). Pada 1936, Ma'ing memasuki perkumpulan orkes musik Lief Jawa sebagai pemain gitar, saksofon, dan harmonium pompa. Pada 1934 Belanda membentuk Nederlands Indische Radio Omroep Maatshappij (NIROM) dan orkes musik Lief Java mendapat kesempatan untuk mengisi acara siaran musik. Kemudian menciptakan lagu-lagu sendiri yaitu "Ali Baba Rumba", "Ohle le di Kotaraja", dan "Ya Aini". Orkes musiknya punya sebuah lagu pembukaan yang mereka namakan Sweet Jaya Islander. Lagu tersebut tanpa pemberitahuan maupun basa-basi dijadikan lagu pembukaan siaran radio NIROM, sehingga grup musik Ma'ing mengajukan protes, namun protes mereka tidak digubris oleh direktur NIROM. Pada periode 1936-1937, Ma'ing mulai mempelajari berbagai jenis lagu tradisional dan lagu Barat. Beberapa ciptaannya dalam periode tersebut, "My Hula-hula Girl", "Bunga Mawar dari Mayangan" dan "Duduk Termenung" (dijadikan tema lagu untuk film "Terang Bulan"). Ketika Ma'ing membentuk organisasi Perikatan Radio Ketimuran

(PRK),

pihak

Belanda

memintanya

untuk

memimpin orkes studio ketimuran yang berlokasi di Bandung (Tegal-Lega). Orkesnya membawakan lagu-lagu Barat. Pada

NATION BUILDING (1951-1998)

periode ini dia banyak mempelajari bentuk-bentuk lagu Barat, yang digubahnya dan kemudian diterjemahkannya ke dalam nada-nada Indonesia. Sebuah lagu Rusia ciptaan R. Karsov diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda menjadi "Panon Hideung". Sebuah lagu ciptaannya berbahasa Belanda tapi memiliki intonasi Timur yakni lagu "Als de orchideen bloeien". Lagu ini kemudian direkam oleh perusahaan piringan

hitam

His

Master

Voice

(HMV).

Lagu

ini

diterjemahkan lagi ke dalam bahasa Indonesia dengan judul "Bila Anggrek Mulai Berbunga". Masa pendudukan Jepang Ma'ing mulai memasuki periode menciptakan lagu-lagu perjuangan. Mula-mula syair lagunya masih berbentuk puitis seperti "Kalau Melati Mekar Setangkai", "Kembang Rampai dari Bali". Pada periode 1943-1944, Ma'ing menciptakan lagu yang mulai mengarah pada lagu-lagu perjuangan, antara lain "Rayuan Pulau Kelapa", "Bisikan Tanah Air", "Gagah Perwira", dan "Indonesia Tanah Pusaka". Kepala bagian propaganda Jepang,

Sumitsu,

mencurigai

lagu-lagu

tersebut

lalu

melaporkannya ke pihak Kempeitai sehingga Ma'ing sempat diancam. Pada 1945 lahir lagu "Selamat Jalan Pahlawan Muda". Setelah Perang Dunia II, ciptaan Ma'ing terus mengalir, antara lain "Jauh di Mata di Hati Jangan" (1947) dan "Halo-halo Bandung" (1948). Ketika itu Ma'ing dan istrinya pindah ke Bandung. Ketika berada di Bandung selatan, ayah Ma'ing di Jakarta meninggal. Ma'ing terlambat menerima berita. Ketika dia tiba di Jakarta, ayahnya telah beberapa hari

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dimakamkan. Kembang-kembang yang menghiasi makam ayahnya dan telah layu, mengilhaminya untuk menciptakan lagu "Gugur Bunga". Lagu ciptaannya yang ke-103 tidak sempat diberi judul dan syair, hingga Ma'ing menutup meninggal pada 25 Mei 1958.

Ismail Saleh. Menteri Kehakiman (1984-1993) dan Jaksa Agung (1981-1984) kelahiran Sukolilo, Pati, Jawa Tengah, 7 September 1926 dan meninggal di Jakarta, 21 Oktober 2008. Ismail mengawali kariernya sebagai anggota Intel Tentara Divisi III, Yogyakarta, anggota Pasukan Ronggolawe Divisi V di Pati dan Wonosobo (1948-1949), Direktorat Kehakiman Angkatan Darat (1952), Perwira Penasihat Hukum Resimen 16, Kediri (1957-1958), Jaksa Tentara di Surabaya (19591960),

Jaksa

Tentara

Pengadilan

Tentara

Daerah

Pertempuran Indonesia Timur dan Manado (1960-1962), Oditur Direktorat Kehakiman AD (1962), dan Perwira Menengah Inspektorat Kehakiman AD (1964-1965).

-JJ. C. T. Simorangkir. Adalah salah seorang tokoh Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang sangat menonjol peranannya pada masa rezim Sukarno. Ia merupakan wakil dari fraksi Perkindo pada saat pertemuan kelompok Parkindo dan Katolik pada 20 November 1957 dalam rangka mempertahankan Pancasila

100

NATION BUILDING (1951-1998)

sebagai dasar negara Republik Indonesia. Simorangkir juga merupakan ketua dewan redaksi di surat kabar Sinar Harapan. Pada 19 Desember 1963 Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia (PIKI) pertama kali dibentuk di Sekretariat Universitas Kristen Indonesia (UKI) di Jl. Diponegoro, Jakarta dan salah satu pendirinya adalah Simorangkir sekaligus menjadi Pembantu umum dalam jajaran piminan sementara PIKI. Setelah diselenggarakannya Musyawarah Kerja Pertama PIKI, merumuskan dan menetapkan Dewan Pimpinan Pusat yang salah satu bagiannya adalah J. C. T. Simorangkir.

Jakarta Informal Meeting. Upaya Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya dalam menyelesaikan permasalahan konflik politik antar faksi-faksi di Kamboja (rekonsiliasi).

Jakarta

Informal Meeting berlangsung di Bogor pada 25-28 Juli 1988. Pertemuan ini dihadiri oleh negara anggota ASEAN, di antaranya,

Indonesia,

Malaysia,

Brunie

Darussalam,

Singapura dan Thailand. Selain itu pertemuan juga di hadiri oleh Laos, Vietnam dan empat faksi di Kamboja, yakni PRK (People Republic of Kampuchea) pimpinan Hun Sen, DK (Democratic Kampuchea) pimpinan Khieu Samphan, KPNLF pimpinan Son San dan FUNCINPEC pimpinan Renariddh. Dalam

Jakarta

kesepakana,

Informal antaranya;

Meeting (1)

dicapai

segera

beberapa

menghentikan

penderitaan rakyat Kamboja, (2) membentuk negara Kamboja

101

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

yang bebas dan berdaulat, netral dan nonblok, (3) membentuk Pemerintahan Rekonsiliasi Nasional.

Javasche Bank. Adalah bank yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada 24 Januari 1828 sebagai bank sirkulasi dengan Kerajaan Belanda sebagai penguasa keuangan hingga kedatangan Jepang kemudian menghentikan seluruh kegiatan perbankan. Pada masa revolusi, Javansche Bank terbagi menjadi dua, untuk kegiatan bank-bank Belanda dan menjadi bank Indonesia dengan nama “Jajasan Poesat Bank Indonesia”. Setelah Konferensi Meja Bundar pada 1948 yang mengakhiri perseteruan antara Indonesia dan Belanda dan menetapkan Javasche Bank sebagai bank sentral bagi Republik Indonesia Serikat. Status ini bertahan hingga masa kembalinya Republik Indonesia dalam negara kesatuan. Sejak 1 Juli 1953, Javasche Bank mengalami nasionalisasi oleh pemerintah Republik Indonesia dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia dan menjadi bank sentral bagi Republik Indonesia.

Jawaharal Nehru. Negarawan dan Perdana Mentri India terlama (1947-1964). Lahir 14 November 1889 dan meninggal 27 Mei 1964.

Johannes Leimena. Pahlawan Nasional, Wakil Perdana Menteri, Wakil Menteri Pertama, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial.

102

NATION BUILDING (1951-1998)

Lahir di Ambon, Maluku, 6 Maret 1905 dan meninggal di Jakarta, 29 Maret 1977. Leimena masuk ke dalam 18 kabinet yang berbeda, sejak Kabinet Sjahrir II (1946) sampai Kabinet Dwikora II (1966). Selain itu Leimena juga menyandang pangkat Laksamana Madya (Tituler) di TNI-AL ketika ia menjadi anggota dari KOTI (Komando Operasi Tertinggi) dalam rangka Trikora. Leimena meneruskan studinya di ELS (Europeesch

Lagere

School),

namun

beberapa

bulan

kemudian pindah ke sekolah menengah Paul Krugerschool (kini PSKD Kwitang). Ia melanjutkan pendidikannya ke MULO Kristen, kemudian melanjutkan pendidikan kedokterannya STOVIA.

melanjutkan

pendidikan

Geneeskunde

Hogeschool (GHS - Sekolah Tinggi Kedokteran) di Jakarta yang diselesaikannya pada tahun 1939. Ia juga dikenal sebagai salah satu pendiri Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).

Pada

1926,

Leimena

ditugaskan

untuk

mempersiapkan Konferensi Pemuda Kristen di Bandung. Konferensi ini adalah perwujudan pertama Organisasi Oikumene di kalangan pemuda Kristen. Setelah lulus studi kedokteran STOVIA, Leimena terus mengikuti perkembangan CSV (cikal bakal Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) yang didirikannya saat ia duduk pada tahun ke 4 di bangku kuliah. Ia aktifan di Jong Ambon dan ikut mempersiapkan Kongres Pemuda Indonesia 28 Oktober 1928. Ia terpilih sebagai ketua umum Parkindo 1950-1957. Selain di Parkindo, Leimena juga berperan dalam pembentukan DGI (Dewan Gereja-gereja di

103

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Indonesia, kini PGI), 1950. Ia menjadi anggota DPA (Dewan Pertimbangan Agung) hingga tahun 1973. Usai aktif di DPA, ia kembali melibatkan diri di lembaga-lembaga Kristen yang pernah ikut dibesarkannya seperti Parkindo, DGI, UKI, STT, dan lain-lain. Ketika Parkindo berfusi dalam PDI (Partai Demokrasi Indonesia, kini PDI-P), Leimena diangkat menjadi anggota DEPERPU (Dewan Pertimbangan Pusat) PDI, dan pernah pula menjabat Direktur Rumah Sakit DGI Cikini.

John Kotelawala. Perdana Mentri Sri Lanka ke-3 dan Salah satu tokoh Pemrakarsa KAA 1955 di Bandung. Lahir 4 April 1897 dan meninggal 2 Oktober 1980.

Jusuf Hasyim. Adalah tokoh Nahdathul Ulama (NU) yang dihormati. Ia adalah anak bungsu dari KH. Hasyim Asy’ari, mantan pimpinan Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Jusyuf Hasyim adalah seorang ulama yang terjun di dunia politik Nasional. Ia juga seorang purnawirawan TNI. Jusuf Hasyim lahir di Jombang, 3 Agusuts 1929. Karier Politiknya dimulai dengan masuk di partai NU, hingga membentuk PPP sebagai fusi partai Islam. Ia pernah menjabat sebagai angora DPR RI, wakil ketua MPP, ketua umum D,PP PPP periode 1988-1994 serta menjadi Ketua Umum Kebangkitan Umat (PKU) yang dibentuknya sendiri. Setelah pemilu 1999, ia menjadi pengelola dan pengembang Pondok Tebuireng Jombang. Jusuf Hasyim meninggal pada 2007.

104

NATION BUILDING (1951-1998)

Jusuf Wibisono. Menteri Keuangan (kabinet Sukiman-Suwirjo19511952/kabinet Ali Sastroamidjojo II 1956-1957). Lahir 1909 dan meninggal 15 Juni 1982. Lulus tahun 1928 di Meer Uitgebreid

Lager

Onderwijs (MULO)

dan

melanjutkan

ke Algemeene Middelbare School (AMS) Bandung dan lulus 1931. Melanjutkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum (Rechtscoogeschool te Batavia) di Jakarta. Tahun 1937 melanjutkan

pendidikan

tempat

yang

sama

dan

mendapatkan gelar Mr. (Meester in de Rechten) pada tahun 1941. Kebijakan yang dilakukannya sebagai

Menteri

Keuangan adalah menasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Sirkulasi. Pada 6 Desember 1951 disahkan Undangundang (UU) mengenai Nasionalisasi dan De Javasche Bank resmi menjadi milik Indonesia. Organisasi pemuda yang pertama diikutinya adalah Jong Islamieten Bond (JIB). Dalam kaitannya dengan masalah kemunduran ekspor yang terjadi sejak 1956, Jusuf mengusulkan kepada Dewan Moneter agar member insetif kepada kaum eksportir. Pada awalnya, atas usul Jusuf, premi itu diberikan langsung dalam bentuk valuta asing yang bisa dijual dengan bebas. Namun sebagian anggota Dewan Moneter tidak setuju karena hal tersebut akan mengakibatkan pengurangan jumlah valuta asing yang sebenarnya harus bertambah. Akhirnya disetujui suatu peraturan baru Bukti Pendorong Ekspor (BPE) yang mengatur bahwa Eksportir yang menerima sertifikat BPE berhak membeli valuta asing, namun apabila pengeluaran itu dapat

105

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

merangsang penerimaan valuta asing lebih banyak tentunya hal itu akan menguntungkan.

-KKabinet Ali Sastroamijoyo I. Kabinet ini merupakan kabinet yang dibangun oleh dua koalisi PNI dan partai NU serta partaipartai kecil lainnya. Sementara itu Masyumi dan PSI berada di luar pemerintahan. Dalam menjalankan program kerjanya, yang paling menonjol dari Kabinet Ali I ini adalah diselenggarakannya Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 18-25 April 1955. Dalam konferensi tersebut selain agenda utamanya adalah mendukung kemerdekaan bangsa-bangsa Asia Afrika yang masih terjajah dan Indonesia pada saat itu memiliki kepentingan untuk penuntasan masalah Irian Barat. Selain itu, program kerja Kabinet Ali Sastroamijoyo yang lainnya antara lain adalah program pengindonesiaan perekonomian dan memberi kesempatan kepada pengusaha pribumi dan pelaksanaan system perekonomian Ali Baba yaitu

kerjasama

antara

pengusaha

pribumi

dengan

pengusaha keturunan Tionghua dalam bidang prekonomian di Indonesia. Kabinet ini berakhir pada tanggal 24 Juli 1955 ditandai dengan pengembalian mandatnya kepada Presiden. Pengembalian mandat tersebut dilatarbelakangi oleh adanya penggantian KSAD (Komando Staf Angkatan Darat) yang masih berkaitan dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Kabinet

106

NATION BUILDING (1951-1998)

Ali maunya KSAD tersebut adalah orang yang anti peristiwa 17 Oktober 1952 yaitu Bambang Utoyo namun petinggi TNI menolak dengan alasan bahwa tradisi TNI pengangkatan KSAD didasarkan pada senioritas dan kecakapan.

Kabinet Ali Sastroamijoyo II. Kabinet Ali Sastroamijoyo II merupakan kabinet yang terbentuk dari hasil Pemilu 1955. Kabinet ini merupakan kabinet yang didukung oleh partai-partai pemenang pemiu 1955 kecuali PKI yang tidak ikut bergabung kedalam kabinet tersebut. Kabinet Ali Sastroamijoyo II memiliki Rencana Lima Tahun dengan agenda sebagai berikut: Perjuangan merebut Irian Barat, Pembentukan daerah-daerah otonom, Pemilihan anggota DPRD, Perbaikan nasib buruh dan pegawai, Menyehatkan keuangan Negara, Pergantian ekonomi kolonial menjadi nasional. Meskipun kabinet ini didukung oleh banyak partai pemenang pemilu 1955, namun dalam melaksanakan jalannya kabinet, Ali Sastroamijoyo menghadapi tantangan yang cukup besar dari dalam dan dari luar. Diantaranya muncul ketidakpuasan daerah-daerah yang semakin meningkat karena didukung oleh panglima militer di daerah sehingga muncul dewandewan di daerah (terutama Sumatra dan Sulawesi). Selain itu timbul pula gerakan anti Cina di masyarakat dan hubungan yang semakin memburuk antara Indonesia dan pemerintah Belanda

karena

pemerintah

Indonesia

mengingkari

persetujuan hutang-hutang Indonesia yang dibuat dalam

107

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

kesepakatan KMB. Untuk menangani meredam gnjangganjing politik, Sukarno menawarkan konsepsi Demokrasi Terpimpin. Ide Sukarno tersebut justru mendapatkan penentangan kera dari daerah terutama daerah-daerah luar Jawa.

Krisis

politik

ini

semakin

memuncak

dengan

pengunduran diri Abinet Ali Sastroamijoyo II. Sebelum mengembalikan mandatnya ke Presiden Sukarno, Ali Sastroamijoyo menandatangani dekrit yang menyatakan “Negara dalam keadaan darurat untuk semua wilayah” SOB (State of Siegel).

Kabinet Ali Wongso.

Kabinet Ali Wongso lebih dikenal dengan

Kabinet Ali 1. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi dengan tulang punggungnya adalah PNI (Mr. Ali Sastroamijoyo), PIR dan NU (KH Zainul Arifin). Mr. Ali Sastro sebagai perdana menteri sedangkan Wongsonegoro dan KH Zainul Arifin sebagai wakil perdana menteri. Kabinet ini terbentuk setelah Kabinet Wilopo demisioner pada 3 Juni 1953. Kabinet ini memiliki program-program untuuk dalam dan luar negeri. Program untuk dalam negri diantaranya menangani masalah keamanan, Pemilihan umum, kemakmuran dan keuangan, Kemakmuran negara, Perburuhan, dan perundang-undangan dan penyelesaian masalah Irian Barat. Meskipun pada masa Kabinet Ali 1 ini belum berhasil melaksanakan pemilu, namun kabinet

ini sudah mampu selangkah lebih maju, yaitu

berhasil membentuk panitia pemilihan umum pada 28

108

NATION BUILDING (1951-1998)

Oktober 1953 dengan ketua pelaksananya S. Hadikusuma. Adapun program untuk politik luar negri yaitu menjalankan politik luar negeri yang bebas aktif, merubah hubungan Indonesia-Belanda atas dasar Statuta Uni menjadi hubungan internasional biasa, mempercepat peninjauan kembali perjanjian KMB dan menghapus perjanjian yang merugikan negara. Dari sekian banyak program kerja ada tiga hal yang merupakan

keberhasilan

kabinet

ini,

yaitu

pertama,

keberhasilan mengadakan perundingan dengan Belanda untuk menghapus Uni Indonesia-Belanda. Perundingan tersebut berhasil dilaksanakan pada 29 Juli 1954 dengan wakil dari Indonesia adalah Mr. Sunaryo dan dari Belanda Yoseph Luns. Kedua, berhasil menyelengarakan Konferensi Asia-Afrika di Bandung (18 April 1955-24 April 1955) yang dihadiri oleh kepala pemerintahan dari 5 negara yaitu Indonesia (PM Mr. Ali Sastroamijoyoo, India (PM Jawaharlhal Nehru, Pakistan (PM Muhammad Ali, Brima (PM Unu) dan Srilangka (PM John Kotelawala). Konferensi Asia-Afrika tersebut menghasilkan Dasa Sila Bandung. Kabinet Ali harus demisioner pada 24 Juli 1955, namun masih harus tetap bekerja sampai Kabinet Burhanudin HArahap dilantik pada 12 Agustus

1955.

Jatuhnya

Kabinet

Ali

Wongso

ini

dilatarbelakangi oleh permasalahan angkatan darat. Hal yang menyangkut Bambang Utoyo sebagai KSAD yang baru dimana hal ini ditentang oleh Zulkifli Lubis. Pertentangan ini disebabkan karena ia menganggap bahwa jabatan ituu

109

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

harusnya diserahkan pada ia karena saat itu jabatannya adalah wakil KSAD. Zulkifli akhirnya memboikot pelantikan Bambang Utoyo pada 27 Juni 1955 sehingga pelantikan tersebut gagal dan hal inilah yang menyebabkan jatuhnya Kabinet Ali 1.

Kabinet Ampera. Setelah dibubarkannya Kabinet Dwikora pada 25 Juli 1966 oleh Presiden Sukarno maka dibentuklah Kabinet Ampera. Kabinet ini dibentuk berdasarkan Tap MPRS No. XII Tahun 1966. Presiden Sukarno menugaskan pembentukan Kabinet Ampera Kepada Letnan Jendral Soharto sebagai Pengemban TAP MPRS No. IX tahun 1966. Kabinet Ampera terdiri dari tiga unsur Pemimpin yaitu Presiden Pembantu Pimpinan yang terdiri dari lima orang Menteri Utama yang secara bersamaan merupakan Presidium dengan Letnan Jendral Soeharto, Menteri Utama Bidang Hankam, sebagai Ketua Presidium Anggota-anggota kabinet yang terdiri dari 24 orang Mentri yang masing-masing memimpin departemen di bawah koordinasi Presidium Kabinet. Dalam melaksanakan tugasnya Kabinet Ampera diatur berdasarkan Tap MPRS No. XIII Tahun 1966, yang dikenal sebagai Dwidarma. Tugas pokoknya tersebut adalah mewujudkan stabilitas politik dan stabilitas ekonomi. Tugas pokok tersebut dijabarkan kedalam empat program yang dikenal dengan istilah Catur Karya yaitu: (1) Memperbaiki peri kehidupan rakyat terutama sandang dan pangan, (2) Melaksanakan pemilihan umum dalam batas

110

NATION BUILDING (1951-1998)

waktuseperti yang dicantukan dalam ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, (3) Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif untuk kepentingan nasional sesuai dengan ketetapan MPRS No. XI/MPRS/1966, (4) Melanjutkan perjuangan anti imperialism dan kolonialisme dalam segala bentuk

manifestasinya.

Langkah

yang

diambil

untuk

mewejudkan stabilitas politik diantaranya adalah dengan melakukan penumpasan kepada PKI sampai ke daerahdaerah, pembekuan hubungan dengan RRC, membuka kembali hubungan diplomatik dengan Malaysia (11 Agustus 1966), Indonesia aktif kembali di PBB (28 September 1966) dan Indonesia mendirikan ASEAN (8 Agustus 1967) bersama dengan Negara-negara Asia Tenggara lainnya. Sedangkan untuk mewujudkan stabilitas ekonomi adalah dengan membentuk Dewan Stabilitas Nasional dan Pemberantasan korupsi.

Kabinet Burhanuddin Harahap (Masyumi) 1955-1956.

Setelah

Kabinet Ali Sasroamijoyo II menyerahkan mandatnya, maka tanggal 12 Agustus 1955 berdirilah Kabinet Burhanuddin Harahap. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi antara Masyumi (inti), PSI, dan Partai NU. Salah satu program Kabinet

Burhanuddin

Harahap

adalah

mengembalikan

kewibawaan (gezag) moral pemerintah, dalam hal ini kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat terhadap pemerintah. Program kerja Kabinet Burhanuddin Harahap

111

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

yaitu Pemilihan Umum, Desentralisasi, Masalah Inflasi, Pemberantasan Korupsi, Perjuangan Irian Barat dan Politik Kerja sama Asia-Afrika berdasarkan politik bebas aktif. Keberhasilan Kabinet Burhanuddin Harahap adalah telah berhasil melaksanakan Pemilihan Umum yang pertama kali sejak Indonesia Merdeka. Pemilu 1955 dilaksanakan dua kali, yaitu 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Konstituante. Kabinet ini

berakhir

pada

Maret

1956

seiring

dengan

diumumkannya hasil pemilihan umum pertama di Indonesia. Dengan terlaksananya Pemilu 1955, maka tugas kabinet Burhanuddin Harahap dianggap selesai dan perlu dibentuk kabinet baru hasil Pemilu 1955.

Kabinet Djuanda (Zaken Kabinet) 1957-1959. Kabinet Djuanda dibentuk pada saat kondisi bangsa Indonesia sedang dalam suasana tidak stabil. Presiden Sukarno mengumumkan bahwa Negara sedang dalam keadaan bahaya. Bahaya tersebut datang dari sejumlah partai politik yang melakukan “Politik Dagang Sapi”. Fenomena yang marak terjadi pada saat itu adalah pembentukan dewan-dewan seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatra Utara, Dewan Garuda di Sumatera Selatan dan Dewan Manguni di Sulawesi. Kabinet Djuanda dipimpin oleh Perdana Mentri Djuanda. Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Karya (Zaken Kabinet) yaitu kabinet yang dipilih berdasarkan keahlian dalam

112

NATION BUILDING (1951-1998)

bidangnya. Kabinet ini memiliki program-program yang cukup bagus dalam membangun bangsa Indonesia. Pencapaian terbesar Kabinet Djuanda bagi Indonesia adalah diadakannya Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957. Deklarasi tersebut merupakan deklarasi yang menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Sebelum Deklarasi Djuanda, wilayah NKRI mengacu pada Ordonansi Hindia Belanda yaitu Territoriale Zee Maritieme Kringen Ordonantie tahun 1939. Dalam ordonansi tersebut pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya dan setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya sejau 3 mil dari garis pantai. Hal ini berartu kapal asing akan dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut. Deklarasi Djuanda meyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip-prinsip Negara kepulauan (Archipelagic State). Dengan adanya Deklarasi Djuanda maka batas wilayah laut Indonesia adalah 12 mil diukur dari titik terluar pulau.

Kabinet Karya. Adalah nama lain dari Kabinet Djuanda. Masa bakti kabinet ini dimulai pada 9 April 1957 sampai 10 Juli 1959. Program Kabinet Djuanda dikenal dengan nama Pancakarya yaitu membentuk Dewan Nasional, normalisasi keadaan politik, pembatalan perjanjian Konferensi Meja Bundar (KMB),

perjuangan

Irian

113

Barat

dan

menggiatkan

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

pembangunan. Program pertama yang dilakukan oleh Kabinet Djuanda adalah dengan pembentukan Dewan Nasional yang menandai bermulanya Demokrasi Terpimpin di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan program yang kedua yaitu normalisasi keadaan Republik Indonesia dengan menyelesaikan konflik antar pusat dan daerah. Keadaan Negara yang semakin kacau ditambah dengan adanya usaha percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno yang disusul dengan adanya gerakan-gerakan yang bersifat anarki seperti demonstrasi dan pengambilalihan milik Belanda. Keadaan yang rumit tersebut membuat perekonomian semakin terganggu, ditambah dengan dibawanya masalah Irian Barat ke forum PBB sebagai konsekwensi pelaksanaan program kabinet. Dalam upaya mewujudkan terlaksanannya program pembebasan Irian Barat maka pemerintah Indonesia membentuk Fron Nasional Pembebasan Irian Barat (FNPIB) pada 10 Februari 1958. Meskipun demikian, sampai berakhirnya Kabinet Karya ini, perjuangan membebaskan Irian Barat belum berhasil diwujudkan. Tantangan kerja Kabinet Karya ini, ditambah bebannya dengan adanya pemberontakan PRRI-Permesta, akan tetapi pemberontakan tersebut mampu dipadamkan oleh TNI dan ini merupakan salah satu prestasi yang membanggakan bagi Kabinet Karya dalam melaksanakan tugasnya.

114

NATION BUILDING (1951-1998)

Kabinet Natsir 1950-1951. Kabinet Natsir memiliki masa bakti dari 6 September 1950-27 April 1951. Kabinet Natsir dilantik pada 7 September 1950. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet karena terdiri dari tokoh-tokoh yang memiliki keahlian dibidangnya

masing-masing

seperti

Sri

Sultan

Hamengkubuwono IX, Mr. Assaat, Ir. Djuanda, dan Soemitro Djojohadikoesoemo. Keberhasilan yang dicapai pada masa Kabinet Natsir diantaranya dalam bidang ekonomi, yaitu adanya Sumitro Plan yang mengubah ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional, dalam bidang politik yaitu masuknya

Indonesia

kedalam

PBB,

dan

berhasil

melaksanakan perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya terkait masalah Irian Barat. Dalam menjalankan pemerintahannya Kainet Natsir mengalami beberapa kendala atau permasalahan diantaranya yaitu adanya penyelewengan bantuan yang dicanankan dalam program Sumitro Plan. Penyelewengan itu dilakukan oleh pengusaha

nasional.

Bantuan

kredit

yang

diberikan

diselewengkan pengunaannya sehingga tidak mencapai sasaran. Dalam bidang politik terutama masalah Irian Barat masih mengalami jalan buntu. Dan yang terakhihr karna adanya kekacauan keamanan dalam negri yaitu terjadinya pemberontakan-pemberontakan

yang

terjadi

hamper

diseluruh wilayah Indonesia, seperti hanlnya Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Aziz, Gerakan APRA dan Gerakan RMS. Faktor lainnya yang menjadi penyebab jatuhnya Kabinet Natsir ini

115

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

yaitu terlalu seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat sehingga memicu kritikan dari partai oposisi. Adapun hal yang dianggap paling utama yang menjatuhkan Kabinet Natsir adalah kegagalan Kabinet Natsir dalam menyelesaikan masalah Irian Barat dan adanya mosi tidak percaya dari PNI terutama menyangkut pencabutan Peraaturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI beranggapan bahwa Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 tersebut terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disetujui parlemen sehingga Kabinet Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

Kabinet Pembangunan I. Merupakan kabinet pertama yang dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal juga sebagai pemerintahan Orde Baru. Kabinet Pembangunan I terbentuk pada 6 Juni 1968 berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 183/M Tahun 1968 dan dilantik pada 10 Juni 1968. Dalam upaya melaksanakan pembanguan dibidang ekonomi pemerintah Orde Baru melaksanakannya melalui Rencana Pembanguan Lima Tahun (Repelita). Bidang sasaran pembangunan dalam Repelita, antara lain bidang pangan, sandang, perbaikan prasarana, rumah rakyat, perluasan lapangan kerja dan kesejahteraan rohani. Dalam melaksanakan

pembanguan

ekonomi

Pelita

pemerintahan Orde Baru mengarahkannya ke sektor pertanian.

Latar

belakang

116

pengabilan

keputusan

ini

NATION BUILDING (1951-1998)

dikarenakan kurang lebih 55% dari produksi nasional berasal dari sektor peertanian. Selain itu latar belakang penduduk Indonesia pun menjadi salah satu pertimbangan karena 75% penduduk Indonesia pada saat itu bekerja di sektor pertanian.

Kabinet Sukiman 1951-1952.

Merupakan kabinet yang berhasil

diformulasikan oleh dua orang formatur yaitu Sidik Joyosukarto (PNI) dan DR. Sukiman (Masyumi). Setelah proses perundingan maka diumumkanlah susunan kabinet baru dibawah pimpinan Sukiman Wirjosanjoyo (Masyumi) dan Suwiryo (PNI) pada 26 April 1951. Kabinet Sukiman memiliki beberapa program kerja yaitu: merencanakan kemakmuran

nasional,

menyelesaikan

persiapan

pembentukan Dewan Konstituante, mempersiapkan pemilu dan

mempercepat

terlaksananya

otonomi

daerah,

menyiapkan Undang-Undang pengakuan serikat buruh, menjalankan politik bebas aktif dan memasukan Irian Barat ke dalam wilayah Republik Indonesia. Jatuh bangun kabinet pada masa Demokrasi Liberal merupakan pemandangan yang lumrah terjadi pada masa itu. Setiap kabinet yang terbentuk dapat dipastikan tidak akan berumur panjang. Begitupun yang dialami oleh Kabinet Sukiman. Kabinet ini mengalami kendala utama yang menjadi penyebab utama jatuhnya Kabinet Sukiman adalah adanya pertukaran nota antara Menteri Luar Negeri, Ahmad Subarjo dan Duta Besar

117

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Amerika, Marle Cochran. Nota tersebut berisi tentang kesepakatan akan adanya pemberian bantuan ekonomi dan militer dari Pemerintah Amerika Serikat kepada pemerintah Indonesia berdasarkan Mutual Security Act (MSA) atau disebut juga dengan Undang-Undang kerjasama keamanan. Adanya Nota tersebut dianggap menciderai politik luar negeri bebas aktif yang dianut oleh Indonesia. Sukiman dituduh sebagai antek Blok Barat. Dengan kasus tersebut maka DPR menggugat kebijakan Sukiman dan akhirnya Kabinet Sukiman pun jatuh dan harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.

Kabinet Wilopo (PNI) 1952-1953. Kabinet ini resmi dibentuk pada 1 April 1952 berdasarkan Keputusan Presiden nomor 85 Tahun 1952. Program kabinet ini ditunjukan pada persiapan pelaksanaan pemilihan umum untuk konstituante, DPR dan DPRD, kemakmuran, pendidikan rakyat, dan keamanan. Adapun untuk program luar negri kabinet ini memfokuskan diri pada penyelesaian masalah hubungan Indonesia – Belanda dan pengambilan Irian Barat ke Indonesia serta menjalankan politik luar negri bebas aktif demi perdamaian dunia.

Kabinet Wilopo dikenal juga dengan zaken kabinet

(kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya). Tantangan yang muncul pada masa Kabinet Wilopo diantaranya krisis ekonomi yang semakin memburuk, hal ini disebabkan kemampuan eksport Indonesia menurun

118

NATION BUILDING (1951-1998)

sedangkan kebutuhan terhadap kebutuhan impor terus meningkat. Dampak dari hal tersebut adalah terjadinya deficit kas Negara karena penerimaan negara yang berkurang terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengiimpor beras. Kondisi diperparah dengan adanya gerakan separatis dan sikap provinsialisme

yang

mengancam

keutuhan

bangsa.

Tantangan Kabinet Wilopo yang lainnya yaitu peristiwa 17 Oktober 1952, peristiwa ini muncul karena adanya upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Puncak peristiwa ini adalah saat diarahkannya moncong Meriam ke Istana Negara dengan menuntut dibubarkannya parlemen. Latar belakang peristiwa ini adalah reformasi dan reorganisasi Angkatan Perang yang dilakukan parlemen sehingga ada pemangkasan anggaran untuk TNI. Dan yang terakhir adalah adanya peristiwa Tanjung Morawa yaitu terjadinya bentrokan antara apparat kepolisisan dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli) karena sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan penguasa asing untuk kembali ke Indonesia dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Akibat peristiwa Tanjung Morawa munculah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden.

119

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Kanun Asasi, NII. Negara Islam Indonesia (NII) muncul pada saat situasi dan kondisi Republik Indonesia dalam keadaan vacuum of power. Pada 10 Februari 1948, diadakan konferensi di Cisayong yang menghasilkan keputusan untuk membentuk Majelis Islam dan mengangkat Kartosuwirjo sebagai Panglima Tinggi Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII). Pada 20 Desember 1948, dikumandangkan jihad suci melawan penjajah Belanda dengan dikeluarkan Maklumat Imam yang menyatakan bahwa situasi negara dalam keadaan perang dan diberlakukan hukum Islam dalam keadaan perang. Setelah Sembilan bulan seruan jihad suci, maka pada 7 Agustus 1949 diproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia. Pendirian NII mengacu pada Negara Madinah di zaman Rasulullah saw. Maka Negara Islam Indonesia pun membuat konstitunsinya (Kanun Asasi) yakni Bab 1 Pasal 1, menegaskan bahwa : (1) Negara Islam Indoesia adalah Negara Karunia Allah subhanahu wa ta’ala kepada bangsa Indonesia, (2) Sifat Negara itu jumhuryah (republic) dengan system

pemerintahan

federal,

(3)

Negara

menjamin

berlakunya syari’at Islam di dalam kelangan kaum muslimin. Negara memberi keleluasaan kepada pemeluk agama lainnya dalam melakukan ibadah. Selanjutnya, Pasal 2 Kanun Asasi tersebut menyebutkan bahwa, (1) Dasar dan hokum yang berlaku di Negara Islam Indonesia adalah Islam, (2) Hukum yang tertinggi adalalh Al-Qur’an dan Hadist sahih.

120

NATION BUILDING (1951-1998)

Karel Satsuit Tubun. Pahlawan Nasional dan Korban G30S. Lahir di Maluku Tenggara, 14 Oktober 1928 dan meninggal di Jakarta, 1 Oktober 1965. Ketika telah dewasa ia memutuskan untuk masuk menjadi anggota POLRI. Ia pun diterima, lalu mengikuti Pendidikan Polisi, setelah lulus, ia ditempatkan di Kesatuan Brimob Ambon dengan Pangkat Agen Polisi Kelas Dua atau sekarang Bhayangkara Dua Polisi. Ia pun ditarik ke Jakarta dan memiliki pangkat Agen Polisi Kelas Satu atau sekarang Bhayangkara Satu Polisi. Setelah Irian Barat berhasil dikembalikan, ia diberi tugas untuk mengawal kediaman Wakil Perdana Menteri, Dr. J. Leimena di Jakarta. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Karena dia adalah korban Gerakan 30 September, maka dia diangkat menjadi seorang Pahlawan Revolusi. Selain itu, pangkatnya dinaikkan menjadi Ajun Inspektur Dua Polisi. Namanya digunakan untuk sebuah Kapal Perang Republik Indonesia dari fregat kelas Ahmad Yani dengan nama KRI Karel Satsuitubun. Pemerintah melalui Keppres No.114/KOTI/1965 memutuskan K.S Tubun sebagai Pahlawan Revolusi. Selain itu namanya juga mrnjadi nama pangkalan udara yaitu Bandar Udara Karel Satsuit Tubun di Pelabuhan Ratu.

Kelompok Belajar (Kejar). Program pengenalan huruf dan angka bagi kelompok masyarakat buta huruf berusia 10-45 tahun. Tujuan dari program ini adalah agar bisa membaca serta menulis huruf dan angka latin. Tutor atau pembimbing setiap

121

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

kelompok ialah siapa saja yang berpendidikan minimal sekolah dasar. Salah satu keberhasilan program KEJAR terlihat pada semakin menurunnya angka statistik penduduk buta huruf.

Kemal Idris. Adalah salah satu pendukung Kelompok Petisi 50. Ia pernah menjabat sebagai Pangkostrad pada 1967. Letjen TNI (Purn) Ahmad Kemal Idris lahir di Singaraja, Bali, 10 Februari 1923. Karier militernya diawali dengan menjadi Seinendan pada zaman penjajahan Jepang. Lalu menjadi bagian dari Divisi Siliwangi dalam satuan militer Jawa Barat. Kemal Idris dikenal juga lewat kejadian seorang perwira muda yang mengarahkan moncong meriam tanknya ke istana presiden, pada saat kelompok perwira Angkatan Darat berkonfrontasi dengan Presiden Sukarno. Karena kejadian tersebut muncul Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditujukan kepada Letnan Jenderal Soeharto. Surat itulah yang membuat Soeharto langsung membubarkan PKI dan seluruh organisasi “mantel”nya. Pada masa kepemimpinan Presiden Soeharto pun

Kemal

Idris

bersama

Kelompok

Petisi

50-nya

“mengarahkan moncong meriamnya” kepada presiden Soeharto. Rabu, 28 Juli 2010 pukul 03.30 dinihari, Letnan Jenderal Purnawirawan Kemal Idris meninggal dunia pada usia 87 tahun. Kepergian Letnan Jenderal Kemal Idris ini menjadi kepergian terakhir yang melengkapi kepergian tiga jenderal idealis perjuangan 1966.

122

NATION BUILDING (1951-1998)

Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD).

Jabatan

ini pertama kali

dibentuk pada masa Perdana Menteri Mohammad Hatta. Salah satu program yang dijalankan adalah program Reorganisasi dan Rasionalisasi (ReRa) Tentara Nasional Indonesia. Sebagai Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Hatta menunjuk Djatikusumo sebagai KSAD berdasarkan Penetapan Presiden No. 14 Tahun 1948 pada 14 Mei 1948. Penetapan tersebut berisi tentang Peraturan Organisasi Angkatan Darat, Penetapan pejabat-pejabat Angkatan Darat yang berada di bawah Kementerian Pertahanan yang bermarkas di Yogyakarta.

Kerusuhan Mei 1998. Adalah kerusuhan yang diawali oleh peristiwa tertembaknya empat orang mahasiswa Trisakti hingga tewas pada 12 Mei 1998. Kerusuhan ini terus berlanjut dengan banyaknya toko etnis Tionghoa yang dijarah dan dibakar. Kerusuhan Mei 1998 menghancurkan pusat-pusat bisnis perkantoran, khususnya di kalangan investor keturunan Cina. Kerusuhan terjadi di beberapa kota besar seperti di Jakarta, Medan dan Surakarta.

Kerusuhan Tasikmalaya. Peristiwa yang dipicu penganiayaan Mahmud Farid seorang tokoh Pondok Pesantren Condong oleh oknum aparat Polres Tasikmalaya. Kabar burung mengenai meninggalnya Mahmud Farid karena penganiayaan oleh aparat, sontak menimbulkan kegeraman di kalangan

123

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

masyarakat muslim Tasikmalaya yang kemudian mendatangi Mapolres Tasikmalaya. Peristiwa tersebut semakin meluas dan masa yang datang semakin tidak dapat dikendalikan. Kumpulan masa kemudian melampiaskan kemarahanya dengan

melakukan

pengerusakan

kota

dengan

menghancurkan seluruh kantor milik kepolisian. Masa juga merusak dan membakar toko, bank, pabrik, show room mobil, rumah tinggal, kendaraan, dan gereja. Jumlah kerugian ditaksir mencapai Rp 85 miliar. [Nursam: kerusuhannya kapan? Harap disebutkan.

Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indoesia (KAMMI). Adalah organisasi yang menghimpun seluruh mahasiswa Islam di Indonesia. Organisasi ini didirikan pada 29 Maret 1998 saat penyelenggaraan Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK) di Malang. Forum ini membentuk sebuah lembaga alternatif bagi mahasiswa yang diberi nama Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia

(KAMMI).

Keputusan ini akhirnya tertuang tertuang dalam naskah pendirian yang disebut Deklarasi Malang. Beberapa faktor yang melatarbelakangi berdirinya KAMMI adalah (1) adanya indikasi yang mematikan potensi bangsa; (2) urgensi sebuah tuntutan informasi; (3) adanya kepentingan umat Islam untuk segera berbuat; (4) aksi demontrasi dan mimbar bebas semakin menjamur; (5) mahasiswa Islam merupakan elemen

124

NATION BUILDING (1951-1998)

sosial; (6) suara umat Islam mulai terabaikan; (8) depolitisasi kampus memandulkan peran mahasiswa.

Kirdjomulyo. Sastrawan yang lahir di Yogyakarta pada tahun 1930 dan meninggal di Yogyakarta 19 Januari 2000. Mengawali kariernya sebagai penulis sejak tahun 1950. Namanya tercatat sebagai sastrawan angkatan 1966 dalam buku Antologi Sastra Indonesia Angkatan 1966 karya H.B. Jassin. Dia dikenal melalui karya-karyanya dalam bentuk puisi, seni rupa, prosa, dan naskah drama. Kirdjomulyo dikenal sebagai seniman serba bisa. Pada 1950-an, ia dikenal sangat produktif dalam menulis puisi dan lakon. Buku puisi ciptaannya antara lain; Romansa Perjalanan I dan Lembah Batu Pualam. Karyanya berupa manuskrip yaitu Romansa Perjalanan II, Romansa Perjalanan III, Prelude, Daun Permulaan Musim, Angin di Antara Musim serta Kawan dan Karibmu. Sejumlah puisinya juga ada di dalam Antologi Sastra Indonesia Angkatan 1966 susunan H.B. Jassin. Sedangkan naskah lakon karyanya antara lain Nona Maryam, Penggali Kapur, Penggali Intan, Bui, Dia Amat Kesunyian, Tujuh Orang Tahanan, Lakilaki Jaga Malam, Senja Dengan Sepasang Kelelawar, Jauh di Rantau, dan lain-lain. Sekitar dua puluhan naskah kumpulan sajak dan naskah dramanya tersimpan di Pusat Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Jakarta. Kirdjomulyo dikenal juga sebagai seorang pelukis dan pelaku teater. Bergabung dengan Sanggar Bambu dan menciptakan hymne untuk sanggar

125

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

tersebut.

Ketrampilan

Kirdjomulyo

dalam

seni

mengantarkannya sebagai seniman paling produktif pada masanya. Kirdjomuljo juga pernah menjadi redaktur majalah kebudayaan BUDAYA dan Medan Sastera yang terbit antara 1952 sampai 1962. Kirdjomuljo juga salah satu motor penggerak kelompok latar Indonesia. Pada 1952 atas inisiatif Kirdjo berdirilah perkumpulan teater di Yogyakarta, semua seniman yang tidak punya wadah yang dikelola Usmar Ismail dan Asrul Sani dalam kelompok teater ini. Kelompok ini berkembang menjadi wadah kesenian yang cukup disegani, tater ini merupakan cikal bakal teater modern di Yogyakarta. Bersama teater ini pula drama-drama Kirdjo dipentaskan pada 1963 sampai dengan 1965.

Komando Ganyang Malaysia (Kogam). Adalah istilah yang diucapkan oleh Presiden Sukarno pada saat terjadinya konfrontasi antara Indonesia-Malaysia. Kogam tersebut dipicu oleh langkah Malaysia yang berkeinginan untuk menggabungkan beberapa wilayah bekas jajahan Inggris sehingga Sukarno menganggap bahwa itu akan menjadi gerakan penjajahan gaya baru. Dengan begitu Suekarno menginstruksikan bahwa semua rakyat Indonesia harus melawan Malaysia. Instruksi tersebut dinamakan sebagai Komando Ganyang Malaysia. Keberanian Sukarno menyuarakan untuk mengganyang Malaysia karna dilihat dari segi persenjataan maka Indonesia dianggap lebih kuat bahkan pada saat itu Indonesia

126

NATION BUILDING (1951-1998)

merupakan negara yang terkua secara militer dikawasan Asia Selatan.

Angkatan

bersenjata

Indonesia

mendapatkan

dukungan penuh dari Rusia. Selain itu Indonesai memiliki kapal selam yang cukup banyak dan juga persenjataan yang dimiliki pun bisa dikatakan cukup moderen pada masa itu.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Adalah sebuah lembaga mandiri di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya dengan fungsi melaksanakan kajian, perlindungan, penelitian, penyuluhan, pemantauan, investigasi, dan mediasi terhadap persoalan-persoalan hak asasi manusia. Komisi ini berdiri sejak 1993 berdasarkan keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asisi Manusia. Sejak 1999, keberadaan Komnas HAM didasarkan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang

juga

menetapkan

keberadaan,

tujuan,

fungsi,

keanggotaan, asas, kelengkapan serta tugas, dan wewenang Komnas HAM. Hingga hari ini Komnas HAM merupakan lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lemabga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian,

penelitian,

penyeluhun,

pemantauan,

dan

mediasi hak asasi manusia. Tujuan Komnas HAM adalah mengembangkan kondisi yang kondisuf bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, dan Piagam PBB serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia serta meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi

127

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuan berpartisipasi dalam berbagai .

Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Adalah Badan yang bertugas sebagai Pembantu Presiden, yang keanggotaannya terdiri dari pemuka-pemuka masyarakat dari berbagai golongan dan daerah-daerah termasuk mantan anggota Panita Persiapan Kemerdekaan Indonesia. KNIP dibentuk berdasarkan Pasal

IV, Aturan Peralihan, Undang-Undang

Dasar 1945, dan dilantik serta mulai bertugas sejak 29 Agustus 1945 sampai dengan Februari 1950. KNIP ini diakui sebagai cikal bakal badan legislative di Indonesia, sehingga tanggal pembentukannya diresmikan sebagai Hari Jadi Dean Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Ketua KNIP yang pertama adalah Kasman Singodimejo dam memiliki anggota sebanyak 135 orang. Dalam siding pertamanya pada 16 Oktober 1945, komite ini memperoleh kekuasaan legislative dan ikut menentukan Garis-garis Besar Haluan Negara atau GBHN.

Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Adalah organisasi pemuda yang didirikan pada 23 Juli 1973 di Jakarta. KNPI dibentuk lewat suatu deklarasi pemuda yang dihadiri sejumlah pimpinan organiasi kemahasiswaan intrakampus yang berjumlah 13 organisasi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional

128

NATION BUILDING (1951-1998)

Indonesia

(GMNI),

Perhimpunan

Mahasiswa

Katholik

Republik Indonesia, Gerakan Mahasiwa Kristen Indonesia (GMKI), Gerakan Pemuda Anshor, Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Muslimin Indonesia, Pemuda Katholik, Gerakan Angkatan Muda Kristen (GAMKI), Gerakan Pemuda Islam, Gerakan Pemuda Marhaen (GPM), dan Koordinasi PemudaMahasiswa Golongan Karya.

Konferensi Asia Afrika. Kawasan benua Asia dan Benua Afrika merupakan kawasan dunia ketiga. Kawasan ini pada masa sebelum Perang Dunia II merupakan daerah jajahan, namun setelah berakhirnya Perah Dunia II pada Agustus 1945, negara-negara di kawasan Asia dan Afrika mulai bangkit dan semakin

meningkatkan

perjuangan

mereka

untuk

memperoleh kemerdekaan. Kondisi keamanan dunia pasca berakhirnya Perang Dunia II masih belum stabil dan diperparah dengan munculnya Perang DIngin antara dua blok yang saling besebrangan ideologi, yaitu Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat, dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Perang Dingin tersebut membuat situasi dunia pada saat itu selalu diliputi oleh kecemasan dan kekhawatiran

akan

terjadinya

perang

nuklir.

Kondisi

tersebutlah yang mendorong negara-negara yang baru merdeka di kawasan Asia dan Afrika untuk menggalang persatuan dan mencari jalan keluar demi meredakan ketegangan dunia dan memelihara perdamaian. Sebelum

129

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Konferensi diselenggarakan diadakan dua kali pertemuan pendahuluan di Colombo pada 28 April 1954-2 Mei 1954 dan pertemuan selanjutkan diadakan di Bogor pada 28-31 Desember 1954. Konferensi Asia Afrika dilaksanakan di Bandung pada 18-25 April 1955. Konferensi ini berlangsung di Gedung Merdeka, Bandung. Konferensi ini dibuka secara resmi oleh Presiden Sukarno pada 18 April 1955 dan dihadiri oleh 29 negara. Negara-negara yang hadir dalam Konferensi Asia Afrika tersebut antara lain, Afganistan, Yordanis, Saudi Arabia, Burma, Kamboja, Srilangka, Jepang, Laos, Sudan, Ethiopia, Libanon, Suriah, Filipina, Liberia, Turki, Ghana, Libya, Vietnam Selatan, India, Thailand, Vietnam Utara, Indonesia, Mesir, Yaman, Irak, Nepal, Pakistan, Iran, dan RRC. Hasil konferensi Asia Afrika yang paling penting adalah telah terjadinya suatu kerjasama di antara negara-negara Asia Afrika

dan

juga

konferensi

tersebut

telah

berhasil

merumuskan sepuluh asas yang tercantum dalam Dasasila Bandung. Makna terpenting dari Dasasila Bandung tersebut adalah tercerminya penghargaan terhadap hak

asasi

manusia, kedaulatan semua bangsa, dan perdamaian dunia.

Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI). Konferensi Karyawan Pengarang Indonesia (KKPI) merupakan konferensi yang diselenggarakan di Jakarta pada 1-7 Maret 1964. Konferensi ini diselenggarakan oleh sastrawan yang beraliran demokrat untuk menandingi merajalelanya sastrawan Lekra

130

NATION BUILDING (1951-1998)

dalam bidang sosial politik. Dalam konferensi ini dihadiri oleh 540 sastrawan dan budayawan seluruh Indonesia. Dalam konferensi terebut dihasilkan Ikrar Pengarang Indonesia. Isi dari Ikrar Pengarang Indonesia adalah sebagai berikut: (1) Kami pengarang Indonesia dengan tegas dan menyeluruh mengintegrasikan diri dengan Revolusi Indonesia, (2) Kami pengarang Indonesia bertekad untuk terus menerus berjuang beserta seluruh rakyat untuk mencapai tujuan Revolusi Indonesia

berlandaskan

Pancasila

dan

berhaluan

Manipol/USDEK, (3) Kami pengarang Indonesia taat ke garis Pemimpin Besar Revolusi Indonesia, Bung Karno, (4) Sesuai dengan itu, kami pengarang Indonesia akan terus menerus mengarang dan mencipta untuk menyumbangkan pikiranpikiran, kreasi-kreasi, dan konsep-konsep baru, khususnya untuk melaksanakan Revolusi di bidang mental, (5) Sesuai dengan itu pula, kami pengarang Indonesia akan terus menerus berjuang menentang imperialisme dalam segala bentuknya terutama di bidang kebudayaan dan membantu usaha

melindungi

serta

menjamin

berkembangnya

Kebudayaan Nasional yang kreatif.

Konferensi Meja Bundar (KMB). KMB diselenggarakan pada 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Konferensi ini dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar bertujuan untuk memperjuangkan kedaulatan penuh atas Indonesia yang sebelumnya sangat ditentang pihak Belanda.

131

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Delegasi yang dikirimkan oleh Indonesia terdiri dari Mohammad Hatta (Ketua). Moh. Roem, Supomo, Leitnena, Ali Sastroamidjojo, Djuanda, Sukiman, Suyono Hadinoto, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, Mr. Abdul Karim Pringgodigdo, Kolonel T. B. Simatupang dan Muwardi. Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II dari Pontianak. Adapun hasil dari Konferensi Meja Bundar tersebut sebagai berikut: (1) Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara yang merdeka dan berdaulat, (2) Status Keresidenan Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun, sesudah pengakuan kedaulatan, (3) Akan dibentuk Uni IndonesiaBelanda berdasarkan kerjasama suka rela dan sederajat, (4) Republik Indonesia Serikat Mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak-hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda, (5) Republik Indonesia Serikat harus membayar semua utang Belanda yang ada sekak 1942. Konferensi Meja Bundar ini ditandatangani oleh pihak Indonesia dan pihak Belanda pada 27 Desember 1949. Dengan ditandatanganinya kesepakatan tersebut maka Belanda mulai mengakui kedaulatan Indonesia. Penyerahan kedaulatan yang dilakukan dinegeri Belanda bertempat di ruang takhta Amsterdam, Ratu Juliana, Perdana Menteri Dr. Willem Drees, Menteri Sebrang Lautan A.M.J.A. Sasseu, dan Drs. Moh. Hatta melakukan penandatangan akta penyerahan kedaulatan. Pada saat yang sama di Jakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Wakil Tinggi MAshkota Belanda,

132

NATION BUILDING (1951-1998)

A.H.S. Lovink dalam suatu upacara di Istana Merdeka menandatangani naskah penyerahan kedaulatan. Dengan adanya penyerahan kedaulatan ini, maka secara formal Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kekuasaan negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda, kecuali Irian Barat yang rencananya baru akan diserahkan setahun kemudian.

Kongres Bahasa Indonesia di Medan (28 Oktober–2 November 1954). Adalah Kongres Bahasa Indonesia kedua. Kongres ini dilaksanakan

bertepatan

dengan

peringatan

Sumpah

Pemuda. Medan dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan Kongres Bahasa Indonesia ini bukan karena sarana dan prasarana Medan lebih mumpuni sebagai penyelenggara namun

karena

alasan

pengunaan

Bahasa

sehari-hari

masyarakat Kota Medan itu identik dengan Bahasa Indonesia. Dilek yang digunakan

oleh masyarakat Kota Medan

menggunakan dialek dan ejaan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat di dalam tata Bahasa Indonesia itu sendiri. Peserta Kongres Bahasa Indonesia yang pertama itu ialah tokoh-tokoh Bahasa Indonesia, para sastrawan, para budayawan, dan tokoh-tokoh masyarakat. Diantara tokoh Bahasa dan sastrawan yang hadir dalam konres tersebut ialah Muhammad Yamin. Pada saat itu Muhammad Yamin menjabat

sebagai

Menteri

133

Pendidikan,

Pengajaran,

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Kebudayaan (PP dan K) pada masa Kabinet Ali I dan Kabinet Ali II. Keputusan yang dihasilkan dari kongres Bahasa Indonesia ialah saran agar bentuk badan yang kompeten yang bertugas

untuk

menyempurnakan

Bahasa

Indonesia

terutama yang bersangkutan dengan ejaan. Kongres ini juga memberikan perhatian pada penggunaan Bahasa dalam undang-undang

dan

administrasi.

Kongres

ini

pula

menyarankan supaya bangsa Indonesia mampu menggali potensi Bahasa daerah untuk bisa menjadi Bahasa Nasional.

Kongres Wanita Indonesia (KOWANI). Adalah organisasi wanita bersifat ferderatif yang didirikan sejak diadakannnya Kongres Perempuan Indonesia pada 22 Desember 1928. Kegiatan KOWANI meliputi kegiatanpolitik, ekonomi, sosial, budaya bahkan hubungan antar bangsa. Pada masa awal berdirinya, kegiatan politik KOWANI dimulai dengan penyelenggaraan simposium yang berusaha untuk menilai kembali seberapa jauh peran serta yang dapat dilakukan oleh Pergerakan Wanita Indonesia (PWI).

Konsepsi Presiden 1957. Merupakan cikal bakal dari Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Konsepsi ini merupakan kritikan pedas Sukarno terhadap Demokrasi Liberal yang selalu dihiasi dengan jatuh bangun kabinet. Kondisi tersebut dianggap membawa akibat yang tidak menguntungkan bagi stabilitas politik di Indonesia. Berbagai konflik yang muncul baik yang ideologis ataupun

134

NATION BUILDING (1951-1998)

konflik kedaerahan sampai kepentingan antara partai politik. Latar belakang itulah yang mendorong Sukarno untuk merumuskan Konsepsi Presiden yang diumumkan pada 21 Februari 1957. Adapun isi dari konsepsi presiden tersebut yaitu: (1) Penerapann sistem Demokrasi Parlementer secara Barat tidak cocok dengan kepribadian Indonesia, sehingga system tersebut harus diganti dengan Demokrasi Terpimpin, (2) Membentuk Kabinet Gotong Royong yang beranggotakan semua partai politik atau dikenal dengan istilah kabinet berkaki empat (Masyumi, PNI, NU dan PKI), (3) Segera dibentuk Dewan Nasional.

Konstitusi RIS. Konstitusi Republik Indonesia Serikat diberlakukan setelah penandatanganan pengakuan kedaulatan tanggal 29 Desember 1949. Republik Indonesia Serikat yang dibentuk pasca kesepakatan Konferensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Dalam konferensi tersebut Belanda akhirnya bersedia mengakui kedaulatan Indonesia meski pun dengan syarat bahwa Negara Indonesia tidak boleh berbentuk negara kesatuan, namun harus berbentuk negara serikat.

Konvensi Hukum Laut PBB. Adalah suatu konferensi yang membahas mengenai

hukum

internasional

tentang

hukum

laut.

Konferensi ini berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB pada 21

Februari

1958.

Resolusi

Majelis

Umum

diambil

berdasarakan International Law Commision yang menyarakan

135

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

perlunya diadakan suatu konferensi internasional yang membahas tentang hukum laut. Bagi Indonesia konferensi ini merupaan sebuah perjuangan untuk memperjuangkan konsepsi Negara Kepulauan. Dalam konferensi yang pertama Delegasi Indonesia diketuai oleh Subardjo. Hal yang diperjuangkan oleh Mr. Subardjo adalah konsepsi negara kepulauan supaya mendapatkan pengakuan internasional. Konsepsi negara kepulaun khiususnya Indonesia pada ssat itu tidak mendapatkan respon yang positif, khususnya negaranegara besar seperti Amerika Serikat yang didukung oleh negara-negara maritim lainnya. Dalam Konferensi Hukum Laut PBB yang pertama, belum ada kesepakatan mengenai lebar laut territorial seperti yang diperjuangkan Indonesia melalui Deklarasi Juanda, tetapi konferensi ini telah menghasilkan empat buah konvensi, yaitu : (1) Konvensi Mengenai Laut Teritorial dan Jalur Tambahan (Convention On The Teritorrial Sea And Contiguous Zone), (2) Konvensi Mengenai Laut Lepas atau Laut Bebas (Convention on The High Seas), (3) Konvensi Mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati di Laut Lepas (Convention on Fishing and Conservation of Living Resources of The High Seas), (4) Konvensi Tentang Landas Kontinen (Convention on The Continental Shelf). Keempat konvensi tersebut sudah diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1961, akan tetapi Indonesia melakukan reservasi pada konvensi tentang laut

136

NATION BUILDING (1951-1998)

teritorial dan jalur tambahan karena perjuanagn Indonesia tentang negara kepulauan belum mendapat pengakuan internasional.

Penentuan lebar laut teriteorial di negara-

negara kepulauan masih terdapat perbedaan pendapat, dengan demikian diperlukan konferensi penentuan hukum internasional berikutnya yang khusus membahas laut territorial.

Maka

dengan

demikian

diselenggarakanlah

konferensi lanjutan pada tahun 1960 di Jenewa (UNCLOS II).

Koperasi Unit Desa (KUD)/ Badan Usaha Unit Desa (BUUD). Koprasi Unit Desa (KUD) awal pembentukannya diawali oleh Koperta (Koperasi Pertanian) dan BUUD (Badan Usaha Unit Desa). Pada awalnya pemerintah memprakarsai pembentukan Koperta pada tahun 1963 khususnya dikalangan petanni. Tujuan utama dari Koperta adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan makanan pokok terutama Padi. Pada tahun 1966-1967 mulai dikembangkan BUUD (Badan Usaha Unit Desa). BUUD merupakan penggabungan antara Koperasi Pertanian dan Koperasi Desa yang ada dalam satu unit desa. Tugas utama BUUD adalah untuk membantu para petani produsen

dalam

mengatasi

masalah

proses

industry

(termasuk kredit dan keentuan bagi hasil), penyediaan sarana produksi, serta pengolahan dan pemasaran hasil produksi. Dalam rangka tugas inilah BUUD melakukan pembelian gabah, menggiling, dan menyetorkan beras ke Dolog, dan

137

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

juga sebagai penyalur pupukk. Konsep pengembangan koperasi di pedesaan ini disatukan menjadi BUUD atau KUD.

Korp Pegarawai Republik Indonesia (KORPRI). Adalah organisasi pegawai negeri yang dibentuk pada 29 November 1971 sebagai satu-satunya wadah untuk menghimpun dan membina pegawai negeri sipil Republik Indonesia di luar kedinasan. Tujuan KORPRI antara lain, (1) ikut memelihara dan memantapkan stabilitas politik dan sosial yang dinamis dalam negara Republik Indonesia, (2) memelihara dan meningkatkan mutu para anggota dalam menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan maupun tugas-tugas pembangunan; dan (3) membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerjasama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, memupuk rasa tanggung jawab dan daya cipta yang dinamis, serta mengembangkan rasa kesetiaan terhadap negara dan pemerintah.

Krisis Moneter 1998. Adalah krisis ekonomi regional yang disebabkan oleh depresi mata uang terhadap dollar Amerika. Krisis ini dimulai pada pertengahan 1997 ketika perekonomian negaranegara ASEAN terpuruk. Krisis ini membawa dampak besar bagi negara-negara ASEAN, tak terkecuali Indonesia. Krisis ekonomi yang diikuti oleh krisis politik dan sosial ini, menyebabkan kerusakan yang cukup signifikan terhadap

138

NATION BUILDING (1951-1998)

sendi-sendi perekonomian nasional. Krisis moneter 1998 bukan merupakan krisis pertama Indonesia, akan tetapi krisis ini merupakan krisis yang tergolong paras dan berdampak pada sisi kehidupan yang lainnya. Dari sekian banyak negaranegara ASEAN, Indonesia lah yang mendapatkan dampak paling besar karena Indonesia sangat tergantung dengan dollar Amerika baik dari sisi impor maupun sektor lainnya. Dari peristiwa tersebut dapat disimppulkan bahwa Indonesia memiliki

permasalahan

yang

cukup

besar

dalam

perekonomian makronya, hal tersebut terbukti dengan hantaman krisis monoter 1998 Indonesia mengalami inflasi dan terjadi peningkatan angka pengangguran yang cukup tinggi.

Kuntowijoyo. Sejarawan, sastrawan, dan budayawan Indonesia. Kuntowijoyo lahir di Desa Surobayan, Sanden, Bantul, Yogyakarta. Sejak berusia satu tahun, ia dibesarkan oleh neneknya di Desa Ngawonggo, Klaten. Pendidikan dasar hingga menengah ditempuh di Klaten. Selanjutnya ia masuk perguruan tinggi di Fakultas Sastra jurusan Sejarah pada 1962-1969, kemudian

memperoleh gelar master dari

Universitas Connecticut pada 1974, dan gelar doktor ilmu sejarah di Universitas Columbia pada 1980. Sebagai sastrawan dan budayawan, Kuntowijoyo banyak memperoleh penghargaan pemenang sayembara Majalah Sastra pada 1969, sayembara penulisan lakon Dewan Kesenian Jakarta,

139

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

pemenang Internasional

Sayembara Daerah

Roman Khusus

Panitia Ibu

kota

Tahun Jakarta,

Buku dan

sebagainya.

-LLandreform. Berasal dari Bahasa Inggris yaitu “land” yang artinya tanah sedangkan “reform” artinya perombakan atau perubahan. Sedangkan dalam arti sempit landreform adalah penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Hal ini merupakan bagian pokok dalam konsep reformasi agrarian (agrarian reform). Di Indonesia prinsip dan landasan landreform beralasan Prinsip Hak Menguasai dari Negara. Landasan ideal nya adalah Pancasila karena pancasila adalah ideology, cara pandang bangsa dan rakyat Indonesia. Landasan konstitusionalnya terdapat dalam pasal 33 ayat 3 UUD 1945.Atas dasar ketentuan UUPA diterbitkan peraturan perundangan landreform yang bertujuan untuk mengadakan penataan penguasaan tanah dan meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan untuk rakyat khususnya para ppetani kecil secara adil dan merata. Sehingga dengan demikian akan terbuka kesempatan untuk mengembangkan diri dalam mencapai kemakmuran.

L. Benny Murdani. Menteri Pertahanan dan Keamanan pada masa kepresidenan Soeharto. Ia lahir di Cepu pada 2 Oktober 1932.

140

NATION BUILDING (1951-1998)

Keterlibatan Benny Murdani dalam aktivitas militer dimulai sejak remaja ketika ia ikut dalam penyerangan terhadap markas Kempetai pada Oktober 1945. Ia menyelesaikan pendidikan militer di Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat (P3AD) dan Sekolah Pelatihan Infanteri (SPI) pada 1952. Pada 1954 Murdani diangkat sebagai Kepala Biro Pengajaran Kesatuan Komando Angkatan Darat (KKAD). Pada 1956, Murdani diangkat sebagai Komandan Kompi RPKAD. Benny Murdani terlibat dalam meredam PRRI. Ia juga terlibat dalam Pembebasan Irian Barat, Konfrontasi Indonesia Malaysia, dan Pendudukan Indonesia di Timor Timur. Pada 1983 Suharto mengangkat Murdani sebagai Panglima ABRI dan menaikkan pangkatnya menjadi Jenderal. Benny Murdani juga dianggap terlibat dalam peristiwa Tanjung Priok. Pada 1988 ia diangkat sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan. Benny Murdani meninggal pada 29 Agustus 2004.

Lafran Pane. Adalah tokoh yang memprakarsai pendirian organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) pada 15 Februari 1947. Lafran Pane lahir di Padangsidempuan 5 Februari 1922. Lafran Pane menempuh pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Islam (STI-sekarang UII). Latar belakang pendidikan agama yang kuat serta interaksi Pane dengan para dosen STI seperti Abdul Kahar Muzakkir, H.M Rasjidi, Fathurrahma Karawi, Kasman Singodimejo, dan Prawoto Mangkusasmito telah menginspirasi dirinya untuk mendirikan gerakan

141

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

mahasiswa yang hampir identik dengan Jong Islameten Bond (JIB). Lafran Pane wafat pada 24 Januari 1991. Sepanjang hidupnya, ia aktif mengabdikan diri sebagai dosen di beberapa kampus di Yogyakarta.

Lambertus Nicodemus Palar. Pahlawan Nasional, Duta Besar Indonesia di India, Jerman Timur, Uni Soviet, Kanada, dan Amerika Serikat, dan Perwakilan Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Lahir di Rurukan, Tomohon 5 Juni 1900 dan meninggal di Jakarta, 13 Februari 1981. Dianugrahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 8 November 2013. Palar masuk sekolah Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) di Tondano. Kemudian ia melanjutkan sekolah di Algemeene Middelbare School (AMS) Yogyakarta, dan tinggal bersama Sam Ratulangi. Ia sempat menjadi

anggota

organisasi

pemuda

nasionalis

Jong

Minahasa. Setelah lulus AMS tahun 1922, Palar meneruskan ke jenjang pendidikan tingginya di Technische Hoogeschool te Bandoeng namun tidak selesai karena sakit parah. Ia pernah bekerja di Koninklijke Paketvaart Maatschappij (KPM). Pada 1924, Palar memulai kembali kuliahnya di Rechtshoogeschool te Batavia (Fakultas Hukum UI). Di sana ia bergabung dengan paham sosialis-demokrat melalui seorang anggota Volksraad yaitu J. E. Stokvis, Ketua Indische Sociaal-Democratische Partij (ISDP - Partai Sosialis-Demokrat Hindia). Pada 1928, Palar pindah ke Belanda. Pada 1930, Palar menjadi anggota

142

NATION BUILDING (1951-1998)

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij (SDAP) setelah SDAP melaksanakan Kongres. Palar menjabat sebagai sekretaris Komisi Kolonial SDAP dan Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) mulai Oktober 1933. Dia juga adalah direktur Pers bureau Indonesia (Persindo) yang ditugaskan untuk mengirim artikel-artikel tentang sosial demokrasi dari Belanda ke pers di Hindia Belanda. Pada 1938, Palar kembali ke Indonesia. Pada saat pendudukan Jerman di Belanda, Palar tidak bisa bekerja untuk SDAP, dia bekerja di laboratorium Van der Waals. Dia juga bekerja sebagai guru bahasa Melayu dan sebagai gitaris orkestra keroncong. Setelah perang, Palar terpilih untuk masuk Tweede Kamer mewakili Partij van de Arbeid (PvdA), sebuah partai baru yang bermula dari SDAP. Setelah

Proklamasi

Kemerdekaan

Indonesia,

Palar

mendukung pernyataan ini dan mempromosikan hubungan dengan pemimpin-pemimpin Indonesia. Di Belanda, Palar berusaha untuk mendesak penyelesaian konflik antara Belanda dan Indonesia tanpa kekerasan, tetapi pada tanggal 20 Juli 1947 dewan perwakilan memilih untuk memulai Agresi Militer di Indonesia. Palar kemudian mengundurkan diri dari dewan perwakilan dan partai PvdA keesokan harinya. Palar bergabung

dengan

usaha

pengakuan

internasional

kemerdekaan Indonesia dengan menjadi Wakil Indonesia di PBB 1947-1953. Pada saat konflik antara Belanda dan Indonesia,

Palar

memperdebatkan

posisi

kedaulatan

Indonesia di PBB dan di Dewan Keamanan walaupun pada

143

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

saat itu dia hanya mendapat gelar "peninjau" di PBB karena Indonesia belum menjadi anggota pada saat itu. Setelah Agresi Militer II yang dikecam oleh Dewan Keamanan PBB, Perjanjian Roem Royen disetujui yang kemudian diikuti dengan

Konferensi

Meja

Bundar

dan

pengakuan

kemerdekaan Indonesia oleh Belanda pada tanggal 27 Desember 1949. Pada saat berpidato di Sidang Umum PBB sebagai Perwakilan Indonesia di PBB paling pertama, Palar berterima kasih kepada para pendukung Indonesia dan berjanji Indonesia akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota PBB. Palar tetap di PBB sampai saat dia ditunjuk sebagai Duta Besar Indonesia di India. Pada 1955, Palar diminta kembali ke Indonesia dan ikutserta dalam persiapan Konferensi Tingkat Tinggi Asia-Afrika. Setelah pelaksanaan konferensi, Palar memulai kembali tugas diplomatisnya melalui jabatan Duta Besar Indonesia untuk Jerman Timur dan Uni Soviet. Pada 1957-1962, dia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Kanada dan setelah itu kembali menjadi Duta Besar di PBB sampai tahun 1965. Palar kemudian menjadi Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat karena Indonesia mengundurkan diri dari keanggotaan PBB. Palar pensiun dari tugas diplomatisnya pada 1968. Palar kembali ke Jakarta, tetapi tetap giat melalui tugas mengajar, pekerjaan sosial, dan tugasnya sebagai penasehat Perwakilan Indonesia di PBB.

144

NATION BUILDING (1951-1998)

Landas Kontinen Indonesia. Adalah dasar laut serta tanah dibawahnya sampai batas kedalaman 200 meter, atau melebihi batas tersebut, hingga suatu batas kedalaman yang masih memungkinkan eksploitasi kekayaan mineral dan kekayaan alam lainnya. Pada 17 Februari 1969 dikeluarkan sebuah

Pengumuman

Pemerintah

tentang

Landasan

Kontinen Indonesia. Maklumat landasan kontinen ini menyatakan bahwa segala sumber mineral dan sumber kekayaan alam lainnya (termasuk organisme-organisme hidup merupakan jenis sedenter), yang terdapat pada dasar laut dan tanah di bawahnya di wilayah landasan kontinen Indonesia (yang berada di luar wilayah perairan Indonesia), merupakan miliki Indonesia serta berada di bawah jurisdiksi eksklusif Republik Indonesia. Penetapan Landasan Kontinen Indonesia tersebut kemudian diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia.

Lembaga Dakwah Kampus. Organisasi mahasiswa intra kampus yang terdapat di tiap-tiap perguruan tinggi di Indonesia. Di tiaptiap kampus LDK memilik nama yang berbeda-beda, seperti Seksi Kerohanian Islam, Forum Studi Islam, Lembaga Dakwah Kampus, Badan Kerohanian Islam, dan sebagainya. Menurut Khittahnya, LDK adalah suatu lembaga mahasiswa yang bergerak dalam bidang dakwah Islam di kampus untuk menegakkan kalimah Allah dengan jalan amar makruf nahi munkar. Gerakan ini mengkhususkan kegiatan dakwahnya

145

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dalam sebuah miniatur masyarakat kecil yang bernama masyarakat kampus. Sesuai dengan namanya, Lembaga Dakwah Kampus adalah lembaga yang begerak di bidang dakwah Islam dengan tujuan menjadikan kampus sebagai inti kekuatannya. LDK berdiri pada periode berbeda-beda dengan kondisi historis yang berbeda pula. Di antara LDK yang ada, Jamaah Salman ITB adalah LDK yang paling awal berdiri, yaitu pada 30 Mei 1964. Jamaah Solahudin UGM berdiri pada 1976 dan UKMKI Unair berdiri pada 30 Maret 1984.

Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra). Lembaga kebudayaan yang didirikan pada tanggal 17 Agustus 1950. Lekra didirikan oleh 15 orang yang menyebut dirinya sebagai peminat dan pekerja kebudayaan

mengembangkan

Jakarta.

Lekra

kebudayaan

bertujuan

nasional

yang

untuk bersifat

kerakyatan dalam rangka perjuangan pembebasan nasional melawan imperialisme. Pengurus dan anggota Lekra adalah A.S. Dharta, M.S. Ashar, Herman Arjuna, Henk Ngatung, Njoto dan Joebar Ajoeb. Lekra menganggap bahwa Revolusi Agustus 1945 untuk mencapai kemerdekaan dari penjajahan secara politis, ekonomis da kultural telah gagal. Adanya perjuangan secara diplomasi justru dianggap sebagai hambatan dan menghancurkan perjuangan kemerdekaan sebelum

1945.

Lekra

sebagai

organisasi

kebudayan,

berkembang pesat dan menjadi wadah pertemuan para intelektual dan seniman dengan latar belakang yang berbeda-

146

NATION BUILDING (1951-1998)

beda. Dalam organisasi Lekra berkumpul seniman lukis, seniman tradisonal, sastrawan dan sebagainya.

Lembaga Makanan Rakyat (LMR). Adalah lembaga yang didirikan pada 1950 untuk meningkatkan gizi penduduk

dan

menstimulasi penduduk agar mengonsumsi makanan yang sehat dengan slogan “empat sehat lima sempurna”. Selain itu, LMR juga memfokuskan peranannya dalam bidang teknologi makanan.

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi Dan Sosial (LP3ES). Adalah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada pemberdayaan

masyarakat yang

peranannya menguat pada pertengahan 1970-an. LP3ES resmi berdiri pada 19 Agustus 1971 sebagai LSM non profit. Pendirian LSM ini diprakarsai oleh para ekonom terkemuka dan kalangan intelektual Indonesia yang tergabung dalam Perhimpunan

Indonesia untuk Pembinaan Pengetahuan

Ekonomi dan Sosial. Mereka di antaranya adalah Sumitro Djojohadikusumo, Adam Malik, Selo Soemardjan, Emil Salim, Suhadi Mangkusuwondo, Koentjaraningrat, Ali Wardana, Ali Sadikin, Satrio B. Joedono, Taufik Abdullah, Soedrajat Djiwandono, M Yusuf Ronodiputro, Dorojatun Kuntjoro-Jakti, Joewono, Sudarsono, Daan Jahja, Harlan Bekti, Nono Makarim, dan beberapa nama lainnya. Nono Makarim Anwar menjabat sebagai direktur pertama LP3ES didampingi oleh

147

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

DG Wilke. LP3ES dikenal sebagai salah satu LSM terbesar di Indonesia yang memiliki pengalaman dan kompetensi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. LP3ES juga berhasil menghadirkan jaringan intelektual muslim kelas menengah yang dalam perkembangannya turut memberikan warna bagi sejarah Islam Indonesia.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Adalah istilah yang diusulkan oleh Dr. Sarino Mangunparnoto dalam seminar yang diselenggarakan Sekretariat Bina Desa (SBD) di Ungaran, Jawa Tengah pada 1978. Awalnya istilah ini dikenal dengan Lembaga Swadaya Pengambangan Masyarakat, namun kemudian istilah Lembaga Swadaya Masyarakat lebih diterima. Kemunculan berbagai kelompok, lembaga, dan organisasi yang memiliki keterlibatan dalm pembangunan di Indonesia sebelumnya pernah disebut Organisasi Non Pemerintahan (Ornop) yang merupakan terjemahan dari Non Government Organization.

Lepasnya Timor Timur. Timor Timur memisahkan diri dengan NKRI dengan serangkaian negosiasi cukup panjang.

Sudah

bertahun-tahun lamanya referendum Timor Timur dibahas di berbagai forum internasional. Dalam perjanjian Triparit yang disahkan pada 5 Mei 1999 di New York, pihak Indonesia, PBB dan Portugal sepakat untuk melaksanakan jajak pendapat guna menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Pada 30

148

NATION BUILDING (1951-1998)

Agustus 1999 dilaksanakan jajak pendapat melibatkan warga Timor Timur yang berada di dalam maupun luar negeri. Jajak pendapat ini dilaksanakan guna mengetahui keinginan rakyat Timor Timur, apakah memilih otonomi khusus atau memilih merdeka. Untuk mengampu pelaksanaan jajak pendapat ini, PBB pada 11 Juni 1999 membentuk United Nation Mission in East Timor (UNAMET) yang diketuai oleh Ian Martin. Pada 2 September 1999, secara resmi UNAMET mengumumkan hasil jajak pendapat. Hasilnya adalah 451.792 orang atau 78,5 % suara memilih merdeka atau menolak otonomi khusus, sedangkan yang menerima otonomi khusus hanya 21,5 %. Dalam Sidang Umum MPR, 19 Oktober 1999, hasil jajak pendapat tersebut diterima. Hal tersebut diatur dalam TAP MPR No V/MPR/1999 tentang Penentuan Pendapat di Timor Timur. Dengan demikian resmi Timor Timur lepas dari Indonesia dan mengganti nama menjadi Timor Leste (Timo Lorosa’e).

Liem Sioe Liong. Atau yang akrab dikenal Sudono Salim adalah seorang

pengusaha

mendapat peringkat

yang

kekayaannya

membawa

pertama sebagai orang terkaya di

Indonesia dan bahkan Asia. Pada 1969, Salim bersama Djuhar Sutanto, Ibrahim Risjad dan Sudwikatmono mendirikan dan merintis usaha bernama CV Waringin Kentjana. Salim menjabat sebagai Chairman. CV Waringin Kentjana bergerak di bidang perdagangan, ekspor kopi, lada, karet, tengkawang

149

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dan kopra, serta mengimpor gula dan beras. Tidak berhenti di sana, Sudono Salim dan rekan-rekannya terus mendirikan dan mengembangkan bisnis, seperti PT Bogasari, PT Indocement Tunggal Perkasa, PT Metropolitan Development, dan Bank Central Asia (BCA). Salim meninggal dunia di usia 95 tahun. Bisnisnya dilanjutkan oleh anaknya Anthony Salim.

Lukman Njoto. Lukman Njoto atau Nyoto adalah seorang Marxis yang pernah menjabat sebagai Menteri Negara pada masa pemerintahan Sukarno. Nyoto adalah Wakil Ketua CC PKI dan dekat dengan D.N. Aidit dan Sukarno. Nyoto merupakan tokoh PKI yang dikenal berpikiran luas. Ia juga aktif di organisasi kesenian PKI, Lekra. Sejak muda, ia dikenal sebagai politisi

ulung.

Nyoto

menikah

dengan

salah

satu

keluarga ningrat Mangkunegaran Solo yang bernama Sutarni. Tragedi kelam 1965, membuat hidup Nyoto harus berakhir secara tragis. Pada 11 Maret 1966 sepulangnya dari sidang kabinet Nyoto diculik oleh sekelompok orang yang tidak diketahui identitasnya dalam perjalanan pulang menuju rumahnya di Jl. Tirtayasa. Berhembus kabar burung bahwa Nyoto

sudah

dieksekusi

salah

satu Kepulauan

Seribu di Teluk Jakarta.

M. M. Rachmat Kartakusuma. Adalah Kepala Staf Hankam pada masa pemerintahan Orde baru yang diberi tugas untuk membenahi ABRI. Untuk memulai tugasnya, Kartakusuma memilih

150

NATION BUILDING (1951-1998)

pendekatan doktrin sebagai penjabaran TAP MPRS No. XXIV/MPR/1966. Doktrin ini terkenal dengan Doktrin Pertahanan Keamanan yang diberi nama Catur Eka, Eka Karma Doktrin Pertahanan Keamanan dan Doktrin Kekaryaan ABRI atau Dwifungsi ABRI. Gagasan doktrin tersebut lahir dari pemikiran Kartakusuma karena melihat setiap Angkatan memiliki doktrin-doktri tersendiri oleh sebab itu Kartakusuma menilai doktrin itulah yang membuat kondisi Angkatan terpecah belah dan tidak memiliki kebanggaan pada Korp ABRI.

Doktrin

tersebut

dibuat

sebagai

tuntunan

penyelenggaraan ketahanan keamanan dan kekaryaan secara terpusat, sehingga tugas pokok Angkatan dapat dikendalikan. Setelah gagasannya diterima maka Rachmat Kartakusuma membentuk tim peneliti ABRI dan menghasilkan buku berjudul Petunjuk ABRI tentang Dasar bagi Pedoman Implementasi Pancasila untuk ABRI.

-MMafia Berkeley. Sebutan bagi para ekonom Indonesia yang memiliki pengaruh besar dalam penentuan kebijakan ekonomi pada masa pemerintahan Suharto. Sebutan Mafia Berkeley digunakan

karena

para

ahli

ekonomi

ini

umumnya

mengenyam pendidikan di Universitas California, Berkeley. Tokoh yang sering disebut sebagai bagian dari anggota Mafia Berkeley

adalah

Wodjojo

151

Nitisastro,

Ali

Wardhana,

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Mohammad Sadli, dan Emil Salim. Para ekonom ini sejak awal membantu

Presiden

perekonomian

Suharto

Indonesia.

Atas

dalam sumbangan

membangun pemikiran

mereka, Indonesia mendapatkan sumbangan dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia. Mafia Berkeley mengikuti sistem perekonomian liberal sehingga pada masa krisis ekonomi 1997, kelompok ini menjadi salah satu pihak yang disalahkan.

Mahkamah Militer Luar Biasa (MAHMILUB). Mahmilub adalah lembaga yang dibentuk sebagai suatu badan peradilan khusus yang dapat memeriksa dan mengadili perkara-perkara dengan cepat. Perkara yang dimaksud adalah perkaraperkara yang erat hubungannya dengan kemanan atau pertahanan negara. Proses yang cepat maksudnya adalah adanya kewenangan Mahmilub untuk memeriksa dan mengadili perkara pertama dan terakhir sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 UU No. 16/PNPS/1963. Apabila suatu kasus sudah masuk kedalam penanganan Mahmilub maka tidak dimungkinkan akan adanya upaya hokum lainnya setelah vonis dari Mahmilub. Dengan sifatnya yang khusus maka Mahmilub hanya boleh dibentuk oleh Presiden apabila ada perkara yang dianggap membahayakan bangsa dan negara. Salah satu kasus yang pernah ditangani oleh Mahmilub adalah kasus G30S. Mahmilub merupakan lembaga peradilan yang menjadi momok bagi Partai Komunis

152

NATION BUILDING (1951-1998)

Indonesia (PKI). Setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, banyak tokoh-tokoh sentral PKI yang diadili melalui forum Mahmilub. Bahkan tak sedikit dari tokoh PKI yang divonis hokum mati di Mahmilub ini.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS). Adalah salah satu produk yang dihasilkan oleh Sukarno dalam Dekrit Presiden 1959. Untuk melaksanakan pembentukan MPRS tersebut, Presiden mengeuarkan penetapan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 yang mengatur pembentukan MPRS sebagai berikut : (1) MPRS terdiri atas Anggota DPR Gotong Royong ditambah dengan utusan-utusan dari daerah dan golongan, (2) Jumlah Angggota MPR ditetapkan oleh Presiden, (3) Yang dimaksud dengan daerah dan golongan ialah Daerah Swatantra Tingkat I dan Golongan Karya, (4) Anggota tambahan MPRS diangkat oaleh Presiden dan mengangkat sumpah menurut agamannya di hadapan Presiden atau Ketua MPRS yang dikuasakan oleh presiden, (5) MPRS mempunyai seorang Ketua dan beberapa Wakil Ketua yang diangkat oleh Presiden.

Majelis

Ulama

Indonesia

(MUI).

Adalah

organisasi

sosial

kemasyarakatan yang berperan sebagai wahana bagi para ulama, zuama dan cendikiawan muslim Indonesia dalam menyatukan gerak langkah umat Islam Indonesia dalam mewujudkan cita-cita bersama. Majelis Ulama Indonesia

153

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

(MUI) didirikan pada 26 Juli 1975 berdasarkan kesepakatan kongres yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama pada 21-27 Juli 1975. Kongres tersebut dihadiri oleh para ulama, cendikiawan muslim dan perwakilan Dinas Kerohanian Islam di bawah ABRI. Tujuan pendirian MUI adalah untuk turut serta mewujudkan masyarakat aman, damai, adil dan makmur rohaniah dan jasmaniah sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan GBHN yang diridhoi Allah SWT. MUI memiliki beberapa fungsi, diantaranya memberikan nasihat dan fatwa, memperkuat

ukhuwah

islamiyyah,

memelihara

dan

meningkatkan kerukunan antar umat beragama, mewakili umat Islam dalam konsulat antar umat beragama, dan penghubung antara ulama dan umara. Saat ini MUI hampir tersebar di setiap Provinsi, bahkan di Kota/Kabupaten.

Malapetaka Lima Belas Januari (MALARI) 1974. Adalah peristiwa demonstrasi mahasiswa dan kerusuhan sosial yang terjadi pada 15 Januari 1974. Peristiwa itu dipicu oleh kedatangan Perdana

Menteri

(PM)

Jepang

Kakuei

Tanaka

yang

rencananya akan disambut oleh para Mahasiswa dengan berdemonstrasi di Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma. Penjagaan yang ketat dari pihak aparat, maka rombongan mahasiswa tidak berhasil menerobos masuk ke pangkalan udara. Peristiwa Malari dapat dilihat dari beberapa perspektif. Ada yang memandangnya sebagai demonstrasi mahasiswa yang menentang pemodal asing, terutama

154

NATION BUILDING (1951-1998)

Jepang. Namun ada juga beberapa pengamat yang melihat bahwa peristiwa Malari itu sebagai luapan ketidaksenangan kaum intelektual terhadap Asisten Pribadi (Aspri) Presiden Soeharto seperti Ali Moertopo, Soedjono Humardani, dll dianggap memiliki kekuasaan yang besar.

Maludin

Simbolon.

kemerdekaan,

Adalah

seorang

tokoh

militer,

pejuang

dan

Menteri

Luar

Negeri

dalam

Kabinet Pemerintahan

Revolusioner

Republik

Indonesia (PRRI) yang lahir pada 13 September 1916. Dalam revolusi kemerdekaan, Maludin adalah salah satu perwira militer yang berperan penting dalam TKR hingga TNI di Sumatera. Maludin juga dikenal sebagai perwira militer yang terlibat dalam PRRI Permesta. Maludin Simbolon termasuk di antara pemimpin daerah di Sumatera dan Sulawesi yang merasa tidak puas terhadap berbagai kebijakan pemerintah pusat akhir tahun 1950-an. Antara lain tuntutan perubahan yang diinginkan ialah dalam hal peningkatan kesejahteraan prajurit, otonomi daerah yang lebih besar, serta penggantian para pejabat sipil dan militer pusat di Jakarta.

Manai Sophiaan. Lahir di Makassar pada 5 September 1915 adalah seorang politikus. Karier politiknya berawal dari seorang Jurnalis dalam harian pewarta di Sulawesi dan menjadi Pemimpin Redaksi Suluh Indonesia dan Suluh Marhaen. Setelah itu, menjadi Dewan Gementee periode 1933-1945

155

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dan menjadi anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP-KNIP) pada 1946-1950. Ia menjalani karier politik dengan bergabung dengan Partai Indonesia Raya (Parindra), kemudian berganti menjadi Partai Nasional Indonesia (PNI). Dalam PNI, ia pernah menduduki Sekteratis Jendral PNI hingga menjadi anggota parlemen. Pada saat menjadi parlemen, ia mengusulkan terhadap Re-Organisasi Angkatan Bersenjata yang akhirnya menyebabkan peristiwa 17 Oktober 1952. Puncak karier diplomatiknya adalah ketika ia menjadi Duta Besar Indonesia untuk Uni Soviet pada 1963. Kemudian pada 2003, ia meninggal.

Manifesto Kebudayaan (Manikebu). Konsep kebudayaan yang didirikan menjadi gerakan oleh sekelompok seniman dan budayawan pada 1963 sebagai pernyataan sikap mengenai pendirian, cita-cita, dan politik kebudayaan nasional. Mereka umumnya merupakan penulis yang yang memiliki hubungan dengan majalah Sastra dan sering kali terlibat perdebatan dengan Lekra. Dalam Manifesto Kebudayaan dinyatakan bahwa

kebudayaan

merupakan

perjuangan

untuk

menyempurnakan kondisi hidup manusia. Para seniman dan budayawan

penanda

tangan

Manifesto

ini

tidak

mengutamakan salah satu sektor kebudayaan di atas sektor kebudayaan lain. Oleh karena itu Setiap sektor berjuang bersama-sama untuk kebudayaan sesuai dengan kodratnya. Pelaksanaan Kebudayaan Nasional, menurut Manifesto

156

NATION BUILDING (1951-1998)

Kebudayaan,

merupakan

bentuk

perjuangan

untuk

mempertahankan dan mengembangkan martabat bangsa Indonesia

tengah

masyarakat

bangsa-bangsa

lain.

Pancasila, juga ditegaskan sebagai falsafah bagi pelaksanaan kebudayaan Nasional. Manifesto Kebudayaan dianggap sebagai tantangan terhadap Manifesto yang dikeluarkan oleh Sukarno. Pada 18 Mei 1964 Presiden Sukarno menyatakan pelarangan terhadap Manifesto Kebudayaan. Manifesto Kebudayaan dianggap menunjukkan keraguan terhadap revolusi.

Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pernyataan dan corak ideologi Demokrasi Terpimpin yang disampaikan oleh Presiden Sukarno dalam pidato politik memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1959 yang berisi tujuan dan pandangan masalah kenegaraan. Dalam pidato tersebut, Sukarno menyerukan dibangkitkannya kembali semangat revolusi, keadilan sosial, serta pelengkapan kembali lembagalembaga dan organisasi-organisasi negara demi revolusi yang berkesinambungan.

Manipol Usdek. Akronim dari Manifesto Politik Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Bangsa, yang menjadi haluan negara. Akronim ini dicetuskan oleh Presiden Sukarno. Istilah Usdek dikeluarkan pada awal 1960 Manipol Usdek

157

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

diperkenalkan di berbagai lapisan masyarakat melalui lembaga-lembaga pendidikan serta lembaga-lembaga milik pemerintah.

Maraden Panggabean. Adalah salah satu pejabat militer yang hadir di saat Supersemar. Seorang merupakan petinggi militer yang lahir di Sumatera Utara, 29 Juni 1922. Mengawali karier kemiliteran pada masa kedatangan Jepang ke Indonesia di Sumatera Utara hingga menjadi Kepala Staf Batalion Pertama Region 4 Divisi ke-10 Sumatera hingga 1949. Pada 1959, ia dipindahtugakan ke TT II/Sriwijaya sebagai Komandan Resort. Ia adalah salah satu pejabat militer yang hadir pada saat Supersemar hingga menjadi Panglima TNI-AD pada 1969 dan menjadi Menteri Pertananan dan Kemanan/Pangab periode 1974-1978. Tidak hanya karier militer, Maraden Pangabean terlibat aktif dalam dunia politik bersama Partai Golkar dan menjadi ketua Badan Eksekutif partai Golkar tahun 1974. Puncak karier politiknya adalah menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung selama1983-1988, meski sebelumnya sebagai Menko Polkan pada kabinet Pembangunan III. Pada usia 78 tahun, ia meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkumo pada 28 Mei 2000.

Marsinah. Adalah seorang karyawati PT Catur Putera Perkasa yang ikut aksi unjuk rasa pada 3 dan 4 Mei 1993 menuntut kenaikan gaji sebesar 20% dari perusahaan tempaut ia

158

NATION BUILDING (1951-1998)

bekerja. Kasus Marsinah (Mei 1993) dipicu oleh adanya himbauan dari Gubernur KDH TK I Jawa Timur yang menghimbau pengusaha supaya menaikan kesejahteraan karyawan dengan memberikan kenaikan gaji sebesar 20% dari gaji pokok. Himbauan tersebut disambut baik oleh karyawan, namun pengusaha justru malah keberatan karena akan adanya tambahan beban pengeluaran dari perusahaan. Salah satu perusahaan yang resah dengan himbauan Gubernur Jawa Timur tersebut adalah PT Catur Putera Perkasa

(PT

CPS).

Perusahaan

tersebut

tidak

mau

memberikan kenaikan gaji seperti yang dihimbau sehingga akhirnya pada 3 dan 4 Mei 1993. Setelah aksi tersebut Marsinah hilang selama 3 hari sampai akhirnya mayatnya ditemukan

pada

Mei

1993.

Kematian

Marsinah

mengundang tanda tanya besar apakah kematiannya ada aitannya dengan PT CPS atau sekedar pembunuhan biasa. Untuk memecahkan kasus ini maka pada 30 September 1993 dibentuklah Tim Terpadu Bakorstanasda Jatim untuk melakukan dan penyidikan kasus pembunuhan Marsinah. Meskipun

sudah

penyelidikannya

dibentuk tidak

tim,

transparan.

namun Kasus

proses Marsinah

memberikan pelajaran tentang bagaimana apparat hukum di Indonesia dalam menangani kasus wong cilik berhadapan dengan pemilik modal.

159

yang

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Martinus

Putuhena.

Putuhena Lahir

di Saparua, Maluku, 27

Mei 1901 dan meninggal di Jakarta, 20 September 1982 pada umur 81 tahun. Ia adalah salah satu mantan Menteri Pekerjaan Umum Indonesia pada kabinet yang diperintah oleh Presiden Sukarno.

Dimasa berkuliah di Bandung,

Putuhena mulai berkenalan dengan politik dan sangat dekat dengan Bung Karno yang merupakan teman karibnya. Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan pembentukan pemerintahan negara Indonesia, ia menjabat tiga kali jabatan Menteri Pekerjaan Umum. Selama revolusi kemerdekaan, ia bertugas sesuai dengan profesinya, dan dalam kegiatan-kegiatan politik selalu bersama dengan Dr. J. Leimena dan Mr. J. Latuharhary.

Pemerintah

dan

bangsa

Indonesia

menghargainya sebagai salah seorang Mahaputera Indonesia dan dianugerahi bintang jasa tertinggi Mahaputera Utama.

Marzuki Yatim. Seorang ulama, pejuang dan menteri Indonesia. Pernah

diangkat menjadi

Menteri

Urusan Hubungan

Pemerintah pada Kabinet Dwikora II sejak 24 Februari 1966 sampai 28 Maret 1966. Ia adalah salah satu tokoh Muhammadiyah yang menjadi Ketua Majelis Hikmah Pimpinan

Pusat

Muhammadiyah.

Pada

masa

mempertahankan kemerdekaan, sering mengikuti rapatrapat

penggalangan

kekuatan

untuk

tujuan

revolusi

kemerdekaan. Selain itu ia pernah terpilih sebagai Wakil Ketui KNI (Komite Nasional Indonesia) di Sumatera barat. Pada

160

NATION BUILDING (1951-1998)

1964

menjadi

salah

satu

Kabinet

Nasakom

dari

Muhammadiyah. Sebagai tokoh Muhammadiyah, Marzuki Yatim dapat menghubungkan pemerintahan dengan alim ulama yang ada di Indonesia.

Mas Mansyur, Kiai Haji. Lahir pada 25 Juni l896 di Surabaya. Ayahnya bernama K.H. Mas Ahmad Marzuqi, seorang pemikir Islam, ahli agama yang terkenal di Jawa Timur pada masanya. Ibunya

bernama

Raudhah

dari

keluarga

Pesantren

Wonokromo. Dia juga belajar di Pesantren Sidoresmo, lalu Pondok Pesantren Demangan, Bangkalan, Madura. Beliau bergabung dalam Serikat Islam. Pada saat itu SI dipimpin oleh H.O.S. Cokroaminoto. Ia dipercaya sebagai Penasihat Pengurus Besar SI. Selain itu, Mas Mansur juga membentuk majelis diskusi bersama Abdul Wahab Hasbullah yang diberi nama Taswir al-Afkar (Cakrawala Pemikiran). Mas Mansur lalu aktif di bidang jurnalisme dengan menulis dan menerbitkan majalah ‘Suara Santri’. Selain itu, Mas Mansur juga menulis beberapa buku antara lain Hadits Nabawijah; Sjarat Sjahnja Nikah; Risalah Tauhid dan Sjirik; dan Adab alBahts

al-Munadlarah. Pada 1921, beliau masuk

Muhammadiyah. Karena kemampuannya, ia ditetapkan sebagai Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah 1937. Masa kepemimpinannya ditandai dengan disiplin organisasi yang ketat dan kebijaksanaan baru yang disebut Langkah Muhammadiyah 1938-1949. Beliau juga memprakarsai

161

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

berdirinya Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI) bersama K.H. Ahmad Dahlan dan K.H. Wahab Hasbullah yang berasal dari Nahdlatul Ulama (NU). Mas Mansur juga memprakarsai berdirinya Partai Islam Indonesia (PII) bersama Dr. Sukiman Wiryasanjaya sebagai perimbangan atas sikap non-kooperatif dari Partai Serikat Islam Indonesia (PSII). Ketika pendudukan Jepang di Indonesia, Mas Mansur termasuk dalam bagian Empat Serangkai dan ditunjuk untuk memimpin organisasi PUTERA.

Keterlibatannya

dalam

Empat

Serangkai

memaksanya pindah ke Jakarta, sehingga jabatan ketua PB Muhammadiyah diserahkan kepada Ki Bagus Hadikusumo. Mas Mansur meninggal di tahanan NICA pada tanggal 25 April 1946. Jenazahnya dimakamkan di Surabaya.

Mas

Tirtodarmo Haryono. Tirtodarmo

Letnan Jenderal TNI Anumerta Mas

Haryono lahir

Januari 1924 dan

meninggal

di Surabaya, Jawa di Lubang

Timur, 20

Buaya, Jakarta, 1

Oktober 1965 pada umur 41 tahun. Ia adalah salah satu pahlawan

revolusi Indonesia yang

terbunuh

pada

peristiwa G30S. Ia dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Ketika kemerdekaan RI diproklamirkan, ia bergabung dengan pemuda lain untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan. Ia

juga

masuk Tentara

Keamanan

Rakyat.

Awal

pengangkatannya, ia memperoleh pangkat Mayor. Selama perang kemerdekaan, ia sering dipindahtugaskan. Pertamatama ia ditempatkan di Kantor Penghubung, kemudian

162

NATION BUILDING (1951-1998)

sebagai

Sekretaris

Delegasi

dalam

perundingan

dengan Inggris dan Belanda. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Dewan Pertahanan Negara dan sebagai Wakil Tetap

pada Kementerian

Pertahanan Urusan

Gencatan

Senjata. Ketika KMB, ia menjabat Sekretaris Delegasi Militer Indonesia.

Mas Tirtodarmo Haryono. Pahlawan Revolusi, Lahir di Surabaya, Jawa Timur 20 Januari 1924 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965. Jenderal bintang tiga ini sebelumnya memperoleh pendidikan di ELS kemudian diteruskan ke HBS. Setamat dari HBS, ia sempat masuk Ika Dai Gakko (Sekolah Kedokteran masa pendudukan Jepang) di Jakarta, namun tidak sampai tamat. Ketika kemerdekaan RI diproklamirkan, ia masuk Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Awal kariernya, ia memperoleh pangkat Mayor. Ia pernah ditempatkan di Kantor Penghubung, kemudian sebagai Sekretaris Delegasi RI dalam perundingan dengan Inggris dan Belanda. Suatu kali ia juga

pernah

ditempatkan

sebagai

Sekretaris

Dewan

Pertahanan Negara dan di lain waktu sebagai Wakil Tetap pada Kementerian Pertahanan Urusan Gencatan Senjata. Dan ketika diselenggarakan Konferensi Meja Bundar (KMB), ia menjabat Sekretaris Delegasi Militer Indonesia. Pada Juli 1950 ia terpilih menjadi Atase Militer untuk Belanda. Setelah peristiwa G30S, Haryono dimakamkan dengan rekanrekannya di Taman Makam Pahlawan di Kalibata pada 5

163

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Oktober. Pada hari yang sama, atas perintah Presiden Sukarno, ia secara anumerta dipromosikan dan menjadi Pahlawan Revolusi.

Megawati Sukarnoputri. Dyah Permata Megawati Setyawati Sukarnoputri atau biasa dikenal dengan nama Megawati Sukarnoputri adalah anak kedua dari Sukarno, presiden pertama Indonesia. Mega, begitu ia biasa disapa, lahir di Yogyakarta, 23 Januari 1947.

Semasa muda, Megawati

pernah mengenyam bangku perkuliahan di Universitas Padjadjaran, Bandung serta Universitas Indonesia, meskipun tidak sampai lulus. Sewaktu menjadi mahasiswa, Mega aktif di dunia aktivis kemahasiswaan dengan bergabung dalam kepengurusan GMNI. Setelah itu, ia bergabung ke PDI. Pada 1986, kariernya terus naik dengan menjadi wakil ketua PDI Cabang Jakarta Pusat. Lalu pada 1993, dia terpilih menjadi Ketua Umum PDI. Di Medan, Kongres PDI menghasilkan putusan mengganti Megawati dengan Soerijadi sebagai Ketua Umum PDI. Puncak memanasnya suhu politik di internal PDI terjadi pada 27 Juli 1996. Peristiwa itu dikenal dengan peristiwa “Kuda Tuli”, Kerusuhan 27 Juli.

PDI terbelah

dengan kepemimpinan Mega dan Soerjadi. Pada 1998, PDI Megawati menyelenggarakan Kongres V PDI yang memilih kembali Megawati menjadi Ketua Umum DPP PDI periode 1998-2003. Pada 1999, PDI berubah nama menjadi PDI Perjuangan. Pada pemilu 1999, PDI Perjuangan berhasil

164

NATION BUILDING (1951-1998)

memenangkan pemilu. Sidang Umum 1999 memutuskan Gus Dur sebagai presiden dan Mega sebagai wakilnya. Pada 2001, MPR RI memberhentikan Gus Dur dan menggantikannya dengan Megawati. Pada pemilu 2004, Megawati kalah melawan Susilo Bambang Yudhoyono.

Merle Cochran. Horace Merle Cochran lahir di Crawfordsville, Indiana pada 6 Juli 1892 dan wafat di Houston, 20 September 1973. Ia adalah perwakilan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dalam negosiasi mengenai kemerdekaan Indonesia dan menjadi pertama utusan dengan status independen dari negara tersebut. Dalam prinsipnya dalam konteks negosiasi damai antara kedua belah pihak, Cohran mengajukan satu usulan perjanjian dalam rangka penyelesaian politik secara menyeluruh Cohran berpengalaman menjadi konsul di Paris dan Basel. Dia adalah bagian dari Komisi Jasa-jasa Baik, yang memediasi antara Belanda dan Republik Indonesia. Selama negosiasi kemerdekaan, dia lebih condong terhadap prorepubliken, namun kecondongan itu dapat juga dilihat dalam konteks munculnya anti-komunisme.

Mochtar Kusumaatmadja. Lahir di Batavia, 17 Februari 1929 hingga berusia 88 tahun. Ia adalah seorang akademisi dan diplomat Indonesia dan pernah menjabat sebagai Menteri Kehakiman dari 1974

sampai

1978

dan Menteri

Luar

Negeri dari 1978 sampai 1988. Selain itu ia adalah guru besar

165

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Fakultas

Hukum Universitas

Padjadjaran, Bandung.

Definisinya tentang hukum yang berbunyi "Hukum adalah keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk didalamnya lembaga dan proses untuk mewujudkan hukum itu kedalam kenyataan," dianggap paling relevan dalam menginterpretasikan hukum pada saat ini. Ia dikenal luas sebagai Wakil Indonesia pada Sidang PBB mengenai Hukum Laut di Jenewa dan New York ini berperan banyak dalam konsep Wawasan Nusantara, terutama dalam menetapkan batas laut teritorial, batas darat, dan batas landas kontinen Indonesia.

Mohammad Bob Hasan. Pebisnis di bidang kayu lapis di Indonesia kelahiran Semarang 1931, dan dibesar sebagai anak angkat Jenderal Gatot Subroto. Bob Hasan aktif dikenal sebagai ketua Apkindo (Asosiasi Panel Kayu Lapis Indonesia). Bob Hasan memiliki dua perusahaan dan memiliki investasi di 23 perusahaan lainnya dengan berbagai bentuk bisnis. Bob Hasan juga dikenal sebagai penggemar olahraga dan kerap kali mensponsori beragam kegiatan atletik di Indonesia. Persatuan Wartawan Indonesia sempat memilihnya sebagai Pembina Olahraga terbaik tahun 1980 dan 1984. Awal 1998 ia ditunjuk sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian. Setelah tugasnya sebagai menteri berakhir, Bob Hasan dihadapkan dengan berbagai tuntutan hukum dan dijatuhi

166

NATION BUILDING (1951-1998)

hukuman enam tahun penjara serta denda sebesar 243,7 juta dolar AS.

Mohammad Hatta. Tokoh pejuang, negarawan, ekonom, dan juga wakil

Presiden

Indonesia yang

bersama Sukarno memainkan

pertama.

peranan

penting

Ia untuk

memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda sekaligus memproklamirkannya pada 17 Agustus 1945. Lahir dengan nama Mohammad Athar dan populer sebagai Bung Hatta. Ia lahir di Fort de Kock (sekarang Bukittinggi, Sumatera Barat),

Agustus 1902.

juga

pernah

menjabat

sebagai Perdana Menteri dalam Kabinet Hatta I, Hatta II, dan RIS. Ia mundur dari jabatan wakil presiden pada tahun 1956, karena berselisih dengan Presiden Sukarno. Hatta juga dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Bandar udara internasional Tangerang Banten, Sukarno-Hatta,

menggunakan

Bandar Udara

namanya

sebagai

penghormatan terhadap jasa-jasanya. Selain diabadikan di Indonesia, nama Mohammad Hatta juga diabadikan di Belanda yaitu sebagai nama jalan di kawasan perumahan Zuiderpolder,

Haarlem

dengan

nama

Mohammed

Hattastraat. Pada 1980, ia meninggal dan dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta. Bung Hatta ditetapkan sebagai salah satu Pahlawan Nasional Indonesia pada 23 Oktober 1986 melalui Keppres nomor 081/TK/1986. Pergerakan politiknya dimulai sewaktu bersekolah di Belanda dari 1921-1932. Ia

167

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

bersekolah di Handels Hogeschool (kelak sekolah ini disebut Economische

Hogeschool,

sekarang

menjadi Universitas

Erasmus Rotterdam) dan masuk organisasi sosial Indische Vereeniging yang kemudian menjadi organisasi politik dengan adanya

pengaruh Ki

Hadjar

Dewantara,

Cipto

Mangunkusumo, dan Douwes Dekker. Pada 1923, Hatta menjadi

bendahara

dan

mengasuh

majalah Hindia

Putera yang berganti nama menjadi Indonesia Merdeka. Pada 1924,

organisasi

ini

berubah

nama

menjadi Indische

Vereeniging (Perhimpunan Indonesia; PI). Akibat kegiatan politiknya yang keras, Hatta pernah diasingkan ke Digul, ia membawa semua buku-bukunya ke tempat pengasingannya. Saat-saat mendekati Proklamasi pada 22 Juni 1945, Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) membentuk panitia kecil yang disebut Panitia Sembilan dengan tugas mengolah usul dan konsep para anggota mengenai

dasar

negara

Indonesia.

Panitia

kecil

itu

beranggotakan sembilan orang dan diketuai oleh Ir. Sukarno. Anggota lainnya Bung Hatta, Mohammad Yamin, Achmad Soebardjo, A.A.

Maramis, Abdulkahar

Muzakir, Wahid

Hasyim, H. Agus Salim, dan Abikusno Tjokrosujoso. Pada 9 Agustus 1945, Bung Hatta bersama Bung Karno dan Radjiman Wedyodiningrat diundang ke Dalat, Vietnam untuk dilantik sebagai

Ketua

Kemerdekaan

dan

Wakil

Indonesia (PPKI).

Ketua Panitia Badan

ini

Persiapan bertugas

melanjutkan hasil kerja BPUPKI dan menyiapkan pemindahan

168

NATION BUILDING (1951-1998)

kekuasaan dari pihak Jepang kepada Indonesia. Pelantikan dilakukan

secara

langsung

oleh

Panglima

Asia

Tenggara Jenderal Terauchi. Puncaknya pada 16 Agustus 1945, terjadilah Peristiwa Rengasdengklok saat Bung Karno bersama Bung Hatta diculik kemudian dibawa ke sebuah rumah milik salah seorang pimpinan PETA, Djiaw Kie Siong, di sebuah kota kecil Rengasdengklok (dekat Karawang, Jawa Barat). Pada 17 Agustus 1945, hari yang sangat ditunggutunggu oleh seluruh rakyat Indonesia dia bersama Sukarno resmi memproklamasikan kemerdekaan di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta pukul 10.00 WIB. Keesokan harinya pada 18 Agustus 1945, dia resmi dipilih sebagai Wakil Presiden RI yang pertama mendampingi Presiden Sukarno. Di akhir 1956 Hatta tidak sejalan lagi dengan Bung Karno karena dia tidak ingin memasukkan unsur komunis dalam kabinet pada waktu itu. Sebelum ia mundur, dia mendapatkan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta. Sebenarnya gelar Doctor Honoris Causa ingin diberikan pada 1951, meskipun gelar tersebut baru diberikan pada 27 November 1956. Demikian pula Universitas Indonesia pada 1951 telah menyampaikan keinginan itu tetapi Bung Hatta belum bersedia menerimanya. Dia berkata, “nanti saja kalau saya telah berusia 60

tahun.”

Pada 1978

bersama-sama

Jenderal Abdul Haris Nasution, Bung Hatta mendirikan Yayasan Lembaga Kesadaran Berkonstitusi yang bertujuan mengkritik penggunaan Pancasila dan UUD 1945 untuk

169

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

kepentingan rezim otoriter Suharto. Hatta wafat pada 14 Maret 1980 pukul

18.56

di Rumah

Sakit

Cipto

Mangunkusumo Jakarta setelah sebelas hari ia dirawat di sana. Selama hidupnya, Bung Hatta telah dirawat di rumah sakit sebanyak enam kali pada tahun 1963, 1967, 1971, 1976, 1979, dan terakhir pada 3 Maret 1980. Keesokan harinya, dia disemayamkan di kediamannya Jalan Diponegoro 57, Jakarta dan dikebumikan di TPU Tanah Kusir, Jakarta disambut dengan upacara kenegaraan yang dipimpin secara langsung oleh Wakil Presiden pada saat itu, Adam Malik. Ia ditetapkan sebagai pahlawan proklamator pada 1986 oleh pemerintahan Soeharto.

Mohammad Natsir. Lahir di Alahan Panjang, Sumatera Barat pada 17 Juli 1908 dan meninggal

di Jakarta, 6

Februari 1993 pada

umur 84 tahun. Ia adalah seorang ulama, politisi, dan pejuang kemerdekaan Indonesia sekaligus pendiri dan pemimpin partai Masyumi. Di dalam negeri, ia pernah menjabat menteri dan perdana menteri Indonesia, sedangkan di kancah internasional, ia pernah menjabat sebagai presiden Liga Muslim se-Dunia (World Muslim Congress) dan ketua Dewan Masjid se-Dunia. Natsir lahir dan dibesarkan di Solok, sebelum akhirnya pindah ke Bandung untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA dan kemudian mempelajari ilmu Islam secara luas di perguruan tinggi. Ia terjun ke dunia politik pada pertengahan 1930-an dengan bergabung di

170

NATION BUILDING (1951-1998)

partai politik berideologi Islam. Pada 5 September 1950, ia diangkat sebagai perdana menteri Indonesia kelima. Setelah mengundurkan diri dari jabatannya pada 26 April 1951 karena berselisih paham dengan Presiden Sukarno, ia semakin vokal menyuarakan pentingnya peranan Islam di Indonesia hingga membuatnya dipenjarakan oleh Sukarno. Setelah dibebaskan pada 1966, Natsir terus mengkritik pemerintah yang saat itu telah dipimpin Soeharto hingga membuatnya dicekal. Natsir banyak menulis tentang pemikiran Islam. Ia aktif menulis di majalah-majalah Islam setelah karya tulis pertamanya diterbitkan pada 1929, hingga akhir hayatnya ia telah menulis sekitar 45 buku dan ratusan karya tulis lain. Ia memandang Islam sebagai bagian tak terpisahkan dari budaya Indonesia. Ia mengaku kecewa dengan perlakuan pemerintahan Sukarno dan Soeharto terhadap Islam. Selama hidupnya, ia dianugerahi tiga gelar doktor honoris

causa,

satu

dari Lebanon dan

dua

dari Malaysia. Pada 10 November 2008, Natsir dinyatakan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Natsir dikenal sebagai menteri yang “tak punya baju bagus, jasnya bertambal. Dia dikenang sebagai menteri yang tak punya rumah dan menolak diberi hadiah mobil mewah.” Natsir banyak bergaul dengan pemikir-pemikir Islam, seperti Agus Salim. Selama pertengahan 1930-an, ia dan Salim terus bertukar pikiran tentang

hubungan

Islam

dan

negara

demi

masa

depan pemerintahan Indonesia yang dipimpin Sukarno. Pada

171

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

1938, ia bergabung dengan Partai Islam Indonesia dan diangkat sebagai pimpinan untuk cabang Bandung dari tahun 1940 sampai 1942. Ia juga bekerja sebagai Kepala Biro Pendidikan Bandung sampai tahun 1945. Selama pendudukan Jepang, ia bergabung dengan Majelis Islam A'la Indonesia (lalu berubah menjadi Majelis Syuro Muslimin Indonesia atau Masyumi), dan diangkat sebagai salah satu ketua dari 1945 sampai

ketika

Masyumi

dan Partai

Sosialis

Indonesia dibubarkan oleh Presiden Sukarno pada 1960. Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, ia menjadi anggota Komite

Nasional

Indonesia

Pusat.

Sebelum

menjadi perdana menteri, ia menjabat sebagai menteri penerangan. Pada 3 April 1950, ia mengajukan Mosi Integral Natsir dalam

sidang

pleno

parlemen. Mohammad

Hatta sebagai Wakil Presiden Indonesia yang mendorong semua pihak untuk berjuang dengan tertib, merasa terbantu dengan adanya mosi ini. Mosi ini memulihkan keutuhan bangsa

Indonesia

dalam Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia yang sebelumnya berbentuk serikat, sehingga ia diangkat menjadi perdana menteri oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1950. Ia mengundurkan diri dari jabatannya pada

April

dengan Sukarno. nasionalisme

1951 Sukarno

mengkritik

memuji sekularisasi Ataturk di

Kesultanan

karena

perselisihan

paham

yang

menganut

paham

Islam

yang

sebagai ideologi seraya

dilakukan

Utsmaniyah,

172

Mustafa

Kemal

sedangkan

Natsir

NATION BUILDING (1951-1998)

menyayangkan hancurnya Kesultanan Utsmaniyah dengan menunjukkan akibat-akibat negatif sekularisasi. Natsir juga mengkritik Sukarno bahwa

dia

kurang

memperhatikan

kesejahteraan di luar Pulau Jawa. Menurut Hatta, sebelum pengunduran diri Natsir, Sukarno selaku presiden sekaligus ketua Partai Nasionalis Indonesia (PNI) terus mendesak Manai Sophiaan serta para menteri dan anggota parlemen dari PNI untuk menjatuhkan Kabinet Natsir, dan tidak mendukung kebijakan-kebijakan yang diusulkan oleh Natsir dan Hatta. Di era Orde Baru, ia membentuk Yayasan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Ia juga mengkritikisi kebijakan pemerintah, seperti ketika ia menandatangani Petisi 50 pada 5

Mei

1980, luar

yang

negeri.

menyebabkan Natsir

45 buku atau monograf dan

telah

dilarang pergi

menulis

ratusan artikel yang

sekitar memuat

pandangannya tentang Islam. Ia aktif menulis di majalahmajalah Islam sejak karya tulis pertamanya diterbitkan pada 1929.

Karya

terawalnya

umumnya

berbahasa

Belanda dan Indonesia, yang banyak membahas tentang pemikiran Islam, budaya, hubungan antara Islam dan politik, dan peran perempuan dalam Islam.

Mohammad Noor, Pangeran. Adalah gubernur pertama Kalimantan pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Selama menjabat ia berperan dalam mengagas sistem irigasi di Kaliamantan. Selain itu M. Noor berperan dalam

173

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

mempersatukan para pejuang kemerdekaan di Kalimantan ke dalam basis perjuangan yang diberi nama

Divisi IV ALRI

Pertahanan Kaliamantan. Noor aktif sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada 1956 Noor ditujuk sebagai Menteri Pekerjaan Umum. Saat menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum banyak program yang dicanangkan oleh Noor, diantaranya, Program Waduk Riam Kanan di Kalimantan Selatan dan Program Waduk Karangkates di Jawa Timur. Pada masa pemerintahan parlementer (1950-1959) Noor menjadi anggota DPR mewakili fraksi Masyumi dan duduk dalam Kabinet yang dipimpin oleh Djuanda. Pangeran M. Noor adalah bangsawan Kalimantan kelahiran 24 Juli 1901 di Martapura, Kalimantan. Ia mengawali pendidikannya di Standard

School

pada

1911.

Kemudian

melanjutkan

pendidikannya di HIS sampai 1917. Karier pendidikannya dilanjutkan di MULO dan berhasil lulus pada 1921. Selepas tamat di MULO, Noor masuk HBS dan lulus pada 1923. Selanjutnya selama empat tahun ia studi di THS (Technische Hooge School) dan memperoleh diploma insinyur sipil pada 1927.

Mohammad Roem. Lahir di Parakan, Temanggung, 16 Mei 1908 dan meninggal di Jakarta, 24 September 1983. Adalah seorang diplomat dan salah satu pemimpin Indonesia di perang kemerdekaan

Indonesia.

Selama Sukarno presiden,

menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri, Menteri Luar

174

NATION BUILDING (1951-1998)

Negeri, dan kemudian Mendagri. Dia paling terkenal untuk mengambil

bagian

dalam

selama revolusi Indonesia.

Perjanjian

Roem-Roijen

Ayahnya adalah Dulkarnaen

Djojosasmito, dan ibunya adalah Siti Tarbijah. Dia pindah ke Pekalongan karena Parakan dilanda wabah penyakit menular seperti kolera, wabah, dan influenza. Pada 1915, ia belajar di Volksschool dan

dua

tahun

kemudian

melanjutkan

ke Hollandse Inlandsche Sekolah sampai 1924. Pada 1924, ia menerima beasiswa untuk belajar di School tot Opleiding van Indische Artsen (STOVIA) setelah menghadiri pemeriksaan pemerintah. Tiga tahun kemudian, ia menyelesaikan ujian tahap pendahuluan dan ditransfer ke Algemene Middelbare Sekolah dan lulus pada 1930. Setelah menghadiri tes masuk Kedokteran Perguruan tinggi, dan ditolak, ia berpaling ke hukum, memasuki Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta) pada 1932 dan memperoleh gelar Meester in de Rechten pada 1939. Roem memiliki segudang

pengalaman

organisasi

dan

memanfaatkan

waktunya dengan masuk dan bergiat di dalam Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII). Roem juga aktif dalam Jong Islamieten Bond (JIB)

sekaligus

Nationale

Indonesische

mantan

Menteri

dalam

organisasi

Padvinderij Muda

kepanduannya,

(Natipij). Penerangan

Menurut A.R.

Baswedan, Natipij merupakan organisasi yang pertama sekali terang-terangan

menyebut

dirinya

sebagai

organisasi

(Kepanduan) Nasional Indonesia. “Dua tahun sebelum

175

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Sumpah

Pemuda, Jong

mendirikan Nationale

Islamieten

Indonesische

Bond sudah

Padvinderij,”

kata

Baswedan. Di JIB, kemudian juga di dalam PSII, Roem akrab dengan

senior

pergerakan

Islam

seperti

H.O.S.

Tjokroaminoto, Abdul Muthalib Sangaji, dan H. Agus Salim. Ketika

kelak,

karena

perbedaan

sikap

politik

antara cooperative dan noncooperatif, Salim keluar dari PSII dan mendirikan partai politik Penjadar, Roem yang masih mahasiswa RHS dan baru berusia 28 tahun ditunjuk menjadi Ketua Centraal Comite Executif (Lajnah Tanfidziyah) Partai Penjadar. Adapun Ketua Dewan Partai Penyadar ialah Salim, Sangaji, dan lain-lain. Roem terus bersama Salim di Penjadar sampai datang zaman baru, zaman Indonesia merdeka. Di awal kemerdekaan, Roem bersama para aktivis pergerakan Islam, bersepakat untuk mendirikan partai politik Islam. Usaha-usaha untuk mendirikan partai politik Islam telah lebih dulu dikerjakan jauh sebelum ada Maklumat Wakil Presiden No. X, 5 November 1945. Tidak mengherankan jika hanya berselang dua hari sesudah keluar Maklumat X, Kongres Umat Islam Indonesia di Yogyakarta, 7-8 November 1945/1-2 Dzulhijjah 1364, mengumumkan berdirinya partai politik Islam Masyumi. Di Partai Masyumi, yang dipimpin oleh Hadratus Syaikh K.H.M. Hasjim Asj’ari (Ketua Umum Majelis Syuro), dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo (Ketua Pengurus Besar), Roem tercatat sebagai anggota. Sampai Masyumi dipaksa membubarkan diri oleh Presiden Sukarno pada

176

NATION BUILDING (1951-1998)

pertengahan 1960, Roem tetap bergiat di Masyumi. Bahkan, Ketua Umum Masyumi, Prawoto Mangkusasmito (1910-1970) mengajukan gugatan terhadap Presiden Sukarno dan meminta Pengadilan untuk membatalkan Keputusan Presiden No. 200/1960 dan Penetapan Presiden No. 7/1959, Roem ditunjuk menjadi pengacara Masyumi. Dalam perjalanan karier politiknya, Roem pernah menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Sjahrir III (2 Oktober 1946-27 Juni 1947), Pemimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Roem-Roijen pada 1949, Menteri Luar Negeri pada Kabinet Natsir (6 September 1950-20 Maret 1951), Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Wilopo (3 April 1952-30 Juli 1953), Wakil Perdana Menteri I pada Kabinet Ali Sastroamidjojo II (24 Maret 1956). Seiring dengan bubarnya Masyumi, kiprah Roem di pemerintahan pun berakhir. Bahkan di penghujung rezim Sukarno, mulai 16 Januari 1962 sampai 17 Mei 1966, tanpa alasan yang jelas, Roem dijebloskan ke penjara. Ikut ditahan, sejumlah pemimpin politik yang bersikap kritis terhadap Presiden Sukarno, seperti Sutan Sjahrir, Prawoto Mangkusasmito, M. Yunan Nasution, Soebadio Sastrosatomo, Mochtar Lubis, HAMKA, M. Natsir, Sjafruddin Prawiranegara, kasman Singodimedjo, E.Z. Muttaqin, Imron Rosjadi, dan Anak Agung Gede Agung. Roem menikah Markisah Dahlia pada tahun 1932. Mereka memiliki dua anak, laki-laki, Roemoso, lahir pada 1933 dan seorang gadis, Rumeisa, lahir pada 1939. Roem meninggal pada September 1983 dari

177

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

gangguan paru-paru, dengan meninggalkan seorang istri dan dua anak.

Mohammad Sadli. Adalah tokoh pembangungan ekonomi Orde Baru Indonesia. Ia lahir di Sumedang pada 10 Juni 1922. Ia menyelesaikan pendidikan sarjana teknik dari Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada dan meraih gelar magister dari Institut Teknologi Massachussets di Amerika Serikat pada 1956, ketertarikan di bidang ekonomi lahir pada saat menyeleseikan studi doktornya dengan melanjutkan studi ke Unversitas California, Berkeley, Amerika Serikat pada 1957, juga di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia pada 1963 dan Universitas Harvard pada 1964. Pada masa pemerintahan Sukarno bersama dengan Lembaga Penjelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI, ia menyusun laporan tentang pembelian padi pemerintah yang memberikan masukan dan saran bagi pemerintah tentang masalah beras nasional. Keterlibatan Sadli dalam pemerintahan diawali dengan menjadi anggota tim penasihat ekonomi dan menjabat Ketua Komite Penanaman Modal Asing (PMA) dan kemudian menjadi Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia dalam Kabinet Pembanguan selama 1971-1973 dan Menteri Pertambangan

Republik

Indonesia

dalam

Kabinet

Pembangunan II pada 1973 hingga 1978. Sadli wafat dia usia 86 tahun pada 8 Januari 2008.

178

NATION BUILDING (1951-1998)

Mohammad Syafa’at Mintaredja. Lahir di Bogor, Jawa Barat pada 17 Februari 1921 dan meninggal di Jakarta, 20 Oktober 1984 di usia63 tahun. Ia adalah seorang politisi dan pejabat pemerintahan yang berkiprah terutama pada masa Orde Baru.

pernah

menjabat

sebagai

Menteri

Negara

Penyelenggaraan Hubungan antara Lembaga Tinggi Negara dan Menteri Sosial pada Kabinet Pembangunan I dan II, serta Duta

Besar

Indonesia

di Turki

pada

masa

pemerintahan Presiden Suharto. Ia juga pernah menjadi pimpinan partai politik Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) dan Partai Persatuan Pembangunan serta tergabung dalam beberapa organisasi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)

dan Muhammadiyah.

Selama

hidupnya,

Mintaredja telah menulis beberapa buku. Dalam buku-buku yang ditulisnya itu tampak pandangan Mintaredja yang bersifat moderat tentang Islam.

Mohammad

Yamin.

Adalah

seorang

sastrawan,

sejarawan,

budayawan, politikus, dan ahli hukum yang telah dihormati sebagai pahlawan nasional Indonesia. Ia merupakan salah satu perintis puisi modern Indonesia dan pelopor Sumpah Pemuda sekaligus “pencipta imaji keindonesiaan” yang mempengaruhi sejarah persatuan Indonesia.

Mohammad

Yamin dilahirkan di Talawi, Sawahlunto pada 23 Agustus 1903. Ia merupakan putra dari pasangan Usman Baginda Khatib dan Siti Saadah yang masing-masing berasal dari

179

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Sawahlunto dan Padang Panjang. Ayahnya memiliki enam belas anak dari lima istri, yang hampir keseluruhannya kelak menjadi intelektual yang berpengaruh. Saudara-saudara Yamin antara lain, Muhammad Yamin seorang pendidik, Djamaluddin Adinegoro seorang wartawan terkemuka, dan Ramana Usman seorang pelopor korps diplomatik Indonesia. Selain itu sepupunya, Mohammad Amir juga merupakan tokoh

pergerakan kemerdekaan

Indonesia.

Yamin

mendapatkan pendidikan dasarnya di Hollandsch-Inlandsche School (HIS) Palembang,

kemudian

melanjutkannya

Algemeene Middelbare School (AMS) Yogyakarta. Di AMS Yogyakarta, ia mulai mempelajari sejarah purbakala dan berbagai bahasa seperti Yunani, Latin, dan Kaei.

Setelah

tamat, niat untuk melanjutkan pendidikan ke Leiden, Belanda harus diurungkan dikarenakan ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian menjalani kuliah di Rechtshoogeschool te Batavia (Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, yang kelak menjadi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan berhasil memperoleh gelar Meester in de Rechten (Sarjana Hukum) pada 1932. Mohammad Yamin memulai karier sebagai seorang

penulis

pada

dekade 1920-an .

Karya-karya

pertamanya ditulis menggunakan bahasa Melayu dalam jurnal Jong Sumatera, sebuah jurnal berbahasa Belanda pada 1920. Karya-karya terawalnya masih terikat kepada bentukbentuk bahasa Melayu Klasik. Pada 1922, Yamin muncul untuk pertama kali sebagai penyair dengan puisinya Tanah

180

NATION BUILDING (1951-1998)

Air; yang dimaksud tanah airnya yaitu

Minangkabau

di Sumatera. Tanah Air merupakan himpunan puisi modern Melayu pertama yang pernah diterbitkan. Himpunan Yamin yang

kedua, Tumpah

Darahku,

muncul

pada 28

Oktober 1928. Karya ini sangat penting dari segi sejarah, karena pada waktu itulah Yamin dan beberapa orang pejuang kebangsaan memutuskan untuk menghormati satu tanah air, satu bangsa,

dan

satu bahasa

Indonesia yang

tunggal.

Dramanya, Ken Arok dan Ken Dedes yang berdasarkan sejarah Jawa muncul juga pada tahun yang sama. Ia juga menerbitkan banyak drama, esai, novel sejarah, dan puisi. Ia juga menterjemahkan karya-karya William Shakespeare (drama Julius Caesar) dan Rabindranath Tagore. Karier politik Yamin dimulai ketika ia masih menjadi mahasiswa di Jakarta. Ketika itu ia bergabung dalam organisasi Jong Sumatranen Bond dan menyusun ikrah Sumpah Pemuda yang dibacakan pada Kongres

Pemuda

II.

Dalam

ikrar

tersebut,

menetapkan Bahasa Indonesia yang berasal dari Bahasa Melayu sebagai bahasa nasional Indonesia. Melalui organisasi Indonesia Muda Yamin mendesak supaya Bahasa Indonesia dijadikan

sebagai

alat

persatuan.

Kemudian

setelah

kemerdekaanBahasa Indonesia menjadi bahasa resmi serta bahasa utama dalam kesusasteraan Indonesia. Pada 1932, Yamin memperoleh gelar sarjana hukum. Ia kemudian bekerja dalam bidang hukum di Jakarta hingga 1942. Pada tahun yang sama, Yamin tercatat sebagai anggota Partindo.

181

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Setelah

Partindo

bubar,

bersama Adenan

Kapau

Gani dan Amir Sjarifoeddin, ia mendirikan Gerakan Rakyat Indonesia

(Gerindo). Pada

anggota Volksraad.

1939,

Semasa

ia terpilih sebagai

pendudukan Jepang (1942-

1945), Yamin bertugas pada Pusat Tenaga Rakyat (PUTERA), sebuah organisasi nasionalis yang disokong oleh pemerintah Jepang. Pada 1945, ia terpilih sebagai anggota Badan Penyelidik

Usaha

Persiapan

Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI). Dalam sidang BPUPKI, Yamin banyak memainkan perannya. Ia berpendapat agar hak asasi manusia dimasukkan ke dalam konstitusi negara. Ia juga mengusulkan agar wilayah Indonesia pasca-kemerdekaan, mencakup Sarawak, Sabah, Semenanjung Malaya, Timor Portugis, serta semua wilayah Hindia Belanda. Sukarno yang juga merupakan anggota BPUPKI menyokong ide Yamin tersebut. Setelah kemerdekaan, Sukarno menjadi Presiden Republik Indonesia pertama, dan Yamin dilantik untuk jabatan-jabatan yang penting dalam pemerintahannya. Setelah kemerdekaan, jabatan-jabatan yang pernah dipegang Yamin antara lain anggota DPR sejak

1950,

Menteri

Kehakiman

(1951-

1952), Menteri Pengajaran, Pendidikan, dan Kebudayaan (1953-1955), Menteri Urusan Sosial dan Budaya (19591960), Ketua Dewan Perancang Nasional (1962), Ketua Dewan Pengawas IKBN Antara (1961-1962), dan Menteri Penerangan (1962-1963).

182

NATION BUILDING (1951-1998)

Muchtar Lubis. Adalah tokoh sastrawan, budayawan, pelukis, seniman, dan wartawan. Sejak masa Jepang, Muchtar Lubis telah aktif di bidang kewartawanan. Saat itu ia bekerja memonitor siaran radio sekutu di luar negeri. Pasca proklamasi

kemerdekaan

Indonesia,

Muchtar

Lubis

bergabung dengan Antara. Ia menjadi tokoh yang berperan sebagai penghubung dengan wartawan asing. Ia berperan dalam mendirikan Majalah Horison bersama H.B Jasin, Taufik Islami, Arief Budiman, Goenawan Muhammad dan beberapa kawan lainnya. Pada sekitar 1949 ia bersama Hasyim Masdan mendirikan harian Indonesia Raya yang kemudian dilarang terbit oleh Rezim Orde Lama, namun setelah kejatuhan Rezim Orde Lama pada 1968 Harian Indonesia Raya kembali diizinkan terbit kembali. Muchtar pernah menjabat sebagai President Press Foundation of Asia dan menjadi anggota International Association for Culture Freedom. Muchtar Lubis terkenal dengan tulisan-tulisannya yang kritis terhadap pemerintah, terutama mengenai permasalahan korupsi. Ia pernah dikenai tahanan rumah selama sembilan tahun semasa pemerintahan Sukarno dan dibebaskan pada 1966. Selama dalam tahanan ia tidak pernah berhenti menulis, segala pemikirannya ia tuangkan dalam buku yang berjudul Catatan Subversif (1980) Muchtar Lubis dilahirkan di Padang, Sumatera Barat pada 7 Maret 1922. Dirinya banyak dikenal melalui novelnya yang berjudul Harimau Harimau dan Senja di Jakarta. Setelah tamat sekolah di HIS Sungai Penuh, ia

183

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

kemudian melanjutkan studinya di sekolah ekonomi partikelir di Kayutaman. Muchtar meninggal pada 2 Juli 2004 di rumah sakit Medistra, Jakarta dan disemayamkan di TPU Jeruk Purut, Jakarta Selatan.

Muchtar Pakpahan. Seorang pengacara dan dosen yang menjadi aktivis buruh. Muchtar Pakpahan memiliki perhatian tersendiri terhadap masalah rakyat kecil dan kelompok pekerja. Pada 1992 Muchtar Pakpahan mendirikan Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI). Organisasi buruh ini merupakan organisasi buruh independen pertama di Indonesia. Pada masa pemerintahan Suharto, Muchtar Pakpahan di kenal sebagai seorang yang kritis terhadap pemerintah. Ia beberapa kali dipenjarakan karena protesprotes yang dilakukannya. Kritik terhadap penguasa juga disampaikan melalui disertasi yang ia tulis. Karena karya akademiknya ini, Muchtar Pakpahan kembali dipenjara dengan tuduhan melakukan tindakan subversif. Ia dibebaskan setelah Presiden Suharto lengser dari kursi presiden. Pada 1999 ia bergabung menjadi anggota Governing Body ILO.

Muhammadiyah. Adalah organisasi Islam dan salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh K.H. Ahmad Dahlan. Nama organisasi diambil dari nama Nabi Muhammad SAW., yang juga berarti pengikut Nabi Muhammad SAW. Tujuan

184

NATION BUILDING (1951-1998)

awal pendirian Muhammadiyah adalah sebagai lembaga pendidikan dan pelayanan sosial. K.H. Ahmad Dahlan tergerak hatinya karena melihat keadaan umat Islam waktu itu yang beku dan penuh dengan amalan-amalan yang bersifat mistik. Ia kemudian mengajak mereka kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya berdasarkan Qur’an dan Hadist. K.H. Ahmad Dahlan mulai mengorganisir citacitanya dengan mengubah arah Shalat kepada kiblat yang sebenarnya (sebelumnya arah Shalat biasanya ke barat). Ia juga mengorganisir orang-orang di daerah Kauman untuk melakukan pekerjaan suka rela untuk memperbaiki dan membersihkan jalan-jalan dan parit-parit. Pada 1908 saat berdirinya Boedi Oetomo, Ahmad Dahlan ikut bergabung dengan menjadi komisioner. Ahmad Dahlan kemudian mendirikan sekolah dengan konsep pendidikan kolonial. Kendati tetap berangkat dari konsep Islam, sekolah yang dirintisnya di Kauman Yogyakarta menerapkan metode Barat. Sekolah tersebut dikelola dengan sistem yang terorganisir juga peralatan dan perabotannya seperti sekolah-sekolah kolonial. Pelajaran yang diberikan juga seperti laiknya sekolah pemerintah kolonial, dari bahasa Melayu, berhitung, ilmu bumi, ilmu hayat, baca tulis latin, dan tentu saja mempelajari agama

Islam.Pada

Muhammadiyah

tahun-tahun

dikenal

sebagai

awal gerakan

pendiriannya, pembaruan

pemikiran keagamaan yang sangat gigih menentang TBC (takhayul, bid’ah, dan churafat). Muhammadiyah dikenal

185

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dengan program purifikasi dan modernisasi keagamaan. Terobosan juga dilakukan Muhammadiyah pada sektorsektor lain seperti membangun perpustakaan, lembaga penerbitan buku dan majalah, rumah sakit, panti jompo, hingga rumah-rumah pondokan untuk anak-anak dari luar yang menempuh pendidikan di Yogyakarta. Saat ini jumlah anggota dan simpatisan Muhammadiyah mencapai lebih dari 20 juta orang dan mayoritas merupakan kelas menengah perkotaan. Ormas ini memiliki dua kantor pusat, di Yogyakarta dan di Jakarta. Kantor Yogyakarta merupakan kantor pertama dari Muhammadiyah karena secara historis ormas ini didirikan di kota ini dan menjadi salah satu basis terkuat dari ormas ini dari didirikan hingga sekarang. Keberadaan kantor pusat di Jakarta berkaitan dengan keberadaan ibu kota Indonesia yang terletak di kota ini.

Mulyadi Djojomartono. Adalah tokoh Muhammadiyah yang pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia pada kabinet Dwikora III periode 24 Februari 1966–25 Juli 1966. Ketika terjadi Peristiwa Utrecht, Mulyadi Djojomartono turut mengikuti rapat di istana dengan Sukarno yang memutuskan bahwa peristiwa tersebut adalah peristiwa politik yang memakan korban dua alumni HMI yaitu, Drs. Amir Hamzah dan Drs. Sudarpo.

186

NATION BUILDING (1951-1998)

-NNahdlatul Ulama (NU). Ormas Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tanggal 31 Januari 1926 di Surabaya oleh beberapa ulama seperti KH. Bisri Sansuri (Denanyar, Jombang), KH. Abdul Wahab Hasbullah (Tambakberas, Jombang), dan KH. Hasyim Asy’ari (Tebuireng, Jombang). Sejarah berdirinya NU tidak dapat dilepaskan dari beberapa faktor. Salah satu faktor itu adalah kemenangan Ibnu Sa’ud dan Wahabi di Saudi Arabia dan rencana mereka untuk melarang berbagai tradisi keagamaan, seperti tasawuf, tarekat, dan ziarah kubur, yang ketika itu berkembang di Mekah. Ketika itu umat Islam Indonesia mendapat undangan dari pemerintah Saudi untuk menghadiri Kongres Khilafah, namun tidak ada perwakilan dari kelompok tradisionalis dalam delegasi Indoensia. Karena kekecewaan itu, KH. Wahab Hasbullah, dengan restu KH. Hasyim Asy’ari mendirikan Komite Hijaz. Komite inilah yang menjadi cikal bakal NU, dan tanggal pendirian komite ini dipakai sebagai tanggal kelahiran NU. NU merupakan ormas atau perkumpulan bagi kiai-kiai pesantren yang otonom dan independen. Meskipun para kiai bergabung dalam tubuh organisasi NU, namun pengelolaan pesantren tidak dikontrol oleh NU dan menjadi kewenangan kiai yang sejak lama mengelola pesantren itu. Ada ribuan pesantren di Indonesia yang berafiliasi dengan NU, baik secara

kultural

maupun

187

secara

organisasi.

Secara

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

keorganisasian, kepengurusan NU dibagi dalam tiga lembaga, yaitu:

Syuriah

(dewan

penentu),

Tanfidziyah

(dewan

pelaksana), dan Mustasyar (dewan penasehat). Bersama berbagai ormas Islam di Indoensia, pada tahun 1937 NU bergabung dengan MIAI (Majlis Islam A’laa Indonesia) yang setelah kedatangan Jepang, organisasi ini diubah menjadi Masyumi (Majlis Syuro Muslimin Indonesia). NU terus terlibat dalam Masyumi setelah kemerdekaan ketika lembaga ini berubah menjadi partai politik. Namun berbagai konflik yang terjadi antara pimpinan NU dan Masyumi, membuat NU memutuskan untuk memisahkan diri dan membentuk partai sendiri pada 1952. Partai NU inilah yang pada Pemilu 1955 menjadi salah satu dari empat partai yang memperoleh suara terbesar. Ketika Pemerintah Orde Baru membuat kebijakan untuk melakukan fusi partai-partai Islam dalam PPP (Partai Persatuan Pembangunan), NU termasuk didalamnya. Pada Mukhtamar NU di Situbondo pada tahun 1984, organisasi ini memutuskan untuk kembali ke Khittah 1926 dengan mengembalikan peran utama NU sebagai organisasi sosial keagamaan.

Pesantren NU tersebar hampir diseluruh

provinsi di Indoensia. Provinsi dengan jumlah pesantren NU terbanyak adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Kalimantan Selatan. Jumlah anggota NU mencapai lebih dari 40 juta orang, namun hampir seluruh anggotanya terpusat di Jawa terutama Jawa Timur.

188

NATION BUILDING (1951-1998)

Nasakom. Singkatan dari Nasionalisme, Agama, dan Komunisme. Istilah ini diperkenalkan oleh Sukarno pada pertengahan 1960an sebagai sebuah konsep politik. Konsep politik ini dipraktekkan dengan menempatkan orang-orang dari partai Nasionalis (seperti PNI), partai Islam (seperti NU), dan partai Komunis (PKI) dalam berbagai posisi di pemerintahan. Nasakom mendapatkan penolakan dari berbagai pihak, baik kelompok nasionalis, Islam, juga militer, yang tidak sepakat dengan keterlibatan PKI dalam pemerintahan.

Nawaksara. Pidato pertanggungjawaban Presiden Sukarno dalam sidang MPRS pada 22 Juni 1966. Dalam bahasa Sansekerta, nawa berarti sembilan. Nama Nawaksara berkaitan dengan 9 poin penting yang ada dalam pidato tersebut. Pidato ini merupakan laporan perkembangan peristiwa politik 30 September 1965. Soekarno dalam pidato tersebut tidak sepakat dengan istilah Gerakan 30 September. Menurut Sukarno, peristiwa ini seharusnya disebut Gerakan 1 Oktober, atau disingkat Gestok, karena terjadi pada dini hari. Soekarno juga

menyatakan

tidak

bertanggung

jawab terhadap

peristiwa itu. MPRS menolak laporan Soekarno. Karena penolakan tersebut, Soekarno kemudian menyampaikan pidato Pelengkap Nawaksara, disingkat Pelnawaksara. Dalam pidato ini Soekarno kembali menyatakan diri tidak terlibat dalam pembunuhan para jenderal.

189

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Negara Indonesia Timur. Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat dengan ibukota Makassar. NIT dibentuk pada 24 Desember 1946 sebagai hasil keputusan Konferensi Denpasar yang dilakukan pada 7-24 Desember 1946. Konferensi ini merupakan kelanjutan dari Konferensi Malino yang dilakukan pada Juli 1946. Negara ini terdiri dari Sulawesi, Maluku, dan Nusa Tenggara. Pada 1950 satu persatu daerah yang termasuk dalam wilayah ini memilih melepaskan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia. Minahasa yang pertama kali menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia pada April. Sikap ini kemudian diikuti oleh daerahdaerah lain kecuali Sulawesi Selatan. Negara Indonesia Timur selanjutnya dibubarkan pada 17 Agustus 1950.

Negara Islam Indonesia (NII). Atau sering pula disebut sebagai Darul Islam adalah gerakan yang didirikan oleh Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo.

Pasca

kemerdekaan

Kartosuwiryo

tetap

berkeras memperjuangkan terwujudnya negara Islam di Indonesia.

Pada

Agustus

1949

Kartosuwiryo

memproklamirkan berdirinya Negara Islam Indonesia dengan wilayah mencakup daerah pegunungan di Jawa Barat, hingga ke Timur Bandung dan meluas hingga perbatasan Jawa Tengah. Kekuatan NII masih terasa kuat di wilayah ini hingga 1959. Pemerintah pusat terus menerus melakukan negosiasi untuk menghentikan gerakan ini. NII semakin melemah di tahun 1960-an ketika para pengikutnya semakin banyak yang

190

NATION BUILDING (1951-1998)

tertangkap. Kartosuwiryo sendiri tertangkap pada 4 Juni 1962. Ia meninggal pada bulan September, menandai akhir keberadaan NII di Jawa Barat.

Negara Pasundan. Negara bagian dari Republik Indonesia Serikat dengan Ibu Kota Bandung. Pada 1947, Bupati Garut Soeria Kartalegawa mendeklarasikan berdirinya negara Pasundan, namun tidak mendapat dukungan masyarakat. Belanda mengadakan konferensi Jawa Barat di Bandung pada 12-19 Oktober 1947, 16-20 Desember 1947, dan 23 Februari-5 Maret 1948. Pada 24 April 1948 Negara Pasundan berdiri dan Wiranatakusumah

terpilih

menjadi

Presiden.

Wiranatakusumah sendiri sebenarnya lebih mendukung Republik Indonesia. Fakta ini bukan tidak diketahui Belanda, namun

Wiranatakusumah

dipertahankan

karena

memegang dukungan sebagian besar masyarakat Pasundan. Kedudukan Negara Pasundan melemah karena persitiwa APRA dan Peristiwa Westerling. Negara ini dibubarkan pada 8 Maret 1950 dan kembali menjadi wilayah Republik Indonesia.

Negara Sumatra Timur. Negara yang dibentuk dari persekutuan kaum bangsawan dan para kepala suku yang anti terhadap republik pada 25 Desember 1947. Tengku Mansur dari Kerajaan Asahan diangkat menjadi wali negara pertama. Negara ini didukung oleh para bangsawan Melayu, Simalungun, dan Suku Karo. Negara Sumatera Timur

191

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

kemudian dibubarkan seiring dengan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Januari 1950.

Nikita Khrushchev. Atau yang memiliki nama panjang Nikita Sergeyevich Khrushchev lahir di pedesaan Kursk pada 17 April 1894. Khrushchev menggantikan Stalin memimpin Uni Soviet pada 1953. Khrushchev lalu memimpin Partai Komunis Uni Soviet sejak 1953 sampai 1964. Lalu menjadi Perdana Menteri sejak 1958 sampai 1964. Selama memimpin Uni Soviet,

Khrushchev

merumuskan

kebijakan-kebijakan

penting, antara lain, memerintahkan militer Uni Soviet untuk mengintervensi Hungaria pada 1956, hubungan yang kurang harmonis antara Cina dan Soviet yang disebabkan karena keberpihakannya yang terlalu ke Barat, menguasai luar angkasa, dan berperan penting dalam proyek pembangunan Tembok Berlin pada 1961. Karier politiknya berakhir pada 1964, ia digantikan oleh Leonid Brezhnev.

Preah Bat

Samdech Preah Norodom Sihanouk Varman, merupakan mantan Raja Kamboja. Ia dilahirkan di Phnom Penh, ia adalah putra Pangeran Norodom Suramarit dan Putri Sisowath Kossamak. Sepanjang sejarah Kamboja, Sihanouk memegang banyak jabatan sehingga Guinness Book of World Records mencatat bahwa Norodom Sihanouk sebagai ahli politik yang memegang jabatan politik paling banyak. Ini termasuk dua periode sebagai raja, satu periode sebagai presiden, dua periode sebagai perdana menteri, dan satu periode sebagai

192

NATION BUILDING (1951-1998)

kepala negara tanpa gelaran di Kamboja, termasuk pelbagai jabatan sebagai ketua dalam pelbagai pemerintahan dalam pengasingan. Dewan Mahkota melantik Sihanouk menjadi raja pada 1941. Sihanouk meninggal dunia pada usia 89 karena serangan jantung di Beijing pada 2012.

Nolly Tjokropranolo, Kolonel CPM. Adalah mantan gubernur DKI Jakarta, lahir di Temanggung, 21 Mei 1924. Mengawali karier kemiliteran dalam Pembela Tanah Air (PETA) pada masa pendudukan Jepang, dilanjutkan dengan menjadi pengawal pribadi Jendral Soedirman. Perjalanan militer tertinggi menjadi

Kepala

Kontingen

Garuda

dari

pasukan

perdamaian PBB di Kongo. Tjokropronolo mengakhiri karier militernya saat pensiun dengan pangkat Letnan Jendral pada 1977. Ditahun yang sama, Tjokropanolo terjun ke dunia politik dan menjadi Gubernur DKI Jakarta periode 1977-1982. Ia adalah pengagas upah dan kesejahteraan buruh, memerhatikan usaha-usaha kecil, dan mengalokasikan anggaran besar untuk pedagang kecil untuk dapat berdagang dengan legal. Tjokropanolo meninggal pada usia 74 tahun di Rumah Sakit Tentara Jakarta, 22 Juli 1988.

-OOei Tjoe Tat. Seorang politisi dan mantan Menteri Negara pada masa Presiden Sukarno. Ia dilahirkan di Kota Solo pada 1922. Oei

193

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Tjoe Tat mengenyam pendidikan tinggi di Universiteit van Indonesie dan lulus pada 1948. Di 1950an ia menjadi anggota Palang Merah Indonesia, Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), dan Klub Sepak Bola UMS Jakarta. Oei Tjoe Tat juga diangkat menjadi ketua Sin Ming Hui dan wakil ketua Partai Demokrat Tionghoa Indonesia. Pada tahun 1954 ia ikut membangun Baperki dan terpilih menjadi wakil ketua di pimpinan pusat. 6 tahun kemudian ia bergabung dalam Komite Eksekutif Partindo. Ia menjabat sebagai menteri [apa?] antara 19641965. Pasca peristiwa 65, Oei Tjoe Tat sempat ditangkap dan ditahan, namun kemudian dibebaskan atas campur tangan Adam Malik. Ia menulis Memoar Oei Tjoe Tat: Pembantu Presiden Soekarno pada 1995. Oei Tjoe Tat meninggal karena kanker setahun kemudian.

Oemar Dhani. Marsekal Madya Udara TNI (Purn.) Oemar Dhani lahir di Solo, Jawa Tengah, 23 Januari 1924. Ia menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Udara ke-2 yang menjabat periode 19621965. Kekuatan AURI di bawah Oemar Dhani menjadi salah satu yang terkuat di Asia. AURI yang dipimpinnya sangat loyal terhadap Presiden Sukarno. Mereka mendukung gerakan "ganyang Malaysia" yang dilancarkan pemerintah Sukarno, tetapi pihak Angkatan Darat dalam hal ini Soeharto tidak mendukung kebijakan itu dengan sepenuh hati. Untuk menghadapi Malaysia pada 3 Mei 1964, ia

membentuk

Komando Siaga. Oemar Dhani juga dianggap terlibat pada

194

NATION BUILDING (1951-1998)

peristiwa G30S, sehingga ia dipenjara selama puluhan tahun. Oemar Dhani menghembuskan napas terakhir pada pukul 13.55 WIB Jumat, 24 Juli 2009.

Operasi Trisula. Sebuah operasi pengejaran sisa-sisa anggota PKI di Blitar Jawa Timur. Pasca gagalnya gerakan 30 September 1965, banyak anggota PKI yang melarikan diri dan bersembunyi. Salah satu wilayah yang menjadi tempat persembunyian para anggota PKI adalah kabupaten Blitar. Mereka memilih sebuah desa terpencil untuk bersembunyi. Selama masa persembunyian tersebut, mereka tidak hanya membangun basis kekuatan tetapi juga mempengaruhi masyarakat dan apparat setempat. Banyak penduduk dan aparat

pemerintahan

atau

aparat

keamanan

terpengaruh dengan gerakan mereka itu.

yang

Pembentukan

basis-basis kekuatan PKI ini disebut sebagai Proyek PKI Gaya Baru. Beberapa kesaksian menyebutkan, keberadaan basis PKI di wilayah tersebut menimbulkan gangguan karena menimbulkan peningkatan tindakan kriminal terutama aksiaksi perampokan. Untuk menghancurkan basis-basis baru PKI di Blitar, TNI kemudian mengadakan Operasi Trisula. Operasi ini diklaim berhasil menangkap 850 orang anggota PKI.

Oprasi Halilintar. Adalah operasi yang bertujuan untuk memberantas penyelundupan khususnya di daerah perairan Riau dan penanggulangan pencurian kekayaan laut. Oprasi Halilintar ini

195

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

membuahkan hasil pada 16 Mei 1980 dengan tertangkapnya kapal laut berbendera Jepang. Kapal tersebut ditangkap karena telah memasuki perairan Indonesia tanpa izin. Di dalam kapal tersebut juga berhasil disita puluhan ton ikan hasil curian. Oprasi Halilintar juga berhasil menggagalkan penyelundupan barang-barang ke luar negeri. Oprasi Halilintar ini berhasil menekan angkap penyeludupan dan pencurian ikan di perairan Indonesia.

Oprasi Seroja. Oprasi keamanan dalam negeri (Opkamdagri) dalam rangka penggunaan kekuatana ABRI untuk memantapkan keamanan dan ketertiban. Oprasi Seroja adalah intruksi yang dikeluarkan

pemerintah

Indonesia

dalam

menghadapi

pergolakan di Timor Timur Portugis. Rencana operasi tersebut

disusun

oleh

Pimpinan

Hankam/ABRI

yang

kemudian diberi nama Rencana Kampanye Seroja, yang didalamnya terdapat tiga tahap, yaitu: (1) tahap Oprasi Militer sercara tertutup, (2) tahap kegiatan diplomasi, yaitu operasi

militer

tertutup,

(3)

tahap

operasi

militer

sesungguhnya. Rencana Kampanye Seroja disusun dan ditandatangani oleh Menhankam/Pangab M. Jusuf pada 21 Mei 1975. Oprasi Seroja secara resmi dimulai pada 25 Mei 1975. Operasi ini bertujuan untuk membersihkan basis Fretilin di beberapa wilayah, seperti di Atasbe, Hutalia, Fatubesi dan beberapa wilayah lainnya. Pada 6 Desembe 1975 satu kompi pasukan Kopasandha diterjunkan di Ibukota

196

NATION BUILDING (1951-1998)

Dili dalam rangka merebut dan menduduki kota. Dalam pertempuran ini banyak korban jatuh dari kedua belah pihak. Akhirnya pada 7 Desember 1975 Kota Dili dapat direbut, serta operasi militer ini juga bergerak memberikan bantuan ekonomi berupa sembilan bahan pokok kepada daerahdaerah basis Fretilin yang berhasil direbut. Selain itu pemulihan keadaan di bidang pendidikan dan keamanan juga dilakukan, agar daerah operasi berangsur kondusif.

Oprasi Trisula. Adalah Oprasi militer di Blitar Selatan yang bertujuan untuk menumpah sisa-sisa anggota Partai Komunis Indonesia. Oprasi militer yang dimulai pada 1968 ini dipimpin oleh Kolonel Witarmin dari Kodam VIII/Brawijaya. Dalam waktu satu setengah bulan, operasi ini mendapat dari bantuan rakyat dan menumpas sisa-sisa kekuatan PKI di Blitar Selatan. Oprasi Trisula berhasil menangkap 850 orang tokoh PKI, 13 orang di antaranya tingkat Central Committee dan 12 orang tingkat Committee Daerah Besar Jawa Timur. Di antara yang tertangkap ialah Rewang, Munir, Sukatno, dan Olohan Hutapea. Dengan berhasilnya operasi di Blitar Selatan ini, dapatlah dicegah pembebasan lebih lanjut gerakan PKI di Jawa Timur. Setelah selesai, selanjutnya dilancarkan operasi teritorial yang bertujuan untuk menghapuskan pengaruh PKI di masyarakat.

197

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Organisasi

Konferensi

Islam

(OKI):

Adalah

organisasi

yang

menghimpun negara-negara muslim di dunia. Secara umum tujuan didirikannya OKI untuk mengumpulkan sumber daya dunia Islam. Secara khusus, OKI bertujuan memperkokoh solidaritas Islam di antara negara anggota dan memperkuat kerja sama dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Organisasi ini dibentuk berdasarkan keputusan pertemuan tingkat tinggi yang diadakan di Rabat, Maroko pada 25 September 1967 sebagai hasil munculnya aksi yang terjadi di Masjidil Aqsa, Yerusalem. OKI merupakan satu-satunya organisasi antar pemerintah yang mewakili umat Islam dunia. Organisasi ini beranggotakan 57 negara termasuk salah satunya Indonesia yang juga menjadi salah satu negara partisipan dalam pembentukan OKI. Pada awal pembentukannya OKI lebih banyak menekankan pada masalah politik, terutama pada masalah Palestina. Seiring berjalannya waktu OKI meluaskan peranannya sebagai organiasasi internasional yang juga menjadi wadah kerjasama di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan ilmu pengetahuan antar negara muslim seluruh dunia.

Osa Maliki Wangsadinata. Adalah anggota Sarekat Islam dan Pemuda Indonesia. Osa Maliki tokoh yang lahir di Padalarang, Jawa Barat, 30 Desember 1907. Osa menjadi pejuang Indonesia pada masa revolusi. Pada 1926, ia terlibat peristiwa gerakan Partai Komunis Indonesia dalam melawan pemerintahan

198

NATION BUILDING (1951-1998)

Hindia Belanda. Dikarenakan hal itu ia pernah dipenjara selama empat tahun, hingga kemudian diasingkan ke Boven Digul. Setelah kemerdekaan, ia memilih untuk masuk menjadi anggota Partai Nasionalis Indonesia (PNI), tetapi pada 1960 ia bersama Usep Ranawidjaja memimpin GMNI “aliran kanan” sebagai bentuk perlawanan terhadap PNI yang dianggap bersimpati

terhadap

PKI.

Dalam

GMNI

ini,

mempermasalahkan aksi penurunan dan penyobekan gambar Sukarno sehingga memicu kemarahan massa pendukung Sukarno. Dalam kepemimpinan Osa, PNI mengikuti pemilu tahun 1971.

Otto Iskandardinata. Tokoh dalam Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Di dalam sidangsidang BPUPKI Otto, adalah tokoh yang aktif berbicara mengenai batas-batas wilayah Indonesia. Pasca kemerdekaa Otto ditunjuk sebagai anggota PPKI. Di dalam PPKI ia banyak terlibat dalam merumuskan pasal-pasal dalam UndangUndang. Dalam sidang PPKI kedua, Otto ditunjuk sebagai ketua dari panitia kecil yang membuat rancangan tentang urusan rakyat, pemerintah daerah, kepolisian dan tentara kebangsaan. Otto sempat menjabat sebagai Menteri Urusan Keamanan. Otto Iskandar Dinata mengawali kariernya sebagai guru di HIS Banjarnegara (1920-1921) dan sempat mengajar di Sekolah Rakyat di Bandung (1921-1924). Ia mengawali karier politiknya dengan bergabung bersama

199

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Boedi Oetomo cabang Bandung dan Pagoeyoeban Pasoendan yang pada akhirnya mengantarkannya menjadi anggota Volksraad mewakili Pagoeyoeban Pasoendan. Kelincahan, ketegasan, dan keberaniannya dalam berpendapat dalam sidang-sidang Volksraad membuatnya dijuluki “Si Jalak Harupat”. Otto Iskandardinata dilahirkan di Bojongsoang, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung pada 31 Maret 1897. Otto memulai pendidikannya di HIS Bandung, setelah itu melanjutkan pendidikannya di Kweekschool Onderbouw di kota yang sama. Setelah tamat dari Kweekscool Ondebouw, Otto melanjutkan pendidikannya di Hogere Kweekschool Purwerejo, Jawa Tengah. Selain aktif dalam organisasi, masa mudanya juga aktif dalam dunia jurnalistik. Pada akhir hayatnya Otto harus mengalami peristiwa tragis, ia diculik oleh orang-orang yang menyebut dirinya sebagai Lasykar Rakyat. Pada 20 Desember 1945 terdengar kabar bahwa Oto telah di bunuh di Pantai Mauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Hingga kini jenazahnya tidak pernah ditemukan.

-P-

Panca Usaha Tani. Program kebijakan Pemerintahan Orde Baru untuk meningkatkan hasil pertanian. Ada dua usaha yang dilakukan untuk meningkatkan hasil pertanian, pertama adalah ekstensifikasi pertanian yang dilakukan dengan perluasan lahan pertanian. Usaha kedua adalah intensifikasi pertanian

200

NATION BUILDING (1951-1998)

yang dilakukan dengan beberapa langkah yang kemudian dikenal sebagai Panca Usaha Tani. Usaha yang perlu dilakukan dalam Panca Usaha Tani terdiri dari: teknik pengolahan tanah, pengaturan irigasi, usaha pemupukan, pemberantasan hama, dan penggunaan bibit unggul. Program pertanian ini dalam jangka waktu yang singkat mampu meningkatkan hasil pertanian. Pemerintah juga mengatur pengadaan pupuk, petisida, dan bibit sehingga mengurangi kemandirian petani.

Panji Iskaq Tjokroadisurjo. Menteri Dalam Negeri (Kabinet SukimanSuwiryo1951-1952), Menteri Perekonomian, salah seorang pendiri Partai Nasional Indonesia kelahiran Ngoro, Jombang 1896. Setelah menyelesaikan Sekolah Kehakiman (1917), ia melanjutkan ke bagian hukum Universitas Leiden, dan lulus pada 1925. Setelah tamat Sekolah Kehakiman, ia menjadi pegawai kehakiman (1917-1922) dan pengacara di Surabaya (1925). Dalam perkembangannya, ia juga menjadi pengurus Partai Indonesia dan Partai Indonesia Raya. Pada zaman pendudukan Jepang, ia menjadi anggota Chuo Sangi In, Jakarta, kemudian anggota Surabaya-Syu Sangi Kai. Ia pernah melawat ke Jepang bersama 25 utusan dari Jawa lainnya.

Parisada Dharma Hindu Indonesia (PDHI). Adalah majelis organisasi umat

Hindu Indonesia

yang

keagamaan maupun sosial.

201

mengurusi

kepentingan

Organisasi ini didirikan di

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Denpasar, 23 Februari 1959. Didirikan sebagai Majelis Tertinggi Agama Hindu di Indonesia yang bersifat keagamaan dan independen. Pada awalnya organisasi tersebut bernama Parisada Hindu Dharma Bali yang dibentuk dalam rangka memperjuangkan agama Hindu menjadi agama yang diakui oleh Indonesia. Setelah agama Hindu diakui sebagai agama yang resmi oleh pemerintah Indonesia pada 1964, nama organisasi ini diubah menjadi Parisadan Dharma Hindu Indonesia yang mencerminkan upaya agama Hindu yang tidak hanya di Bali tapi meliputi seluruh wilayah Indonesia. Tokoh perjuangan Parisada Dharma Hindu adalah Ida Bagus Mantra yang dikenal sebagai mantan Gubernur Bali pada 1978. Ida Bagus mengadakan pertemuan di Fakultas Sastra Udayana dan mengutarakan keinginan pembentukan Parisada Dharma Hindu, pertemuan tersebut merupakan cikal bakal adanya organisasi ini.

Partai Demokrasi Indonesia. Pada 11 Januari 1973, lima buah partai politik

yang

tergabung

dalam

kelompok

Demokrasi

Pembangunan, yakni PNI, Parkindo, IPKI, Partai Katholik, dan Murba melebur diri dalam satu partai dengan nama Partai Demokrasi Indonesia. Partai ini diketuai oleh Moh. Isnaeni. Menurut anggaran dasarnya, tujuan partai ini adalah (1) tegaknya kemerdekaan dan kedaulatan Republik Indonesia yang penuh sebagai negara kesatuan dan negara hukum yang demokratis; (2) terwujudnya masyarakat adil dan makmur

202

NATION BUILDING (1951-1998)

dengan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa; (3) terwujudnya ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Partai Indonesia Raya (Parindra). Partai yang dibentuk pada Desember 1935 sebagai gabungan dari Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia. Tokoh-tokoh yang memimpin partai ini adalah Sutomo, M.H. Thamrin, Susanto Tirtoprojo, dan Sukarjo Wiryopranoto. Parindra bersifat nasionalis moderat. Mereka menempatkan wakilnya di Volksraad dan memiliki peran penting dalam pembentukan Gapi. Pada 1938, Parindra

mendirikan

Pertanian

Bumi

Putera,

sebuah

perusahaan komersial di bidang pertanian dan perindustrian. Pada saat Jepang muncul sebagai salah satu negara poros dalam PD II, Parindra mengharapkan negara tersebut dapat memberikan tekanan kepada pemerintah dan mendorong adanya reformasi. M.H. Thamrin diduga menjalin komunikasi rahasia dengan pihak Jepang sehingga pada 1941 ditahan oleh pemerintah karena dugaan tersebut.

Partai Katolik. Partai yang bermula dari Pakumpulan Politik Katolik Jawi yang berdiri pada 1923. Sejak 1924, PPKJ menempatkan wakilnya di Volksraad, Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan

Indonesia

(PPPKI)

dan

Gapi.

Dalam

kepemimpinan Ignatius Joseph Kasimo yang dimulai pada

203

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

1925, pergantian nama terjadi beberapa kali. 5 tahun kemudian partai ini berganti nama menjadi Persatuan Politik Katolik Indonesia (PPKI), Persatuan Katolik Republik Indonesia (PKRI) pada 1945, dan akhirnya menjadi Partai Katolik pada 1950. Partai Katolik memiliki konstituen yang solid di Flores dan Jawa Tengah. Sejak 1945, partai ini juga selalu memiliki perwakilan di DPR. Selanjutnya pada 1973 menyusul kebijakan penyederhanaan partai politik, Partai Katolik bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia.

Partai Muslimin Indonesia (Parmusi). Partai politik yang dibentuk pada 7 Mei 1967. Partai ini mendapat pengesahan oleh pemerintah pada 20 Februari 1968. Parmusi didirikan sebagai wadah politik umat Islam di Indonesia melalui Rapat Panitia Tujuh yang dipimpin oleh tokoh Muhammadiyah, Faqih Usman. Tokoh-tokoh Masyumi banyak bergabung dalam partai ini meski pemerintah melarang mereka menjadi pemimpin dalam Parmusi. Larangan diberikan berkaitan dengan pembubaran Masyumi karena tokoh-tokoh Masyumi dituduh terlibat dalam gerakan pemberontakan yang dilakukan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Parmusi menjadi salah satu partai peserta dalam pemilu 1971. Pada 1973 Parmusi bergabung dengan partaipartai

Islam

lainnya

membentuk

Pembangunan.

204

Partai

Persatuan

NATION BUILDING (1951-1998)

Partai Musyawarah Rakyat Banyak (Murba). Partai politik yang didirikan pada Oktober 1948. Partai berhaluan nasionalis komunis radikal ini menolak keras negosiasi dengan Belanda. Sementara PKI mendukung komunis RRC, Murba lebih dekat dengan Uni Soviet. Partai Murba ikut berpartisipasi dalam pemilu 1955. Pada pemilu ini Murba memperoleh 0,5 persen suara dan mendapatkan dua kursi. Partai Murba merupakan salah satu partai pendukung setia demokrasi terpimpin dan bersaing keras dengan PKI untuk mendapatkan dukungan Sukarno. Adam Malik dan tokoh Murba lainnya mendirikan Badan Pendukung Sukarnoisme sebagai alternatif bagi Marxisme. Atas desakan PKI, Sukarno membubarkan Badan Pendukung Sukarnoisme dan Partai Murba karena dianggap berusaha melemahkan kekuasaannya. Partai Murba kembali muncul pada masa Orde Baru, tetapi tidak mendapatkan kursi pada pemilu 1971 dan bergabung dengan PDI pada 1973.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai yang dibentuk dari hasil penggabungan dari Partai Nahdlatul Ulama, Partai Serikat Islam Indonesia, Partai Tarbiyah Islamiyah dan Partai Muslimin Indonesia pada 1973. Pada awal pendiriannya partai ini berasaskan Islam dan menggunakan gambar Ka’bah sebagai lambangnya. Pada perkembangannya, pada 1984 Partai Persatuan Pembangunan mengganti asas partai menjadi Pancasila dan mengubah lambangnya menjadi

205

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

bintang. Pada tahun yang sama pula, Nahdlatul Ulama memilih mundur dari Partai ini.

Partai Rakyat Demokratik. Adalah salah satu partai politik di Indonesia. Partai ini didirikan pada 1996 di Kaliurang, Sleman, Yogyakarta oleh sejumlah intelektual muda, termasuk ketua pertamanya, yaitu Budiman Sujatmiko. Banyak anggotanya adalah intelektual dan aktivis muda serta mahasiswa. Partai ini mendapat dukungan dari salah satu organisasi yaitu Solidatiras Mahasiswa Indonesia Demokrasi (SIMD) serta organisasi buruh, budayawa dan seniman (Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat), dan petani (Serikat Tani Nasional). Dengan tujuan membangun kekuasaan politik secara konstitusional demi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, berdikari dan berkepribadian, menuntaskan demokrasi sosial, dan terlibat aktif dalam menggalang persatuan nasional melawan imperialisme. PRD mengalami kegoncangan pada saat Juli 1996, ketika pemerintah melakukan penangkapan dan pembunuhan terhadap pimpinan dan aktivis PRD. Lalu pada 1999 PRD mengikuti Pemilu namun tidak berhasil mendapatkan kursi.

Partai Rakyat Nasionalis (PRN). Adalah partai yang dibentuk pada 1950 dan diketuai oleh Dr. Djody Gondokusuma. Partai yang memiliki ideologi nasionalisme tersebut pada pemilu tahun 1950 memiliki 10 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, lima

206

NATION BUILDING (1951-1998)

kursi dari Republik Indonesia Serikat dan lima dari BFO. Pemilu 1955, PRN mendapatkan 0,64% suara dan mendapat dua kursi DPR. Setelah pemilu 1955, PRN bergabung bersama progresif nasional dan menjadi bagian dari sepuluh anggota parlemen dari Jawa. Pada 1956, partai ini mengalami perpecahan

antara

kepemimpinan

Jawa

(Djody

Gondokusumo) dan pemimin non-Jawa (Bebasa Daeng Lao). Sehingga terbentuk dua partai PRN Babesa dan PRN Djody. Pada

era

Demokrasi

terpimpin,

presiden

Sukarno

menerapkan partai tunggal, sehingga sejak turunnya Keppres Nomor 129 tahun 1961, PRN dibubarkan.

Partai Sarekat Islam Indonesia (PSII). Partai yang didirikan pada 1923 oleh H.O.S. Tjokroaminoto dan Haji Agus Salim. Partai ini dibentuk untuk menegaskan status politik Sarekat Islam. Di Jawa, PSSI bersifat konservatif dan mendukung Pan Islamisme. Meski demikian beberapa cabang, seperti di Sumatera

Barat

mereka

menunjukkan sikap anti

bersikap

lebih

keras

dan

kolonial yang menyebabkan

pemimpin mereka pada akhirnya ditangkap dan diasingkan. Setelah H.O.S Cokroaminoto meninggal, PSSI dipimpin oleh Abikusno Cokrosuyoso dan Kartosuwiryo yang memilih jalan non-kooperasi. PSSI kemudian dilarang oleh pemerintah Hindia-Belanda pada 1940. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada 1947, PSSI kembali muncul di bawah kepemimpinan Aruji Kartawinata. Di masa pemerintahan Suharto pada 1973,

207

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

partai politik ini bergabung dalam PPP bersama partai Islam lainnya.

Partai Sosialis Indonesia (PSI). Adalah partai yang didirikan oleh Sultan Syahrir dengan ideologi sosialis pada 12 Februari 1948. Pembentukan PSI mempertegas perpecahan pengikut Syahrir dan Amir Sjarifudin setelah terjadinya Perundingan Renville. PSI kemudian memberikan dukungan kepada pemerintahan Hatta. Pada pemilu 1955, PSI mendapatkan 17 kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dengan perolehan suara 7,3%. PSI mengukung kabinet pertama yang dibentuk oleh Natsir bersama dengan Masyumi. Pada pemilu tahun 1955, PSI hanya mendapatkan 753.191 suara serta mendapatkan 5 kursi

parlemen.

Pada

saat

pemerintahan

mulai

mengumumkan adanya demokrasi terpimpin, PSI adalah partai yang tidak mendukung keputusan pemerintah tersebut. Pada 17 Agustus 1960, sesuai dengan Keputusan Presiden No. 200 dan 201, pemerintah membubarkan PSI karena dianggap melakukan upaya pemberontakan dan bertentangan dengan azas negara.

Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII).

Adalah hasil metamorfosis

dari Syarikat Islam yang berubah menjadi Partai Syarekat Islam Hindia Timur. Berdiri pada 1929, PSII mengusung ideologi islam yang bertujuan menjalankan Islam dengan seluas-luasnya dan sepenuh-penuhnya. Sejak 1930, HOS

208

NATION BUILDING (1951-1998)

Tjokroaminoto adalah salah satu tokoh utama dalam PSII. PSII termasuk partai kaderisasi, tercatat pada 1932, ketika mengadakan kaderisasi tingkat nasional di Yogyakarta dan pada 1933 di Bandung. Keikutsertaan PSII dalam kancah politik terhitung pada pemilu 1955, mendapatkan 2,86% suara dan 8 kursi DPR. Menjelang pemilu 1971 tercatat PSII memiliki 3.325.195 orang anggota namun sesudah pemilu keanggotaan

tercata

mengalami

penurunan

menjadi

1.308.237 orang dan total pemilih dalam pemilihan umum 1971 adalah 58.558.776 orang. Pada saat kebijakan fusi partai diberlakukan oleh pemerintahan Sukarno, PSII kemudian bergabung dan membentuk PPP setelah 1971.

Pattimura (Thomas Matulessy). Pemimpin perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda 1817. Pahlawan Nasional Indonesia asal Maluku. Ayah Pattimura bernama Frans Matulessy dan ibunya bernama Fransina Tilahoi, Pattimura lahir pada 8 Juni 1783, di wilayah bernama Haria di daerah Saparua, Maluku Tengah

menurut

perjuangan

versi

menentang

pemerintah

Indonesia.

Belanda

juga

Dalam

menggalang

persatuan dengan kerajaan Ternate dan Tidore, raja-raja di Bali, Sulawesi dan Jawa.

Pedoman Penghayatan Dan Pengamalahn Pancasila (P4). Adalah program pemerintah Orde Baru yang bertujuan memberikan pedoman kepada masyarakat tentang nilai-nilai Pancasila.

209

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Tujuan penataran P4 adalah menciptakan manusia Pancasila, yakni manusia yang dalam keadaan apapun secara konsisten dan konsekuen mengamalkan Pancasila. Lahirnya program ini dilatarbelakangi karena munculnya berbagai pemberontakan dan revolusi sosial di berbagai daerah. P4 diperuntukan kepada para pegawai negeri sipil, pelajar, dan organisasi. Kegiatan ini mulai dilaksanakan pada 1978 setelah Uraian Pancasila hasil rumusan “Panitia Lima” dalam Sidang Umum MPR-RI pada 11-23 Maret 1978. Dari penggodokan tersebut melahirkan apa yang dinamakan Ekaprasetya Pancasila atau kemudian dikenal dengan P4. Melalui kegiatan ini masyarakat mendapat

kesempatan

untuk

secara

terorganisir

membicarakan jati diri kita sebagai sebuah bangsa, falsafah dan nilai yang mendasarinya, sejarah masa lalunya, dan cara bagaimana peradaban bangsa ini hendak ditegakkan. Materi utama dalam P4 adalah nilai-nilai yang mendasari bangunan peradaban bangsa yang secara formal tersarikan ke dalam Pancasila dan UUD 1945. P4 merupakan sarana pendidikan masyarakat untuk memupuk toleransi dalam keragaman agama, pendalaman falsafah bangsa, kesadaran Wawasan Nusantara,

dan

pengertian

pembangunan bangsa. Dalam

tentang P4

arah

kebijakan

juga diperkenalkan

Wawasan Nusantara sebagai suatu cara pandang dan sikap bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang mengutamakan persatuan dan kesatuan wilayah dalam

210

NATION BUILDING (1951-1998)

penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional.

Pelantikan Soeharto Sebagai Pejabat Presiden. Soeharto dilantik sebagai Pejabat Presiden Republik Indonesia pada 12 Maret 1967. Ia mengemban Ketetapan MPRS No. IX/MPRS/1966 dan sumpahnya sebagai Presiden Republik Indonesia ke-2 berdasarkan ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967. Sidang tersebut dipimpin oleh Jenderal Abdul Haris Nasution. Setahun setelah menjabat

sebagai Pejabat

Presiden,

Soeharto dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 27 Maret 1968 dalam Sidang Umum V MPRS.

Pembajakan Pesawat Garuda Woyla di Bangkok. Adalah peristiwa pembajakan pesawat maskapai Garuda Indonesia bernama “Woyla”

bernomor

penerbangan

206,

dengan

rute

penerbangan Jakarta–Medan. Peristiwa pembajakan pada 28 Maret 1981 itu dilakukan oleh lima orang pelaku teroris yang menamakan diri mereka kelompok Komando Jihad. Pesawat DC-9 Woyla tersebut mengalami pembajakan sesaat setelah transit dari Bandar Udara Talangbetutu, Palembang. Dalam pembajakan tersebut, kelompok Komando Jihad meminta pilot untuk ke Penang, Malaysia. Setelah mendarat di Penang untuk mengisi bahan bakar kemudian para pelaku teror meminta pilot untuk terbang ke Bangkok. Peristiwa ini mengalami puncaknya saat pesawat mendarat di Bandara

211

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Don Mueang, Para pembajak mengajukan empat tuntutan kepada pemerintah Indonesia, yakni (1) membebaskan anggota Komando Jihad yang ditahan pasca peristiwa Cicendo, Bandung, Jawa Barat; (2) meminta uang sejumlah USD 1,5 Juta; (3) orang Israel dikeluarkan dari Indonesia; dan (4) Adam Malik dicopot sebagai wakil presiden. Peristiwa pembajakan teresebut berlangsung selama empat hari di Bandara Don Mueang, Bangkok dan berakhir setelah serbuan Grup-1 Para Komando yang dipimpin oleh Letnan Kolonel Infantri Sintong Panjaitan.

Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Adalah program pembangunan berkala selama lima tahun yang diterapkan pada masa Orde Baru. Penerapan program PELITA dimulai pada 1 April 1969. Selama masa kepemimpinan Presiden Suharto, program Pelita telah dilaksanakan sebanyak empat kali. Pelita I dimulai sejak 1 April 1969. Titik fokus Pelita I adalah meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakan dasar bagi pembangunan-pembanbunan berikutnya. Pelita II dimulai sejak 1 April 1974 dengan sasaran ketersediaan sandang, pangan yang serba cukup dengan mutu yang baik dan terjangkau oleh masyarakat umumnya. (2) tersedianya bahan-bahan perumahan dan fasilitas-fasilitas lain yang diperlukan, terutama untuk kepentingan rakyat banyak (3) keadaan prasarana yang makin meluas dan sempurna (4) keadaan kesejahteraan rakyat yang lebih baik dan lebih

212

NATION BUILDING (1951-1998)

merata (4) meluasnya kesempatan kerja. Pelita III dimulai pada 1 April 1979 dengan sasaran (1) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khusunya pangan,

sandang

dan

perumahan,

(2)

kesempatan

memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan, (3) pemerataan

pembagian

pemerataan,

(4)

pemerataan

kesempatan kerja, (5) pemerataan kesempatan berusaha, (6) pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khusunya bagi generasi muda dan kaum wanita, (7) pemerataan memperoleh keadilan. Replita IV disusun sebagai pelaksanaan GBHN tahun 1983 memfokuskan pada perbaikan sektor perekonomian yang kala itu sedang merosot.

Pemberontakan Andi Azis. Pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL dan dipimpin oleh Kapten Andi Azis pada 5 April 1950 di Makassar. Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh tuntutan Andi Azis agar hanya pasukanpasukan APRIS bekas KNIL yang bertanggungjawab atas keamanan di Negara Indonesia Timur (NIT). Ia juga menentang dan menghalangi masuknya pasukan APRIS yang sedang dikirim dari Jawa dibawah pimpinan Mayor Worang. Andi Azis menyatakan Negara Indonesia Timur harus dipertahankan. Andi Azis sebelumnya menjadi Letnan Ajudan Wali Negara “Negara Indonesia Timur” beserta satu kompi anak buahnya, bekas KNIL, pada 30 Maret 1950 telah diterima masuk APRIS dan diangkat sebagai Komandan Kompi

213

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dengan pangkat kapten. Tetapi beberapa hari setelah pelantikannya, Kapten Andi Azis menggerakkan pasukannya dengan dukungan Batalyon KNIL Makassar yang tidak masuk APRIS

untuk

menawan

Pejabat

Panglima

Teritorium

Indonesia Timur, Letnan Kolonel Achmad Yunus Mokoginta, beserta seluruh stafnya. Pemerintah kemudian memberikan ultimatum kepada Andi Azis untuk menghadap ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Setelah batas waktu ultimatum yang diberikan oleh pemerintah tidak dipenuhi, pemerintah kemudian mengirimkan satu ekspedisi guna menumpas pemberontakan itu. Pasukan ekspedisi tersebut dipimpin oleh Kolonel Alex Kawilarang terdiri dari berbagai kesatuan dari tiga angkatan dan kepolisian. Dengan didahului oleh Batalyon Worang yang telah mendarat di Jeneponto pada 18 April 1950, seluruh pasukan ekspedisi berhasil didaratkan pada 26 April 1950. APRIS segera bergerak menguasai kota Makassar dan sekitarnya. Andi Azis kemudian menyerahkan diri pada April 1950, tetapi pertempuran-pertempuran masih terjadi hingga bulan Mei dan Agustus 1950.

Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Pemberontakan yang terjadi di Kota Bandung dengan latar belakang tentangan dan keengganan untuk bekerjasama dengan bekas anggota tentara KNIL yang dilebur ke dalam APRIS pada 23 Januari 1950. Ketegangan ini dipertajam oleh pertentangan politik

214

NATION BUILDING (1951-1998)

antara

golongan

federalis

dengan

golongan

unitaris.

Angkatan Perang Ratu Adil (APRA) merupakan milisi yang didirikan dan dipimpin oleh Kapten Reymond Westerling, seorang mantan kapten pasukan khusus KNIL, yang pada Desember 1946 memimpin gerakan pembunuhan massal terhadap rakyat Sulawesi Selatan. Pasukan APRA menyerang kota Bandung berjumlah sekitar 800 personil. Setiap anggota TNI yang mereka temui, bersenjata maupun tidak, ditembak mati. Dalam suatu pertempuran di daerah Pacet pada 24 Januari 1950, pasukan TNI berhasil menghancurkan sisa-sisa pasukan APRA. Di Kota Bandung juga diadakan pembersihan dan penahanan terhadap pelaku termasuk beberapa tokoh Negara Pasundan. Setelah melarikan diri dari Bandung, Westerling melanjutkan petualangannya di Jakarta. Ia merencanakan suatu gerakan untuk menangkap semua Menteri RIS yang sedang menghadiri sidang kabinet, dan membunuh

Menteri

Pertahanan

Sri

Sultan

Hamengkubuwono IX, Sekjen Kementerian Pertahanan Mr. A. Budiardjo, dan Kepala Staf Angkatan Perang Kolonel T.B. Simatupang. Gerakan tersebut dapat digagalkan, kemudian diketahui bahwa otaknya adalah Sultan Hamid II, yang juga menjadi anggota kabinet RIS sebagai menteri tanpa portofolio. Sultan Hamid II segera ditangkap, sedangkan Westerling sempat melarikan diri keluar negeri dengan menumpang pesawat Catalina milik Angkatan Laut Belanda.

215

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI). Pemberontakan yang dilakukan oleh Achmad Husein dan

pembentukan

kabinetnya

dengan

Sjafruddin

Prawiranegara sebagai Perdana Menteri pada 15 Februari 1958. Pemberontakan ini dilatarbelakangi oleh permasalahan otonomi daerah di Sumatra pada 20 Desember 1956 serta tuntutan-tuntutan Achmad Husein, pada rapat akbar 10 Februari 1958 di Padang, berupa Pencabutan mandat Kabinet Djuanda dalam Tempo 5x24 jam; permintaan, secara spesifik meminta Drs. Moh. Hatta dan Sultan Hamengkubuwono IX, pembentukan Zaken Kabinet; permintaan mengambil kembali kedudukannya sebagai Presiden Konstitusional. Permintaanpermintaan tersebut ditolak dan pemerintah pusat memecat dengan tidak hormat tokoh-tokoh yang terlibat yaitu Letnan Kolonel Achmad Husein (Pimpinan Dewan Banteng, Eks Divisi Banteng Sumatra Barat), Kolonel Zulkifli Lubis, Kolonel Dachlan Djambek, dan Kolonel Simbolon (Pimpinan Dewan Gajah, Eks Divisi Gajah Sumatra Utara). Pemerintah segera membentuk

operasi

gabungan

untuk

menumpas

pemberontakan PRRI di Sumatera. Operasi Tegas dilancarkan di daerah Riau di bawah pimpinan Letnan Kolonel Kaharuddin Nasution. Di daerah Sumatera Barat dilancarkan Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Kolonel Achmad Yani. Didaerah Sumatera Utara dilancarkan Operasi Saptamarga di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Djatikusumo, dan daerah Sumatera Selatan dilancarkan Operasi Sadar di bawah

216

NATION BUILDING (1951-1998)

pimpinan Letnan Kolonel Ibnu Sutowo. Pimpinan PRRI akhirnya menyerah satu per satu. Pada 29 Mei 1961 secara resmi Achmad Husein melaporkan diri dengan pasukannya, disusul oleh tokoh PRRI yang lain, baik militer maupun sipil.

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan yang dipimpin oleh Dr. Soumokil, bekas Jaksa Agung Indonesia Timur, yang berpusat di Ambon bertujuan untuk melepaskan diri dari Republik Indoensia Serikat pada 25 April 1950. Sebelum memproklamasikan RMS, Soumokil berhasil memindahkan pasukan KNIL dan pasukan Baret Hijau yang terlibat pemberontakan Andi Azis ke Ambon. Pasukanpasukan tersebut yang menjadi tulang punggung perlawanan RMS. Setelah kota Ambon jatuh ke tangan pasukan APRIS pada November 1950, sisa-sisa pasukan RMS melarikan diri ke dalam hutan dan untuk beberapa tahun melakukan kegiatan pengacauan. Sisa-sisa kekuatan RMS kemudian mendirikan

pemerintahan

pengasingan

Belanda.

Pemerintah Pusat semula mencoba menyelesaikan konflik ini secara damai dengan mengirimkan suatu misi yang diketuai oleh Dr. Leimena. Setelah usaha penyelesaian damai tidak berhasil, Pemerintah memutuskan untuk menumpasnya dengan kekuatan senjata. Dalam pelaksanaannya dibentuk sebuah pasukan ekspedisi dibawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Pada 14 Juli 1950 pasukan ekspedisi APRIS mendarat di Laha, Pulau Buru. Pasukan APRIS juga mendarat

217

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

di Pulau Seram, Tanimbar, Kepualauan Kei, dan Aru dan dapat segera menguasainya.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). adalah suatu organisasi bentukan

pemerintah

menyejahterakan

keluarga.

yang Di

bertujuan lapisan

untuk

paling

bawah,

pedesaan khususnya, negara melakukan kontrol terhadap perempuan melalui PKK. Pada awalnya PKK adalah salah satu seksi dalam Lembaga Sosial Desa (LSD) di bawah Departmen Sosial pada 1972 yang dibentuk di desa-desa seluruh Indonesia. Pokok-pokok kegiatan PKK meliputi, penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan,

pendidikan dan

keterampilan, kesehatan,

berkoprasi, kelestarian lingkungan hidup, dan perencanaan kesehatan.

Pembubaran PKI 12 Maret 1966. Menjelang penghujung 1965 operasi militer penumpasan para simpatisan Partai Komunis Indonesia dapat dikatakan sudah mencapai tahap akhir. Namun penyelesaian politik terhadap peristiwa G30S nampaknya

belum

juga

terlihat

tanda-tanda

akan

diselesaikan oleh Sukarno. Hal ini memunculkan kecemasan di kalangan masyarakat. Selanjutnya gelombang masa yang mendorong agar PKI segera dibubarkan segera meluas. Tuntutan Masyarakat agar para pelaku peristiwa G30S segera diselesaikan

seadil-adilnya

218

kian

meningkat.

Perasaan

NATION BUILDING (1951-1998)

ketidakpuasan ini segera menggugah hati para pemuda yang pada selanjutnya memunculkan Tri Tuntutan Hati Nurani Rakyat atau lebih dikenal dengan Tritura (Tri Tuntutan Rakyat). Pada 12 Januari 1966 KAMI dan KPPI yang merupakan barisan kesatuan aksi mahasiswa dan tergabung dalam

Front

Pancasila

mendatangi

DPR-GR

untuk

mengajukan tiga buah tuntutan yang di antaranya; (1) pembubaran PKI, (2) pembersihan kabinet dari unsur-unsur PKI, (3) penurunan harga/perbaikan ekonomi. Perkembangan selanjutnya terkait pembubaran PKI dilaksanakan oleh Letnan Jenderal Soeharto pada 12 Maret 1966, sehari setelah menerima Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar). Pada 12 Maret 1966, berdasarkan wewenang Surat Perintah 11 Maret, Letnan Jenderal Soeharto atas nama Presiden menetapkan pembubaran dan pelarangan Partai Komunis Indonesia, termasuk semua bagian-bagian organisasinya dari tingkat pusat sampai ke daerah.

Pembubaran RIS. Pembubaran RIS adalah keinginan dari negaranegara bagian untuk membubarkan diri dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keinginan ini bermula dari Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur. Pada 8 Maret 1950 di Bandung, rakyat berdemonstrasi menuntut pembubaran Negara Pasundan dan kembali pada Republik Indonesia. Sebuah panitia kemudian dibentuk untuk merancang Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik

219

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Indonesia dan mencapai kesepakatan pada 19 Mei 1950. DPR kemudian melakukan pembahasan mengenai rancangan Undang-undang Dasar yang telah diajukan. Undang-Undang Dasar ini disepakati dan diberi nama Undang-Undang Dasar Sementara 1950. UUDS 1950 ditandatangani Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1950. Hal ini menandai dibubarkannya RIS dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemilihan Umum (Pemilu) 1955. Pemilihan Umum pertama Republik Indonesia pasca Kemerdekaan untuk memilih anggota Konstituante pada 15 Desember 1955 dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 1955. Dalam pelaksanaannya Indonesia dibagi dalam 16 daerah pemilihan yang meliputi 208 kabupaten, 2.139 kecamatan, dan 43.429 desa. DPR hasil pemilu beranggotakan 272 orang, yaitu dengan perhitungan satu orang anggota DPR mewakili 300.000 orang penduduk, sedangkan anggota Konstituante berjumlah 542 orang. Pelantikan anggota DPR hasil pemilu dilaksanakan pada 20 Maret 1956, sedangkan anggota Konstituante pada 10 November 1956. Pemilu 1955 menghasilkan empat partai terbesar yang duduk sebagai anggota DPR yaitu PNI (57 kursi), Masyumi (57 kursi), NU (45 kursi) dan PKI (39 kursi).

220

NATION BUILDING (1951-1998)

Pemilihan Umum 1971. Adalah pemilihan umum kedua yang pernah diselenggarakan di Indonesia pasca merdeka. Pemilihan umum ini dilaksanakan pada 3 Juli 1971. Lebih dari 58 juta rakyat Indonesia mendapatkan hak untuk memilih wakilwakil mereka di Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah I, dan Daerah Tingkat II secara langsung dan bebas. Pemilu ini diikuti oleh 10 peserta, sembilan partai politik dan satu golongan karya, antara lain Partai Katolik, Partai Sarekat Islam Indonesia, Partai Nahdatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia, Golongan Karya, Partai Kristen Indoneesia, MURBA, PNI, PERTI, dan Partai IPKI.

Golongan Karya

memperoleh mayoritas kursi di DPR dengan perolehan kursi sebanyak 236 kursi. Sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, anggota DPR berjumlah 460 orang, di antaranya 360 orang dipilih melalui pemilihan umum dan 100 orang diangkat, termasuk 75 orang yang mewakili golongan karya ABRI.

Pemuda Rakyat. Sayap pemuda dari Partai Komunis Indonesia. Pada awalnya, organisasi ini didirikan sebagai sayap pemuda dari Partai Sosialis Indonesia dengan nama Pemuda Sosialis Indonesia. Pemuda Sosialis Indonesia terlibat aktif dalam perjuangan melawan penjajah. Pada 1948, Pemuda Sosialis Indonesia ikut terlibat dalam Peristiwa Madiun. 2 tahun kemudian, Pemuda Sosialis bergabung dengan Partai

221

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Komunis Indonesia sebagai sayap pemuda. Nama organisasi ini kemudian diubah menjadi Pemuda Rakyat. Organisasi ini banyak melakukan kegiatan sosial dan pendidikan. Dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, Pemuda Rakyat meraih banyak dukungan terutama di wilayah perkotaan dan perkampungan. Organisasi ini lalu dilarang pada 1966 sebagaimana dengan PKI. Penangkapan juga dilakukan pada anggota yang aktif di dalam Pemuda Rakyat.

Penandatanganan UUDS RI oleh Sukarno tahun 1950. UUDS 1950 adalah undang-undang dasar sementara karena menunggu undang-undang tetap yang akan disusun oleh Konstituante. Setelah penandatanganan persetujuan antara pemerintah RIS dan pemerintah RI yang berisi tentang bergabungnya negaranegara bagian RIS menjadi bagian dari Republik Indonesia, dibuatlah rancangan Undang-Undang Dasar baru untuk negara ini. Undang-Undang Dasar yang baru ini disahkan oleh Presiden Sukarno pada 17 Agustus 1950 dan dinamai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 atau UUDS RI 1950. Penandatanganan UUDS RI pada 17 Agustus 1950 ini juga menandai dibubarkannya Republik Indonesia Serikat secara resmi dan terbentuknya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia. UUDS RI 1950 berlaku hingga 1959.

222

NATION BUILDING (1951-1998)

Penembak Misterius (Petrus). Peristiwa pembunuhan yang terjadi antara 1983-1985 di berbagai daerah, terutama Jakarta, Jawa Tengah, dan Yogyakarta. Korban pembunuhan Petrus umumnya adalah mantan narapidana atau orang-orang yang sering kali disebut dengan istilah gali. Mereka biasanya mati karena luka-luka dan sebagian terkena tembakan. Sebagian jenazah korban ditemukan tergeletak di tempat-tempat umum. Suharto dalam memoarnya mengakui bahwa peristiwa Petrus dilakukan oleh aparat untuk menekan jumlah kejahatan yang saat itu memang sedang mengalami peningkatan. Berbagai dugaan muncul mengenai latar belakang

Petrus.

Tindakan

ini

juga

dikritik

sebagai

pelanggaran HAM karena aparat menindak pelaku kriminal tanpa didahului dengan proses peradilan.

Penentuan

Pendapat

Rakyat

(Pepera).

Referendum

untuk

menentukan keinginan masyarakat Papua Barat untuk menjadi bagian Indonesia atau Belanda. Salah satu permasalahan yang timbul setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia adalah penentuan wilayah. Beberapa wilayah menjadi sengketa antara Belanda dan Indonesia. Papua Barat merupakan wilayah yang masih diperebutkan antara Belanda dan Indonesia. Sebagian rakyat Papua Barat diyakini ingin bergabung dengan wilayah Indonesia, sedangkan lainnya tidak. Dengan PBB sebagai penengah, referendum akhirnya diadakan untuk menentukan status wilayah ini menjadi

223

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

bagian dari wilayah Indonesia atau Belanda. Referendum ini disebut dengan Penentuan Pendapat Rakyat atau Pepera. Pepera dilaksanakan anatara Juli-Agustus 1969. Hasilnya menyatakan sebagian besar rakyat Papua Barat ingin bergabung dengan Indonesia. Pada 19 November 1969 PBB mengesahkan hasil referendum ini.

Penetapan Ejaan yang Disempurnakan. Ejaan yang Disempurnakan adalah ejaan baru yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia pada 1972 untuk menggantikan ejaan lama. Penetapan tersebut diputuskan dalam Seminar Bahasa Indonesia diadakan pada 1972 di Puncak, Jawa Barat. Dalam seminar ini, rancangan mengenai ketentuan tata bahasa dan ejaan standar dalam bahasa Indonesia yang telah disusun beberapa tahun sebelumnya dilengkapi. Pembicaraanpembicaraan dengan pihak Malaysia mengenai standar ejaan Melayu-Indonesia turut menjadi referensi dalam rancangan ini. Hasil Seminar Bahasa Indonesia kemudian diperkenalkan secara luas oleh sebuah panitia antar departemen dengan Ida Bagus Mantra sebagai ketua dan Lukman Ali sebagai Ketua Kelompok Teknis Bahasa. Ejaan yang Disempurnakan kemudian diresmikan pada 17 Agustus 1972 melalui keputusan Presiden No. 57. Pada tahun yang sama, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan juga menerbitkan buku berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan.

224

NATION BUILDING (1951-1998)

Penggabungan (Fusi) Partai Islam. Pada masa Orde Baru diterapkan kebijakan

penyederhanaan

partai-partai

Islam

dengan

menggabungkan empat partai Islam kala itu, yakni NU, Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Perti, dan Parmusi. Pada 5 Januari 1973 keempat partai itu berfusi dalam satu partai politik, yaitu Partai Persatuan Pembangunan dengan ketua sementaranya H.M.S Mintadiredja.

Pengumuman Bersama Ejaan Bahasa Melayu-Indonesia (Melindo) 1961. Ejaan Bahasa Melayu-Indonesia adalah ejaan bahasa Melayu yang disepakati antara Indonesia dan Malaysia. Sebagai negara tetangga, Indonesia dan Malaysia (yang dalam kurun waktu 1948-1963 bernama Persekutuan Tanah Melayu) terlibat dalam berbagai perjanjian politik dan budaya, salah satunya mengenai bahasa. Sebagai bangsa serumpun, Bangsa Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu memiliki bahasa yang hampir sama karena berakar dari bahasa yang sama yaitu bahasa Melayu. Pada 1959 kedua negara mengadakan sidang untuk memnyamakan ejaan bahasa dari kedua negara. Pada sidang ini utusan dari Indonesia diketuai oleh Slamet Muljana dan utusan Persekutuan Tanah Melayu diketuai oleh Syed Nasir bin Ismail. Sidang tersebut menghasilkan konsep ejaan Melindo (Melayu-Indonesia).

Hasil

sidang

ini

tidak

langsung

diresmikan dan diumumkan pada saat itu juga. Penundaan terjadi karena keadaan politik kedua negara.

225

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Penyerahan Kekuasaan Presiden Sukarno. Pada 22 Februari 1967 bertempat di Istana Merdeka telah berlangsung penyerahan kekuasaan pemerintahan dari Presiden Soekarno kepada Pengemban Ketetapan MPRS No. IX, Jenderal Soeharto. Penyerahan kekuasaan atas prakarsa Presiden Soekarno ini merupakan peristiwa penting dalam usaha mengatasi situasi konflik yang sedang memuncak. Tertuang dalam sebuah Pengumuman Presiden/Mandataris MPRS/Panglima Tertinggi ABRI tanggal 20 Februari 1967, penyerahan kekuasaan pemerintah itu didasarkan atas Ketetapan MPRS No. XV Tahun

1966

yang

menyatakan,

“Apabila

Presiden

berhalangan, maka pemegang Surat Perintah 11 Maret memegang jabatan presiden”.

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII). PMII berdiri pada 17 April 1960 sebagai respon dari kecenderungan politik umat Islam sejak 1950-an yang tidak lagi menganggap Masyumi sebagai satu-satunya partai politik bagi umat Islam. Kondisi politik kala itu secara otomatis berpengaruh di kalangan terpelajar Nahdatul Ulama (NU). Selain aspek politik, kondisi sosiologis juga mempengaruhi semakin banyaknya kelompok terpelajar dari kalangan NU. Pada 1954 NU mendirikan organisasi Nahdatul

pelajarnya Ulama

yang

(IPNU).

dinamakan Kebaradaan

Ikatan Pelajar IPNU

kala

itu

mengakomodir para pelajar dan juga mahasiswa NU. Setelah IPNU cukup kuat eksistensinya, Konferensi Besar IPNU di

226

NATION BUILDING (1951-1998)

Yogyakarta pada 1960 menetapkan perlu adanya organsisasi mahasiswa. Selanjutnya pada 1960 secara resmi PMII berdiri di Surabaya dengan Mahbub Junaidi sebagai ketua umum, M. Khalid Mawardi sebagai wakil ketua, dan M. Said Budairy sebagai sekretaris umum.

Peristiwa 17 Oktober 1952. Peristiwa demonstrasi militer yang menuntut pembubaran Dewan Perwakilan Rakyat Sementara (DPRS) pada 17 Oktober 1952 di Jakarta. Demonstrasi ini dilatarbelakangi konflik di dalam angkatan darat karena adanya pihak-pihak yang tidak setuju dengan kebijakankebijakan A. H. Nasution sebagai KSAD. Anggota DPR kemudian mengajukan pembubaran kepemimpinan tentara pusat dan reorganisasi kementrian pertahanan. Tentara pusat melihat hal ini sebagai upaya campur tangan sipil terhadap urusan kemiliteran. Dengan membawa banyak massa beserta tank-tank dan artileri militer. Sukarno berhasil meredakan demonstrasi dan memecat para pemimpin militer yang terlibat dalam aksi ini. A. H. Nasution dipecat dari kedudukan sebagai KSAD sekaligus diskors selama tiga tahun.

Peristiwa Talangsari Lampung. Adalah peristiwa bentrokan antara kelompok Warsidi dengan aparatur keamanan (TNI-Polri) yang terjadi di

Dusun Talangsari, Lampung. Peristiwa

Talangsari, Lampung tidak terlepas dari Gerakan Usroh pada masa Orde Baru. Peristiwa ini bermula saat para simpatisan

227

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

gerakan Usroh di bawah Warsidi, salah seorang ustadz yang melakukan pelarian ke Dusun Talangsari, Lampung. Warsidi adalah salah satu tokoh penampung para simpatisan Gerakan Usroh pimpinan Abdullah Sungkar. Di Umbul Cihideung, Dusun Talangsari III, Desa Rajabasa Lama, Kecamatan Way Jepara, Kabupaten Lampung Tengah Warsidi bersama pengikutnya bermaksud mendirikan perkampungan Islam tempat diterapkannya syariat Islam dalam kampung tersebut. Sayangnya, keberadaan mereka yang eksklusif dan tidak berhubungan baik dengan masyarakat menuai kecurigaan dari pemerintah setempat. Camat Way Jepara, Zulkifli Malik mencurigai keberadaan mereka dan melaporkan keberadaan mereka kepada Kapten Sutimans selaku Komandan Rayon Militer (Danramil) Way Jepara. Warsidi bersama pengikutnya kerap berceramah dengan nada keras berisi konten-konten yang ekstrim. Mereka juga mempersiapkan peralatan perang tradisional seperti bom molotof, golok, dan panah beracun serta mengadakan latihan-latihan beladiri. Pada 6 Februari rombongan pejabat lokal dari kalangan militer maupun sipil mendatangi kelompok Warsidi. Kedatangan mereka disambut dengan serangan, sehingga bentrok pun tidak dapat dihindarkan. Dalam bentrokan tersebut satu prajurit Koramil Way Jepara tewas terbunuh oleh pengikut Warsidi. Pada tengah

malam

keesokannya,

Kolonel

Henderopriyono

memimpin pasukan tiga batalyon. Pada 7 Februari 1989 pasukan menyerang Desa Talangsari tempat kelompok

228

NATION BUILDING (1951-1998)

Warsidi tinggal. Dalam penyerbuan itu sebanyak 246 pengikut Warsidi tewas, termasuk Warsidi di dalamnya.

Peristiwa Tanjung Morawa. Adalah salah satu peristiwa berdarah yang terjadi di Sumatera Timur pada 16 Maret 1953. Peristiwa ini berkaitan dengan persoalan tanah perkebunan tembakau di Deli. Persoalan hak kepemilikan tanah sudah dimulai ditangani pada 1951 oleh Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Soekiman, Mr. Iskak, dalam hal ini pemerintah menyetujui mengembalikan kepada DPV (Deli Planters Vereniging) sebesar 130.000 hektar dari luasnya yang semula 255.000 hektar. Masalahnya, sebelum persetujuan tersebut dilaksanakan, Kabinet Soekiman jatuh, sehingga pelaksanaan selanjutnya dilakukan oleh Kabinet Wilopo. Kampung Tanjung Morawa yang sebagian besar adalah keturunan Cina mendadak

menolak

memenuhi

rencana

pemerintah.

Penolakan tersebut disambut dengan ultimatum dari pemerintah dengan memberi batas waktu. Hingga lewat batas waktu, petani di Tanjung Morawa tidak juga meninggalkan tanah tersebut sehingga atas perintah Gubernur Sumatera Utara, A. Hakim meratakan tanah dengan traktor. Perlakuan pemerintah tersebut mendapat perlawanan dari para petani. Insiden ini menimbulkan 21 orang

terkena

sasaran tembakan, enam

diantaranya

tewas,sedang lainnya luka berat. Peristiwa ini menimbulkan jatuhnya Kabinet Wilopo karena dinilai merugikan rakyat.

229

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Peristiwa Tanjung Priok. Adalah peristiwa kerusuhan yang terjadi pada 12 September 1984 di Tanjung Priok, Jakarta. Peristiwa ini mengakibatkan sejumlah korban tewas dan luka-luka serta sejumlah gedung rusak terbakar. Peristiwa ini bermula dari percekcokan antara pengurus Mushola Asa’adah di daerah Koja, Tanjung Priok dengan oknum aparat militer dan berujung pada penangkapan empat orang, yaitu Syarifuddin Rambe, Sofyan Sulaiman, Ahmad Sahi, dan Mohammad Nur. Kejadian tersebut mendorong Amir Biki untuk menjadi penengah, tetapi ternyata tidak berhasil. Pada 12 September 1984 diadakan pengajian akbar yang diadakan para ulama di lingkungan Tanjung Priok. Pengajian tersebut mengusung kewaspadaan umat Islam dalam menghadapi musuh-musuh Islam serta meminta kepada pemerintah agar membebaskan keempat orang yang ditahan. Jika tidak juga membebaskan keempat orang tersebut, maka umat Islam akan menyerang. Merasa permintaan tersebut tidak dipenuhi oleh pemerintah, masa yang berjumlah 1500 orang kemudian menuju Kodim. Peristiwa ini pada Orde Baru yang mendorong semua organisasi masyarakat harus menggunakan asas tunggal Pancasila.

Perjanjian Mutual Security Act (MSA). Adalah perjanjian kerjasama antara Menteri Luar Negeri di Kabinet Sukiman, yaitu Ahmad Subarjo dengan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indoneisa, Merle Cochran pada 1951. Perjanjian tersebut merupakan

230

NATION BUILDING (1951-1998)

pertukaran antara Nota Keuangan bantuan dari pemerintah Amerika Serikat dalam bidang ekonomi dan militer dengan pembatasan kebebasan politik luar negeri Indonesia yang harus memperhatikan kepentingan luar negeri pemerintah Amerika Serikat. Perjanjian tersebut mengakibatkan jatuhnya kabinet Sukiman karena dinilai telah melanggar kebijakan politik

bebas

aktif

yang

mengharuskan

Indonesia

menghindarkan diri dari perjanjian internasional yang menjadikan Indonesia terikat kepada salah satu blok, baik blok barat maupun blok timur.

Perjanjian New York Indonesia-Belanda 15 Agustus 1962. Adalah perjanjian puncak perjuangan pembebasan Irian Barat. Penyelenggaraan perjanjian yang berlangsung di Markas Besar PBB ini berisi penandatanganan perjanjian antara pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Belanda. Pokok persetujuan tersebut adalah sejak tertanggal 1 Oktober 1962 Irian Barat akan diserahkan pada PBB oleh pemerintah Belanda serta PBB meminta tenaga Indonesia untuk keamanan di Irian Barat dengan catatan pasukan Belanda akan berangsur-angsur meninggalkan Irian Barat. Kemudian pada 1 Mei 1963 pemerintah sementara PBB akan menyerahkan Irian Barat kepada pemerintah Republik serta Indonesia

menerima

kewajiban

untuk

mengadakan

“penentuan pendapat rakyat” di Irian Barat. Penentuan pendapai itu untuk menentukan pilihan terhadap Indonesia

231

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

atau Belanda dan kedua belah pihak akan menerima apapun hasil dari jejak pendapat tersebut.

Perjanjian Persahabatan RI Dengan Persekutuan Tanah Melayu. Adalah perjanjian persahababatan antara Republik Indonesia dengan Persekutuan Tanah Melayu dilaksanakan pada 17 April 1959. Perjanjian ini dihadiri oleh Perdana Menteri Indonesia, Djuanda dan Perdana Menteri Dato Abdul Rozak sebagai

perwakilan

dari

persekutuan

Tanah

Melayu.

Perjanjian ini dilakukan karena persekutuan Tanah Melayu merupakan negara tetangga yang berbatasan paling dekat dengan

Republik

Indonesia

dan

melihat

persamaan

pencapaian kemerdekaan yang tidak mudah dan dalam kondisi sedang menyusun rumah tangga masing-masing. Selain itu juga dikarenakan keturunan yang sama dan memiliki bahasa yang sama, begitupun dengan dunia perdagangan sama-sama penghasil karet dan timah. Dengan perjanjian ini, meskipun Persekutuan Tanah Melayu tidak ikut serta dalam Konperensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, tetapi perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ini menunjukan nilai tinggi asas-asas konferensi tersebut.

Permina/Pertamina. Perusahaan minyak dan gas bumi milik pemerintah Indonesia. Perusahaan ini didirikan dengan nama Permina pada 10 Desember 1957 di bawah pimpinan Ibnu Sutowo. Selanjutnya pada 1961, pemerintah mendirikan

232

NATION BUILDING (1951-1998)

Pertamin, menyusul adanya aturan bahwa pertambangan minyak dan gas bumi hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Permina dan Pertamin pada 1968 digabungkan dengan nama Perusahaan Negara Pertamina (PN Pertamina). Status hukum Pertamina berubah menjadi Persero pada 2003. PT Pertamina (Persero) juga mengalami perubahan substansial setelah dikeluarkan Undang-Undang (UU) No. 22/2001 tentang migas. Dengan ndang-undang ini PT Pertamina tidak lagi menjadi pengatur sekaligus pemain usaha perminyakan tetapi menjadi perusahaan biasa yang harus menghadapi kompetisi.

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Adalah organisasi yang menghimpun

guru-guru

berbagai

tingkatan

dasar,

menengah pertama, maupun menengah atas. Pendirian organisasi ini tercetus pada saat penyelenggaran Kongres Guru Indonesia pada 24-25 November 1945 di Surakarta. Melalui kongres ini semua organisasi dan kelompok guru sepakat dihapuskan dan disatukan dalam satu wadah organisasi. Dalam kongres inilah, pada 25 November 1945 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) didirikan. Tujuan pendirian

PGRI

antaranya,

mempertahankan

dan

menyempurnakan Republik Indonesia, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan, membela hak, dan nasib buruh umumnya dan guru khusunya.

233

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Salah satu partai politik yang didirikan pada 1928. Para pendirinya guru yang mengajar di lembaga-lembaga pendidikan Islam tradisional di Sumatera Barat, seperti di surau dan madrasah. Pada masa kemerdekaan, Persatuan Tarbiyah Islamiyah mendeklarasikan diri sebagai partai politik. Partai ini menjadi salah satu pendukung setia sistem Demokrasi Terpimpin. Di samping itu, agak berbeda dengan partai-partai politik Islam lainnya, Perti mampu membangun hubungan yang baik dengan PKI. Hal ini membuat Perti sering kali dianggap kiri. Kedekatan Perti dengan Sukarno dan PKI memunculkan berbagai kesulitan bagi partai ini di awal pemerintahan Suharto. Pada saat pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik, sebagian anggota Perti bergabung dengan PPP, sebagian yang lain memilih bergabung dengan Golkar.

Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI). Perwari didirikan pada 17 Desember 1945 saat dilangsungkannya Kongres Wanita I di Klaten, Jawa Tengah. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi wanita kala itu, seperti Perwani, Wani, Muslimat NU, Aisyiyah, Wanita Katolik, Wanita Taman Siswa, dan beberapa organisasi perempuan lainnya. Berdasarkan kongres tersebut, disepakati membentuk suatu wadah organisasi wanita yang dapat menghimpun seluruh kalangan. Sejak saat itulah digagas pembentukan Perwari sebagai organisasi yang bersifat nasional. Tujuan pembentukan

234

NATION BUILDING (1951-1998)

Perwari

untuk

memperjuangkan

penyempurnaan

hak/kewajiban dan peningkatan harkat martabat serta kedudukan wanita Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Organisasi ini juga turut aktif dalam berbagai kegiatan yang diprogramkan pemerintah dalam bidang organisasi, bidang pendidikan, bidang hukum, bidang kesehatan, lingkungan hidup, bidang sosial ekonomi, dan bidang hubungan luar negeri.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Adalah organisasi profesi wartawan yang dibentuk pada 9 Februari 1946. Dibentuknya PWI sebagai wadah aspirasi perjuangan wartawan dan pers Indonesia. Kelahiran PWI dalam arus kemerdekaan Indonesia melambangkan

kebersamaan

dan

kesatuan

wartawan

Indonesia dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Dengan dibentuknya PWI, wartawan dan pers semakin teguh dalam menampilkan dirinya sebagai bagian dari perjuangan nasional menentang kembalinya kolonialisme.

Selain itu, PWI

berperan dalam membenahi masalah kewartawanan dengan penerbitan kartu anggota, kartu pers, dan pendidikan kewartawanan yang dimulai sejak 1971. PWI juga berperan penting dalam menjalin kerjasama luar negeri, khususnya dengan wartawan-wartawan di ASEAN.

Persitiwa Tiga Daerah. Pergolakan yang muncul di Tegal, Brebes, dan Pekalongan Jawa Tengah pada Oktober 1945. Peristiwa ini

235

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

terjadi akibat masyarakat merasa tidak puas secara sosial dan ekonomi terhadap elite birokrasi setempat. Tujuan dari pergolakan rakyat tersebut adalah mencegah kembalinya Belanda dan negara-negara lain yang ingin menjajah Indonesia melalui bantuan para elite birokrasi daerah, memecat para elite birokrasi dan menggantinya dengan penguasa Indonesia yang berbeda nilai dan sikapnya, dan menghancurkan seluruh tatanan sosial yang dipakai Belanda. Target dari sasaran perlawanan rakyat bukan hanya elite birokrasi, melainkan juga orang-orang keturunan Cina dan Eropa yang berkesempatan hidup secara berkecukupan dan juga dianggap menikmati sistem kolonial. Banyak korban meninggal dari pihak elite birokrasi dan juga orang-orang keturunan Cina dan Eropa. Salah satu tokoh paling tersohor dalam Peristiwa Tiga Daerah adalah Kutil yang berasal dari Tegal. Kutil alias Sakyani ialah pelempar isu-isu yang isinya menghasut rakyat sehingga dampaknya rakyat menaruh dendam terhadap para elite birokrasi.

Pertempuran Laut Aru 15 Januari 1962. Adalah pertempuran yang terjadi di wilayah perairan Irian Barat antara satuan kapal ALRI

dan

armada

kapal

perang

Belanda.

Pimpinan

pertempuran tersebut adalah Yos Soedarso yang menempati Kapal RI Macan Tutul. Pertempuran ini diawali dengan melintasnya pesawat-pesawat terbang milik Belanda yang berhasil meluncurkan tembakan-tembakan meriam dan

236

NATION BUILDING (1951-1998)

menghancurkan kapal-kapal milik Republik Indonesia. Yos Soedarso memberikan perintah untuk melakukan manoeuvre dan menjadikan RI Macan Tutul sebagai satu-satunya sasaran tembakan dari Belanda untuk menyelamatkan kapal yang lain. Siasat RI Macan Tutul ini berhasil, tetapi menyebabkan tenggelam dan terbakarnya kapal tersebut bersama dengan Komodor Yos Soedarso dan Kapten Wiratno serta beberapa awak kapalnya. Sebelum Komondor Yos Soedarso meninggal di medan perang, ia masih sempat memberikan komando yang berisi, “kobarkan semangat pertempuran”.

Perundingan Triparit. Adalah perundingan yang diselenggarakan guna menyelesaikan permasalahan Timor Timur. Dalam Perjanjian Triparit yang disahkan pada 5 Mei 1999 di New York, Indonesia, Portugal, dan PBB bersepakat untuk menjalankan jajak pendapat. Jajak pendapat rakyat Timor Timur akan menentukan nasib mereka sendiri. Tindak lanjut atas perundingan tersebut, dibentuklah United Nation Mission in East Timor (UNAMET) pada 11 Juni 1999. Habibie dan Kofi Anan bersepakat untuk merahasikan hasil jajak pendapat ini. Jajak pendapat dilaksanakan pada 30 Agustus 1999 sesuai dengan Persetujuan New York. Hasil jajak pendapat adalah 78.5 % menolak bergabung dengan Indonesia dan 21,5 % menerima bergabung.

237

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Petisi 50 (5 Mei 1980). Adalah sebuah pernyataan protes terhadap pemerintahan Orde Baru yang telah menggunakan Pancasila untuk kepentingan politik semata. Petisi tersebut ditulis sebagai

“ungkapan

keprihatian”

yang

kemudian

ditandatangani oleh 50 orang tokoh terkemuka di Indonesia. Ali

Sadikin

dan

Hoegeng

adalah

tokoh

yang

ikut

menandatangani petisi tersebut. Isi ungkapan keprihatinan menyatakan keprihatinan terhadap pidato-pidato Presiden yang mengungkapkan prasangka terhadap rakyat akan pihak yang ingin mengganti Pancasila; menggunakan Pancasila sebagai

ancaman

terhadap

lawan-lawan

politik;

membenarkan tindakan-tindakan yang tidak terpuji oleh pihak yang berkuasa dengan menggunakan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit; meyakinkan ABRI untuk memihak dan tidak berdiri di atas seluruh golongan masyarakat, melainkan memilih-milih teman berdasarkan pertimbangan pihak yang berkuasa.

Pham Van Dong. Pham van Dong (1 Maret 1906-29 April 2000) adalah

orang

dekat

Chi

Minh.

menjabat

sebagai perdana menteri Vietnam Utara dari 1955 sampai 1976, dan perdana menteri seluruh Vietnam dari 1976 sampai ia pensiun pada 1987 di bawah pemerintahan Le Duan dan Nguyen Van Linh. Setelah kekalahan Jepang, pasukan nasionalis melawan pasukan kolonial Perancis dalam Perang Indocina Pertama yang berlangsung dari 1945 sampai

238

NATION BUILDING (1951-1998)

1954.

Perancis

mengalami

kekalahan

besar

dalam

Pertempuran Dien Bien Phu pada 1954. Selama 1954 ia menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri. Pada 1955, Dong ditunjuk sebagai Perdana Menteri. Ia dikenal sebagai salah satu pemimpin Vietnam Utara selama perang dengan AS dan diketahui memiliki hubungan dekat dengan pemerintah China, yang membantu mendanai konflik dengan Vietnam Selatan.

Piagam Perjuangan Rakyat Semesta. Gerakan separatis yang dipimpin oleh Letnan Kolonel H. N. V. Sumual di Sulawesi Selatan pada 2 Maret 1957. Dalam piagam ini ia menyampaikan

ikrar

untuk

menyelesaikan

Revolusi

Indonesia. Piagam Rakyat Semesta kemudian berkembang menjadi pemberontakan terhadap pemerintah pusat untuk menuntut otonomi daerah. Untuk menumpas gerakan ini, pemerintah melancarkan operasi gabungan dengan nama Operasi Merdeka dibawah pimpinan Letnan Kolonel Rukmito Hendraningrat. Pada pertengahan 1961 sisa-sisa Permesta menyerahkan diri.

Pidato Terakhir Presiden Sukarno 1966. Pada 17 Agustus 1966 Presiden Sukarno mengucapkan pidato terakhirnya yang terkenal dengan pidato “Jangan sekali-kali meninggalkan sejarah”

atau

dikenal

239

dengan

JASMERAH.

Sukarno

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

mengucpkan pidato tersebut di depan rakyat dari halaman Istana Merdeka.

Pierre Andreas Tendean. Kapten Czi. (Anumerta) Pierre Andreas Tendean (21 Februari 1939-1 Oktober 1965) adalah seorang perwira militer Indonesia yang menjadi salah satu korban peristiwa Gerakan

September.

ditangkap

oleh

gerombolan G30S yang mengira dirinya Nasution. Nasution sendiri berhasil melarikan diri dengan melompati pagar. Tendean dibawa ke Lubang Buaya bersama enam perwira tinggi

lainnya.

Mengawali

menjadi intelijen dan

karier

kemudian

militer

dengan

ditunjuk

sebagai

ajudan Jenderal Besar TNI Abdul Haris Nasution dengan pangkat

letnan

satu,

dipromosikan

menjadi kapten anumerta setelah

kematiannya.

dimakamkan

Pahlawan

bersama

di Taman enam

Makam perwira

Tendean

Kalibata dan

korban Gerakan

September lainnya, ia ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi Indonesia pada 5 Oktober 1965.

Pokja Petisi 50 (13 Mei 1980). Adalah kelompok yang muncul dalam rangka mengoreksi kebijakan Orde Baru yang dinilai telah menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Pihak-pihak yang termasuk dalam petisi 50 adalah pimpinan Angkatan Laut, Ali Sadikin, mantan Gubernur DKI Jakarta, mantan Perdana Menteri Mohammad Natsir, dan Menteri Perindustrian Ir. H.

240

NATION BUILDING (1951-1998)

M. Sanusi. Petisi 50 merespon Peristiwa Tanjung Priok dan membuat Panitia Kecil dengan diketuai oleh H.R. Dharsono dan anggotanya Sjafrudin Prawiranegara, Slamet Branata, Anwar Harjono, dan A.M. Fatwa yang mengeluarkan Lembaran

Putih

koreksi

kesalahan

pemerintah

yang

menyimpang dari UUD 1945 dan asas tunggal Pancasila, namun ketiga orang yang menandatangai Lembaran Putih itu dijatuhi

hukuman

puncaknya,

Petisi

dengan 50

tuduhan

dituduh

berbeda.

melakukan

Hingga Kudeta

Konstitusional yang akan mengubah ideologi Pancasila.

Politik Bebas Aktif. Adalah konsep politik luar negeri yang digunakan oleh Indonesia. “Bebas” berarti bebas menentukan sikap ke masalah-masalah internasional dan lepas dari pengaruh Blok Timur dengan paham komunisnya dan Blok Barat dengan paham liberalnya. Sedangkan arti kata “aktif” adalah selalu aktif dalam membina perdamaian dunia internasional. Setelah diproklamasikannya kemerdekaan tahun 1945, dalam rangka

menjalan

roda

pemerintahan,

pemerintah

memegang prinsip politik ini. Prinsip politik ini mengharuskan RI menjalin hubungan luar negara. Selama menjalankan prinsip politik tersebut RI menjalin hubungan bilateral dengan beberapa Negara, termasuk Belanda. Pemilihan prinsip politik ini dilandasi oleh kebutuhan akab dukungan dari luar negeri untuk mempertahankan kemerdekaan. Prinsip politik tersebut dijalankan oleh pemerintah hingga

241

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

1949 yang menghasilkan beberapa peristiwa penting. Diantara keterlibatan PBB dalam mebahas masalah RI yang menghasilkan perjanjian, seperti perjanjian Linggarjati tahun 1947, pembentukan Komisi Tiga Negara (KTN) dari 1947 hingga perundingan Renville. Politik bebas-aktif adalah prinsip politik damai dan bersedia melakukan perundingan untuk menyelseikan persoalan politik dan sikap berperang untuk membela diri apabila diserang. Politik bebas-aktif berakhir pada 1949.

Poniman. Jenderal TNI (Purn) Poniman lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 18 Juli 1926. Pendidikan militernya diawali dari bergabung dengan PETA pada 1944, diselesaikan dari SSKAD V Bandung pada 1956, dan Seskoad Bandung pada 1964. Setelah menyelesaikan pendidikan militer ia menjadi Kepala Seksi (Kasi) Pendidikan Yon Divisi Siliwang, Danki Divisi Siliwangi, hingga pada 1966 menjadi Pangdam III 17 Agustus. Puncak karier militer Poniman saat menjabat sebagai Pangkostrad selama 1973-1974, kemudian menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat 1980-1983. Ia kemudian dipanggil untuk memenuhi jabatan politik dan menjabat sebagai Menteri Pertahanan periode 1983-1988. Poniman telah memperoleh 14 bintang kehormatan antara lain Bintang Mahaputra Adi Pradana, Bintang Dharma, dan 9 tanda jasa diantaranya adalah Satya Lencana Perang Kemerdekaan I dan II. Ia meninggal di usia 83 tahun pada 30 April 2010.

242

NATION BUILDING (1951-1998)

Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU). Adalah kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat yang dibantu oleh petugas kesehatan. Posyandu memiliki lima program, yaitu kesehatan Ibu dan anak/KIA, keluarga berencana/KB, gizi, penangulangan diare, dan imunisasi. Dalam perkembangan selanjutnya Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita, tetapi juga difungsikan untuk pelayanan ibu hamil, bahkan pada waktu-waktu tertentu Posyandu dimanfaatkan untuk promosi dan distribusi vitamin A, garam yosium dan suplemen gizi. Posyandu menjadi garda terdepan dalam upaya pencegahan penyakit, khususnya pada ibu

dan

anak.

perkembangan

Konsep

Posyandu

pesat, bahkan

terus

negara

mengalami

Amerika

Latin,

Honduras mengadopsi konsep ini.

Prabowo Subianto. Dikenal sebagai mantan Panglima Kostrad TNI AD yang kemudian aktif sebagai politisi dan juga seorang pengusaha. Ia lahir di Jakarta pada 17 Oktober 1951. Ayahnya adalah

seorang

ahli

ekonomi

Indonesia,

Soemitro

Djojohadikoesoemo. Dalam karier militernya, Prabowo mencetak berbagai prestasi. Ia merupakan komandan termuda dalam operasi Tim Nanggala di Timor Timur. Pada 1983 ia menjabat sebagai Wakil Detasemen Penanggulangan Teror Komando Pasukan Khusus (Kopassus) kemudian sebagai Komandan Kopasus pada 1995, dan Komandan Jenderal Kopasus pada 1996. Tugas terakhirnya di TNI AD

243

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

adalah Panglima Kostrad, menjelang kejatuhan Soeharto pada 1998. Prabowo mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya pada 6 Februari 2008. Ia mencalonkan diri sebagai wakil presiden mendampingi Megawati pada Pemilu 2009 tetapi gagal. Ia kembali gagal terpilih ketika maju sebagai Calon Presiden pada Pemilu 2014.

Pramoedya Ananta Toer. Sastrawan yang Lahir di Blora, Jawa Tengah, pada 6 Februari 1925. Ia secara luas dianggap sebagai salah satu pengarang yang produktif dalam sejarah sastra Indonesia. Pramoedya telah menghasilkan lebih dari 50 karya dan diterjemahkan ke dalam lebih dari 41 bahasa asing. Pram, begitu ia disapa pernah mendekam di penjara selama pemerintahan Orde Lama dan diasingkan oleh Orde Baru ke Pulau Buru karena keterlibatannya dalam Lekra, organisasi yang berafiliasi dengan PKI. Ada beberapa karya Pram yang terkenal, diantaranya Bumi Manusia, Jejak Langkah, Gadis Panta, dan Arok Dedes.

Pranoto, Mayor Jenderal. Pelaksana tugas Menteri Panglima Angkatan Darat pada 1965. Pranoto memiliki latar belakang pendidikan Muhammadiyah. Ia menjadi guru sekolah menengah setelah menyelesaikan pendidikannya di HIK Muhammadiyah pada 1943. Karier militernya dimulai ketika ia bergabung dalam PETA yang merupakan cikal bakal TNI. Dalam kurun waktu 1962-1965, ia menjabat sebagai Asisten

244

NATION BUILDING (1951-1998)

III Menteri Panglima Angkatan Darat. Pranoto kemudian bertugas

sebagai

Menteri

Panglima

Angkatan

Darat

menggantikan Jenderal Ahmad Yani yang gugur pada peristiwa G30S. Setelah masa pemerintahan Soekarno berakhir, Mayor Jenderal Pranoto dituduh terlibat dalam G30S, dan ditahan pada 1966. Ia dibebaskan pada 1981, tetapi dicopot dari TNI. Pranoto wafat pada 9 Juni 1992.

Prawotomangkusasmito. Lahir di desa Tirto, Grabag Magelang 4 Januri 1910 (dan meninggal 24 Juli 1970 pada umur 60 tahun). Ia adalah seorang aktivis Islam Indonesia, Wakil Perdana

Menteri

Indonesia kesembilan

dan

Ketua

Umum Majelis Syuro Muslimin Indonesia yang terakhir. Beliau

juga

pernah

Pekerja KNIP selama menggantikan

menjadi

Indonesia Assaat yang

Presiden RIS sampai 15 Mangkusasmito adalah

pejabat

Ketua

menjadi

negara serikat

menjadi

pejabat

Agustus 1950. ketua

Masyumi

Badan

Prawoto yang

terakhir,

sebelum dibubarkan Sukarno dengan tanpa alasan yang jelas lewat Keputusan Presiden RI No. 200/1960 tertanggal 17 Agustus 1960 (dan merujuk Penetapan Presiden No.7/1959).

Probowinoto.

Basoeki

Probowinoto lahir

Tempurung

(Tlogomulyo), Grobogan, Purwodadi, 19 Januari 1917 adalah seorang

Pendeta GKJ,

Pendiri Parkindo,

dan

beberapa

gerakan dalam dan antar-agama di Indonesia. Berkaitan

245

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

dengan kiprahnya di bidang politik. Ia cukup menonjol di antara beberapa pemikir Kristen, khususnya dari kalangan rohaniwan.

Dengan

statusnya

sebagai pendeta,

keberaniannya mengumpulkan beberapa tokoh Kristen untuk membentuk wadah bagi perjuangan kemerdekaan adalah salah satu karakternya yang menonjol. Di bawah ancaman kepada Belanda, Probowinoto membangun kontak dengan tentara Jepang untuk menjelaskan posisi Kristen secara lebih obyektif. Dengan langkah yang cukup bijaksana, Probowinoto senantiasa mendorong Kristen untuk berpihak kepada Republik, demi kemerdekaan.

Program Wajib Belajar. Adalah program pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan. Program ini diawali dengan pembangunan SD Inpres di seluruh Indonesia sehingga semua wilayah memiliki SD Inpres. Program ini dicanangkan pada 2 Mei 1984 dengan program wajib belajar enam tahun atau setingkat Sekolah Dasar (SD). Dalam sambutan peresmiannya Presiden Soehato menyatakan bahwa kebijakan pemerintah untuk

memberikan

kesempatan

seadil-adilnya

kepada

seluruh anak Indonesia yang berusia 7-12 tahun untuk menikmati pendidikan dasar. Program ini terbukti dapat menurunkan jumlah penduduk yang buta huruf dari tahun ke tahun. Pemerintah Orde Baru juga menggulirkan program beasiswa

kepada

siswa

246

yang

tidak

mampu

namun

NATION BUILDING (1951-1998)

berprestasi. Salah satu program beasiswa terkenal adalah beasiswa Supersemar.

Proklamasi Balibo. Adalah proklamasi yang dicetuskan oleh rakyat Timor Timur pada 17 Desember 1975, berisi ketegasan rakyat Timor Timur untuk bersatu dengan bangsa Indonesia menjadi provinsi ke-27. Proklamasi tersebut adalah langkah yang diambil setelah melihat tindakan Fretelin yang semakin lama semakin

sewenang-wenang

sehingga

seluruh

rakyat

mengemukakan keinginan Proklamasi kemedekaan. Teks Proklamasi Balibo dikeluarkan pada 30 November 1975 dan diserahkan secara resmi kepada pemerintahan Indonesia yang pada waktu itu diwakili oleh Menteri Luar Negeri Adam Malik

pada 1

Desember

1975. Proklamasi tersebut

ditandatangani oleh wakil dari APODETI, UDT, KOTA dan Partido Trabalhista. Setelah peristiwa tersebut mulailah dibentuk pemerintahan sementara dengan Arnold Dosreis Araujo sebagai Ketua Eksekutif. Selain itu menjadikan Guilherme Maria Convalves sebagai ketua Dewan Perwakinan Rakyat Timor-Timor. Proklamasi menandai pembentukan pemerintah sementara secara de facto dan de jure, kekuasaan Portugal di Timor Timor telah berakhir dan beralih kepada Pemerintah Sementara Timor Timur (PSTT).

Proklamasi PRRI 15 Februari 1958. Proklamasi Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) adalah proklamasi

247

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

yang dikumandangkan oleh Kolonel Achmad Husein setelag dipecat oleh Sidang Dewan Menteri pada 11 Februari di Padang. Proklamasi PRRI bersamaan dengan pembentukan kabinet

pemerintahan

yang

mengangkat

Sjafrudin

Prawiranegara sebagai Perdana Menteri. Proklamasi PRRI ini menyebabkan pemerintah Republik Indonesia mengambil keputusan

untuk

menyelesaikannya

dengan

kekuatan

senjata. Penyelesaian pemerintah terhadap PRRI dilakukan dengan berbagai cara, daerah Sumatera Barat dilancarkan Operasi 17 Agustus di bawah pimpinan Brigasir Ahmad Yani. Pada 17 April, padang berhasil dikuasai, kemudian disusul pada 4 Mei penguasaan terhadap daerah Bukit Tinggi. Pada 16 Mei 1961, Achmad Husein melaporkan diri dengan pasukannya disusul oleh tokoh PRRI yang lain, baik militer maupun sipil.

Pujangga Baru. Adalah kelompok sastra dan bahasa yang muncul 1930-an sebagai reaksi dari banyaknya sensor Commissie voor

Volkslectuur

(kini

menjadi

Balai

Pustaka)

Pemerintahan Belanda. Komisi tersebut menyensor karya sastra yang berikatan dengan rasa nasionalisme dan kesadaran berbangsa. Kelompok yang membuat majalah dengan menggunakan “Poedjangga Baroe” sebagai nama dari majalah tersebut. Perintis Poedjangga Baru dipimpin oleh Sutan Takdir Alisjahbana, Amir Hamzah, dan Armijn Pane. Majalah tersebut terbit sejak 1933-1942, dan berhasil

248

NATION BUILDING (1951-1998)

menerbitkan 90 edisi serta memiliki 150 pelanggan. Sejak adanya pendudukan Jepang, majalah tersebut ditutup karena dianggap kebarat-baratan dan progresif, tetapi pada 19541962 majalah tersebut terbit kembali. Dalam perkembangan sastra dan bahasa majalah tersebut merefleksikan satu periode sastra dan Bahasa Indonesia dengan sebutan Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini dinilai menjadi “bapak” sastra modern Indonesia. Ciri yang menonjol dalam pujangga baru adalah menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa dalam bersastra, menceritakan kehidupan masyarakat kota, persoalannya berisi masalah masyarakat seperti emansipasi perempuan dan strata sosial yang ada di masyarakat, berupaya melahirkan budaya nasional, serta menonjolkan nasionalisme, romantisme, dan intelektualisme dalam setiap karyanya. Karya sastra yang terkenal dari Angkatan Pujangga Baru adalah Layar Terkembang karangan Sutan Takdir Alisjahbana.

Pusat

Kesehatan

Masyarakat

(PUSKESMAS).

Adalah

sarana

pelayanan kesehatan masyarakat yang digunakan sebagai unit

pelaksana

kesehatan. kesehatan

teknis

penyelenggaraan

Puskesmas secara

berkesinambungan

pembangunan

menyelenggarakan menyeluruh,

terhadap

pelayanan

terpadu,

masyarakat.

dan

Penerapan

pengembangan Puskesmas dimulai pada 1968 dalam Rapat Kerja Nasional di Jakarta dalam rangka mengorganisasi sistem

249

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

pelayanan

kesehatan.

Sebelum

berdirinya

puskesmas

beberapa balai kesehatan telah berdiri seperti Balai Kesehatan Ibu dan Anak (BKIA), Balai Pengobatan (BP), tetapi balai kesehatan tersebut masih berjalan sendiri dan tidak teroganisir. Jadi pada 1979 mulai dirintis pembangunan Puskesmas di daerah-daerah tingkat kelurahan atau desa. Hingga kini puskesmas telah ada ditiap kecamatan di seluruh Indonesia.

-RRaden Eddy Martadinata. Adalah salah satu pahlawan Angkatan Laut Indonesia. Ia pernah menjadi Menteri/Panglima Angkatan Laut masa Presiden Sukarno pada 1959. Pemilik nama lengkap Raden Eddy Martadinata lahir di Bandung, 29 Maret 1921. Ia bersekolah di sekolah pelayaran milik pemrintah Hindia Belanda, Zeevaart Technische School pada 1941, tetapi tidak lulus dan mengikuti pendidikan pelayaran Militer Jepang sehingga menjadi Nahkoda Kapal Latih Dai 28 Sakura Naru (1943-1944). Karier di Angkatan Laut dimulai pada Agustus 1945. Pada awal tahun 1950-an R.E. Martadinata turut memadamkan pemberontakan Andi Aziz di Sulawesi Selatan. Peran Karier kelautan meningkat setelah mengikuti pendidikan United States Navy Post Graduate School di Amerika Serikat. Tak lama setelah peristiwa Gerakan 30 September

1965,

250

mengundurkan

diri

sebagai

NATION BUILDING (1951-1998)

Menteri/Panglima Angkatan Laut pada Februari 1966. Selanjutnya pada tahun yang sama ia diangkat menjadi Duta Besar Luar Biasa RI untuk Pakistan dan tewas dalam kecelakaan pesawat helikopter di Riung Gunung, Bogor.

Radius Prawiro. Adalah Menteri Koordinator Bidang Ekonomu, Keuangan, Industri dan Pengawasan Pengembangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan Indonesia periode 19881992, Menteri Keuangan Republik Indonesia pada 1983-1988, Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada 1973-1983, dan pernah menjadi Gubernur Bank Indonesia pada 19661968. Kariernya dimulai dari pendidikan di Nederlandsce Economische Hogeschol di Rotterdam dan menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia di Jakarta. Setelah menyelesaikan pendidikan, Radius menjadi Sekretaris Badan Keamanan Rakyat di Yogyakarta pada 1945. Dalam bidang keuangan Radius mengawali menjadi Pegawai Teknis Direktorat Akuntan Negara pada 1960-1960 hingga 1965 menjadi Menteri Pemeriksa Keuangan Negara /BPK dan Deputi Menteri Urusan Bank Sentral pada 1965, kemudian barulah menjadi menteri dalam Kabinet Republik Indonesia. Ia meninggal di Jerman dalam usia 76 tahun dan dimakamkan di taman Makam Pahlawan Kalibata.

Rahmat Muljoamiseno. Rachmat Mulyomiseno dilahirkan di Temanggung, Jawa Tengah pada 9 Juni 1919. Ia adalah

251

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Menteri Perdagangan pada masa kepemimpinaan Presiden Sukarno. Rahmat dipilih sebagai menteri perdagangan, diawali oleh kariernya di perbangkan dengan mengikuti Kurus perbankan di Syomin Ginko yang sekarang menjadi Bank Rakyat Indonesia, sehingga menjadi Bendaraha serikat buruh Bank Rakyat Indonesia dan tiga tahun kemudian dia menjadi Ketua Perhimpunan Bank-Bank Swasta nasional sejak 19521957 dengan ini ia menjadi Wakil Ketua Dewan Ekonomi Pusat yang kemudian mengantarkannya menjadi Menteri Perdagangan. Selain di dunia ekonomi, sejak 1953 ia resmi bergabung dengan partai NU karena tertarik gagasan partai tersebut dan pada 1971 ia menjadi angora DPR/MPR hingga 1987 mewakili Partai NU dan kemudian menjadi Partai Persatuan Pembangungan. Ia meninggal pada 1984.

Ramos Horta. Salah satu peraih nobel perdamaian dan merupakan presiden ke-2 Negara Timor Leste. Ramos Horta lahir di Dili pada bulan Desember 1949. Ia memiliki darah Timor dan Portugis. Ramos Horta terlibat aktif dalam Associacao Social Democrata (ASDT) yang kemudian berganti nama menjadi Fretilin (Frente Revolucionária de Timor-Leste Independente). Selama Timor Leste menjadi bagian dari Indonesia, Ramos Horta menjadi pelarian politik yang tinggal dan mendapatkan perlindungan di Australia. Ramos Horta kembali ke Dili pada bulan Desember 1999 dan bekerja sama dengan UNTAET yang dibentuk PBB sebagai pemerintah transisi sebelum

252

NATION BUILDING (1951-1998)

Timor Leste merdeka sepenuhnya. Setelah kemerdekaan Timor Leste ia ditunjuk menjadi Menteri Luar Negeri. Pada 2007 Ramos Horta terpilih menjadi Presiden ke dua Timor Leste.

Rasuna Said, Hajjah Rangkayo. Adalah perempuan perintis kemerdekaan asal Sumatra Barat yang aktif berjuang melalui Sarekat Rakyat. Peranannya juga banyak dikenal dalam Persatuan Muslim Indonesia (PERMI). Rasuna Said dikenal sebagai

seorang

orator

ulung

dan

kritis.

Berkat

keberaniannya tersebut ia pernah ditangkap dan dipenjara pada 1932 di Penjara Semarang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Rasuna Said turut serta dalam mendirikan organisasi Pemuda Nippon Raya di Padang. Setelah Proklamasi Kemerdekaan dia kembali aktif dalam dunia politik, tercatat ia pernah menduduki beberapat jabatan penting, diantaranya anggota Dewan Perwakilan Sumatera mewakili

Sumatera

Barat,

anggota

Dewan

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat (DPR RIS), dan anggota Dewan Pertimbangan Agung. Rasuna Said lahir pada 14 September 1910 di Maninjau, Sumatra Barat dan wafat di Jakarta pada 2 November 1965. Rasuna Said mengawali karier pendidikannya di Sekolah Desa di Maninjau. Setelah itu ia melanjutkan studinya ke Madrasah Diniyah Puteri, Padang Panjang. Rasuna Said juga pernah belajar secara pribadi kepada Haji Abdul Malik Karim Amrullahm (Hamka).

253

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Kemudian ia kembali menempa dirinya di Sekolah Thawalib, Maninjau. Saat berusia 23 tahun Rasuna Said menuntut ilmu di Islamic Collage yang dipimpin oleh Muchtar Yahya.

Ratu Aminah Hidayat. Adalah istri dari kolonel Hidayat kepala Staf Komandemen. Sosok yang sangat mengagumi pemikiran Sukarno ini aktif di bidang politik sebagai ketua umum Partai IPKI

(Ikatan

Pendukung

Kemerdekaan

Indonesia).

merupakan satu-satunya perempuan dengan jabatan sebagai ketua umum dari 10 parpol konstestan Pemilu yang sudah sejak 30 tahun lalu tidak perempuan yang menjadi ketua umum atau sekjen partai politik (parpol). Perempuan kelahiran 1905 ini, selain menjadi ketua umum parpol, juga menjadi pendiri Persatuan Kaum Ibu Tentara (PKIT) pada 3 Apri 1946. PKIT adalah cikal bakal Persit Kartika Chandra Kirana. Pendirian PKIT terdorong oleh keinginan Ratu Aminah Hidayat untuk menggerakkan para Istri Prajurit melakukan sesuatu guna membantu prajurit di dalam melaksanakan tugasnya.

Raymond Westerling. Raymond Pierre Paul Westerling lahir di Istanbul,

Kesultanan

Utsmaniyah, 31

Agustus 1919 dan

meninggal di Purmerend, Belanda, pada 26 November 1987 di usia 68 tahun. Ia adalah komandan pasukan Belanda yang

terkenal

karena

memimpin Pembantaian

Westerling (1946-1947) di Sulawesi Selatan dan percobaan

254

NATION BUILDING (1951-1998)

kudeta APRA di Bandung, Jawa Barat. Pada 20 Juli 1946, Westerling diangkat menjadi komandan pasukan khusus. Di Makassar, Westerling membantai para penduduk dengan tidak mengindahkan peraturan perang. Westerling kemudian diberhentikan dari militer. Pada 1949, Westerling secara diam-diam mendirikan organisasi rahasia yang mempunyai pengikut sekitar 500.000 orang. Di Jawa Barat, Westerling bersama anak buahnya secara membabi buta menembak mati setiap orang yang mereka temukan di jalan.

Reformasi. Adalah perubahan secara drastis untuk melakukan perbaikan dalam tatanan masyarakat atau negara. Di Indonesia Reformasi terjadi pada masa pasca-Orde Baru (1998) ketika semakin menguatnya krisis ekonomi yang melanda Asia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia reformasi diartikan sebagai perubahan secara drastis untuk perbaikan (bidang sosial, politik, atau agama) dalam suatu masyarakat atau negara. Pengunduran diri Presiden Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998 menandai roda reformasi mulai bergulir. Reformasi di Indonesia berlangsung dengan dukungan berbagai kekuatan guna menata kehidupan politik, sosial, dan ekonomi dengan menciptakan landasan stabilitas politik.

Republik Indonesia Serikat (RIS). Adalah suatu negara federasi yang berdiri sebagai hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar

255

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

antara

Republik

Indonesia, Bijeenkomst

voor

Federaal

Overleg (BFO), dan Belanda. Wilayah RIS meliputi seluruh daerah Indonesia, terbagi menjadi beberapa negara bagian, termasuk Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa timur, Negara Madura, Negara Sumatera Timur, Negara Sumatera Selatan, serta satuan-satuan kenegaraan yang tegak sendiri seperti Jawa tengah, Bangka, Belitung, dan beberapa daerah lain. Kedaulatan Republik Indonesia Serikat diakui pada 27 Desember 1949, dengan Sukarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat dan Mohammad Hatta sebagai perdana menteri RIS serta Ratu Belanda sebagai pimpinan Simbolis. KNIP kemudian mengangkat Assaat Datuk Mudo, ketua KNIP, sebagai

pemangku

jabatan

Presiden

Indonesia.

Penandatanganan kedaulatan RIS dilakukan di Belanda, bersamaan dengan penantandatanganan naskah penyerahan kekuasaan dari Sri Sultan Hamengkubuwono IX di Jakarta. Wacana untuk kembali bersatu dalam satu bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dimulai oleh Negara Indonesia Timur (NIT), dan pemerintah Negara Sumatra Timur (NST). Pada 8 April 1950 diadakan konferensi segitiga antara RIS-NIT-NST. Pada 17 Agustus 1950, bertepatan dengan

momen

kemerdekaan,

Presiden

Sukarno

menandatangani rancangan UUD yang kemudian dikenal sebagai Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia 1950 (UUDS 1950). Dengan ditandanganinya rancangan

256

NATION BUILDING (1951-1998)

UUDS, maka secara resmi RIS dibubarkan, dan dibentuk kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Revolusi Hijau. Proses memodernisasi pertanian gaya lama menjadi pertanian gaya modern dengan melakukan pengembangan bibit dan perubahan pola pertanian dari pertanian subsiten menuju pertanian berbasis kapital dan komersil. Peningkatan produksi pangan dan produksi pertanian mencanangkan empat usaha pokok yang meliputi: intensifikasi pertanian, ekstensifikasi

pertanian,

diservikasi

pertanian,

dan

rehabilitasi pertanian. Revolusi Hijau ditandai dengan semakin berkurangnya ketergantungan petani pada cuaca dan

keadaan

alam,

digantikan

dengan

peran

ilmu

pengetahuan dan teknologi. Revolusi Hijau sesungguhnya tidak hanya menyangkut bidang pertanian, tetapi juga meliputi bidang perkebunan, peternakan, perikanan, dan perhutanan. Lahirnya Revolusi Hijau melalui proses panjang yang pada akhirnya meluas ke negara-negara di Afrika dan Asia, Indonesia khususnya. Gerakan Revolusi Hijau di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Presiden Suharto. Revolusi Hijau di Indonesia diformulasikan ke dalam konsep Panca Usaha Tani yang meliputi, pemilihan dan penggunaan bibit unggul atau varietas unggul, pemupukkan yang teratur, pengairan yang cukup, pemberantasan hama secara intensif, dan teknik penanaman yang lebih teratur.

257

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Roeslan Abdulgani. Pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Menteri Penerangan pada 1947-1954. Roeslan yang akrab dipanggil

Cak

Roes

ini

berperan

penting

dalam

mempersiapkan Konferensi Asia Afrika yang dibuka pada 18 April 1955. Ia juga dipercaya sebagai Duta Besar Indonesia di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1967-1971. Tidak sampai di situ, Roeslan juga pernah dipercaya sebagai Ketua Tim Penasihat mengenai Pancasila pada 1978. Roeslan memulai kariernya di bidang politik dengan bergabug bersama Natipy, sebuah kepanduan berhaluan nasionalis. Kemudian ia bergabung sebagai anggota Jong Islameten Bond dan Indonesia Muda. Roeslan dilahirkan di Kota Surabaya pada 24 November 1914. Ia juga dikenal karena peranannya sebagai tokoh penting dalam penyelenggaraan Konferensi Asia Afrika di Bandung pada 1955. Roealan tutup usia pada 29 Juni 2005 di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta saat berusia 91 tahun.

Rosihan Anwar. Rosihan Anwar lebih dikenal sebagai tokoh pers Indonesia. Dia juga sering dikatakan sebagai sastrawan, sejarawan bahkan budayawan. Pria yang hidup dalam “multizaman” itu telah bergelut di dunia jurnalistik semenjak masa perjuangan. Ia menyelesaikan pendidikannya di sekolah rakyat (HIS) dan SMP (MULO) di Padang. Kemudian melanjutkan pendidikannya ke AMS di Yogyakarta. Dari sana Rosihan mengikuti berbagai workshop di dalam dan di luar negeri, termasuk di Universitas Yale dan School of Journalism

258

NATION BUILDING (1951-1998)

di Universitas Columbia, New York City, Amerika Serikat. Karier jurnalistiknya dimulainya saat ia berusia 20 tahun. Rosihan memulai karier jurnalistiknya sebagai reporter Asia Raya di masa pendudukan Jepang pada 1943 hingga menjadi pemimpin redaksi Siasat (1947-1957) dan Pedoman (19481961), yang ditutup oleh rezim pemerintahan Presiden Sukarno pada saat itu. Pada masa Orde Baru, Rosihan mendapat anugerah sebagai wartawan sejak sebelum Revolusi Indonesia dengan mendapatkan anugerah Bintang Mahaputra III, bersama tokoh press Jakob Oetama. Ia pernah berkecimpung di dunia film, dengan mendirikan Perusahaan Film Nasional (Perfini) pada 1950 bersama Usmar Ismail. Rosihan juga pernah mencicipi dunia aktor sebagai figuran. Rosihan juga pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). Rosihan juga gemar menulis puisi. Puisinya banyak dimuat di surat kabar Asia Raya, Merdeka, dan majalah mingguan politik dan budaya, Majalah Siasat. Rosihan Anwar meninggal dunia pada 14 April 2011.

Rudini. Adalah Menteri Dalam Negeri dalam Kabinet Pembangunan V 1988-1993. Karier dalam pemerintah diawali dengan karier militer seteleh mengikuti Akademi Militer di Breda, Belanda selama lima tahun (1951-1955). Sepulangnya ke Indonesia, ia dilantik menjadi perwira remaja dengan pangkat Letnan II. Pendidikan berikutnya adalah Suski Bandung pada 1961, Seskoad Bandung pada 1970 dan Lemhannas Jakarta pada

259

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

1977. Dengan bekal pendidikan tersebut, ia pernah menjabat sebagai Panglima Kodam XIII/ Merdeka pada 1978, kemudian menjadi Panglima Kostrad pada 1981, serta menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada 1983 hingga 1986. Rudini tidak hanya menggeluti dunia militer, namun ia turut membantu di dunia pemerintah dengan menjadi Ketua Pemilihan Umum (KPU) selama 1999-2001. Ia lahir di Malang pada 15 Desember 1929 dan meninggal karena serangan jantung dalam usia 77 tahun pada 21 Januari 2006.

-SSabilal Rasjad. Adalah Menteri Perburuhan pada Kabinet Ali Sastroamidjoto II, yang dibentuk pada 24 Maret 1956-14 Maret 1957, dari Partai Syarikat Islam Indonesia dan PNI. Pada Desember 1934, Sabilal Rasjad bersama Uddin Rahmany ditangkap karena melanggar larangan berkumpul. Setelah dikurung selama lebih setahun kemudian diasingkan ke Boven Digul. Selanjutnya pada 1965, Sabilal Rasjad diberhentikan dari PNI bersama beberapa teman lain.

Sabilillah. Adalah kelompok perkumpulan para santri yang didirikan bersama

dengan

Laskar

Hizbullah

saat

menjelang

pemerintahan Jepang. Pendirian Sabilillah hampir merata di seluruh Jawa dengan menjadikan kiai sebagai komandan Sabilillah.

Laskar

Sabilillah

260

turut

memperjuangkan

NATION BUILDING (1951-1998)

kemerdekaan

Indonesia.

Peran

Sabilillah

dalam

memperjuangkan kemerdekaan Indonesia ialah seperti ikut membantu pertempuran 10 November 1945, Pertempuran Ambarawa, dan perjuangan di berbagai wilayah. Ketika pembentukan Tentara Nasional Indonesia, pasukan Sabilillah juga

turut

perjuangan

dan

menggunakan perjuangan

dilebur

Islam

kedalamnya mengisi sebagai

memperjuangkan

untuk

memperkuat

kemerdekaan. landasan

Sabilillah

bergerak

kemerdekaan

dan

Indonesia

diartikan sebagai Jihad fi Sabilillah atau berjuang di jalan Allah SWT.

Sahal Mahfudh, Kiai. Tokoh yang pernah menjabat selama 10 tahun memimpin Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Jawa Tengah, ia kemudian didaulat menjadi Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI pada Juni 2000 sampai 2010. Di luar itu, Kiai Sahal adalah pemimpin Pesantren Maslakul Huda (PMH) sejak 1963. Pesantren di Kajen, Margoyoso, Jawa Tengah ini didirikan ayahnya, KH Mahfudh Salam pada 1910. Selain itu Kiai Sahal adalah rektor Institut Islam Nahdlatul Ulama (INISNU)

di Jepara, Jawa

Tengah sejak

1989

hingga

mengantarkan INISNU menjadi UNISNU Jepara pada 2013. Kiai Sahal biasa menulis namanya secara resmi sebagai HMA. Sahal Mahfudh. Tiga huruf paling depan merupakan kependekan dari Haji Muhammad Ahmad. Kiai Sahal

261

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

mendapatkan gelar doktor kehormatan dari UIN Syarif Hidayatullah pada 2003.

Saleh Lahade. Adalah seorang tokoh militer Indonesia yang pernah menjadi salah satu pimpinan dalam pemberontakan Permesta di Sulawesi. Saleh, bersama dengan Panglima Besar Permesta Ventje Sumual, mendapatkan julukan “Dwitunggal Permesta”. Saleh termasuk salah satu penandatangan Piagam Permesta yang dikeluarkan pada Februari 1957. Muhammad Saleh Lahade dilahirkan di Barru, Saleh adalah putra dari seorang guru sekolah. Saleh bersekolah di Sekolah Menengah Belanda (AMS) di Yogjakarta dan menempuh pendidikan tinggi di Institut Pertanian Bogor (IPB) di Bogor. Pada awal 1948, Saleh menjabat sebagai kepala staf Komisi Militer di Makassar. Dalam perjalanan kariernya, dia memegang berbagai jabatan tinggi dalam staf pimpinan Kodam Wirabuana. Jabatan yang ditempatinya pada umumnya berfokus dalam menangani masalah-masalah wilayah dan masyarakat, pemerintahan daerah, dan sebagainya. Pada September 1951, ketika Kolonel Alex Kawilarang dimutasi menjadi Panglima Kodam Siliwangi, Kepala Staf Letkol R.A. Kosasih mengambil alih Komando Tentara Teritorium VII Wirabuana sebagai pejabat panglima sambil menunggu kedatangan Kolonel Gatot Subroto. Saleh juga pernah menjabat sebagai kepala staf merangkap PMT. Jabatan ini dipegangnya selama tiga setengah bulan, di tengah operasi

262

NATION BUILDING (1951-1998)

yang dilakukan pemerintah terhadap pemberontakan yang dilakukan Kahar Muzakkar di Sulawesi Selatan dan Tenggara, dan RMS di Maluku Tengah. Pada Januari 1952, Ketika Gatot Soebroto tiba di Makassar, dia mengukuhkan Saleh menjadi Staf V Teritorial sekaligus “juru bicara” Panglima.

Samanhudi. Pendiri Sarekat Dagang Islam. Lahir di Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 1868 dan meninggal di Klaten, Jawa Tengah 28 Desember 1956. Ia sempat bejar di pondok pesantren yaitu Ponpes KM Sayuthy (Ciawigebang), Ponpes KH Abdur Rozak (Cipancur), Ponpes Sarajaya (Kab Cirebon), Ponpes (di Kab Tegal, Jateng), Ponpes Ciwaringin (Kab. Cirebon) dan Ponpes KH Zaenal Musthofa (Tasikmalaya). Pada 1905, ia mendirikan Sarekat Dagang Islam. Kemudian muncul cabang-cabang SDI dalam waktu singkat di luar kota Solo. Atas dorongan beberapa pengurus dan anggota, SDI pun berubah menjadi sebuah partai politik yang ditandai dengan perubahan nama dari SDI menjadi SI pada 10 September 1912. Sejak 1920, Haji Samanhudi tidak aktif lagi dalam kepengurusan partai SI. Usaha dagang batiknya pun mengalami kemerosotan. Namun, hal tersebut tak dapat memadamkan kepeduliannya terhadap pergerakan nasional. Kemudian ia mendirikan Barisan Pemberontakan Indonesia Cabang Solo dan Gerakan Persatuan Pancasila. Ketika terjadi Agresi Militer II, ia membentuk laskar Gerakan Kesatuan Alap-alap

yang

bertugas

263

menyediakan

perlengkapan,

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

khususnya bahan makanan untuk para prajurit. KH Samanhudi wafat usia pada tanggal 28 Desember 1956 di Klaten dan dikebumikan di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukohardjo, Jawa Tengah. Ia adalah seorang perintis dan pemimpin yang baik.

Santa Cruz, Peristiwa. Adalah peristiwa yang terjadi pada 12 November 1991 di pekuburan umum Santa Cruz, Dili. Peristiwa ini dipicu oleh unjuk rasa warga Timor timur setelah kematian Sebastiao Gomes, pemuda yang terbunuh oleh milis prointegrasi. Unjuk rasa tersebut merupakan wujud protes terhadap pemerintah Indonesia, mereka menggelar spanduk untuk meminta penentuan nasib sendiri dan kemerdekaan dengan menampilkan gambar pemimpinan Xanana Gusmao. Saat melakukan unjuk rasa, pasukan Indonesia mulai dengan tembakan peringatan dan terjadi penembakan massa, hingga menewaskan warga Timor timur. Pemerintah Indonesia menyatakan ada 19 orang yang meninggal dunia, namun laporan dari Portugal menyatakan 271 orang tewas, 382 orang luka-luka, dan 250 hilang. Peristiwa ini menempatkan pemerintah Indonesia pada agenda Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional.

Sarekat Kerakyatan Indonesia (SKI). Adalah partai politik kebangsaan yang didirikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 19 Januari 1946. Partai ini berasaskan Pancasila dan bertujuan

264

NATION BUILDING (1951-1998)

pembangunan negara di segala lapangan untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan sentosa. Kongres pertama SKI pada Desember 1946 memberikan pernyataan dukungan terhadap pemerintahan Kabinet Syahrir dan meminta agar Kalimantan dimasukkan ke dalam Republik Indonesia atas dasar Persetujuan Linggarjati. SKI berperan dalam pemilihan anggota Dewan Daerah Banjar pada 1947 dengan masuknya lima perwakilan. Kembalinya Republik Indonesia Kesatuan pada 1950, menguatkan kembali posisi SKI dengan duduknya wakil SKI sebagai anggota DPR RI. Pada pemilu tahun 1955, SKI tidak berhasil memenangkan kursi DPR atau Konstituante dan dengan terjadinya hal tersebut akhirnya SKI dibubarkan.

Sarekat Tani Indonesia (SAKTI). Adalah kelompok gerakan tani pasca kemerdekaan yang dibentuk pada 1951 sebagai organisasi sayap dari Partai Komunis Indonesia di bawah pimpinan Aidit. Pada 1955, Sakti menyetujui bergabung bersama Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Rukun Tani Indonesia (RTI) menjadi satu dengan nama BTI. Sebelum penyatuan tersebut pada 1954 anggota BTI berjumlah 800.000 anggota. Setelah penyatuan Sakti mengklaim pada 1955 telah memiliki 42 cabang, 387 ranting, dan 200.000 anggota. Gerakan tersebut merupakan gerakan

anti

imperialisme

dan

feodalisme

dengan

memperjuangakan terlaksananya landreform. Organisasi tani inilah yang secara aktif menuntut nasionalisasi perusahaan

265

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

asing dan pelaksanaan secara konsisten UUPA 1960. Pada 1968, Sakti menyetujui pembentukan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) oleh BKS Tani Militer (Tamil), hingga pada kemudian dideklarasikanlah HKTI oleh BKS Tamil sebagai salah satu program pemerintah.

Sartono Kartodirjo. Pelopor penulisan sejarah dengan pendekatan multidimensional. Lahir di Wonogiri pada 15 Februari 1921. Ayahnya bernama Tjitrosarojo, seorang pegawai kantor pos zaman pemerintahan Belanda hingga Jepang. Sartono Menempuh pendidikan dasar di Hooge Inlandse Kweekschool (HIK) di Solo lalu melanjutkan sekolah menengah di Yogyakarta. Kemudian masuk Universitas Indonesia pada 1950. Ia menjadi lulusan pertama jurusan sejarah UI pada 1956. Kemudian pada tahun 1957 menjadi pengajar di Universitas Gadjah Mada. Pendidikan magister ditempuhnya di Yale University, Amerika Serikat, kemudian mendapat gelar doctor dengan predikat cumlade dari Universitas Amsterdam, Belanda pada 1966. Hampir semua kegiatannya bergerak dalam bidang penelitian, seminar, lokakarya, dan penulisan. Ia juga mendapat banyak penghargaan diantaranya Harry J. Benda Prize yang diberikan oleh The Association of Asian Studies pada 1977, Tanda Kehormatan Satya Lencana sebagai tokoh untuk Ilmu Pengetahuan dan Kesenian pada 1970. Lalu pada 20 Desember 1985 ia menerima hadiah pemenang Buku Utama Bacaan Dewasa bidang sejarah berjudul Pemikir dan

266

NATION BUILDING (1951-1998)

Perkembangan Historiografi Indonesia. Sartono Kartodirjo telah

meninggalkan

puluhan

karya

tulis

dan

hasil

wawancaranya termuat di berbagai media massa, jurnal, dan majalah.

Sarwo Edhie Wibowo. Letnan Jenderal TNI (Purn.) Sarwo Edhie Wibowo lahir di Purworejo, Jawa Tengah, 25 Juli 1925. Sarwo Edhie Wibowo adalah seorang tokoh militer Indonesia. Ia adalah ayah dari Kristiani Herrawati, ibu negara Republik Indonesia dan istri dari Presiden Republik Indonesia ke6, Susilo

Bambang

Yudhoyono.

juga

ayah

dari

mantan KSAD, Pramono Edhie Wibowo. Ia memiliki peran yang

sangat

besar

Pemberontakan Gerakan 30

dalam

penumpasan

September dalam posisinya

sebagai panglima RPKAD (atau disebut Kopassus pada saat ini). Selain itu ia pernah menjabat juga sebagai Ketua BP-7 Pusat, dan menjadi duta besar Indonesia untuk Korea Selatan, serta

menjadi

Gubernur AKABRI.

Sarwo

Edhie

Wibowo meninggal saat usia 64 tahun, di Jakarta, pada 9 November 1989.

Sayuti Melik. Mohamad Ibnu Sayuti atau yang lebih dikenal sebagai Sayuti Melik lahir di Sleman, Yogyakarta pada 22 November 1908. Dalam aktivitasnya bersama pemuda, Sayuti Melik termasuk dalam Kelompok Menteng 31, yang berperan dalam peristiwa Rengasdengklok. Sayuti juga tercatat dalam

267

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

sejarah

Indonesia

sebagai

pengetik naskah

proklamasi

kemerdekaan Republik Indonesia. Sayuti Melik pernah ditangkap

pemerintah

karena

keterlibatannya

dalam

Persatuan Perjuangan. Dia adalah suami dari Soerastri Karma Trimurti, seorang wartawati, dan aktivis perempuan di zaman pergerakan dan zaman setelah kemerdekaan. Pada masa Orde Baru, Sayuti menjadi anggota DPR mewakili Golkar hasil Pemilu

1971 dan 1977.

Sayuti

Melik

meninggal

di Jakarta, 27 Februari 1989 pada usia 80 tahun.

SD Inpres (Intruksi Presiden). Adalah program pemerintahan Orde Baru dalam bidang pendidikan yang digagas melalui Inpres (Intruksi Presiden) No. 10/1973 tentang Program Bantuan Pembangunan Gedung SD. Tujuan dari kebijakan ini untuk memperluas kesempatan belajar, terutama di pedesaan dan sektor perkotaan yang penduduknya berpenghasilan rendah. Pelaksanaan

pertama

program

Inpres

adalah

pembangunan 6.000 gedung SD di seluruh wilayah Indonesia. Dana pembangunan gedung SD diperoleh dari hasil penjualan minyak bumi yang kala itu harganya tengah menlonjak naik. Hampir setiap tahun pendirian gedung SD Inpres terus berjalan. Pada 1968 telah terdapat sebanyak 60.023 unit gedung SD dan 5.897 gedung SMP. Pembangunan gedung ini terus berkembang pesat dan mencapai puncaknya selama 1982-1994. Dalam kurun waktu 1993-1994 tercatat hampir 150.000 unit SD Inpres telah dibangun.

268

NATION BUILDING (1951-1998)

Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber GOLKAR). Adalah cikal bakal dari organisasi peserta pemilu Golongan Karya. Sekber Golkar dibentuk pada Oktober 1964 oleh Angkatan Darat untuk berkoordinasi dan menyatukan kekuatan. Pada 1970 saat menghadapi pemilihan umum, Surat Keputusan Presiden tanggal 23 Mei 1970 no. 43 telah menetapkan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar) sebagai organisasi Golongan Karya yang dapat ikut serta dalam Pemilihan Umum 1971. Di bawah pimpinan Soeharto, Sekber Golkar mengikuti Pemilihan Umum 1971 dengan nama Golongan Karya (Golkar) dan berhasil memenangkannya dengan perolehan kursi terbanyak, yaitu 227 kursi. Pada masa Orde Baru, Golkar menjadi kendaraan bagi dominasi militer dan birokrasi.

Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI): Adalah wadah gabungan dari berbagai serikat buruh di Indonesia. Dibentuk sejak 29 November 1946 melalui kongres di Malang, merupakan hasil peleburan dari Gabungan Serikat Buruh Vertikal (GSBV) dan GABRI (Gabungan Serikat Buruh Revolusioner Indonesia). Dipimpin oleh Harjono selaku ketua dan Njono selaku wakil ketua. SOBSI dibubarkan pada 1966 oleh pemerintah Orde Baru karena bergabung menjadi organisasi sayap PKI sejak 1961. Organisasi ini menjadikan basis penduduk pedesaan sebagai sumber tenaga dan sumber bahan keperluan hidup yang menjadi pangkal untuk

269

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

mengumpulkan kekuatan massa. Pemimpin mereka antara lain Njono, Moh. Munir, dan Mardjoko dijatuhi hukuman mati oleh Mahmilub.

Siasat, Majalah. Adalah majalah politik dan kebudayaan yang terbit pertama kali di Jakarta pada 4 Januari 1947. Majalah Siasat merupakan pendukung republic di daerah pendudukan militer Belanda. Majalah mingguan ini didirikan dan dipimpin oleh Rosihan Anwar dan Soedjatmoko. Salah satu direkturnya adalah Gadis Rasid, wartawan wanita terkemuka. Makalah mingguan ini terkenal dengan rubik kebudayaannya yang bernama Gelanganggang. Di antara para direktur ruang kebudayaan ini termasuk para pengarang terkemuka seperti Chairil Anwar, Asrul Sani, dan Rivai Apin. Siasat berkembang pesat sebagai majalah dengan pencaaian 13.000 eksemplar setiap kali tebit. Majalah ini berhenti terbit pada 1957.

Sidi Bhakarudin. Bupati pertama Tanah Datar ini sebelumnya merupakan kepala Djawatan kereta api Sumatera Barat. Usaha pertama yang di tempuh Sidi Bhakarudin sebagai Bupati Militer Tanah Datar adalah mengundang seluruh Penghulu Kepala dan Camat Militer se-Kabupaten Tanah Datar ke Batusangkar. Salah satu hasil pertemuan itu adalah ditetapkannya daerah Salimpaung sebagai markas Bupat Militer Tanah Datar. Alasan untuk memilih tempat ini adalah karena banyak tentara dan merupakan markas KKP. Selain itu

270

NATION BUILDING (1951-1998)

secara geografis wilayah ini sulit dimasuki Belanda karena berhutan lebat dan berbukit bukit sehingga cocok untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersifat mobil. Dalam menjalankan tugas, sering Sidi Bhakarudin dan stafnya tidur dalam pondok-pondok yang terletak di tengah kebun tebu milik penduduk.

Sidik Djojosukarto. Lahir di Blitar, Jawa Timur pada 7 Juni 1908. Pendidikan dasarnya di HIS Blitar, kemudian MULO Kediri, dan pindah ke MULO Madiun hingga tamat 1927. Pendidikan selanjutnya adalah Ovts Handelsleergang atau Sekolah Dagang Menengah di Surabaya yang ditamatkannya pada 1930. Setelah Proklamasi Kemerdekaan, Sidik menjadi Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Karesidenan Kediri. Sidik mendirikan cabang Serikat Rakyat Indonesia (Serindo) di Kediri pada Januari 1946. Serindo Cabang Kediri kemudian mengemban tugas penting: menjadi tuan-rumah kongres yang melahirkan PNI Selain aktif dalam KNIP, Sidik juga terlibat dalam keorganisasian daerah bagi partai, 1946 sampai 1949. Kongres PNI di Yogyakarta awal Mei 1950 menjadikan Sidik Djojosukarto dikukuhkan sebagai Ketua Umum PNI.

Sidik Kertapati. Dilahirkan di Klungkung Selatan, Bali pada 1920. Sejak masa mudanya telah aktif berkecimpung di dalam pergerakan politik Gerakan Indonesia Merdeka (Gerindom)

271

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

yang berjuang untuk Indonesia Merdeka. Sidik Kertapati adalah salah satu tokoh dalam Dewan Eksekutif Gerindom, yang didirikan oleh pemuda-pemuda revolusioner sebagai reaksi pembubaran PUTERA (Pusat Tenaga Rakyat), yang berpusat di Gedung Menteng 31, melakukan kegiatankegiatan membangun jaringan-jaringan pemuda revolusioner anti fasis dengan massa tani, buruh, pegawai kantor, mahasiswa dan angkatan bersenjata. Pasca proklamasi kemerdekaan, Sidik mendirikan Sarekat Tani Indonesia (SAKTI), yang kemudian berfusi dengan Barisan Tani Indonesia (BTI). Setelah Indonesia merdeka, Sidik juga turut aktif sebagai anggota legislatif.

Silas Parare. Lahir di Serui, Papua dan 18 Desember 1918 dan wafat pada 7 Maret 1973 di umur 54 tahun. Ia adalah seorang pejuang

penyatuan Irian

Jaya (Papua)

dalam

wilayah Indonesia. Pada bulan Oktober 1949 di Yogyakarta, ia mendirikan Badan Perjuangan Irian di Yogyakarta dalam rangka membantu pemerintah Republik Indonesia untuk memasukkan wilayah Irian Barat ke dalam wilayah RI. Namanya diabadikan menjadi salah satu Kapal Perang Korvet kelas Parchim TNI AL KRI Silas Papare dengan nomor lambung 386. Selain itu, dididirkan Monumen Silas Papare di dekat pantai dan pelabuhan Laut Serui. Sementara di Jayapura, namanya diabadikan sebagai nama Sekolah Tinggi Ilmu Sosial

272

NATION BUILDING (1951-1998)

Politik (STISIPOL) Silas Papare, yang berada di Jalan Diponegoro. Ia adalah seorang pahlawan nasional Indonesia.

Simposium Kebangkitan Semangat 66. “Mendjeladjah Teracee Baru”adalah gerakan pertama di bidang kebudayaan. Simposium ini dilaksanakan pada 6-9 Mei 1966. Inilah awal bangkitnya sastra Indonesia yang menamakan dirinya Angkatan 66, Angkatan 70, dan Angkatan Pasca 70-an. Dari sinilah sastrawan di berbagai daerah di Indonesia seolah mendesak legitimasi keberadaannya.

Siswondo Parman.

Lahir di Wonosobo, Jawa Tengah 4 Agustus

1918 dan meninggal di Lubang Buaya, Jakarta, 1 Oktober 1965. Dia pernah bekerja untuk polisi militer Kempeitai Jepang. Lalu ia ditangkap karena keraguan atas kesetiaannya, namun kemudian dibebaskan. Setelah dibebaskan, ia dikirim ke Jepang untuk pelatihan intelijen, dan bekerja lagi untuk Kempeitai sampai akhir perang dan bekerja sebagai penerjemah di Yogyakarta. Kemudian S. Parman bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Pada akhir Desember 1945, ia diangkat menjadi kepala staf dari Polisi Militer di Yogyakarta. Empat tahun kemudian ia menjadi kepala staf untuk gubernur militer Jabodetabek dan dipromosikan menjadi mayor. Pada 1951, Parman dikirim ke Sekolah Polisi Militer di Amerika Serikat untuk pelatihan lebih lanjut, dan pada 11 November tahun itu, diangkat menjadi

273

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

komandan Polisi Militer Jakarta. Ia kemudian menduduki sejumlah posisi di Polisi Militer Nasional dan Departemen Pertahanan Indonesia sebelum dikirim ke London sebagai atase militer di Kedutaan Indonesia. Pada 28 Juni, dengan pangkat Mayor Jenderal, ia diangkat menjadi asisten pertama bidang intelijen untuk Kepala Staf Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani. Setelah peristiwa G30S, melalui Keputusan

Presiden

Nomor

111/KOTI/1965,

Presiden

Sukarno secara resmi menganugerahi S. Parman sebagai Pahlawan Revolusi. Pangkatnya kemudian dinaikkan satu tingkat menjadi Letnan Jenderal.

Sjam Kamaruzaman. Anggota Kunci Partai komunis Indonesia lahir di Tuban, Jawa Timur 30 April 1924 dan meninggal di Kepulauan Seribu, Jakarta 30 September 1986. Dia mengenyam pendidikan di sekolah dasar, sekolah menengah dan kemudian sekolah agronomi di Surabaya. Sjam meninggalkan studinya sebelum lulus dan pergi ke Yogyakarta, disana ia masuk sekolah bisnis. Dia adalah anggota dari kelompok Pathuk, pemuda yang melawan Jepang di sekitar distrik Pathuk Yogyakarta. Sjam bekerja di Departemen Informasi dan tinggal di Jalan Guntur. Sjam adalah seorang PNS tahun 1947-1948, organisator persatuan buruh periode 1948-1950. Sjam bergabung dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 1949, kemudian bergabung dengan bagian militer dari Departemen Organisasi PKI di tahun 1950-an.

274

NATION BUILDING (1951-1998)

Soebroto. Soebroto lahir di Surakarta, 19 September 1923. Ia adalah Menteri Transmigrasi dan Koperasi pada 1971-1973 dan menjadi Menteri Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi sampai

1972

hingga

1978

juga

menjadi

Menteri

Pertambangan dan Energi selama dua periode pada 19781988. Kariernya dalam pemerintahan diawali dengan ia berhasil menyelesaikan Sarjana Muda di Fakultas Ekonomi Universitas

Indonesia,

Jakarta

pada

1955,

kemudian

melanjutkan di Universitas McGill, Kanada pada 1956 dan menyelesaikan doktoralnya di Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia. Keahlian di dalam bidang Ekonomi membawanya menjadi Presiden Konferensi OPEC sejak 31 Oktober 1984 hingga 9 Desember 1985 dan menjadi Sekretaris Jenderal OPEC sejak 1 Jauli 1988 hingga 30 Juni 1994. Meski sudah aktif dalam pemerintahan, Soebroto tetap menjalani kehidupan akademiknya dengan menjadi Rektor Universitas Pancasila dan Guru Besat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Soehardiman. Adalah pendiri Sentral Organisasi Karyawan Seluruh Indonesia (SOKSI) sejak 1960 yang lahir di Surakarta pada 1924. Sejak lahirnya SOKSI, karier politiknya menanjak. SOKSI menjadi salah satu ormas yang membantu kelahiran Partai Golkar, sehingga ia menjadi Pembina Golkar. SOKSI membendung penyebaran paham komunisme pada 1965 serta menjadi tempat pengkaderan para pemimpin bangsa.

275

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Pensiun dari karier militer dengan pangkat Letnan Jendral, pernah menjabat sebagai MPR/DPR RI pada 1983-1988 dan wakil ketua DPA RI tahun 1993-1998. Hingga 13 Desember 2015 di usia 91 tahun, ia dikenal dengan prediksi kuatnya tentang peristiwa politik dan kepemimpinannya di Indonesia.

Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo. Lahir di Cepu, Jawa Tengah pada 7 Januari 1905. Ia adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang memimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah Indonesia dari tahun 1949 hingga tahun 1962, dengan tujuan mengamalkan Alquran dan mendirikan Negara

Islam

Indonesia berdasarkan

hokum

syariah. Pada masa perang kemerdekaan 1945-1949, Kartosoewirjo

terlibat

aktif

tetapi

sikap

kerasnya

membuatnya sering bertolak belakang dengan pemerintah, termasuk ketika ia menolak pemerintah pusat agar seluruh Divisi Siliwangi melakukan long march ke Jawa Tengah. Perintah long

march itu

merupakan

konsekuensi

dari

Perjanjian Renville yang sangat mempersempit wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Karena semua perjanjian yang dibuat pemerintah Belanda menyengsarakan rakyat Indonesia, perjanjian-perjanjian semuanya hanya untuk mengelabui orang-orang penting agar mereka taat kepada Hindia Belanda. Maka dari itu Karto menolak semua perjanjian Belanda. Kartosoewirjo juga menolak posisi menteri yang ditawarkan Amir Sjarifuddin yang saat itu

276

NATION BUILDING (1951-1998)

menjabat Perdana Menteri.

Kekecewaannya terhadap

pemerintah pusat semakin membulatkan tekadnya untuk membentuk Negara memproklamirkan

Islam

Indonesia.

Kartosoewirjo

NII pada 7 Agustus 1949. Beberapa

daerah menyatakan menjadi bagian dari NII terutama Jawa Barat, Sulawesi Selatan dan Aceh. Pemerintah Indonesia kemudian

menjalankan

operasi

untuk

menangkap

Kartosoewirjo. Kartosoewirjo ditangkap di wilayah Gunung Rakutak di Jawa Barat pada 4 Juni 1962. Ia dihukum mati pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, Jakarta.

Soemitro. Menteri, Wakil Panglima ABRI dan Pangkopkamtib, salah satu Tokoh Pendiri FEUI. Lahir di Probolinggo, 13 Januari 1927 dan meninggal di Jakarta, 10 Mei 1998. Ia sangat dikenal karena dalam masa kepemimpinannya meletus peristiwa Malari, yang mengakibatkan pengunduran dirinya dari militer. Soemitro adalah anak dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, pendiri Bank Negara Indonesia dan anggota BPUPKI. Dalam pemerintahan, posisi yang pernah diembannya adalah sebagai Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian dan Menteri Riset atau Menristek saat ini. Saat agresi Belanda II, ia menjabat wakil Komandan SubWehkreise di Malang, dan mendapat perintah dari Panglima Komando Jawa, Kolonel Nasution untuk melakukan perang Wingate (sebuah strategi yang dilakukan Jenderal Wingate

277

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

asal Burma, mirip dengan strategi gerilya). Soemitro kemudian diangkat menjadi Komandan Batalyon I di Malang. Di usia ke-33, Sumitro pernah menjabat sebagai Menteri Perdagangan dan Perindustrian RI dan ikut mendirikan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ia meraih gelar doktor di Nederlandse Economise Hogeschool, Rotterdam Belanda pada tahun 1943 dengan disertasi berjudul Het Volkscredietwezen in de Depressie. Selama 1942-1994, Sumitro menulis sebanyak 130 buku dan makalah dalam bahasa Inggris. Sumitro memperoleh banyak penghargaan, baik dalam maupun luar negeri yaitu, Bintang Mahaputra Adipradana

(II),

Panglima

Mangku

Negara

Kerajaan

Malaysia, Grand Cross of Most Exalted Order of the White Elephant First Class dari Kerajaan Thailand, Grand Cross of the Crown dari Kerajaan Belgia, serta yang lainnya dari Republik Tunisia dan Prancis (RSB).

Soepomo. Salah satu pahlawan nasional Indonesia yang memiliki jasa di bidang hukum. Supomo lahir di Surakarta pada 22 Januari 1903. Ia mendapat gelar doktor ilmu hukum di Universitas Leiden, Belanda dengan tesis mengenai sistem agraria di Surakarta. Sebagai pelajar, Supomo menjadi anggota organisasi Jong Java. Ia juga menyumbangkan pemikirannya dalam Kongres Perempuan Indonesia melalui brosur berjudul Perempuan Indonesi dalam Hukum yang ditulisnya bersama Ali

Sastroamijoyo.

Dalam

278

bidang

ketatanegaraan

NATION BUILDING (1951-1998)

Indonesia, Supomo dikenal sebagai salah satu penyusun Undang-Undang Dasar 1945. Ia diangkat sebagai Menteri Kehakiman pertama di Indonesia pada 1949-1950. Supomo meninggal di usia 55 tahun akibat serangan jantung pada tanggal 12 September 1958.

Soeprapto. Pahlawan Nasional lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, 20 Juni 1920 dan meninggal di Lubangbuaya, Jakarta, 1 Oktober 1965. Pendidikan formalnya setelah tamat MULO adalah AMS (tamat 1941) Bagian B di Yogyakarta. Pada tahun yang sama ia memasuki dunia militer lewat Koninklijke Militaire Akademie

Bandung.

Pendidikan

ini

tidak

bisa

diselesaikannya karena pendudukan Jepang di Indonesia. Kemudian mengikuti kursus Pusat Latihan Pemuda, latihan keibodan, seinendan, dan syuisyintai. Ia pernah bekerja di Kantor Pendidikan Masyarakat. Pada awal kemerdekaan RI, ia adalah salah satu pejuang yang ikut andil dan turut serta dalam merebut senjata dari pasukan Jepang di Cilacap. Kemudian ia masuk dalam anggota dari Tentara Keamanan Rakyat di Purworejo. Ia menjabat sebagai Kepala Staf dari Tentara dan Territorial IV (T&T) di Semarang. Lalu ia ditarik kembali ke Jakarta untuk ditugaskan sebagai Staf dari Angkatan Darat, lalu Menteri Pertahanan, dan terakhir sebagai Deputi Kepala Staf dari Angkatan Darat wilayah daerah

Sumatera

Medan.

Melalui

Kepres

no.

111/KOTI/1965, Sukarno meresmikan Suprapto bersama

279

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

korban Lubang Buaya yang lain sebagai Pahlawan Revolusi dengan diberikan pangkat Letnan Jenderal.

Soerjo, Raden Mas Tumenggung Ario. Soerjo mengawali karier politiknya sebagai Bupati Magetan. Selama menjabat sebagai Bupati Magetan Soeryo terkenal bersifat berani dan tegas terutama

saat

berhubungan

dengan

tentara Jepang.

Keberanian dan ketegasannya membuat kalangan tentara Jepang kagum dengannya. Soeryo juga sempat menjabat sebagai

Syucokan

atau

residen

Bojonegoro

yang

kekuasaaanya sama dengan tingkat gubernur, tetapi cakupan wilayah kekuasaanya sama seperti residen. Kala itu jarang orang Indonesia yang memiliki jabatan seperti Soerjo. Pada waktu pemerintah pendududkan Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Soeryo terpilih sebagai anggota yang diangkat oleh Pemerintah Jepang karena jabatannya sebagai Syucokan Bojonegoro. Selepas proklamasi kemerdekaan, Soeryo didampuk sebagai Gubernur Jawa Timur. Raden Mas Tumenggung Ario Soerjo dilahirkan pada 9 Juli 1985 di Magetan, Jawa Timur. Terlahir dari keluarga bangsawan membuat Soerjo mendapatkan pendidikan yang baik. Ia mengawali karier pendidikannya di Tweede Inlandsche School di Magetan, kemudian ia dipindahkan ke HIS. Selepas lulus dari HIS, Soeryo dikirim oleh orang tuanya ke Opleidings School Voor Inlandsche (Bestuurs) Ambtenaren (OSVIA) pada

280

NATION BUILDING (1951-1998)

1918. Pada 1923 Soerjo memperoleh kesempatan untuk menempuh pendidikan di Politie School, Sukabumi, Jawa Barat. Beberapa tahun kemudian Soeryo mendapatkan kesempatan untuk memperdalam ilmu pemerintahan dan kepamongan selama 2 tahun di Bestuuracademie di Batavia.

Soeroso, R. P. Adalah Gubernur Jawa Tengah pertama. Ia merupakan tokoh

pergerakan

yang

berjuang

meningkatkan

kesejahteraan pegawai negeri, baik sebelum dan sesudah proklamasi kemerdekaan yang lahir di Sidoarjo pada 1839. Soeroso menamatkan pendidikan di Sekolah Guru pada 1916 kemudian aktif dalam Budi Utomo dan Sarekat Islam. Terpilih menjadi anggota Volksraad yang berani menetang kebijakan pemerintah mengenai pelaksanaan pajak di Sumatera Barat. Pada 1941 karena kepeduliannya terhadap kepentingan buruh akhirnya mendirikan Gabungan Sarekat Sekerja Partikelir Indonesia (GASPI). Pada masa Kabinet Natsir, diangkat menjadi Menteri Perburuhan. Untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri, Soeroso menjadi pelopor gerakan koperasi dengan membangun Badan Koordinasi Pusat Koperasi Pegawai Negeri Seluruh Indonesia. Ia meninggal pada 16 Mei 1981 di Jakarta dan dimakamkan di Mojokerto.

Soetjipto Joedodihardjo, Jenderal Polisi. Mantan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian. Soetjipto Jeododihardjo dilahirkan di

281

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Jember pada 27 April 1917. Ia merupakan salah satu menteri pada masa kepemimpinan Presiden Sukarno. Pada Asian Games 1962 di mana Indonesia menjadi tuan rumah, Soetjipto yang saat itu berpangkat Komisaris Besar Polisi ditunjuk menjadi Pimpinan Harian Organizing Committee. Ia diangkat oleh Presiden Sukarno sebagai Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Menpangak) pada 1965. Di masa jabatannya, pemerintah mendirikan Akademi Angkatan Kepolisian yang kemudian disatukan dalam AKABRI pada bulan Desember 1965. Perubahan banyak terjadi pada badan kepolisian Indonesia selama ia menjabat karena kondisi pemerintahan yang tidak stabil. Soetjipto menyelesaikan masa jabatannya pada 1968. Ia meninggal pada tahun 1984.

Solichin. Lahir di Tasikmalaya, 21 Juli 1926 yang dikenal sebagai Gubernur Jawa Barat periode 1970-1974. Sebelum menjadi gubernur, Solichin adalah seorang tentara. Ia menyeleseikan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat pada 1954, kemudian melanjutkan di US Army Infantry School pada 1957 dan terakhir di Sekolah Staf dan Komando TNI AD pada 1969. Karier militernya adalah menjadi Guru SSKAD pada 19541956, kemudian menjadi Panglima Kodam XIV Hassanuddin Makassar pada 1968-1970, terakhir menjadi Gubernur Akabri Umum dan Darat di Magelang pada 1968-1970. Solichin kemudian masuk di dunia pemerintahan dengan menjadi Gubernur Jawa Barat ke-10 sampai1974. Selama menjadi

282

NATION BUILDING (1951-1998)

gubernur, ia memiliki perhatian untuk mengatasi rawan pangan di wilayah Indramayu dengan mengusung program “pagi gogo rancah”. Setelah masa bakti gubernurnya berakhir, ia menjadi Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangungan periode 1977-1992 dan pernah menjadi anggota DPA periode 1992-1997, hingga menjadi Anggota MPR pada 1998.

Subagyo. Lahir di Yogyakarta, 12 Juni 1946. Ia adalah Kepala Staf TNI Angkatan Darat pada 1998 sampai 1999. Ia adalah satusatunya KSAD yang menjabat pada tiga presiden Indonesia yang

berbeda.

Karier

militernya

dimulai

saat

menyeleseikan Operasi Wolya di Thailand, setelah itu Subagyo menjadi Pangdam Dipenogoro, kemudian menjadi Wakil Kepala Staf Angkatan Darat dan Menjadi Kepala Staf Angkatan Darat pada 1998. Saat menjadi KSAD ia menjadi saksi atas peristiwa Mei 1998 dan Peristiwa Trisakti. Pada 2015, Subagyo menjadi Anggota Pertimabangan Presiden, mulai sejak 19 Januari 2015.

Suhadi Mangkusuwondo. Adalah tokoh perekonomian Indonesia dan dikenal sebagai seorang arsitek pembangunan ekonomi Orde Baru. Suhandi lahir di Solo pada 23 Desember 1927. Ia memulai karier di bidang ekonomi setelah menyelesaikan pendidikan di Fakultas Ekonomi pada 1957, kemudian melanjutkkan magisternya di MIT Cambridge Massachusetts,

283

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

USA pada 1959 dan pendidikan terakhirnya di Universitas of California

Berkeler,

USA

pada

1967.

Pendidikannya

menghantarkannya menduduki beberapa jabatan penting dalam pemerintahan. Selama 1972-1976 menjadi Ketua Sub Konsorsium

Ekonomi,

Konsorsium

Ilmu-Ilmu

Sosial

(Departemen P dan K), kemudian menjadi Direktur Jendral Penelitian

dan

Pengembangan

dalam

Departemen

Perdanganan selama 1973-1975. Selesai itu, ia menjabat sebagai

Direktur

Jenderal

Perdagangan

Luar

Negeri

(Departemen Perdagangan). Dalam bidang pendidikan ia menjadi Pembantu Dekan Bidang Akademi FEUI selama 19671970.

Supardjo, Brigadir Jenderal. Salah satu anggota TNI yang terlibat dalam Gerakan 30 September. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Pangkopurgada (Panglima Komando Tempur Siaga Dua)

Bengkayang,

Kalimantan

Barat.

Supardjo

juga

ditugaskan dalam penyerbuan ke Kuching dalam gerakan Ganjang Malaysia. Pada saat G30S, Supardjo bekerja di bawah Untung. Soepardjo sempat melarikan diri setelah menyadari kegagalan G30S. Ia kemudian berhasil ditangkap pada 1966 dan diajukan ke hadapan Mahmilub. Dalam peradilan militer ini Supardjo dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Eksekusi Supardjo dilakukan pada tanggal 18 Maret 1967.

284

NATION BUILDING (1951-1998)

Surantiko

Samin.

Pemimpin

ajaran

Saminisme

asal

Blora.

Keyakinannya disebut sebagai Ngelmu Nabi Adam. Aliran ini lebih banyak mengajarkan mengenai pertanian, memiliki keyakinan tentang kesetaraan, dan menolak ekonomi uang. Surantiko Samin mulai menarik perhatian pemerintah Hindia Belanda ketika masyarakat yang dipimpinnya menolak untuk membayar pajak, melaksanakan kerja paksa, ataupun memanfaatkan sekolah-sekolah pemerintah. Perlawanan ini pada akhirnya mulai dianggap sebagai gerakan yang berbahaya karena dikhawatirkan akan mendorong terjadinya perlawanan fisik. Atas kekhawatiran tersebut, pada 1907 Surantika Samin ditangkap dan diasingkan ke Palembang. Penangkapan

ini

pada

kenyataannya

tidak

mampu

menghentikan perlawanan kaum Samin yang bahkan mencapai

puncaknya

pada

1914

ketika

pemerintah

menetapkan jumlah pajak yang lebih besar.

Surastri Karma Trimurti. Juga lebih dikenal dengan S. K. Trimurti. Ia adalah seorang tokoh jurnalis dan pejuang kemerdekaan. Trimurti lahir pada 11 Mei 1912 di Solo, Jawa Tengah. Pada 1930an setelah lulus dari Tweede Indlansche School, ia menjadi guru dan mengajar di sekolah-sekolah dasar di Surakarta dan Bandung. Pada tahun yang sama Trimurti juga terlibat aktif dalam organisasi Partai Indonesia Raya. Gerakan politik yang dilakukannya pada masa itu mengantarkan Trimurti ke penjara pada 1936. Setelah dikurung selama

285

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

sembilan bulan di Penjara Bulu Semarang, Trimurti menjadi semakin giat dalam dunia jurnalistik. Ia aktif menulis di sejumlah surat kabar dengan berbagai nama samaran seperti Trimurti atau Karma. Hal ini dilakukan untuk menghindari penangkapan karena tulisan-tulisannya yang sangat kritis terhdap pemerintah. Pada masa pendudukan Jepang, bersama suaminya, Sayuti Melik, Trimurti mendirikan harian Pesat. Terbitan ini pada akhirnya juga dilarang oleh pemerintah Militer Jepang di Indonesia. Pasca kemerdekaan, S. K. Trimurti diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja pada masa kabinet Amir Sjarifuddin pada 1947-1948. Trimurti juga terlibat dalam pendirian Gerwis, organisasi cikal bakal Gerwani, sebelum akhirnya ditinggalkan untuk melanjutkan pendidikan pada 1965. Ia menempuh perguruan tinggi di Jurusan Ekonomi Universitas Indonesia saat berusia 41 tahun. Pada 1980, Trimurti ikut menandatangani Petisi 50 yang memprotes penyalahgunaan Pancasila untuk menyerang pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh oleh pemerintahan Soeharto. Trimurti meninggal dunia pada 20 Mei 2008 di Jakarta dalam usia 96 tahun.

Surat Perintah 11 Maret 1966 (Supersemar). Adalah surat perintah dari Presiden Sukarno kepada Letnan Jendral Soeharto atas nama Presiden/Panglima ABRI/ Pimpinan Besar Revolusi untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu guna terjaminya keamanan dan ketenangan serta kestabilan

286

NATION BUILDING (1951-1998)

pemerintahan. Surat ini merupakan pemberian kepercayaan dan sekaligus pemberian wewengan kepada Jendral Soeharto untuk mengatasi keadaan yang serba tidak menentu (setelah peristiwa 30 September 1965). Penyerahan surat perintah ini memulai kembali kehidupan rakyat, bangsa, dan negara pada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945. Kemudian dimulailah babak baru dalam perjalanan sejarah dan perjuangan bangsa Indonesia, yakni babak masa Orde Baru.

Suro, Mbah. Seorang tokoh spiritual yang namanya muncul pada 1966.

membangun

padepokannya

pegunungan

perbatasan antara Blora dan Ngawi. Aktivitas perdukunan yang dilakukan oleh Mbah Suro menarik banyak pengikut. Hal ini memancing kecurigaan aparat yang saat itu sedang melakukan pengejaran dan penangkapan terhadap orangorang PKI dan diduga terlibat dalam peristiwa 30 September 1965. Mbah Suro dituduh sebagai anggota PKI yang sengaja mengumpulkan

dan

mempengaruhi

masyarakat.

Padepokannya diduga menjadi tempat persembunyian para pendukung PKI yang melarikan diri. Mbah Suro juga memiliki ratusan pasukan yang terdiri dari laki-laki dan perempuan sehingga aparat sulit mengambil tindakan. Namun dengan berbagai usaha, Mbah Suro dan pengikutnya dapat ditangkap untuk kemudian dieksekusi.

287

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Suroso Tjondronegoro, R.P. Suroso mengawali karier politiknya di Orgainsasi Budi Oetomo saat usia 15 tahun. Pada 1912 dirinya bergabung dengan Syarikat Islam dan menjabat sebagai presiden SI di Probolinggo (1913-1919). Ia juga pernah menjadi anggota Pusat Pimpinan Syarikat Islam (1918-1932) dan sebagai Commisaris Central Bestuur SI. Selain berjibaku dalam bidang politik, Suroso juga aktif sebagai mantra boekhouder Kantor Irigasi di Probolinggo. Selain itu pernah menjabat sebagai ketua dan aktif dalam dunia jurnalistik. Kariernya dalam bidang jurnaistik dibuktikan lewat capaiannya sebagai pimpinan surat kabar Kemajoean Hindia (1922-1924) di Surabaya. Sempat juga menjadi anggota Voklsraad pada 1924-1942 hingga kemudian melanjutkan kariernya sebagai tentara Jepang. Pada masa pendudukan Jepang di Indonesia, Soeroso menjabat sebagai ketua Poetra daerah Malang, Jawa Timur. Kariernya terus menanjak di kemiliteran Jepang dengan ditujuknya ia sebagai syucokan

Kedu,

Magelang.

Menjelang

proklamasi

kemerdekaan di kumandangkan, Soeroso berperan aktif dalam BPUPKI dengan menjabat sebagai ketua muda. Di dalam BPUPKI Soeroso tampil sebagai pemimpin sidang yang cakap. Ia tidak segan untuk bertindak tegas guna mencapai tujuan dalam persidangan karena kecakapannya dan pengalamannya dalam berorganisasi. Setelah kemerdekaan Indonesia Soeroso diangkat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Dalam kurun waktu 1950-1956, R.P Soeroso menduduki

288

NATION BUILDING (1951-1998)

beberapa jabatan penting, di antaranya Menteri Perburuhan Kabinat Natsir, Menteri Urusan Pegawai Kabinet Sukiman, Menteri Urusan Pegawai Kabinet Wilopo, Menteri Sosial Kabinet Wilopo, Menteri Sosial Kabinet Alisastroamidjojo, Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik Kabinet Burhanuddin Harahap sekaligus merangkap Menteri Dalam Negeri. Selain menjabat beberapa posisi penting dalam pemerintahan, Soeroso adalah tokoh yang berjasa dalam menyuarakan gerakkan koperasi di kalangan pegawai negeri. R.P Soeroso dilahirkan di Sidoarjo, Jawa Timur pada 3 November 1893. Ia menempuh pendidikannya melalui Eerste Volkschool (Sekolah Dasar Kelas I) dan Kweekschool di Probolonggo. R.P Soeroso harus tutup usia yang ke-87 tahun pada 16 Mei 1981.

Susanto Tirtoprodjo. Adalah Menteri Kehakiman pada periode Kabinet Sjahrir III hingga Kabinet Hatta II. Sebelum menjadi menteri,

Soesanto

yang

lahir

Solo

pada

1900

menyelesaikan pendidikannya dalam bidang hukum di Universitas Leiden. Ia dikenal aktif dalam politik dan bergabung pada Partai Indonesia Raya di Surabaya hingga menjadi pengurus partai. Karier politiknya terus berlanjut dengan menjabat sebagai Bupati Ponorogo dan Residen Madiun pada 1945-1946. Masuknya kembali Belanda dalam Agresi Militer II, Susanto diserahi tanggung jawab sebagai Menteri

Kehakiman

dan

289

Penerangan

Komisatirat

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Jawa pada 1949. Hingga pada masa RIS, ia memimpin Kabinet Peralihan sebelum menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada Kabinet Natsir. Pada 1960, Sosanto dianugrahi Bintang Gerilya dan Bintang Mahaputra Kelas III oleh pemerintah, sebelum akhirnya meninggal dunia ada 1969.

Susilo Bambang Yudhoyono. Presiden pertama di Indonesia yang terpilih melalui pemilihan langsung. Ia lahir di Pacitan pada 9 September 1949. Ayahnya bernama Raden Soekotjo dan ibunya bernama Siti Habibah. SBY yang dikenal cerdas menyelesaikan pendidikan di AKABRI pada 1973 sebagai lulusan terbaik. Ia juga meraih honor graduate dari Infantry Officer Advanced Course di Forth Benning, Georgia setelah menempuh pendidikan di sana pada 1982-1983. Pada 1989, SBY kembali mendapatkan gelar lulusan terbaik dari Seskoad di Bandung. Gelar Master diperolehnya dari Webster University, AS. Karier SBY di pemerintahan dimulai pada 1999 ketika diangkat menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Setahun kemudian ia diangkat menjadi Menteri Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan pada masa pemerintaahan Abdurrahman Wahid. Selanjutnya pada masa pemerintahan Megawati, SBY menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Kemanan. SBY mengundurkan diri

sebelum

masa

jabatannya

berakhir

kemudian

membentuk Partai Demokrat. Melalui Partai Demokrat, SBY

290

NATION BUILDING (1951-1998)

mencalonkan diri sebagai presiden dalam Pemilu Presiden pertama di Indonesia pada 2004. SBY memenangkan pemilu ini bersama Yusuf Kalla sebagai wakil presiden. Selama lima tahun kepemimpinan, SBY nampaknya berhasil merebut simpati rakyat. Hal ini dibuktikan pada pemilu presiden pada 2009, SBY memenangkan pemilihan dalam satu putaran. Pada Periode ini SBY didampingi oleh Prof. Budiono sebagai wakil presiden.

Sutan Sjahrir. Seorang intelektual, politisi, ahli ekonomi, dan seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Ia dikenal sebagai salah satu perintis dan pemimpin gerakan kemerdekaan Indonesia serta Perdana Menteri pertama setelah Indonesia merdeka. Sutan Syahrir lahir pada 5 Maret 1909 di Padang Panjang. Ia hanya menghabiskan satu tahun hidup di kota kelahirannya. Setahun kemudian ia dan keluarganya pindah ke Jambi. Setelah empat tahun tinggal di Jambi, mereka kembali berpindah ke Medan. Di

Medan,

Sutan

Syahrir

mulai

menempuh

pendidikan. Meski bukan termasuk keluarga yang kaya, orang tua Sutan Syahrir mampu mengirim anaknya ke sekolah yang baik. Di usia enam tahun Syahrir masuk ke Europeesche Lagere School (ELS), sebuah sekolah terbaik di kota Medan. Sutan Syahrir kemudian menempuh pendidikan di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO) dan lulus pada 1926. Selama masa sekolahnya di Medan, Sutan Syahrir terhitung

291

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

aktif dalam kegiatan olah raga dan musik. Ia juga mendapatkan pendidikan dasar Islam langsung dari sang ayah. Dalam usia 6-12 tahun, Sutan Syahrir juga mengikuti pelajaran Alquran sepulang sekolah. Setelah lulus MULO, ia masuk Algeemene Middelbare School (AMS) di Bandung. Di AMS Sutan Syahrir memilih jurusan westerse-klassiek yang menyiapkan lulusannya untuk melanjutkan pendidikan di bidang hukum. Ia menjadi pelajar yang cukup populer saat menempuh pendidikan di Bandung. Selain mengikuti klub debat di sekolahnya, Sutan Syahrir terlibat

dalam

Tjahja

Volksuniversiteit

mana

memberikan pendidikan baca tulis secara gratis kepada anakanak dari keluarga tak mampu. Kegiatan politik Sutan Syahrir juga dimulai saat ia berada di Bandung. Pada 20 Februari 1927, Syahrir bersama 9 orang temannya menggagas pendirian Jong Indonesie yang bercorak nasionalis dan selanjutnya berganti nama menjadi Pemuda Indonesia. Perkumpulan inilah yang kemudian memotori penyelenggaraan Sumpah Pemuda pada 1928. Selain itu, Sutan Syahrir juga dikenal sebagai pemimpin redaksi majalah Himpunan Pemuda. Syahrir melanjutkan pendidikannya di negeri Belanda setamatnya dari AMS. Ia menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Amsterdam. Di Belanda inilah Syahrir mendalami sosialisme. Syahrir juga aktif di Perhimpunan Indonesia yang pada masa itu dipimpin oleh Mohammad Hatta. Syahrir juga aktif

292

NATION BUILDING (1951-1998)

menulis dalam majalah Daulat Rakjat milik Pendidikan Nasional Indonesia. Syahrir kembali ke Indonesia pada 1931, meninggalkan sekolahnya dan terjun ke dalam pergerakan nasional. Pada 1932 Syahrir menjadi ketua Partai Nasional Indonesia Baru. Syahrir terlibat pula dalam gerakan-gerakan buruh, dan ditunjuk menjadi Ketua Kongres Kaum Buruh Indonesia pada 1933. PNI Baru di bawah kepemimpinan Syahrir dan Hatta, yang bergabung sepulang dari Belanda pada tahun 1932, menjadi partai yang lebih radikal dari pada PNI di bawah kepemimpinan Soekarno. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bagi pemerintah kolonial. Pada 1934 Syahrir, Hatta, dan pemimpin PNI Baru lainnya ditangkap dan dibuang ke Boven-Digoel. Hatta dan Syahrir kemudian dipindahkan ke Banda Neira untuk menjalani sisa penahanan selama enam tahun. Pada masa pendudukan Jepang, Syahrir yang memiliki keyakinan bahwa Jepang tidak akan memenangkan perang, memilih jalan politik yang berbeda dengan Soekarno dan Hatta. Sementara Soekarno Hatta memilih jalan kerja sama dengan Jepang, Syahrir justru membangun gerakan anti fasis. Perkiraan Syahrir akan kekalahan Jepang terbukti benar. Syahrir dan kawan-kawannya dari kelompok progresiflah yang pertama kali mendengar berita kekalahan Jepang terhadap sekutu dan mendorong

Soekarno

Hatta

untuk

memproklamirkan

kemerdekaan. Pasca kemerdekaan, tepatnya pada November

293

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

1945 Syahrir dengan dukungan para pemuda ditunjuk oleh Soekarno untuk menjadi Perdana Menteri Pertama. Dalam masa tugasnya sebagai Perdana Menteri, Syahrir sempat mengalami penculikan yang dilakukan oleh kelompok Persatuan Perjuangan. Kelompok ini merupakan pendukung Tan Malaka yang menginginkan kemerdekaan penuh. Mereka tidak puas dengan diplomasi kabinet Syahrir yang hanya menuntut kemerdekaan di wilayah Jawa dan Bali. Syahrir berhasil dibebaskan dari penculikan ini, dan pelakunya ditangkap sebagai pemberontak. Indonesia pada masa pemerintahan

Kabinet

Syahrir

sedang

dalam

masa

perjuangan memperoleh kedaulatan. Syahrir secara konsisten berusaha

menunjukkan

sikap

anti

kekerasan.

Dalam

diplomasinya Syahrir hendak menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab dan demokratis. Ada beberapa hal yang mendasari sikap yang diambil oleh Syahrir ini. Pertama, lemahnya teknologi persenjataan Indonesia bila dibandingkan dengan Belanda yang mendapatkan dukungan dari sekutu, sehingga diplomasi harus lebih dikedepankan dari pada perlawanan fisik. Kedua, diplomasi yang damai tanpa kekerasan diperlukan untuk mematahkan propaganda Belanda kepada dunia internasional yang menyatakan bahwa orang Indonesia adalah orang yang suka membuat kekacauan,

brutal,

senang

merampok,

menculik

dan

membunuh. Untuk menguatkan kesan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab, Syahrir memprakarsai

294

NATION BUILDING (1951-1998)

penyelenggaraan pameran kesenian dengan publikasi yang bersifat internasional. Setelah tidak lagi menjadi perdana menteri, Syahrir tetap

ditugaskan

untuk

memperjuangkan

kedaulatan

Indonesia di kancah internsional. Ia ditunjuk sebagai perwakilan Indonesia di PBB. Sebelum menghadiri sidang PBB, Syahrir bersama Agus Salim dan Biju Patnaik juga mendatangi negara India dan Mesir untuk menggalang dukungan terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Melalui pidato Syahrir di hadapan sidang Dewan Keamanan PBB pada 14

Agustus

1947,

Indonesia

berhasil

memenangkan

kedaulatan Indonesia di dunia internasional. Bagi Belanda, hal ini merupakan sebuah kegagalan. Syahrir menduduki posisi sebagai perwakilan Indonesia di PBB selama satu bulan sebelum akhirnya digantikan oleh Lambertus Nicodemus Palar. Selama satu bulan menjadi wakil Indonesia, Syahrir mengikuti dua sidang PBB. Pemikiran Sosialis Sutan Syahrir masih bertahan hingga Indonesia merdeka. Pemikiran politik Syahrir diwujudkan dalam Partai Sosialis Indonesia yang didirikan pada 1948. Meski berpandangan kiri dan sangat dipengaruhi oleh pemikiran Karl Marx dan Frederich Engels, Sutan Syahrir dengan PSI-nya tidak sepakat dengan sistem kenegaraan Uni Soviet. PSI ikut serta dalam pemilu pertama yang

diadakan

pada

1955,

namun

tidak

berhasil

memenangkan suara. Hubungan Syahrir dan Sukarno menjadi buruk sejak terjadinya peristiwa PRRI pada 1958. Pada 1960

295

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Sukarno membubarkan PSI. Syahrir juga ditangkap dan dipenjarakan tanpa proses peradilan antara 1962 hingga 1965. Syahrir sempat jatuh sakit di dalam penjara namun tidak segera mendapatkan izin untuk berobat. Baru pada 1965, Syahrir diizinkan melakukan pengobatan di Zurich, Swiss. Di kota itu pula Syahrir pada akhirnya meninggal pada 9 April 1966.

Sutopo Yuwono. Sutopo Juwono lahir di Yogyakarta, 27 Mei 1927 adalah seorang Letnan Jenderal TNI (Purn.). Ia mengawali karier militer dengan masuk dalam Akademi Militer di Tokyo dan

bergabung

Kemerdekaan.

dengan

Pada

BKR

1955,

pada

masa

masuk

Revolusi

Seskoad

dan

melanjutkannya di Sekolah Staf dan Komando AS di Fort Leacenworth, Kansas, Amerika Serikat. Bersama dengan pendidikan militer, ia tercatat sebagai salah seorang pendiri Badan Rahasia Negara. Pada masa peristiwa 30 September, ia adalah Kepala Staf Kodam V dan menjadi Panddam X/Lamung Mangkurat tercatat sejak 15 nnovember 1965-19 Maret 1966. Ia menjadi Kepala Badan Koordinasi Intelejen Negara hingga tahun 1774. Masa puncak kariernya ketika ia menduduki jabatan sebagai Gubernur Lemhannas pada 1978 hingga

tahun

1983.

Dalam

masa

kepemimpinannya,

Lemhannas menjadi lembaga pengkajian dan pendidikan nasional berdasarkan Konsepsi Ketahanan Nasional (Tannas)

296

NATION BUILDING (1951-1998)

yang bekerjasama dengan badan pemerintahan dan non pemerintahan.

Syafri Syamsuddin. Lahir 30 Oktober 1952 di Sulawesi dengan mengawali karier militer melalui pendidikan AKABRI Bagian Darat pada 1974. Pada 1976, ia menjadi komandan Naggala X Timor Timor, dan setahun kemudian menjadi Komandan Nanggala XXI Aceh. Tahun 1997 menjadi Pangdam Jaya dan tahun 2002-2005 menjadi Kapuspen TNI. Setelah berkarier di bidang militer, ia masuk di dunia politik dengan menjadi wakil Menteri Pertahanan Indonesia sejak 6 Januari 2010-20 Oktober 2014 dan menduduki posisi Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Indonesia sejak 2005. Pada saat menjabat sebagai Sekjen Kementerian Pertahanan, ia mencoba melakukan pembenahan dari dalam terutama pada pengadaan alat utama sistem persenjataan.

Syarif Thayeb. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada masa Orde Baru. Syarif Thayeb lahir di Peureulak, Aceh pada 1920. Ia menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia ke-5 pada 1962-1964. Pada bulan Agustus 1964, Presiden Sukarno menunjuk Syarif Thayeb sebagai Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP). Ia kembali menduduki kursi kabinet pada masa kepresidenan Suharto. Dalam Kabinet Pembangunan II pada 1974-1978, Syarif Thayeb menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Semasa

297

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

menjabat, ia mengeluarkan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 1/U/1978 pada 31 Januari 1978. Instruksi tersebut menetapkan agar rektor dan Kopertis membekukan seluruh kegiatan Dewan Mahasiswa, Senat Mahasiswa, Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dan badan-badan sejenisnya.

-TTaman Ismail Marzuki (TIM). Adalah kompleks pusat kesenian yang terletak di Jalan Cikini Raya No 73, Menteng, Jakarta Pusat. TIM diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin pada 10 November 1968. TIM adalah pusat kesenian tradisional maupun kesenian kontemporer yang dampak positifnya tidak hanya bagi sastrawan Jakarta, tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia. Di kawasan Taman Ismail Marzuki ini terdapat gedung

Perpustakaan

Daerah,

Planetarium,

Pusat

Dokumentasi Sastra H.B. Jassin, Akademi Jakarta, Institut Kesenian Jakarta, dan Dewan Kesenian Jakarta.

Taman Mini Indonesia Indah (TMII). TMII adalah taman yang memberikan

gambaran

miniatur

dari

keberagaman,

kekayaan, dan keindahan Indonesia. Pembangunan TMII digagas oleh Ibu Tien Soeharto. Gagasan tesebut muncul saat ia mendengarkan dan menghayati uraian isi pidato Presiden Soeharto

mengenai

kebesaran,

298

keanekaragaman,

dan

NATION BUILDING (1951-1998)

kekayaan

Indonesia

yang

seharusnya

dipelihara

dan

dilestarikan sebagai aset nasional. Serangkaian kunjungan resmi kenegaraan ke luar negeri juga ternyata memberikan kesan khusus bagi Ibu Tien. Kunjungan ke luar negeri tersebut melahirkan hasrat di hati Ibu Tien untuk membangun sebuah pusat kebudayaan. Berangkat dari hal tersebutlah, gagasan agar dibuatnya sebuah proyek yang menggambarkan Indonesia ke dalam bentuk yang kecil. TMII mewakili berbagai potensi dan kondisi alamiah dan kebudayaan daerahnya. Tujuan pendirian TMII berdasarkan amanat Presiden

Soeharto

untuk

menciptakan

keseimbangan

pembangunan fisik ekonomi dan mental spiritual yang tersebutdalam lima aspek dan prospek, yaitu spiritual, pendidikan dan kebudayaan, serta teknologi ekonomi dan kesejahteraan.

Tan Malaka. Seorang pahlawan nasional dan tokoh pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Tan Malaka atau Sultan Datuk Tan Malaka lahir di Pandan Gading, Suliki, Sumatera Barat pada 2 Juni 1897. Di usia 16 tahun, tepatnya pada 1912, Tan Malaka melanjutkan pendidikannya ke Negeri Belanda. Setelah pecah Revolusi Rusia pada 1917, Tan Malaka semakin berminat mempelajari sosialisme dan komunisme. Ia sering mengikuti berbagai pembicaraan politik kaum kiri di Amsterdam. Setelah kembali ke Indonesia pada 1919, Tan Malaka mulai menulis artikel di surat kabar. Tan Malaka juga

299

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

menulis brosur berjudul “Sovyet atau Parlemen”. Pandangan tentang kedua bentuk pemerintahan tersebut dimuat di majalah Soeara Rakjat. Ketika ISDV (Perserikatan Demokrasi Sosial

Hindia)

ingin

mengganti

nama,

Tan

Malaka

menyarankan nama “Partai Nasional Revolusioner Indonesia” tetapi ditolak oleh Semaun yang menginginkan nama “Persatuan Komunis”. Ketika Tan Malaka menjadi ketua Partai Komunis Indoensia setelah kepergian Semaun ke Rusia pada 1921, ia mengembangkan cabang-cabang PKI ke daerah-daerah dan mengecam pemerintahan kolonial yang menindas para buruh. Setahun kemudian Tan Malaka ditangkap Pemerintah Kolonial Belanda karena terlibat aksi pemogokan buruh perkebunan. Ia kemudian minta untuk diasingkan ke Belanda, tidak lama setelah itu Tan Malaka pergi ke Moskwa. Pada 1942-1943, Tan Malaka menulis buku Madilog

(Materialisme,

Dialektika,

Logika)

yang

menyuguhkan cara berpikir baru untuk memerangi cara berpikir lama (dipengaruhi takhayul atau mistik yang menyebabkan orang menyerah secara total kepada alam). 3 tahun kemudian Tan Malaka kembali ditangkap dengan tuduhan

menggerakkan

rakyat

menentang

Perjanjian

Linggarjati antara Indonesia dan Belanda. Tidak lama kemudian Tan Malaka juga dituduh terlibat dalam peristiwa 3 Juli 1946, yakni peristiwa kudeta terhadap pemerintah. Namun pengadilan menyatakan Tan Malaka tidak bersalah sehingga ia dibebaskan. Selanjutnya, Tan Malaka merintis

300

NATION BUILDING (1951-1998)

pembentukan Partai Murba pada 7 November 1948 di Yogyakarta. Pada persitiwa Pemberontakan PKI Madiun 1948, Tan Malaka sedang berada di Kediri untuk mengumpulkan sisa-sisa anggota PKI yang belum tertangkap. Pada bulan Februari 1949 Tan Malaka tertangkap bersama sejumlah pengikutnya dan mereka ditembak mati di tempat. Pada 1963 Tan Malaka dianugerahi gelar Pahlawan Nasional oleh Presiden Sukarno.

Tanaka. Perdana Menteri Jepang yang menduduki jabatannya dalam masa kurun 1972-1974. Perdana Menteri Tanaka sempat melakukan kunjungan ke Indonesia pada 14 Januari 1974 sampai 17 Januari 1974. Kehadirannya disambut dengan protes mahasiswa yang sejak beberapa hari sebelumnya telah melakukan demonstrasi anti penanaman modal asing. Demonstrasi tersebut berlanjut menjadi kekacauan bahkan hingga terjadi pembakaran di beberapa tempat. Peristiwa ini juga dikenal sebagai peristiwa Malaria atau Malapetaka Lima Belas Januari. Menyusul peristiwa Malari, pemerintah mengambil tindakan tegas dengan menangkap dan menahan para

mahasiswa

yang

terlibat

demonstrasi

berujung

kekacauan tersebut. Pemerintah juga menutup beberapa media cetak seperti, Indonesia

Raya, Abadi, Nusantara,

Harian Kami, serta Mahasiswa dan Pedoman.

301

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Televisi Republik Indonesia (TVRI). Berdiri pada 24 Agustus 1962, berdasarkan SK Menpen RI No. 20/SK/VII/61, ditandai dengan siaran perdana Asian Games di Stadion Utama Gelanggang Olah Raga Bung Karno. Hingga 1976, status TVRI berbentuk yayasan TVRI dengan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, hingga kemudian status berubah menjadi UPT (Unit Pelaksana Teknis) dibawah Departemen Penerangan. Sampai Oktober 2001, TVRI baru diubah menjadi Perseroan Terbatas (PT) TVRI di bawah pengawasan Departemen Keuangan RI dan Kantor Menteri Negara BUMN. TVRI merupakan stasiun tertua

Indonesia

dan

satu-satunya

televisi

yang

jangkauannya mencapai seluruh wilayah Indonesia.

Tengku Abdul Rahman. Bapak Kemerdekaan Malaysia. Tengku Abdul Rahman lahir di Alor Setar, Kedah, Malaysia pada 8 Februari 1903. Ia adalah putra ke-7 dari Sultan Kedah, Pangeran Abdul Rahman Ibni. Tengku Abdul Rahman merupakan Ketua Menteri Federasi Malaya (Persekutuan Tanah Melayu) sejak 1956. Ia juga menjadi perdana menteri pertama Malaysia sejak kemerdekaan Malaysia dari Inggris pada 1957. Selama aktif di bidang politik, Tengku Abdul Rahman konsisten menunjukkan sikap anti komunis dan cenderung lebih dekat pada pengaruh Barat. Ia memiliki cita-cita menyatukan berbagai etnis yang tinggal di wilayah Malaysia. Tengku Abdul Rahman menjadi symbol keberhasilan kerjasama politik antara etnis Cina dan Melayu di Malaysia. Ia juga dikenal

302

NATION BUILDING (1951-1998)

sebagai pribadi yang cerdas dan mampu menggerakkan pendengarnya melalui pendapat-pendapat dengan logika yang sederhana. Tengku Abdul Rahman mundur dari dunia politik Malaysia pada 1970 dengan kekecewaan karena Malaysia dinilai belum menjadi bangsa yang berhasil. Hal ini menyusul peristiwa kekerasan pada 1969 antara etnis Cina dan Melayu yang memakan banyak korban jiwa dan membuat Tengku Abdul Rahman menangis dalam sebuah siaran radio. Namanya kembali muncul di panggung politik Malaysia pada 1988 karena kritik yang ia lontarkan kepada Mahathir Muhammad. Dengan kondisi kesehatan yang kurang baik, Tengku Abdul Rahman berkeliling ke wilayahwilayah

Malaysia

untuk

melawan

kebijakan-kebijakan

Mahathir, dan memberikan dukungan kepada rival-rival politiknya. Gerakan ini tidak berhasil karena Mahathir Muhammad pada akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri. Tengku Abdul Rahman meninggal dunia di Kuala Lumpur pada 6 Desember 1990 dalam usia 87 tahun.

Tentara Islam Indonesia. Adalah pasukan gabungan sabilillah, hizbullah dan organisasi islam lainnya dalam rangka pembentukan Darul Islam/Negara Islam Indonesia dengan Kartosuwiryo sebagai Imamnya. Pembentukan pasukan terjadi pada Konferensi Cisayong pada 10 Februari 1948, dengan mengangkat R. Oni sebagai Komandan Resimen. Sesuai keputusan Konferensi Pangwedusan mengangkat

303

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Kamran sebagai panglima Divisi Tentara Islam Indonesia. Tentara Islam Indonesia melaksanakan tugas di medan pertempuran dalam rangka mempertahankan Negara Islam Indonesia yang diproklamirkan pada 7 Agustus 1949, menggunakan taktik hit and run dan memancing kesatuan TNI masuk perangkap, meski hanya dipersenjatai oleh golok dan senjata tajam seadanya. TII dibubarkan setelah 1962 ketika berakhirnya Negara Islam Indonesia.

Tentara Republik Indonesia Persiapan Sulawesi (TRIPS). Adalah tentara yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk

memperjuangkan

Pembentukan

tentara

kemerdekaan bertujuan

untuk

Sulawesi. membantu

perjuangan masyarakat Sulawesi dalam menghadapi NICA. Dalam pembentukan tentara tersebut, Jenderal Sudirman mengirimkan beberapa tentara dari Jawa untuk membantu melatih Tokoh pembentukkan TRIPS adalah Bau Massepe.

Teuku Muhammad Hasan. Teuku Muhammad Hasan adalah Gubernur Sumatera Pertama pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan. Saat menjabat sebagai anggota PPKI Muhammad Hasan berperan dalam memutuskan berbagai persoalan menyangkut pengumuman Proklamasi Kemerdekaan yang berlangsung dalam sidang PPKI pada 16 Agustus 1945. Pasca Proklamasi Kemerdekaan, Sukarno meminta Teuku Muhammad Hasan bertemu dengan Ki Bagus

304

NATION BUILDING (1951-1998)

Hadikusumo

untuk

bersama-sama

mempertimbangkan

kembali beberapa materi pokok rancangan Undang-Undang Dasar. Sejak Desember 1948 sampai Maret 1949, Teuku Muhammad Hasan menjabat sebagai Ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) sekaligus merangkap sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan serta Menteri Dalam Negeri. Selama kurun waktu 1950-1957, ia menjabat beberapa posisi, yaitu anggota DPRS di Jakarta, sebagai Wakil Ketua Panitia Negara Urusan Pertambangan, Ketua Panitia Penasihat tentang Pelaksanaan Ordonansi Statistik, dan Gubernur Departmen Kementerinan Dalam Negeri. Teuku Muhammad Hasan dianugerahi sebagai Pahlawan Nasional pada 2006 atas jasa-jasanya sebelum maupun setelah kemerdekaan Republik Indonesia. Teuku Muhammad Hasan dilahirkan pada 4 April 1906 di Sigli, Aceh. Ayahnya, Teuku Bintara Ibrahim adalah seorang Ulee Balang di Pidie. Teuku Muhammad Hasan mengawali karier pendidikannya dengan memasuki Sekolah Rakyat (Volkschool) di Lampoih Saka pada 1914. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya di sekolah milik Belanda, Europeesche

Lagere

menyelesaikannya

School

pada

1924.

(ELS) Selepas

dan

berhasil

menyelesaikan

studinya di ELS, ia melanjutkan sekolah menengahnya di Koningen Wilhelmina School (KWS), Batavia. Setelah itu, masih di kota yang sama Hasan melanjutkan pendidikannya

305

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

di Rechtsschool (Sekolah Tinggi Hukum) Batavia. Pada usianya yang menginjak 25 tahun Teuku Muhammad Hasan memutuskan untuk bersekolah di Leiden University, Belanda. Di Belanda Hasan kemudian bergabung dengan Perhimpunan Indonesia. Di Organisasi itulah ia bertemu dengan tokohtokoh

kebangsaan lain seperti, Mohammad Hatta, Ali

Sastroamidjojo, Abdul Madjid Djojodiningrat, dan Nasir Datuk Pamuntjak. Hasan berhasil menyelesaikan studinya di Universitas Leiden dan mendapatkan gelar Meester in de Rechten (Master of Laws) pada 1933.

The New Emerging Force (NEFOS). Adalah kekuatan blok baru yang dibentuk untuk menyaingi kekautan blok yang telah ada seperti Blok Barat (Amerika Serikat) dan Blok Timur (Uni Soviet). Presiden Sukarno adalah salah satu tokoh yang mempelopori pembentukan NEFOS bersama negara-negara sosialis di Asia, di antaranya Republik Rakyat Tiongkok, Korea Utara, dan Vietnam Utara. Pada masa Orde Lama, kebijakankebijakan politik luar negeri Indonesia lebih condong kepada negara-negara sosialis yang masuk dalam NEFOS.

Tim

Ahli

Ekonomi

Presiden

Soeharto.

Pada

masa

awal

pemerintahannya Presiden Soeharto memfokuskan pada pembangunan ekonomi. Pada 15 Juni 1968 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 195 Tahun 1968 dibentuk suatu tim ahli ekonomi beranggotakan delapan ahli ekonomi

306

NATION BUILDING (1951-1998)

terkemuka yang bertugas untuk mengikuti perkembangan ekonomi

dan

mengajukan

pertimbangan-pertimbangan

mengenai masalah ekonomi kepada Presiden Soeharto. Delapan tim ahli ekonomi tersebut terdiri dari Prof. Widjojo Nitisastro, Prof. Dr. Ali Wardhana, Prof. Dr. Soemitro Djojohadikusumo, Drs. Radius Prawiro, Prof. Dr. Ir. Moh Sadli, Dr. Emil Salim, Drs. Frans Seda, dan Prof Subroto.

Tragedi Trisakti (12 Maret 1998). Adalah peristiwa penembakan empat orang mahasiswa Trisakti, yaitu Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hartanto, dan Hendriawan Sie, dipicu oleh demonstasi mahasiswa di seluruh Indonesia menuntut adanya perubahan akan pemerintahan yang demokratis serta reformasi

total.

Demontrasi

yang

semakin

melebar

menyebabkan mahasiswa sudah mulai turun ke jalan-jalan kota. Unjuk rasa pada 12 Mei diawali dengan aksi damai pihak Universitas Trisakti yang kemudian berakhir rusuh setelah adanya long march. Untuk perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, peristiwa ini mengawali keruntuhan ekonomi, kekejaman ABRI, korupsi rezim, dan kemustahilan akan adanya reformasi telah memporakporandakan “banteng” terakhir keabsahan rezim dan ketertiban social. Peristiwa ini juga memicu munculnya kerusuhan pada 13-15 Mei dan mengakhiri masa Orde Baru. Peristiwa ini menjadikan MPR dan ABRI mengadakan sidang istimewa untuk memilih presiden baru.

307

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Tri Komando Rakyat (Trikora) 19 Desember 1961. Adalah Pidato Sukarno yang disampaikan di rapat raksasa di Yogyakarta dalam rangka mengambil alih Irian Barat dari Belanda yang sudah menyatakan akan memberi “kemerdekaan” terhadap Irian Barat sebagai negara sendiri dengan nama “Negara Papua”. Dalam hal ini, Belanda telah mencoba menjadikan permasalahan Irian Barat sebagai masalah dekolonisasi di dalam forum PBB, yaitu sebagai koloni yang akan dimerdekakan. Oleh karena itu, Presiden Sukarno selaku Presiden Republik Indonesia mengumumkan komando yang berisi gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda, kibarkan Sang Merah Putih di Irian Barat Tanah Air Indonesia,

dan

bersiaplah

untuk

mobilisasi

umum

mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan Tanah Air dan Bangsa. Dengan adanya komando ini, usaha Belanda dapat digagalkan.

Tri Tuntutan Rakyat (TRITURA). Adalah tuntutan pembubaran PKI setelah peristiwa 30 September 1965 kian keras dan bertambah luas. Dengan dipelopori oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan KAPPI bergabung dalam Front

Pancasila

memenuhi

halaman

DPRGR

dengan

mengajukan tiga buah tuntutan. Tuntutan tersebut berisi (1) pembubaran PKI; (2) pembersihan Kabinet dari Unsur-unsur PKI dan (3) penurunan harga dan perbaikan ekonomi. Aksi tersebut berlangsung 12 Januari 1966, tidak mendapat

308

NATION BUILDING (1951-1998)

tanggap yang semestinya dari Presiden. Selanjutnya pada 15 Januari, perwakilan KAMI diundang untuk mengikuti sidang kabinet Dwikora. Dalam sidang, Presiden Sukarno kembali mengulang kesediaannya untuk memberikan penyelesaian politik terhadap PKI. Selama sidang berlangsung, aksi tetap berlangsung di depan Istana Bogor, tempat berlangsungnya sidang. Aksi ini berakhir dengan pelopor perjuangan rakyat dalam menumbangkan orde lama dan menegakkan Orde Baru yang kemudian dikenal sebagai Angkatan 66.

Trilogi Pembangunan. Adalah tiga asas pembangunan pemerintahan Soeharto yang bertujuan agar tercapainya masyarakat adil dan makmur yang merata secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Trilogi pembangunan meliputi (1) pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang menuju terciptanya

keadilan

sosial

bagi

seluruh

rakyat;

(2)

pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; (3) stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

-U-

U Nu. Perdana Menteri Burma pertama setelah terbebas dari penjajahan Inggris pada Januari 1948. U Nu yang dikenal sebagai seorang pengikut Budha yang taat, sebelumnya merupakan seorang guru. Ia muncul sebagai pemimpin setelah meninggalnya pemimpin gerakan nasionalis Aung

309

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

San. U Nu juga dikenal sebagai salah satu tokoh Konferensi Asia Afrika yang diadakan di Bandung, Indonesia pada 1955. Jabatan perdana menteri dipegangnya antara 1948-1962. U Nu menjadi Perdana Menteri pada tiga masa jabatan yakni sebagai Perdana Menteri pertama (1948-1956), Perdana Menteri ketiga (1957-1958) dan Perdana Menteri kelima (1960-1962). Pada 1962 U Nu dilengserkan dari jabatannya melalui sebuah kudeta militer, yang sekaligus mengawali pemerintahan militer di Burma. U Nu meninggal dunia pada 14 Februari 1995 dalam usia 87 tahun.

Umar Wirahadikusumah. Adalah Wakil Presiden Indonesia ke-4 (1983-1988)

bersama

Presiden

Soeharto.

Umar

Wirahadikusumah lahir di Situraja, Sumedang, Jawa Barat, 10 Oktober 1924 dan wafat pada usia 79 tahun di Jakarta, 21 Maret 2003. Penerima beberapa penghargaan (bintang jasa) ini dikenal sebagai sosok pejabat yang lebih banyak bekerja daripada bicara. Memulai pendidikan kemiliteran pada zaman Jepang. Ia mengikuti latihan pemuda Seinendojo (Sunen Dancho) Tangerang (1943), lalu masuk latihan perwira (Shoodanchoo) Tentara Pembela Tanah Air (PETA) di Bogor (1944). Kemudian pendidikan Chandra Muka (1951), SSK AD (1955)

hingga

Sus

Jenderal

(1966).

Kehandalannya

mendukung Panglima Kostrad Mayjen Soeharto menumpas PKI, membuatnya dipercaya menjabat Panglima Komando Strategi Tjadangan Angkatan Darat (Pangkostrad) (1965-l967)

310

NATION BUILDING (1951-1998)

menggantikan Mayjen Soeharto. Beberapa bulan kemudian diangkat menjadi Pangkolaga (1966). Lalu menjadi Wakil Panglima Angkatan Darat (Wapangad) (1967-1969). Karier militernya berpuncak saatmenjadi Kepala Staf AD (Desember 1969-AprII1973). Setelah itu, ia menjabat Ketua Badan Pengawas Keuangan (BPK) selama 10 tahun (1973-l983). Kemudian ia terpilih menjabat Wakil Presiden RI (1983-1988) mendampingi Presiden Soeharto.

Uniao Democratica Timorense (Udt-Persatuan Demokratik Rakyat Timor). Adalah salah satu partai yang terbentuk pada 1974 dalam rangka mewujudkan kemerdekaan di Timor Timur setelah penjajahan Portugis mengalami kemunduran. Dalam memperjuangan kemerdekaan UDT lebih memilih jalan merdeka

dengan

jalan

perundingan-perundingan.

yang Partai

bertahap inilah

dan yang

melalui menjalin

hubungan dengan Indonesia untuk membangun kerjasama dan integerasi Timor timur dengan Republik Indonesia. UDT merupakan partai yang menyerukan untuk penandatangan petisi inegerasi dengan Indonesia. Salah satu pimpinan UDT adalah Mario Viegas Carraascalao yang akhirnya menjabat sebagai Gubernur pertama Timor-timor pada 1987 dan 1992.

United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA). Adalah badan yang dibentuk oleh PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) dalam menyelesaikan permasalahan Irian Barat antara

311

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Belanda dan Indonesia. Terbentuk setelah penandatanganan perjanjian New York tanggal 15 Agustus 1952. Badan tersebut bertugas menjalankan pemerintahan sementara di Irian Barat selama masa peralihan dimulai pada 1 Oktober 1962. Negara yang tergabung didalamnya adalah Belgia, Amerika Seikat, dan Australia. Adapun tugas pokok UNTEA adalah menerima penyerahan pemerintahan atau wilayah Irian Barat dari pihak Belanda, menyelenggarakan pemerintahan yang stabil di Irian Barat selama suatu masa tertentu, dan menyerahkan pemerintahan atas Irian Barat kepada pihak Republik Indonesia. Pada 1 Mei 1963, UNTEA ditarik oleh PBB setelah penyerahan resmi Irian Barat kepada Republik Indonesia.

Untung Sutopo, Letnan Kolonel. Tokoh kunci Gerakan 30 September 1965. Untung merupakan salah satu lulusan terbaik akademi militer. Ia menjadi salah satu anak buah Suharto dalam penyerbuan Irian Barat dan dipercaya sebagai Panglima Mandala. Untung juga pernah menjadi Komandan Batalyon 545/Benteng Raiders yang berbasis di Srondol, Semarang, sebelum akhirnya ditarik ke Resimen Cakrabirawa. Untung melarikan diri setelah Gerakan 30 September gagal. Menurut beberapa keterangan, ia tertangkap secara tidak sengaja. Dalam Sidang Mahkamah Milter Luar Biasa (Mahmilub), Untung menolak tuduhan bahwa ia melakukan gerakan untuk menggulingkan pemerintah yang sah tetapi ia mengaku

312

NATION BUILDING (1951-1998)

bersalah telah menggerakkan orang lain untuk melakukan pembunuhan secara terencana.

Usep Ranawijaya. Adalah seorang tokoh intelektual dalam bidang hukum. Mantan Sekretaris Jendral Konstituante yang ikut menyusun konstitusi baru sebagai pengganti UUD 1945. Pada 1959,

konstitusi

baru

tidak

kunjung

selesai

karena

perdebatan ideologis Presiden Sukarno yang mengambil keputusan

untuk

membubarkan

Konstituante

dan

memberlakukan kembali UUD 1945. Dalam bidang hukum, Usep Ranawijaya meletakkan konsep hukum dalam mengurai hukum Tata Negara. Menurutnya penguraian hukum tata negara, mau tidak mau harus menyinggung secara langsung atau tidak langsung terhadap kebijakan penguasa dalam penerapan hukum pada suatu waktu dan keadaan. Dalam bidang

pendidikan,

intelektualitasnya

menjadikannya

menjadi guru besar Universitas 17 Agustus 1945. Ia Pernah menjadi Duta Besar Indonesia di Vietnam.

Uskup Belo. Monsignor Carlos Filipe Ximenes Belo adalah pejuang pembebasan Timor Leste dan merupakan salah satu penerima Nobel Perdamaian. Ia lahir di Baucau Timor Leste pada 1948. Pendidikan awalnya di tempuh di Timor Leste dan ia kemudian diangkat menjadi Pastor pada 1980 di Lisbon, Portugal.

tahun

kemudian

diangkat

menjadi

administrator apostolik di Dili. Belo kemudian diangkat

313

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

menjadi Uskup pada 1988. Keterlibatan Uskup Belo dalam politik merupakan bentuk kepeduliannya terhadap rakyat Timor Leste. Pada 2 Februari 1989 Uskup Belo mengirimkan surat kepada PBB yang melaporkan adanya pembunuhan terhadap rakyatnya dan ia meminta diadakan referendum bagi Timor Timur. Pada 1996 bersama Jose Ramos Horta, ia mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. Keterlibatan Uskup Belo dalam politik pembebasan Timor Leste membuat nyawanya terancam sehingga ia harus lari ke Australia. Pasca referendum Uskup Belo kembali bersama UNTAET ikut mempersiapkan pemerintahan Timor Leste. Ia kembali melakukan pelayanan sebagai pemimpin gereja setelah Timor Leste secara resmi merdeka.

-VVan Mook. Hubertus Johannes van Mook adalah Wakil Gubernur Jenderal Hindia Belanda dalam kurun waktu 1944-1948. Van Mook lahir di Semarang pada 30 Mei 1894. Ia dibesarkan lalu menempuh pendidikan dasar dan menengah di Hindia Belanda. Pendidikan Tinggi ditempuh Van Mook di Leiden pada 1916-1918. Van Mook sejak muda telah memiliki gagasan tentang Hindia Belanda sebagai sebuah negara yang berdiri sendiri dengan bentuk federasi. Setelah kemenangan sekutu pada 1945, Van Mook sebagai wakil Gubernur Jenderal bertanggung jawab untuk memulihkan kekuasaan

314

NATION BUILDING (1951-1998)

Belanda di Indonesia. Berbeda dengan keinginan pemerintah Belanda yang menginginkan perlawanan fisik terhadap para pejuang kemerdekaan, Van Mook berusaha melakukan perundingan. Setelah gagal berunding dengan Sukarno, ia mendekati Sutan Syahrir. Keduanya berusaha menempuh jalan diplomasi antara Indonesia dan Belanda, dan menekan adanya konflik fisik, namun gagal.

-WWachid Hasjim, K.H. Salah satu anggota Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Abdul Wahid Hasyim lahir di Jombang pada 1 Juni 1914. Ia merupakan putera dari K. H. Hasyim Asy’ari, pemimpin Pondok Pesantren Tebuireng. Wahid Hasyim dikirim sang ayah untuk belajar ke sejumlah pesantren di Jawa Timur dan Timur Tengah. Selama masa belajar, Wahid Hasyim bersentuhan dengan pemikiran Islam modern yang kemudian ia bawa ke Pondok Pesantren Tebuireng yang dipimpin ayahnya. Ia menggagas perubahan sistem

pendidikan

Pesantren

tersebut

dengan

memasukkan pengetahuan umum dan mendorong para santri untuk banyak membaca dan berorganisasi. Wahid Hasyim juga mendirikan Madrasah Nizamiyah yang pelajarannya disampaikan dalam tiga bahasa, yakni bahasa Arab, Inggris, dan Belanda. Madrasah ini pada

315

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

awalnya diselenggarakan di serambi Masjid Tebuireng dengan 29 orang siswa pertama. Wahid Hasyim sendiri aktif dalam Nahdatul Ulama. Pada usia 25 tahun ia terpilih menjadi Ketua Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI). Melalui MIAI, Wahid Hasyim menuntut status Guru Ordonantie 1925 yang membatasi aktivitas

guru-guru

agama.

Menjelang

kemerdekaan

Indonesia, Wahid Hasyim menjadi wakil Nahdlatul Ulama dalam BPUPKI dan PPKI. Ia juga aktif dalam Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi). Pada masa pemerintahan Sukarno, Wahid Hasyim ditunjuk sebagai Menteri Negara Urusan Agama Indonesia. Ia kembali menjadi Menteri Agama Indonesia yang bertugas antara tahun 1949-1952. Wahid Hasyim meninggal di usia yang terbilang muda, 38 tahun. Ia meninggal dalam sebuah kecelakaan di Kota Cimahi pada 19 April 1953.

Wahab Chasbullah, K.H. Salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama dan juga seorang Pahlawan Nasional Indonesia. Wahab Chasbullah lahir di Jombang pada 31 Maret 1888. Ayahnya, K. H.

Hasbullah

Said

merupakan

pengasuh

pesantren

Tambakberas, Jombang, Jawa Timur. Sebelum mendirikan Nahdatul Ulama, Wahab Hasbullah dikenal sebagai seorang agen perjalanan haji. Keahliannya dalam berbisnis ikut berperan dalam usahanya menyatukan kaum ulama. Pada 1918, bersama Hasyim Asy’ari, ia mendirikan Nahdhatul Tujar

316

NATION BUILDING (1951-1998)

(Kebangkitan Pedagang) yang merupakan jaringan niaga muslim Jombang dan Surabaya. Kemudian pada 1926, ia ikut mendirikan NU bersama kyai pesantren tradisional lain. Wahab Hasbullah diangkat menjadi Rais Aam Syuriah NU antara 1947-1971. Ia meninggal dunia pada 29 Desember 1971 dalam usia 83 tahun. Wahab Hasbullah diangkat sebagai pahlawan nasional pada 7 November 2014.

Wajib Belajar Sembilan Tahun. Adalah program pemerintah Orde Baru dalam bidang pendidikan. Upaya pelaksanaan wajib belajar Sembilan tahun di kelompok usia 7-15 tahun mulai diresmikan pada Pencanangan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun pada 2 Mei 1994. Kebijakan ini diperkuat dengan dikeluarkannya Intruksi Presiden Nomor 1 tahun 1994. Program wajib belajar diakui banyak kalangan telah terbutki meningkatkan taraf belajar dan menurunkan angka buta huruf.

Warung

Telkom

(WARTEL).

telekomunikasi

Adalah

umum.

tempat

Pembangunan

penyedia

jasa

Wartel

yang

kebanyakan didominasi oleh pihak swasta ini dimulai pada 1993. Melalui Wartel masyarakat dimudahkan dalam menggunakan jasa telepon, faksimile, telegram dan email.

Wawasan Nusantara. Diartikan sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografi

317

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

berdasarkan

Pancasila

pelaksanaannya,

dan

Wawasan

UUD

Nusantara

1945.

Dalam

mengutamakan

kesatuan wilayah dan menghargai kebhinekaan untuk mencapai tujuan nasional.

Widjojo Nitisastro. Seorang ahli ekonomi Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Negara Pelaksanaan Pembangunan Nasional periode 1971-1973. Widjojo Nitisastro lahir pada 1927 di Malang. Pada 1945 ia bergabung menjadi tentara pelajar di Surabaya. Widjojo Nitisastro menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dalam bidang demografi. Selanjutnya ia melanjutkan pendidikan di Universitas California Berkeley hingga mendapatkan gelar doktor. Widjojo Nitisastro sempat mendapatkan tekanan dari PKI pada saat ia menjabat sebagai Pembantu Dekan Bagian Akademik FE UI. Pada masa Demokrasi Terpimpin, FE UI dituding PKI sebagai sarang pemikiran kapitalis. Pada pencetusan Deklarasi Ekonomi oleh Sukarno pada 28 Maret 1963 tidak ada dosen FE UI yang terlibat di dalamnya. Isi deklarasi kemudian dianggap tidak sesuai dengan prinsip ekonomi FE UI. Posisi FE UI yang dipandang sebagai musuh pemerintah masih terasa hingga Widjojo Nitisastro diangkat menjadi dekan pada 1964. Peristiwa G30S memunculkan banyaknya

protes

kalangan

mahasiswa,

termasuk

mahasiswa FE UI terhadap Sukarno dan PKI. Widjojo Nitisastro

juga

menunjukkan

318

keberaniannya

dalam

NATION BUILDING (1951-1998)

mengkritik pemerintahan Sukarno dalam “Pekan Tjeramah & Seminar Soal2 Ekonomi & Keuangan” yang diadakan pada 4 Januari 1966 oleh KAMI FE UI. Gagasan-gagasan dalam seminar ini nantinya menjadi dasar isi Ketetapan No. XXIII/MPRS/1966 tentang “Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan”. Widjojo Nitisastro kembali muncul dalam pembentukan kebijakan ekonomi negara pada masa pemerintahan Presiden Soeharto. Di bawah Presiden Soeharto, Widjojo Nitisastro diangkat sebagai Ketua Badan Perancang Pembangunan Nasional pada 1968, sebelum akhirnya pada tahun 1971 ia diangkat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional. Pengaruh Widjojo Nitisastro melemah setelah lengsernya Presiden Soeharto. Meski demikian, ia sempat diangkat sebagai pemimpin Tim Ekonomi Indonesia dalam Paris Club pada masa pemerintahan Presiden Gus Dur. Pada 2011, Widjojo

Nitisastro

meluncurkan

buku

berjudul

The

Indonesian Development Experience: Collection of Writing and Speeches.

Widodo, Jenderal Polisi. Lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 1 September 1927, merupakan mantan Kapolri pada periode 1974-1978. Widodo

memasuki karier kepolisian dengan

menyelesaikan Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian pada 1955. Setelah itu, Widodo menjadi Kabag Organisasi Polisi di Purwarkarta selama tiga tahun 1956-1959. Pada awal 1960, ia

319

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

memperdalam ilmu militernya di US Coast Guard Officers Candidate School dan selesai pada tahun itu juga. Sepulangnya dari Amerika, Widodo menjabat sebagai Kabag Operasi Polisi Jakarta Raya. Kemudian jabatannya beralih menjadi Panglima Korp Perairan dan Udara pada 1964, Panglima Daerah Kepolisisan II Sumatera Utara pada 1967, dan Kadapol VII Metro Jaya periode 1970-1974. Selepas menjadi Kadapol Metro Jaya, Widodo dilantik menjadi Kapolri. Selama menjadi Kapolri, ia mendirikan Kantor Bersama Tiga Instansi (Samsat) dalam rangka pengurusan surat-surat kendaraan bermotor seperti STNK dan BPKB. Widodo meninggal pada 5 Mei 2017.

Willibrordus Surendra Broto Rendra. Seorang aktor, sutradara, dan penyair. W.S. Rendra lahir di Surakarta pada 7 November 1935. Pada 1968 Rendra mendirikan Bengkel Teater, yang awalnya sulit berkembang. Tekanan penguasa membatasi kegiatan seni Rendra. Pada 1977 Rendra dicekal oleh pemerintah dan dilarang untuk tampil di depan umum. Rendra kembali membangun Bengkel Teater Rendra pada 1985. Sepanjang hidupnya, Rendra banyak menulis naskah drama dan puisi. Di antara naskah drama yang ditulisnya adalah Orang-orang di Tikungan Jalan, Panembahan Reso, Kasidah Barzani. Sedang karya puisinya antara lain, Nyanyian Angsa dan Sajak Rajawali. Tidak sedikit karyanya yang

320

NATION BUILDING (1951-1998)

diterbitkan kembali dalam terjemahan bahasa Inggris. Rendra meninggal pada 6 Agustus 2009 dalam usia 75 tahun.

Wiluyo Puspoyudo. Adalah Gubernur pertama Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) pada 1965. Wiluyo lahir di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ia adalah Wakil Ketua MPRS dan anggota Dwikora 1964 sebagai Menteri Koordinator. Ia mengawali kariernya dibidang militer dan pernah terlibat menjadi donatur PB IPPI

Wiranatakusuma

Adalah

Menteri

Dalam

Negeri Republik

Indonesia yang pertama. Namanya sering dieja dengan Aria Wiranatakusuma (1888-1965). Lahir di Bandung sebagai keturunan

ningrat,

Wiranatakoesoemah

mendapat

pendidikan di ELS, OSVIA, dan HBS. Sewaktu pembentukan Republik Indonesia Serikat, ia pernah menjabat sebagai wali atau

Presiden Negara

Pasundan,

salah

satu

negara federal RIS. Selain itu ia juga merupakan Bupati Bandung Periode 1920-1931 dan Periode 1935-1945. Pada 1945, ia diangkat menjadi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, setelah itu ia menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Agung dari 1945 sampai 1948, sebelum akhirnya menjadi Presiden Negara Pasundan.

Wiranto. Seorang politisi dan pendiri Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Wiranto memulai karier militernya pada 1968. Ia

321

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

ditunjuk sebagai ajudan Presiden Suharto periode 1989-1993. Pada Maret 1998 Wiranto ditunjuk sebagai Panglima ABRI dan berhenti pada masa pemerintahan Abdurahman Wahid. Setelah pensiun, Wiranto dengan bergabung dalam Partai Golkar. Wiranto terpilih menjadi kandidat presiden dari partai Golkar pada 2004 dan menempati urutan ketiga. Dua tahun kemudian Wiranto mendeklarasikan partai yang didirikannya, Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura). Melaui Partai ini Wiranto bersama Yusuf Kalla mencalonkan diri sebagai Capres-Cawapres namun gagal. Partai Hanura awalnya kembali mencalonkan Wiranto sebagai Capres pada 2014, namun rencana ini tidak tercapai karena kurangnya dukungan partasi politik.

Wismoyo Arismunandar. Lahir di Bondowoso, 10 Februari 1940. Ia adalah purnawirawan tinggi TNI-AD yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) selama 1993-1995. Ia merupakan lulusan dari Akademi Militer Nasional tahun 1963. Selama karier militer, ia menjadi Ajudan Presiden Soeharto dan Komandan Grup IV Kopasus, Serang. Selama menjadi Brigadir Jenderal jabatannya sebagaiKepala Staf Daerah Militer IX/ Udayana. Kemudian menjadi Panglima Daerah Militer VIII/Trikora, Panglima Daerah Militer IV Dipenogoro dan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, hingga menjadi Wakil Kepala Staff Angkatan Darat, dan Kepala Staf Angkatan Darat. Setelah pensiun dari

322

NATION BUILDING (1951-1998)

dunia militer, ia diberi jabatan sebagai Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Wongsonegoro. Salah satu anggota BPUPKI. Ia lahir di Surakarta pada 20

April

1897.

Setelah

kemerdekaan,

Wonsonegoro

menduduki beberapa kursi menteri pada beberapa periode. Pada masa pemerintahan Perdana Menteri Mohammad Hatta, Wongsonegoro ditunjuk sebagai Menteri Dalam Negeri.

Pada

masa

Kabinet

Mohammad

Natsir,

mendapatkan tugas sebagai Menteri Kehakiman Indonesia. Jabatan ini dipegangnya antara 1950 sampai 1951. Selanjutnya pada masa Kabinet Sukiman Wirjosandjojo, ia menduduki

posisi

sebagai

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan Indonesia. Pada 1953-1955 ia menjadi Wakil Perdana

Menteri

dalam

Kabinet

Ali

Satroamidjojo.

Wongsonegoro meninggal di usia 81 pada 20 April 1978.

-XXanana Gusmao. Presiden pertama Timor Leste. Ia lahir di Manatuto Timor-Leste pada 20 Juni 1946. Karier politiknya dimulai pada 1974 ketika ia bergabung dalam Associacao Social Democrata (ASDT)

yang

kemudian

berubah

menjadi

Frente

Revolucionária de Timor-Leste Independente, disingkat Fretilin. Setelah Indonesia mengambil alih Timor Leste, Xanana Gusmao tetap melanjutkan perlawanan. Setelah

323

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

gerilya yang dijalankan,ia ditangkap dan dipenjarakan pada 1992. Di dalam penjara Xanana Gusmao tetap merancang strategi perlawanan, termasuk mempelajari hukum, Bahasa Inggris dan Bahsaa Indonesia. Ia juga menulis. Xanana Gusmao dibebaskan pada 7 September 1999, setelah Timor Leste secara resmi lepas dari Indonesia melalui Referendum 30 Agustus 1999. Xanana Gusmao kemudian terpilih menjadi Presiden pertama Timor Leste pada 14 April 2002.

-YYayasan Supersemar. Adalah sebuah organisasi nirlaba yang digagas oleh Presiden Soeharto. Yayasan ini didirikan pada 16 Mei 1974 dan banyak memberikan beasiswa kepada para mahasiswa yang terkendala biaya dalam menuntaskan pendidikannya.

Yayasan

Supersemar

memosisikan

diri

sebagai mitra pemerintah dalam mengatasi masalah dana pendidikan bagi keluarga tidak mampu.

Yoga Sugama. Adalah Ketua Badan Koordinasi Intelejen Negara (BAKIN) yang menjabat dari 1974 sampai 1989. Yoga Soegomo lahir di Tegal, Jawa Tengah pada 12 Mei 1925. Ia menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Perserikatan Bangsa Bangsa periode1971-1974. Dikenal sebagai sosok yang sangat dipercayai Soeharto dan menjadi salah satu dari empat jenderal kepercayaan Soeharto. Yoga Soegomo pernah

324

NATION BUILDING (1951-1998)

menyarankan Soeharto untuk mundur dari Presiden dengan empat alasan utama, yaitu dari faktor usia Soeharto, masa keemasan Soeharto telah lewat, adanya kecemburuan sosial karena adanya bisnis keluarga Soeharto yang menggurita, dan sumber dan jaringan informasi menyempit akibat kesenjangan generasi. Usulan Yoga tetap ditolak Soeharto, setelah memberikan saran Yoga Soegomo mundur dari kepala BAKIN, dan pada 1979 resmi menanggalkan jabatannya. Sejak itu, Yoga tidak banyak berkecimpung di dunia intelijen. Pada 2003 Yoga tutup usia, jenazahnya dimakamkan di TMP Kalibata.

Yusuf Muda Dalam. Menteri Urusan Bank Sentral Republik pada masa pemerintah Sukarno. Yusuf Muda Dalam lahir di Aceh pada 1 Desember 1914. Jabatan menteri urusan Bank Sentral ia pegang pada kurun waktu 1963-1966. Yusuf Muda Dalam bergabung dalam Partai Nasionalis Indonesia pada 1954 dan duduk sebagai pengurus pusat. Pada masa jabatannya, Yusuf Muda Dalam menjadi salah satu kepercayaan Sukarno dalam masalah perbankan. Ketika Sukarno berusaha mengontrol penuh sistem perbankan dengan menggabungkan bank-bank milik negara, Yusuf Muda Dalam mendapatkan kekuasaan penuh dalam menentukan berbagai aturan mengenai hal itu dan menempatkan orang-orang untuk menduduki posisiposisi penting. Yusuf Muda Dalam dicopot dari jabatannya, dalam

upaya

reformasi

325

perbankan

yang

dilakukan

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

pemerintah Suharto. Ia juga diajukan ke depan pengadilan antara lain dengan tuduhan korupsi.

-ZZaman Baru, Majalah. adalah majalah bulanan yang diterbitkan oleh Lembaga Kebudayaan Rakyat pada kurun waktu 1955-1956. Pada awalnya, redaksi majalah ini dipimpin oleh A.S Dharta, setelah itu Rivai Apin dan S. Antaguna secara berturut-turut memimpin majalah ini.

326

NATION BUILDING (1951-1998)

DAFTAR PUSTAKA

A. Makmur Makka. The True Life of Habibie: Cerita di Balik Kesuksesan. Jakarta: PT Mizan Publik, 2008. A. Teeuw. Sastra Baru Indonesia. Flores: Penerbit Nusa Indah. Tanpa Tahun. A.R. Soehoed. Proyek Asaha : Perjalanan Panjang Membangun Industri Dasar Aluminium. Jakarta: Gatra Pustaka, 2007. Abdul Munir Mulkhan dan Beliveer Singh. Demokrasi di Bawah Bayangan Mimpi N-11: Dileme Politik Islam dalam Pradaban Modern. Jakarta: Pustaka Buku Kompas. 2011. Abdul Syukur. “Hubungan Masyarakat dan Negara”. Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010. Abdul Syukur. Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampung 1989. Yogyakarta: Ombak, 2003. Agung, Ide Anak Agung Gde. Renville. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991. Ai Rospirawati. Peranan Persatuan Wanita Republik Indonesia (Perwari) Pada Masa Revolusi Fisik Di Yogyakarta (Thesis), Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia, 2013. Ajip Rosidi. Ikhtisar Sejarah Sastra Indonesia. Jakarta: Pustaka Jaya, 2013. Akbar Tanjung. The Golkar Way. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2007.

327

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Ambarak A. Bazer. Islam di Timor Timur. Jakarta: Gema Insani Press, 1995. Amien Rais dan Muhammad Najib. Amien Rais dari Yogya ke Bina Graha. Jakarta: Gema Insani Press, 1999. Anhar Gonggong. Calon Pahlawan Nasional Raden Pandji Soeroso. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982. _____________. Muhammad Husni Thamrin. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Keebudayan, 1985. Anwar Harjono. Indonesia Kita: Pemikiran Berwawasan Iman-Islam. Jakarta: Gema Insani, 1995. Arif Santoso etall. Hoegeng: Oase Menyejukkan Di Tengah Perilaku Koruptif Para Pemimpin Bangsa. Yogyakarta: Bentang Pustaka, 2009. Artawijaya. Belajar dari Partai Masjumi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014. Arum Wahyuningtias. Upaya Hb. Jassin Dalam Penyelesaian Polemik Heboh Sastra Cerpen “Langit Makin Mendung” Karya Kipanjikusmin Di Majalah Sastra Tahun 1968-1970. AVATARA, E-Journal Pendidikan Sejarah Volume 3, No. 2, Juli 2015 Azyumardi Azra, dkk (ed.). Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid III. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. Basilio Dias Araujo. Timor Timur : Gagalnya Sebuah Diplomasi : Suatu Analisa dan Kritik Dari Seorang Pelaku Sejarah. Depok: Indie Publishing, 2014. Cribb, R. B. & Audrey Kahin. Historical Dictionary of Indonesia. Lanham: Scarecrow Press, 2004.

328

NATION BUILDING (1951-1998)

Deliar Noer. Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942. Jakarta: LP3ES. 1996. Dengel Holk H. Darull islam – NII dan Kartosuwirjo: Angan-angan Yang Gagal. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2012. Didik Pradjoko. “Timor Timur pada Era Orde Baru”. Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010. Elson, Robert. Soeharto: Sebuah Biografi Politik. Jakarta: Pustaka Minda Utama, 2005. Fachri Ali. Esai Politik tentang Habibie: Dari Teknokrasi ke Demokrasi. Bandung: Mizan, 2013. Faisal Ismail. Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama: Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999. Frans Hitipeu. Dr. Johannes Leimena: Karya dan Pengorbanannya. Jakarta: Departmen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1986. Hlm: 129. McTurnan Kahin, Geoge. Southeast Asia: A Testament. London: Psychology Press, 2003. Ginandjar Kartasasmita. 30 Tahun Indonesia Merdeka. Jakarta: Tiara Pustaka, 1981. Gunn, Geoffrey C. Historical Dictionary of East Timor. Maryland: Scarecrow Press, 2010. Guruh Dwi Riyanto, Pebriansyah Ariefana. Rapor Capres. Yogyakarta: Galang Press, 2014. Hanafi Hartanto. Keluarga Berencana dan Kontrasepsi. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.

329

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Hanta Yuda. Presidensialisme Setengah Mati: Dari Dilema ke Kompromi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010. Hendrawan Supratikno. Ekonomi Nurani VS Ekonomi Naluri. Jakarta: Pustaka Obor, 2011. Hendro Subroto. Sintong Pandjaitan Perjalanan Seorang Prajurit Para Komando. Jakarta: Kompas, 2009. Hersri Setiawan. Kamus Gestok. Yogyakarta: Galang Press, 2003. Hindley, Donald. The Communist Party in Indonesia 1951-1963. California: University of Californi, 1966. Hwang, Julie Cernov. Umat Bergerak: Mobilisasi Damai Kaum Islamis di Indonesia, Malaysia dan Turki. Jakarta: Freedom Institute. 2011. Ide Anak Agung Gde Agung. Kenangan Masa Lampau: Zaman Kolonial Hindia Belanda dan Zaman pendudukan Jepang di Bali. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1993. Iin

Nur Insaniwati. Mohamad Roem: Karier Politik dan Perjuangannya, 1924-1968. Yogyakarta: Indonesia Tera, SNI jilid VI, 2002.

Indra J. Piliang. “Gerakan Mahasiswa Mengontrol dan Mengoreksi Negara”. Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010. Ishak Rafick. Catatan Hitam Lima Presiden Indonesia: Sebuah Investigasi 1997-2007, Mafia Ekonomi, dan Jalan Baru Membangun Indonesia. Jakarta: Ufuk Publishing House, 2008. Iwa Kusuma Sumantri. Hasil karya dan pengabdiannya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1983. Jajat Burhanudin. Ulama dan Kekuasaan: Pergumulan Elite Politik Muslim dalam Sejarah Indonesia. Jakarta: Noura Books, 2012.

330

NATION BUILDING (1951-1998)

John Rosa. Dalih Pembunuhan Massal. Jakarta: Institut Sejarah Sosial Indonesia dan Hasta Mitra, 2008. Julius Pour dkk. Presiden Republik Indonesia 1945 - 2014. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. Kammen, Douglas Anton, Siddharth Chandra. A Tour of Duty: Changing Patterns of Military Politics in Indonesia in the 1990s. Sheffield: Equinox Publishing, 2010. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. Wahid Hasyim (Tokoh Islam di Awal Kemerdekaan). Jakarta : Kepustakaan Populer Gramedia, 2011. Kholid Novianto. “Politik Luar Negeri Indonesia Masa Orde Baru”. Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian. Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012. La Botz, Dan. Made in Indonesia: Indonesian Worker Since Suharto. New York: South End Press, 2001. Lee, Khoon Choy. Golden Dragon and Purple Phoenix: The Chinese and Their Multi-Etnic Decendant in Southeast Asia. Singapore: World Scientific, 2013. Leo Suryadinata. Prominent Indonesian Chinese: Biographical Sketches. Singapore: Institute of South Eas Asian Studies.. 2015. Liow, Joseph & Michael Liefer. 2014. Dictionary of the Modern Politics of Southeast Asia. Abingdon: Routledge. Lismiarti dkk. Frans Kaisiepo. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

331

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Macmudin Noor. Lahirnya Provinsi Timor Timur: Dokumentasi tentang Proses Dekolonisasi Timor Timur. Jakarta: Badan Penerbit Almanak Republik Indonesia, 1977. Maman S Mahayana. “Sastra Indonesia Zaman Orde Baru”. Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010. Mardanas Safwan. Mayor jenderal anumerta D.I Panjaitan. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Kebudayaan, 1981. Marwati Djoened Poesponegero. Sejarah Nasional Indonesia IV. Jakarta: Balai Pustaka, 1984. _____________. Sejarah Nasional Indonesia V. Jakarta: Balai Pustaka,

1984. ___________. Sejarah Nasional VI. Jakarta: Balai Pustaka, 2008. Moch Nur Ichwan. “Menuju Islam Moderat Puritan: Majelis Ulama Indonesia dan Politik Ortofoksi Keagmanaan”. Dalam Martin van Bruinessen (ed), Conservative Turn: Islam Indonesia dalam Ancaman Fundamentalisme. Bandung: Mizan, 2014. Moh. Demar. Pahlamwan Nasional Gatot Subroto. Jakarta: Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1976. MPB. Manus. Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1993. Muchtaruddin Ibrahim. Cut Nyak Dien. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan , 1996. Muhammad Ibrahim. Mr. Teokoe Muhammad Hasan: Karya dan Pengabdiannya. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983.

332

NATION BUILDING (1951-1998)

Muhammad Iskandar, dkk., Sejarah Kebudayaan Islam Indonesia Jilid 3: Institusi dan Gerakan. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. Muhammad Ridwan dkk. Modul Latihan Kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ciputat. Tangerang: HMI Cabang Ciputat, 2008. Nabil A Hayaze. Karim. A.R Baswedan Revolusi Batin Sang Printis. Bandung, Mizan, 2011. Natalie Mobini-Kesheh. The Hadrami Awakening: Kebangkitan Hadrami di Indonesia. Jakarta: Penerbit Akbar, 2007. Nazaruddin Nasution dkk. Pasang Surut Hubungan Diplomatik Indonesia dan Kamboja. Phnom Penh: Kedutaan Besar Republik Indonesia Kamboja, 2002. Nugroho Notosusanto. Naskah Proklamasi jang Otentik dan Rumusan Pantjasila jang Otentik. Jakarta: Pusat Sejarah ABRI, 1972. Ooi, Keat Gin. Southeast Asia: A Historical Encyclopedia, from Angkor Wat to East Timor, Volume 1. Santa Barbara: ABD-CLIO, 2004. Panitia Penulisan Ensiklopedi Kapolri. Ensiklopedi KAPOLRI: Jenderal Polisi M. Ng. Soetjipto Joedodihardjo Kapolri ke 4 Periode Tahun 1965 s.d. 1968. Jakarta: Panitia Penulisan Ensiklopedi Kapolri, 2007. Pengembangan Informasi (PSPI). Tanjung Priok Berdarah, Tanggung Jawab Siapa: Kumpulan Fakta dan Data.Yogyakarta: Gema Insani Press. Petrik Matanasi. Untung Cakrabirawa dan G30S. Yogyakarta: Trompet Book, 2011.

333

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah. Sejarah Daerah Jawa Timur. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1978. R. Z. Leirissa et all. Ensiklopedi Tokoh Kebudayaan. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1994. _____________.Sejarah. Nasional Indonesia Jilid VII. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998. Rahman, Tunku Abdul, 87, Dead; First Prime Minister of Malaysia. The New York Times. December 7, 1990. Redaksi Great Publisher. Buku pintar politik: sejarah, pemerintahan, dan ketatanegaraan. Yogyakarta: Galang Press, 2009. Restu Gunawan. “Penanganan Kesehatan Pada Mada Orde Baru”. Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010. Hlm: 216. Ricklefs, M. C. Islamization and It’s Opponents in Java: A Political, Social, Cultural, and Religious History c. 1930 to The Present. Honolulu: University of Hawai’i Press, 2012. _____________. Sejarah Indonesia Modern. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005. Robinson, Richard. Indonesia: The Rise of Capital. Sheffield: Equinox Publishing, 2009. Roeder, O.G. Anak Desa: Biografi Presiden Soeeharto. Jakarta: Cv. Haji Masaagung. 1990. Rosalia Sciortio. Menuju Kesehatan Madani. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999. Rosihan Anwar. Sejarah Kecil (Petite Histore) Indonesia Jilid 5 Sang Pelopor: Tokoh-tokoh Sepanjang Perjalanan Bangsa. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2012.

334

NATION BUILDING (1951-1998)

_____________. Sejarah Kecil (Petite Historie) Indonesia Jilid I. Jakarta: Pustaka Buku Kompas, 2004. _____________. Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik, 1961-1965. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006. Rosser, Andrew. The Politics of Economic Liberalization in Indonesia: State, Market, and Power. London: Routledge, 2013. Sartono Kartodirjo dkk. Sejarah Nasional Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1975. Silas Lauren Leimena. “Dari Bandung Plan ke Rencana Leimena”. Dalam Victor Silaen (ed). Dr. Johanes Leimena Negarawan Sejati & Politisi Berhati Nurani. Jakarta: PT BPK Gunung Mulya, tanpa tahun. Siti Fatimah. “Wacana Gender dan Gerakan Perempuan:. Dalam Taufik Abdullah dan AB. Lapian (ed.). Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012. Soebantardjo. Jenderal Anumerta Basuki Rachmat. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996.

Jakarta:

Soegito, A T. Prof. Mr. Dr. R. Supomo. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1977. Sri Indra Gayatri dkk. Sejarah Pemikiran Indonesia 1945-1966. Jakarta: Direktorat Nilai Sejarah Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, 2007. Sri Sudjiati Ningsih. Otto Iskandar Dinata. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1983. Subhan S.D.. Mereka Bilang di Sini Tidak Ada Tuhan: Suara Korban Tragedi Priok. Jakarta: Gagas Media, 2014

335

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Sudiyo. Pergerakan Nasional Mencapai dan Mempertahankan Kemerdekaan. Jakarta: Adi Mahasatya, 2002. Sudjiati Ningsih. K.H.Wahid Hasyim. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1984. Sulastomo. Hari-hari yang panjang transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar. Jakarta: Kompas, 2008. Suradi Hp. Dkk. Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1986. Suratmin dan Didi Kwartanada. Biografi A.R Baswedan: Membangun Bangsa Merajut Keindonesiaan. Jakarta: Pustaka Buku Kompas, 2014. Suratmin. Pakubuwono VI. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1982. Susanto Zuhdi. “Epilog: Masa Awal Reformasi”. Taufik Abdullah dan A.B Lapian (ed.) Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2012. Hlm: 641. Syamsul Hadi. Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik Lokal, dan Dinamika Internasional. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007. Taufik Abdullah. Pengayaan Materi Sejarah. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015. Tim Penulis BKKBN. Sejarah Perkembangan Keluarga Berencana Dan Program Kependudukan. Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1981. Tim Penulis Depdikbud. Usman Bin Haji Muhammad Ali Alias Janatin. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993. Tim Penulis Depsos. Srikandi Bangsaku. Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2002.

336

NATION BUILDING (1951-1998)

Tim

Penulis Kemensos. Profil Pahlawan Nasional. Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2016.

Jakarta:

Tim Penulis LPPM UNIS. Sejarah Kabupaten Tangerang. Kab. Tengerang: Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) UNIS, 1992. Tim Penulis Mendiknas. Ensiklopedi Sastra Indonesia. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2003. Tim Penulis PMII Ciputat. Modul MAPABA PMII Cabang Ciputat. Tangerang: PMII Cabang Ciputat, 2012. Tim Penulis Pusat Bahasa. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Yang Disempurnakan. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2000. Tim Penulis Sekretariat ASEAN. ASEAN Regional Forum Documents Series 1994-2006. Jakarta: ASEAN Secretariat, 2007. Hlm: 3 Tim Penyusun Sekretariat Negara RI. 30 Tahun Indonesia Merdeka 1950-1964. Jakarta: Tira Pustaka, 1981. Toni Prasetiantoro (ed). Transformasi Pertamina. Yogyakarta: Galang Press, 2009. U.J. Nasution. Asmara Hadi: Penyair Api Nasionalisme. Djakarta: Gunung Agung, 1965. Ulinuha Rosyadi. Biografi Tokoh Sastra. Jakarta: Balai Pustaka, 2012. Van Bruinessen, Martin. Contemporary Developments in Indonesian Islam: Explaining the “Conservative Turn”. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2013.Wardaya, Baskara Tulus F.X. Indonesia melawan Amerika "Konflik Perang Dingin". Yogyakarta : Galang Pres, 2008. Wie, Thee Kian. “Pembangunan Ekonomi: Pertumbuhan dan Pemerataan”. Dalam Taufik Abdullah & A.B Lapian (ed.).

337

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

Indonesia dalam Arus Sejarah. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2010. William H. Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi. Jakarta: LP3ES, 1984. Y.B. Mangunwijaya. Menuju Republik Indonesia Serikat. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998. Yudiono K.S. Pengantar Sejarah Sastra Indonesia. Jakarta: Grasindo, 2010.

SURAT KABAR DAN MAJALAH “Orang Arab di Nusantara; Mencari Cincin Nabi Sulaiman”. Dalam Historia Nomor 15 Tahun II, 2013. Eric Pace. U Nu, First Premier of Independent Burma and Democracy Advocate, Dies at 87. The New York Times, Februari 15, 1995.

INTERNET Detail Biodata Pejabat Menteri: Feisal Tanjung. Tersedia dalam http://kepustakaanpresiden.pnri.go.id/cabinet_personnel/popup_profil_pejabat .php?id=596&presiden_id=2&presiden=suh. Diakses 6 Juli 2017 pukul 22.25 WIB. Detail

Biodata Pejabat Menteri: Harmoko. Tersedia dalam http://kepustakaanpresiden.pnri.go.id/cabinet_personnel/?box=detail&id=317& from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keyword=& activation_status=&presiden_id=2&presiden=suharto. Diakses pada tanggal 7 Juli 2017. Pukul 17.23

http://alsi-itb.org/737/ (akses: 22 Agustus 2017)

338

NATION BUILDING (1951-1998)

http://ditpolkom.bappenas.go.id (Akses: 27 Juni 2017) http://ensiklopedia.kemdikbud.go.id/sastra/artikel/Asmara_Hadi, http://kemlu.go.id (akses: 27 Juni 2017) http://pensa-sb.info/sejarah-gerakan-tani-indonesia/ http://piki.web.id/index.php/sample-page/sejarah-piki/ http://pwi.or.id/index.php/sejarah/770-sekilas-sejarah-pers-nasional (Akses: 28 Juni 2017) http://uin-suka.ac.id/page/universitas/1-sejarah, http://www.akmil.ac.id/index.php?option=com_content&view=secti on&id=5&Itemid=65 (Akses: 23 Agustus 2017). http://www.icmi.or.id/organisasi/sejarah http://www.jakarta.go.id/web/encyclopedia/detail/2858/Siasat http://www.kajianpustaka.com/2015/07/pengertian-fungsi-kegiatanpokok.html http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasamaregional/Pages/ARF.aspx (Akses: 27 Juni 2017) http://www.srikandipp.com/mengenal-sosok-jend-purn-yogasugama-kabakin-yang-berani-meminta-soeharto-mundur/ http://www.tamanmini.com/profile.php (Akses: 22 Agustus 2017) http://www.tokohindonesia.com/biografi/article/285ensiklopedi/1806-banyak-bekerja-dan-sedikit-bicara http://www.tvri.co.id/,http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/677/jbptu nikompp-gdl-yudhamaula-33834-6-unikom_y-i.pdf

339

KAMUS SEJARAH INDONESIA JILID II

http://www.uinjkt.ac.id/tentang-uin/ https://dkj.or.id/tentang-dkj/ (Akses: 22 Agustus 2017) https://indonesiana.tempo.co/read/77291/2016/06/08/ahmad.yusdi 28/kemal-idris-jenderal-yang-mengarahkan-meriam-ke-istana https://indoprogress.com/2016/09/ibrahim-hari-tani-dan-hkti/ https://www.persitpusat.com/sejarah-organisasi/ Prime Minister and Minister of Defense and Security of the Democratic Republic of Timor-Leste. Tersedia dalam http://timor-leste.gov.tl/?p=3&lang=en. (Akses: 6 Juni 2017) Profile

Ali Alatas. Tersedia dalam https://alialatas.kemlu.go.id/profile-ali-alatas. (Akses: 6 Juli 2017)

Sejarah

Partai Gerindra, tersedia dalam http://partaigerindra.or.id/sejarah-partai-gerindra (Akses: 19 Januari 2018)

Serba

Serbi Pejabat Menteri UI. 2013. Tersedia dalam http://humas.ui.ac.id/node/7460. (Akses: 7 Juli 2017)

www.pgri.or.id (Akses: 26 Juni 2017)

340

Kamus Sejarah Indonesia Jilid II Nation Building (1951-1998) by Budi Harjo Sayoga, Dirga Fawakih, Isak Purba, Martina Safitry, Raisye Soleh Haghia - PDFCOFFEE.COM (2025)